1. KEWARGANEGARAAN
“Materi UTS”
Dosen:
Drs. Sueb Karseno
POLITEKNIK NEGERI PADANG
UNIVERSITAS ANDALAS
TA 2011/2012
1

2. BAB I
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
A. LAHIR NKRI
Diproklamirkan 17 Agustus 1945 telah dibayar dengan harga mahal berjuang
tanpa mengenal lelah, memberikan segalanya baik jiwa raga maupun harta benda untuk
satu tekad dan satu tujuan Indonesia merdeka. Dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan
YME, Iklas berkorban merupakan kekuatan mental spritual.
Semangat perjuangan mengalami pasang surut sesuai dinamika kehidupan
bangsa, dipengaruhi globalisasi paham individualis, matrialis dan semangat primordialis
dan paham-paham sempit lainnya.
Perjuangan kemerdekaan mengalami pasang surut demi cinta tanah air
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan pancasila dan Undangundang dasar 1945 diperlukan konstruksi kesadaran dan pengembangan wawasan bela
negara, partisipasi pembangunan melalui pendidikan kewarganegaraan.
B. PENDIDIKAN KWN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL
PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI:
Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Ps 3 UU RI No. 20
tahun 2003).
PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN:
Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
2

3. dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab (Ps 3 UU RI No. 20
tahun 2003).
C. PENJELASAN PASAL 37 AYAT (1) UU RI NO. 20 TAHUN 2003
Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik
menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
VISI :
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (menurut Skep
Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2002)
-
Sumber
Nilai
dan
Pedoman
Penyelenggaraan
Program
Studi
Mengantarkan Mahasiswa Untuk:
-
Mengembangkan kepribadiannya selaku warganegara yang berperan aktif
-
Mengembangkan demokrasi menuju masyarakat madani.
MISI: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002)
-
Mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia.
-
Mewujudkan kesadaran bangsa dan bernegara.
-
Menerapkan ilmunya secara bertanggungjawab terhadap kemanusiaan.
Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002)
BERTUJUAN UNTUK MENGUASAI:
-
Kemampuan berfikir,
-
Bersikap rasional, dan dinamis
-
Berpandangan luas sebagai manusia intelektual
3
dalam

4. MENGANTARKAN MAHASISWA SELAKU WARGANEGARA
a. Wawasan kesadaran bernegara, untuk:
-
Bela negara
-
Cinta tanah air
b. Wawasan kebangsaan, untuk:
-
Kesadaran berbangsa
-
Mempunyai ketahanan nasional
c. Pola
pikir,
sikap
yang
komprehensif-Integral
pada
seluruh
aspek
kehidupannasional.
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002)
Agar mahasiswa:
1. Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan,
2. Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan
serta ke pentingannya, sebagai individu, anggota keluarga/ masyarakat dan
warganegara yang terdidik.
3. Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa
dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani.
HISTORIS
Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sejak 1960-an sampai saat ini:
Pendidikan Kewiraan: PT 1960-an – 2000
 Walawa (Wajib Latih Mahasiswa)
- Ekstra Kurikuler, tetapi intra Universiter
4

5. - Di beberapa PTN
- 1970-an
- Resimen mahasiswa berdasarkan teritorial (seperti: Yon Maha Jaya,
Maha Surya, dsj).
D. Dinamika Perkembangan Materi Pendidikan Kewarganegaraan
1. Awal 1997, materi disusun oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dan
Ditjen Dikti yang terdiri atas Wawasan Nusantara (Wasantra), Ketahanan
Nasional (Tanas), Politik dan Strategis Nasional (Poltranas).
2. Tahun 1985, Diadakan penyempurnaan oleh Lemhannas dan Ditjen Dikti.
3. Tahun 1995, nama mata kuliah berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Tahun 2001, materi disusun oleh Lemhannas, dengan materi Pengantar dan
tambahan materi demokrasi, HAM, Otonomi Daerah (otoda).
5. Tahun 2002, Keputusan Dirjen Dikti Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 materi
Pengantar yangmembahas Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dasar MPK,
Demokrasi, HAM, Belanegara, Otoda, Wawasan Nusantara.
6. Tahun 2006, Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 materi
meliputi Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Politik dan Strategi, Demokrasi
Indonesia.
5

6. Wawancara Konseptual Pendidikan Kewarganegaraan di Dunia
Istilah:
Nama
Negara
1. Civics, Civic Education
USA
2. Citizenship Education
3. Ta’limatul
Muwwatanah,
Tarbiyatul Al Watoniyah
UK
TIMTENG
MEXICO
4. Educacion Civicas
JERMAN
5. Sachunternicht
AUSTRALIA
6. Civics, Social Studies
USA NEW ZEALAND
7. Social Studies
AFSEL
8. Life Orientation
HONGARIA
9. People And Society
10. Civics And Moral Education
11. Obscesvovedinie
SINGAPURE
RUSIA
INDONESIA
12. Kewarganegaraan
E. Pengertian Kewarganegaraan
Kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut “CIVIS” selanjutnya dari
kata “CIVIS” ini dalam bahasa Inggris disebut “Civic” artinya mengenal warga
negara atau kewarganegaraan. Dari kata Civic lahir kata “Civics”, Ilmu
Kewarganegaraan dan Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan.
Pelajaran “Civics” mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun
1790 dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika atau yang terkenal dengan
“theory of Americanization”. Sebab seperti diketahui bahwa bangsa Amerika
berasal dari berbagai bangsa yang datang ke Amerika Serikat, dan untuk
menyatukan menjadi bangsa Amerika inilah perlu diajarkan Civics bagi warga
negara Amerika Serikat. Dalam taraf tersebut pelajaran Civics membicarakan
masalah “government” hak dan kewajiban warganegara dan Civics merupakan
bagian dari ilmu politik. Kewarganegaraan adalah anggota dalam sebuah
6

7. komunikasi politik (negara), dan dengannya membawa hak untuk berpartisipasi
dalam politik.
BAB II
PANCASILA DALAM KONTEKS
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
A. PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT
Secara etimologi filsafat berasal dari bahasa Yunani “philen” yang
artinya cinta dan “sophos” yang artinya hikmah atau kebijaksanaan (Wisdom)
atau kebenaran.
Filsafat dapat dikelompokkan menjadi 2 macam:
1. Filsafat sebagai produk = hasil mencakup jenis ilmu pengetahuan, konsep,
pemikiran-pemikiran prinsip zaman dahulu misalnya berbentuk rasionalisme,
materialisme dan pragmatisme.
2. Sebagai suatu proses diartikan dalam bentuk suatu kegiatan dalam proses
pemecahan suatu objek.
Pembagian lain filsafat dari sudut pandang
1. Metoda berfikir dan menganalisis, digunakan untuk mencari jawaban tentang
sesuatu yang diselidiki.
2. Pandangan yang berisikan sistem pemikiran nilai-nilai yang digunakan sebagai
ideologi.
7

8. B. SYARAT-SYARAT KEILMUAN
1. Berobjek, memiliki objek material dan objek formal. Objek material yang
diteliti adalah realitas baik yang nampak maupun dalam pemikiran dan yang ada
dalam kemungkinan. Objek formal adalah sudut pandang yang dipakai sebagai
alat untuk melihat realitas tersebut.
2. Bermetoda, lebih rumit dan lebih banyak macamnya. Metoda berkaitan erat
dengan objek formal dan objek material. Logika sebagai azas berfikir, metoda
yang dipakai secara umum.
3. Sistematis, menggunakan sistem yang berbeda-beda tergantung pada objek
formal dan metoda yang dipakai dalam usaha meneliti objek material.
4. Universal, sebuah ilmu harus universal, tidak terikat pada ruang dan waktu dan
berlaku di semua tempat.
C. CARA BERFIKIR FILSAFAT
Ciri berfikir inilah yang membedakan filsafat dengan ilmu-ilmu lain:
1. Berfikir kritis: tidak dengan mudah menerima data, fakta dan informasi dalam
bentuk apapun dan dari sumber mana pun. Filsafat mengharuskan kita untuk
meragukan dan menganalisa semua realitas.
2. Berfikir sistematis: menelaah dan memeriksa hubungan antar unsur dan meneliti
kesahihannya/keabsahannya. Dan menyimpulkan secara berkesinambungan.
3. Berfikir runtut: meneliti seluruh unsur yang digunakan sebagai argumen awal
satu demi satu hingga kesimpulan akhir.
4. Berfikir radikal: langsung meneliti akar permasalahan atau menuju objek
material tanpa terpengaruh fenomena yang melingkupi kenyataan, berusaha
menyingkap kenyataan yang terdalam.
8

9. 5. Berfikir komprehensif: secara integralistik, global bukan situsional, kondisional
dan lokasional, harus diteliti secara menyeluruh.
D. MENCABANGI ILMU FILSAFAT
Objek formal harus dipakai sebagai sudut tertentu terhadap objek
material, menyebabkan muncul percabangan dalam ilmu filsafat. Objek formal
meneliti secara lebih detil realitas/objek material tertentu hingga menimbulkan
sebuah pemahaman yang terpilah-pilah atas objek tersebut sehingga munul
cabang-cabang sebagai spesialisasi dari ilmu filsafat.
1. Metafisika adalah cabang filsafat yang meneliti dasar dari segala sesuatu.
Metafisika ingin menyingkap sesuatu di balik semua yang nampak.
2. Ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang memiliki kebenaran (eksistensi).
Misalnya apakah sesuatu itu.
3. Antropologi Metafisik adalah meneliti tentang apakah atau siapakah manusia
itu.
9

10. 4. Kosmologi adalah meneliti apakah ruang itu apakah waktu itu.
5. Epistemologi adalah cabang filsafat yang meneliti tentang ilmu pengetahuan.
6. Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang menyelidiki nilai (value) segala
sesuatu, juga berusaha menyingkap semua konsep yang mendasari sebuah nilai,
sebuah tindakan penilaian dan pemaknaan.
7. Etika adalah konsep nilai dan penilaian
8. Yang menyangkut konsep kebaikan dan keburukan
9. Estetika adalah menyangkut konsep keindahan.
10. Logika adalah meneliti tentang alur berpikir secara nalar & argumentasi.
E. FILSAFAT DALAM SILA-SILA PANCASILA
Filsafat dipahami sebagai metoda berfikir menuju kebenaran sejati, maka mulanya
pancasila dan hubungan dengan filsafat disebabkan (Causa):
1. Causa materialis (asal mula bahan), sebelum Pancasila dirumuskan sebagai azas
kehidupankenegaraan, unsur-unsurnya telah terdapat dalam kehidupan sukusuku bangsa di nusantara. Misalnya adat istiadat, kebudayaan dan agama.
2. Causa formalis (asal mula bentuk), bentuk Pancasila terdiri dari 5 kalimat
dicetuskan oleh PPKI dan Mr. M. Yamin. Ir. Soekarno, serta Prof. Soepomo.
3. Causa efisien (asal mula karya), proses pemikiran dari mulai perumusan unsurunsur Pancasila hingga pengesahannya sebagai dasar negara.
4. Causa finalis (asal mula tujuan), tujuan dirumuskan dan disahkannya pancasila
sebagai filsafat adalah mendasari berdirinya suatu organisasi bernama Indonesia.
F. PENGERTIAN PANCASILA
Pengertian Pancasila secara etimologis, perkataan Pancasila dari bahasa
“sankskerta” memiliki dua makna arti:
Pancasila artinya Lima
10

11. Syila artinya batu sandi, azas, atau dasar. Syilla artinya peraturan tingkah
laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”.
Pancasila menurut Mr. M. Yamin (29 Mei 1945) sebagai berikut:
•
Peri Kebangsaan
•
Peri kemanusiaan
•
Peri Ketuhanan
•
Peri Kerakyatan
•
Kesejahteraan Rakyat.
Penyampaian pancasila dalam Pidatonya berbeda dengan tulisan yang disampaikannya
kepada PPKI antara lain:
•
Ketuhanan YME
•
Kebangsaan Persatuan Indonesia
•
Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
•
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaran
perwakilan.
•
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila menurut Dr. Soepomo
Menyampaikan pidatonya tanggal 30 Mei 1945.
Pancasila menurut Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
Rumusannya sebagai berikut:
1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
11

12. 4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan
Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa Pancasila bisa di Peras menjadi Tri sila
sebagai berikut:
1. Sosio nasional, yaitu nasionalisme dan internasionalisme
2. Sosio demokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat
3. Ketuhanan YME.
Trisila bisa diperas menjadi eka sila yaitu: “Gotong royong” dan selesai
menyampaikan pidatonya, beliau mengatakan pidato saya namanya Panca Dharma
tetapi oleh teman saya (tidak disebutkan namanya) sebaiknya Pidato saya namanya
Pancasila.
Rumusan Panitia 9
Yang terdiri dari :
1. Ir. Soekarno
2. M. Yamin
3. M. Hatta
4. Max Maramis
5. KH. Wahid Hasyim
6. H. Agus Salim
7.
Abikoesno Tjokrosejoso
8. Abdulkahar Muzakkir
9. Mr. Achmad Soebardjo.
Merumuskan pancasila sebagai berikut:
12

13. 1. Ketuhanan diwajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmah
kebijaksanaan
dan
permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumusan ini tidak diterima oleh 2 orang anggota panitia sehingga Pancasila tidak
jadi diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari proklamasi sehingga panitia
musyawarah kembali dan kata-kata “diwajibkan menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya diganti dengan Yang Maha Esa sehingga rumusan tersebut
sebagai berikut:
Merumuskan pancasila sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmah
kebijaksanaan
dan
permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumusan pancasila yang telah diperbaiki terdapat di dalam pembukaan UUD 1945
pada alinea 4. Kata-kata dengan diwajibkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
merupakan catatan sejarah yang bernama Piagam Jakarta.
a.
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi lainnya.
Dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi
yang berbeda, sebagai berikut:
13

14. 1. Nilai dasar. Nilai yang ada dalam ideologi Pancasila merupakan representasi
dari nilai norma-norma dalam masyarakat, bangsa dan negara.
2. Nilai instrumental. Nilai yang merupakan pendukung utama dan nilai dasar.
Nilai ini dapat mengikuti setiap perkembangan zaman dalam negeri atau luar
negeri.
3. Nilai Praktis. Nilai yang harus ada dalam praktek penyelenggaraan negara. Sifat
nilai ini abstrak, artinya berupa semangat para penyelenggara negara dari pusat
hingga yang terbawah.
b. Fungsi dan Peranan Pancasila dalam Kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.
2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
3. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
5. Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia.
6. Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia.
7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
8. Pancasila sebagai moral pembangunan
9. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
c.
Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat
Pancasila harusmenjadi petunjuk hidup warganegara, menuju daya saing bangsa
1. Implementasi sila pertama “Ketuhanan YME”:
14

15. a. Beriman, menghormati dan bekerjasama antar umat beragama, tidak
memaksakan agama kepada orang lian.
b. Takwa secara sadar, patuh melaksanakan peritah Tuhan
c. walaupun agama berbeda, bekerjasama dalam bidang sosial,
perekonomian, keamanan lingkungan.
d. Setiap pemeluk agama tidak boleh menghalang-halangi ibadah
agama lain
e. Toleransi beragama dikembangkan sejak dini.
2. Implementasi sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”
a. sesama manusia tidak saling melecehkan
b. sesama manusia punya rasa memiliki
c. setiap manusia menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.
d. kegiatan kemanusiaan, misal: donor darah, menyantun anak yatim,
e. kebenaran dan keadilan, taat hukum dan tidak diskriminatif.
3. Implementasi sila Ketiga “Persatuan Indonesia”:
a. Kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dang olongan.
b. Berkorban, bekerja keras dan membayar pajak.
c. Cinta tanah air, meningkatkan prestasi di segala bidang
d. Bangga sebagai bangsa Indonesia, berani dan percaya diri sebagai
warga negara indonesia.
4.
Implementasi
sila
Keempat
“Kerakyatan Yang Dipimpin
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”:
a. Masyarakat harus mengawasi wakil rakyat.
15
Oleh Hikmah

16. b. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
c. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
d. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama.
e. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat
kekeluargaan.
f. Hasil musyawarah harus diterima dan dilaksanakan dengan
tanggung jawab dengan penuh akal sehat sesuai dengan hati nurani
g. Keputusan harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral
kepada Tuhan YME.
5. Implementasi sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”:
a. Perbuatan yang menerminkan sikap dan suasana kekeluargaan
dan kegotongroyongan.
b. Bersikap adil antar manusia untuk tidak saling pilih kasih.
c. Menghormati orang lain, tidak menghalanginya.
d. Menghormati hak-hak orang lain danmemberikan peluang-peluang
untuk mencapai hak.
e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
g. Tidak bersikap boros.
h. Tidak bergaya mewah
i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum
j. Suka bekerja keras, tidak mudah menyerah.
K. Menghargai karya orang lain.
l. bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan
16

17. berkeadilan sosial.
BAB III
IDENTITAS NASIONAL
A. Pengertian
Identitas berasal dari kata “identity” yang artinya ciri-ciri, tanda-tanda atau jati
diri yang melekat pada seseorang atau yang membedakan dengan orang lain. Dalam
terminologi antropologi identitas adalah sifat khas yang menerangkan dari sesuatu diri
pribadi sendiri, golongan kelompok atau negara.
Identitas Nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan
berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan cirikhas dan dengan cirikhas
tersebut suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain.
B. Parameter Identitas Nasional
Suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah
menjadi cirikhas suatu bangsa seperti norma-norma, bahasa, adat istiadat, dan teknologi,
juga geografi. Indikatornya yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Pola perilaku aktivitas masyarakat sehari-hari seperti adat istiadat, tata kelakuan,
dan kebiasaan, serta ramah tamah, hormat kepada orang tua, serta gotong
royong.
2. Lambang-lambang, secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa,
misalnya bendera, bahasa, lagu kebangsaan.
3. Alat-alat perlengkapan, digunakan untuk mencapai suatu tujuan misalnya:
bangunan, gereja, masjid, pura, candi dan peralatan lain.
4. Tujuan, yang ingin dicapai suatu bangsa bersumber pada tujuan yang bersifat
dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul, bulu tangkis dan BPPT.
17

18. Parameter Sosiologi:
a. Suku Bangsa. Indonesia dikenal dengan banyak suku bangsa + Suku.
b. Bahasa. Bersumber dari bahasa Melayu digunakan dalam perdagangan sehingga
bahasa tersebut menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia.
c. Kebudayaan termasuk kesenian, ilmu pengetahuan teknologi dan adat istiadat.
Kebudayaan merupakan milik bersama dalam suatu kelompok dan bangsa.
Kondisi Geografi
Merupakan identitas yang bersifat alamiah, Indonesia terdiri dari beribu-ribu
pulau dari barat ke timur.
C. Unsur-unsur pembentuk Identitas Nasional
1. Unsur Sejarah: Kejayaan Indonesia dari Sriwijaya dan Majapahit berkembang
dan mulai tumbuh kerajaan-kerajaan kecil serta dijajah oleh Belanda dan Jepang.
Ini menyebabkan bangsa Indonesia, perjuangan demi perjuangan bangsa
Indonesia pada akhirnya menjadi suatu nilai yang mengkristal dalam jiwa
bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Sekaligus
semangat juang yang dimiliki oleh bangsa menjadi kebanggaan identitas
nasional bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain.
2. Unsur Kebudayaan: Aspek kebudayaan menjadi unsur pembentuk identitas
nasional meliputi tiga:
a. Akal budi: sikap dan perilaku yang dimiliki bangsa dalam
sesama interaksi horizontal dan vertilkal pimpinan, staf anak buah.
saling hormat menghormati.
b. Peradaban: dilihat dari beberapa aspek (ipoleksosbudhankam)
c. Pengetahuan dan teknologi (Knowledge) meliputi:
18

19. prestasi anak bangsa (bulu tangkis) dan karya anak bangsa, teknologi
penerbangan.
3. Semangat dan kultur untuk mencapai kemajuan: kita harus bisa, kita harus
berbuat baik, kalau orang bisa kita harus bisa.
4. Suku bangsa: adanya suku bangsa yang majemuk + 300 suku dengan bahasa dan
dialeg yang berbeda, populasinya cukup banyak.
5. Agama: Masyarakat agamais memiliki hubungan umat seagama dan antar umat
beragama.
6. Bahasa: Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu yang merupakan
bahasa penghubung, berbagai etnis yang mendiami kepulauan Indonesia.
19

20. BAB IV
DEMOKRASI
A. Pengertian
Demokrasi berasal dari kata Yunani “Demo” dan “Kratos”. “Demos” artinya
Rakyat, “Kratos” artinya kekuasaan dan pemerintahan.
Hakekat Demokrasi:
Sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberi penekanan,
keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan maupun
pemerintahan.
Manfaat demokrasi:
Kesetaraan sebagai warganegara, memenuhi kebutuhan umum, pluralisme dan
kompromi, penjamin hak-hak dasar, dan pembauran kehidupan sosial.
a. Kesetaraan sebagai warganegara
b. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum
c. Pluralisme dan kompromi
d. Menjamin hak-hak dasar
e. Pembaharuan kehidupan sosial
Kekuasaan Pemerintah Berada di Tangan Rakyat Mengandung:
Merupakan identitas yang bersifat alamiah, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dari
barat ke timur:
20

21. a. Pemerintah Dari Rakyat (Government of The People)
b. Pemerintah Oleh Rakyat (government by people)
c. Pemerintah Untuk Rakyat (Government For People)
Ketiga bentuk pemerintahan demokrasi di atas dijalankan ditegakkan dalam tata
pemerintahan.
1. Pemerintah Dari Rakyat (Government of The People)
Mengandung pengertian:
a.
Pemerintahan yang sah dan diakui (Legitimate Government)
Pemerintah sah dan diakui berarti pemerintah mendapatkan pengakuan
dan dukungan dari rakyat. Ini sangat penting dalam pemerintah menjalankan
roda birokrasi dan program-programnya sebagai amanat rakyat. Kekuasaan
pemerintah diperoleh melalui pemilihan dari rakyat.
b. Pemerintahan yang tidak sah dan diakui (Unlegitimated Government)
Suatu pemerintahan tidak dapat dipangkuan dan dukungan dari rakyat
2.
Pemerintahan Oleh Rakyat (Government by People)
Pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan keinginan
sendiri. Menjalankan kekuasaannya dalam pengawasan rakyat. Tunduk di bawah
pengawasan rakyat (social control) langsung maupun tidak. Social control akan
menghilangkan ambisi otoriterianisme para penyelenggara Negara (pemerintah
dan DPR)
3. Pemerintahan Untuk Rakyat (Government for People)
Diberikan oleh rakyat kepada pemerintah untuk kepentingan rakyat,
harus didahulukan dan diutamakan.
Pemerintah harus mendengarkan, mengkombinasikan aspirasi rakyat
dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan dan program. Tidak sebaliknya,
menjalankan aspirasi keinginan sendiri, keluarga, kelompok. Pemerintah harus
21

22. membuat peluang kebebasan dan menjamin adanya kebebasan dalam
menyampaikan aspirasi melalui media p res atau secara langsung.
B. Nilai-nilai Demokrasi
Nilai-nilai demokrasi: kesadaran akan pluralisme, sikap yang jujur dan pikiran
yang sehat, itikad kerjasama di antara masyarakat warga dan itikad baik, sikap
kedewasaan, pertimbangan moral.
Nilai-nilai demokrasi membutuhkan:
a. Kesadaran akan pluralisme, harus menjaga keragaman di masyarakat, menjamin
keseimbangan hak dan kewajiban setiap warganegara. Rakyat Indonesia sangat
beragam etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya.
b. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Prinsip musyawarah mufakat dan
memperhatikan kepentingan masyarakat membutuhkan kejujuran logis atau
berdasarkan akal sehat, sikap tulus untuk beritikad baik.
c. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta
itikad baik.
d. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan, kesadaran, tulus menerima,
kompromi atau kekalahan dalam pengambilan keputusan. Semangat untuk
memberikan kritik membangun cara yang sopan dan bertanggung jawab.
e. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral, cara mencapai kemenangan
sejalan dengan tujuan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala cara,
memerlukan pertimbangan moral dan keluhuran akhlak.
C. Prinsip dan Parameter Demokrasi
Pemerintahannya mewujudkanprinsip-prinsip demokrasi antara lain:
22

23. 1. Kontrol atau kendali keputusan pemerintahan. Dikontrol oleh lembaga legislatif,
terlihat dalam penyusunan anggaran, peraturan perundang-undangan dan uji
kepatutan dan kelayakan.
2. Pemilihan yang teliti dan jujur. Partisipasi aktif dari warganegara, teliti dan jujur
tentang apa yang dipilih di dasarkan pengetahuan warga yang cukup informasi
yang akurat dan jujur.
3. Hak memilih dan dipilih, memberikan pengawasan rakyat terhadap pemerintah.
Hak dipilih memberikan kesempatan setiap warga ber-kemampuan, berkemauan
serta memenuhi persyaratan untuk dipilih.
4. Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, berserikat, rasa aman.
5. Kebebasan mengakses informasi, setiap warganegara harus mendapatkan
informasi yang memadai.
6. Kebebasan berserikat yang berterbuka, memberikan dorongan pada warganegara
yang merasa lemah, membutuhkan teman atau kelompok.
D. Parameter Untuk Mengukur Demokrasi
1. Pembentukan pemerintah melalui pemilu, luber dan jurdil.
2. Sistem
pertanggungjawaban
pemerintah.
Misal,
presiden
memberikan
pertanggung jawaban kepada MPR.
3. Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara. Beberapa aturan pembagian
kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
4. Pengawasan oleh rakyat. Cek and Balance terhadap kekuasaan yang dijalankan
eksekutif dan legislatif.
E. Jenis-jenis Demokrasi
Demokrasi ada beberapa jenis, perkembangan dalam pelaksanaan di berbagai
kondisi dan tempat.
23

24. 1.
Demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat:
a. Demokrasi langsung; rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan
untuk menjalankan kebijakan pemerintah.
b. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan; dijalankan oleh rakyat
melalui wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Aspirasi rakyat disalurkan
mellaui wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif.
c. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat
merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan.
Rakyat memilih wakil untuk duduk di dalam lembaga, tetapi wakil rakyat dalam
menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat.
Misal di Swiss.
1) Referendum wajib: dilakukan ketika ada perobahan atau pembentukan norma
yang dibuat oleh lembaga perwakilan, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan rakyat melalui pungutan suara terbanyak. Jadi referendum ini
dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat.
2) Referendum tidak wajib: dalam waktu tertentu, setelah rancangan undangundang diumumkan, rakyat mengusulkan diadakan referendum, jika dalam
waktu tertentu tidak ada permintaan rakyat, maka undang-undang dapat berlaku.
3) Referendum konsultatif: hanya sebatas meminta persetujuan, karena rakyat tidak
mengerti permasalahannya, pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang
tersebut
2.
Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas:
a. Demokrasi formal; secara hukum menempatkan semua orang kedudukan sama
dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi
kebebasan luas.
24

25. b. Demokrasi material; memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang
sosial ekonomi, persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas, dikembangkan
di negara sosialis komunis.
c. Demokrasi campuran; merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut.
Berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan
persamaan derajat dan hak orang-orang.
3.
Demokrasi liberal
a. Memberikan kebebasan yang luas ke pada individu, campur tangan pemerintah
di minimalkan, bahkan ditolak. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi
(hukum)
b. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, bertujuan untuk mensejahterakan
rakyat. Negara tidak mengenal perbedaan klas, semua warganegara mempunyai
persamaan dalam hukum dan politik.
4.
Berdasarkan kewenangan hubungan antar alat kelengkapan negara
a. Demokrasi sistem parlementer; ciri-cirinya:
1. DPR lebih kuat dari pada pemerintah
2. Kepala pemerintahan/ kepala eksekutif disebut perdana menteri
dan memimpin kabinet.
3. Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik
anggota parlemen
4. Kedudukan kepala negara terpisah dari kepala pemerintahan,
hanya sebagai simbol negara, tugasnya bersifat seremonial.
Misalnya: melantik kabinet, duta, panglima.
25

26. 5. Jika pemerintah tidak mampu, anggota DPR meminta mosi tidak
percaya kepada parlemen untuk membubarkan pemerintah.
mayoritas anggota parlemen menyetujui pemerintah bubar,
kendali pemerintah dipegang oleh pemerintah sementara.
b. Demokrasi sistem presidentil; ciri-cirinya.
1. Negara dikepalai presiden
2. Kekuatan eksekutif presiden berdasarkan kedaulatan dipilih dari dan oleh
rakyat langsung.
3. Presiden mempunyai kekuasaan, mengangkat dan member-hentikan
menteri.
4. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada
presiden.
5. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga
negara dan tidak saling membubarkan.
F. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
1. Demokrasi parlementer (Liberal)
Dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949)
dilanjutkan pada masa berlakunya Republik Indonesia Serikat |(RIS) 1949 dan UUDS
1950. Pelaksanaan Demokrasi Parlementer tersebut secara Yuridis resmi berakhir pada
tanggal 5 Juli 1959.
2. Demokrasi Terpimpin
Kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD baru, yang diikuti suhu politik
yang memanas dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Maka pada tanggal
26

27. 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Di negara kita saat itu
digunakan Demokrasi Terpimpin.
Pokok-pokok Demokrasi Terpimpin antara lain :
1. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator
2. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan
dasar hidup bangsa Indonesia
3. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan
kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, sekonomi, dan sosial
4. Inti dari pada pimpinan dalam Demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
5. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun
diharuskan dalam Demokrasi Terpimpiin.
3. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru
Berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada
masa berlakunya Demokrasi parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Kedua jenis
demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan
dan gotong-royong. Demokrasi Pancasila dirasakan paling cocok diterapkan di
Indonesia, bersumber pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia, dan
menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial.
Demokrasi pancasila yaitu :
a. Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil
b. Pengekangan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
c. Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah
anggota PNS Depertemen Kehakiman
d. Kurangnya jaminan PNS kebebasan mengemukakan pendapat
e. Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah
27

28. f. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme
g. Menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR
4. Demokrasi Langsung pada Era Orde Reformasi
Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetep, Demokrasi
Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan peleksanaan dan praktik penyelenggaraan.
Beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini yaitu :
a. Pemilihan umum lebih demokratis
b. Partai politik lebih mandiri
c. Pengaturan hak asasi manusia (HAM)
d. Lembaga demokrasi lebih berfungsi
e. Konsep Trias Politika (3 Pilar kekuasaan negara) masing-masing bersifat
otonom penuh.
G. Mengembangkan Sikap Demokrasi
1. Memberikan perhatian dengan serius pada anak yang sedang berusaha
menyampaikan perasaan, dan pendapat.
2. Mengusahakan menjadi pembicara yang baik
3. Memberikan kesempatan memperbaiki sebelum memberikan sanksi
4. Menghormati anak. Anak-anak harus dihormati dan menghindari kesan
memerintah
5. Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.
Untuk pembelajaran Demokrasi di sekolah dan perkuliahan, maka ada beberapa hal
khusus yang perlu diperhatikan oleh para guru dan Dosen, yaitu :
28

29. 1. Menjadikan siswa dan mahasiswa sebagai subjek atau teman dalam proses
belajar atau perkuliahan.
2. Sebagai pendidik baik guru maupun Dosen, sebaiknya belajar untuk berlapang
dada dalam menerima kritik murud.
3. Guru dan Dosen mengembangkan sikap adil, terbuka, konsisten, dan bijaksana
dalam memberikan hukuman kepda murid dan mahasiswa yang bersalah
4. Guru dan Dosen sebaiknya menghindari mencaci-maki atau memarahi murid
dan mahasiswa di hadapan teman-temannya, karena harga diri mereka akan
terkoyak.
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh siswa dan mahasiswa adalah sebagai berikut :
1. Aktif mengungkapkan ide, gagasan, dan pikirannya kepada guru dan Dosen
2. Siswa dan mahasiswa mempunyai motivasi agar lebih maju dan dewasa
3. Mengembangkan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya
4. Mengembangkan derajat kesehatan sehingga sehat secara jasmani dan rohani
5. Mengembangkan perasaan sehingga menjadi halus dan bisa memahami orang
lain
6. Mempunyai kemauan untuk belajar untuk mengetahui (to know), untuk
melakukan sesuatu (to do), dan menjadi diri sendiri (to be), dan untuk hidup
bersama (to live together)
7. Mempunyai kemauan untuk belajar berorganisasi melalui wadah yang ada di
sekolah dan perguruan tinggi
Hal-hal yang diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah dalam proses belajar
Demokrasi antara lain :
1. Mendidik masyarakat untuk bersikap dewasa
2. Mendorong sikap ksatria dengan mengakui kekalahan, atau bersikap siap
menang dan siap kalah
29

30. 3. Mengembangkan sikap menghargai perbedaan pendapat, perbedaan pendapat
adalah suatu rahmat, dan keputusan bersama adalah pilihan yang terbaik yang
dihasilkan dari suatu kompromi
4. Menggunakan mekanisme demokrasi untuk mencari titik perbedaan pendapat
5. Menghilangkan penggunaan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu
permasalahan
6. Mengembangkan sikap yang sensitif dan empati terhadap kepentingan rakyat
yang lebih luas
7. Mengembangkan kerja sama antara anggota masyarakat dengan pikiran yang
logis dan itikad baik
8. Mengembangkan masyarakat untuk aktif dalam memberikan pengawasan.
Otonomi Daerah
1. Otonomi daerah dan desentralisdasi sering digunakan secara campur aduk
2. Secara akademik dapat dibedakan, secara praktis tidak dapat dipisahkan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Desentralisasi
Yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah.
Visi Desentralisasi
a. Merupakan simbol adanya kepercayaan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah
b. Ini merupakan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah
c. Pemerintah pusat tidak lagi mendominasi menjadi melakukan supervasi,
memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaanya.
30

31. Model-model Desentralisasi

Dekonsentrasi

Delegasi

Devolusi

Privatisasi
Dekonsentrasi
Yaitu pembagian kewenangan dan tanggung jawab administrasi antara
depatemen pusat dengan pejabat di lapangan tanpa adanya penterahan kewenangan
untuk mengambil keputusan atau keleluasaan membuat keputusan.
Delegasi
Yaitu pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan menejerial untuk melakukan
tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah
pengawasan pemerintah pusat.
Devolusi

Yaitu transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan keuangan dan
menejemen kepada unit otonomi pemerintahan daerah

Merupakan bentuk desentralisasi yang lebih efektif dan ideal
Privatisasi

Yaitu tindakan pemberian kewenangan dari pemerintahan kepada badan-badan
suka rela, swasta dan swadaya masyarakat.
Karakteristik Devolusi

Pemerintahan lokal bersifat otonom, mandiri secara terpisah

Pemerintahan lokal diakui memiliki batas-batas wilayah yang jelas dan legal
untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan
31

32. 
Pemerintahan daearah berstatus badan hukum

Pemerintahan daerah diakui warganya sebagai publik service

Terdapat hubungan yang saling menuntungkan antara pusat dengan daerah
Arti Penting Otonomi di Daerah Disentralisasi

Untuk terciptanya efisiensi / efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

Sebagai sarana pendidikan politik

Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karier politik

Stabilitas politik

Kesetaraan politik
Konsep Dasar Otonomi

Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan
domestik kepada daerah

Penguatan peran DPRD sebagai refresentatif rakyat dalam pemilihan dan
penetapan kepala daerah

Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur demokrasi
menjamin tampilanya kepemimpinan yang berkualitas dan akseptabilitas baik

Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekitif

Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah

Perwujudan desentralisasi fiskal dan pembagian sumber-sumber pendapatan
daerah
Otonomi Daerah

Kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan
mengenai kepentingan daerahnya sendiri
Visi Otonomi Daerah
32

33. 
Secara Ekonomi
Terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan
lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.

Secara Sosial
Menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di
sekitarnya.

Secara Politik
Harus difahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala
pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya
penyelenggaraan pemerintah yang responsif.
BAB V
HAK ASASI MANUSIA
Daftar isi
1. Latar Belakang UU No. 391/1999  Dasar Pemikiran
2. Asas-asas dasar
3. Kebebasan Dasar Manusia
4. Kewajiban Dasar
5. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah
6. Pembatasan dan Larangan
33

34. 7. KOMNASHAM
8. Bentuk Penyampaian Pendapat di muka umum
9. Syarat Penyampaian Pendapat di muka umum
10. Pemerintah Berkewajiban bertanggung jawab
11. Hak dan Kewajiban pengujuk rasa
12. Pengertian Umum
13. Hak Wanita
14. Hak Anak
Latar Belakang UU No. 39/1999 Dasar Pemikiran
– Tuhan YME Pencipta Alam dengan segala isinya.
– Manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan,
untuk kelanjutan hidupnya.
– Melindungi, mempertahankan, meningkatkan.
– HAM yang satu dibatasi HAM yang lain sehingga HAM bukanlah tanpa
batas.
– HAM tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun
– Setiap HAM mengandung kewajiban untuk menghormati HAM yang
lain.
– HAM benar-benar harus dihormati dan dilindungi.
Kewajiban Dasar
Setiap orang wajib dan patuh pada peraturan perundang-undangan tak tertulis,
Internasional tentang HAM serta wajib ikut dalam pembelaan negara.
34

35. Wajib menghormati HAM orang lain, moral etika tata tertib bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Menjalankan hak dan kebebasan wajib tunduk
terhadap peraturan perundang-undangan.
Asas-Asas Dasar
Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan
sederajat akal dan hati nurani.
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan
hukum yang adil.
Setiap orang berhak punya perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia
tanpa diskriminasi
Kebebasan Dasar
1. Hak Untuk Hidup : Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan
hidup dan meningkatkan taraf kehidupan.
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan : Setiap orang berhak
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah, kehendak bebas calon suami dan istri.
3. Hak Mengembangkan Diri : Setiap orang berhak dalam pemenuhan
kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Berhak
atas perlindungan, pengembangan pribadinya, meningkatkan kualitas
hidupnya, bertaqwa, bahagia dan sejahtera.
4. Hak memperoleh keadilan : Tiap orang tanpa diskriminasi berhak
memperoleh keadilan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan
dalam pidana, perdata dan administrasi pada peradilan bebas dan tidak
memihak.
5. Hak atas Kebebasan Pribadi : Tidak seorang pun bisa diperbudak atau
diperhamba, segala perbuatan serupa dilarang, Setiap orang tidak boleh
35

36. menjadi objek penelitian tanpa persetujuan yang bersangkutan. Bebas
memeluk agama, beribadat, bebas memilih dan dipilih berdasarkan
keyakinan politiknya, bebas mengeluarkan pendapat secara lisan/tulisan,
berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk damai.
6. Hak atas Rasa Aman : Setiap orang berhak mencari suaka untuk
perlindungan politik dari negara lain, diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat dan hak milik.
 Hak dan Kesejahteraan : Setiap orang berhak mempunyai milik
sendiri dan bersama-sama dan tidak boleh dilanggar.
 Hak Turut Serta dalam Pemerintahan : Berhak untuk memilih dan
dipilih melalui luber dan jurdil. Turut serta dalam pemerintahan
dan dapat diangkat pada setiap jabatan.
 Hak Wanita : Harus menjamin keterwakilan wanita sesuai dengan
persyaratan, memperoleh pendidikan disemua jenis dan jenjang
serta jalur. Seorang isteri mempunyai hak dan tanggungjawab
yang sama dengan suami terhadap anak, hak pemilikan dan
pengelolaan harta.
 Hak Anak : Berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga
dan masyarakat. Hak anak diakui, dilindungi, sejak dalam
kandungan.
Setiap
anak
berhak
atas
nama
dan
status
kewarganegaraan. Anak carat fisik/mental berhak atas perawatan,
pendidikan, pelatihan atas biaya negara, beribadah, berpikir dan
berekspresi, memiliki orang tua/wali dan berhak mengetahui
siapa orang tuanya, memperoleh perlindungan dari eksploitasi,
pelecehan
seksual,
penyalahgunaan narkoba.
36
penculikan,
perdagangan
anak,

37. Pembatasan & Larangan
Hak dan kebebasan hanya dapat dibatasi oleh undang-undang, menjamin
pengakuan dan kehormatan terhadap HAM, kesusilaan, ketertiban umum dan
kepentingan bangsa.
Hak Wanita
Sistem Pemilihan Umum, kepartaian, legislatif, eksekutif, dedikatif harus
menjamin keterwakilan wanita sesuai dengan persyaratan. Menikah dengan
seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status
kewarganegaraan. Memperoleh pendidikan dan pengajaran disemua jenis dan
jenjang jalur pendidikan sesuai persyaratan. Berhak memilih, dipilih, diangkat
dalam pekerjaan jabatan dan profesi.
Berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pekerjaan atau profesi.
Berkenaan
dengan
kesehatan
dan
fungsi
reproduksi.
Wanita
telah
dewasa/menikah berhak melakukan perbuatan hukum kecuali ditentukan lain.
Berhak dan tanggungjawab yang sama berkenaan dengan kehidupan
perkawinan, anak-anak hak kepemilikan, pengelolaan harta benda. Setelah putus
perkawinan, mempunyai hak sama dengan mantan suaminya atau semua
berkenaan harta benda sesuai dengan peraturan.
 Berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya. Berhak untuk memperoleh
pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadi sesuai minat, bakat dan
tingkat kecerdasannya.

Berhak untuk istirahat, bergaul, bermain, berkreasi sesuai dengan minat,
bakat, dan kecerdasan anak. Berhak memperoleh perlindungan kegiatan
eksploitasi, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, penggunan
narkotika, psikotropika, dan zat-zat aditif lainnya.

Berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan
hukuman tidak manusiawi. Hukuman mati, hukuman seumur hidup tidak dapat
dijatuhkan pada anak-anak. Anak orang tidak mampu boleh diasuh atau diangkat
oleh orang lain, dengan ketentuan undang-undang.
37

38. Pemerintah Berkewajiban & Bertanggungjawab
•
Melindungi HAM
•
Menghargai asas legalitas
•
Menghargai prinsip asas praduga tak bersalah
•
Menyelenggarakan pengamanan
Syarat Penyampaian Pendapat Dimuka Umum
•
Diberitahukan secara tertulis kepada POLRI
•
Yang bersangkutan pemimpin atau yang bertanggung jawab
•
Selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum dimulai
•
Tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah/keagamaan
Bentuk Penyampaian Pendapat Dimuka Umum
•
Unjuk Rasa atau Demonstrasi
•
Pawai
•
Rapat Umum
•
Mimbar Bebas
Pengertian Umum
1. Kemerdekaan
menyampaikan
pendapat
:
Hak
setiap
warga
negara
menyampaikan pendapat lisan/tulisan secara bebas dan bertanggung jawab.
2. Dimuka Umum : dihadapan orang banyak atau tempat yang dapat
didatangi/dilihat setiap orang.
 Unjuk Rasa/Demonstrasi : Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/lebih
mengeluarkan pikiran lisan/tulisan secara demonstratif dimuka umum.
38

39.  Pawai : Penyampaian pendapat dengan arak-arakan didepan umum.
 Mimbar bebas : Penyampaian pendapat dimuka umum secara bebas terbuka
tanpa tema.
Ham Dan Kewajiban Pengunjuk Rasa

Hak mengeluarkan pikiran secara bebas

Memperoleh Perlindungan Hukum

Tanggungjawab, menghormati hak-hak dan kewajiban orang lain,
menghormati aturan moral yang diakui umum, menaati hukum yang
berlaku, menjaga dan menghormati kemanan, ketertiban umum, menjaga
keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa.
Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah
Pemerintah
Wajib
menghormati,
melindungi,
menegakkan
dan
memajukan HAM dibidang Hukum, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan
HANKAMNEG.
Komnasham
Tujuan :

Mengembangkan kondisi yang kondusif sesuai dengan Pancasila, UUD 1945,
Deklarasi HAM Universal.

Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna pengembangan pribadi
manusia Indonesia agar berpartisipasi.
39

40. BAB VI
“HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA”
POKOK BAHASAN
“DISIPLIN NASIONAL”
SUB POKOK BAHASAN :
1. Pengertian Disiplin Nasional
2. Kondisi Disiplin Nasional saat ini
3. Kondisi Nasional yang diinginkan
4. Masalah-masalah disiplin
5. Metode dan kendala
6. Permasalahan disiplin
7. Unsur-unsur pokok dan makna disiplin
Disiplin
Latihan bathin dan watak supaya segala perbuatannya mentaati tata tertib.
Disipliner = Disiplin
Disiplin
Ketaatan terhadap peraturan dan norma-norma kehidupan masyarakat berbangsa
dan bernegara yang berlaku dilaksanakan secara ikhlas lahir bathin, sehingga
timbul rasa malu terkena sanksi dan rasa takut terhadap Tuhan YME.
40

41. Disiplin
 Sikap hidup dan perilaku mencerminkan tangung jawab tanpa paksaan bahwa
itulah yang benar
-
Bermanfaat pada diri sendiri/masyarakat
 Alat menciptakan perilaku dan tata hidup tertib
-
Sebagai perilaku, kelompok dan masyarakat
 Berarti hukuman/sanksi berbobot mengatur/mengendalikan perilaku manusia
Jenjang Pengembangan Disiplin Nasional
Disiplin Nasional
Disiplin Daerah
Disiplin Lingkungan
Disiplin Keluarga
Disiplin Pribadi
Metode
Edukatif – Persuasive
Praktis – Pragmatis
Kuratif – Represif
Kondisi Disiplin Nasional Saat ini
a. Memprihatinkan  masyarakat kurang patuh dan kurang tertib
b. Budaya tertib ….. Tertib antri, semrawut
c. Budaya kerja  kurang produktif
41

42. d. Dibeberapa instansi pemerintah masih terjadi  penyalahgunaan wewenang,
pemborosan waktu dan dana, dll
e. Budaya bersih  buang sampaj sembarangan
Kondisi Disiplin Nasional Yang Diinginkan :
Rakyat dan aparatur memahami dan melaksanakan disiplin secara sadar dan
ikhlas.
Kedala
 Kesenjangan sosial
 Belum merata tingkat pendidikan
 Era globalisasi, banyak yang bertentangan dengan nilai budaya Indonesia
 Kemampuan sebagian masyarakat berpikir abstrak masih kurang
Unsur Pokok dan Makna
Disiplin nasional dapat merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap interagrasi
norma-norma yang telah ada semua POK. Etnik yang sampai sekarang tetap
mampu bertahan berkat adanya “rasa memiliki, sikap waspada dan berani serta
ikut melindungi pada setiap warga POK”.
Disiplin Nasional
 Sikap mental seluruh warga dari suatu bangsa tercermin dalam perbuatan dan
perilaku pribadi  patuh, taat dilakukan ikhlas, sadar sehingga tumbuh yakin
bahwa tunas hanya dapat dicapai melalui disiplin nasional.
 Terwujud melalui pemahaman, penghayatan, pengamatan, hukum dan normanorma
Permasalahan Disiplin
Bila disiplin tidak ada atau kurang memadai
42

43. BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara
Warga negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab
kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu, seseorang yang menjadi
anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh Undang-undang yang dibuat
oleh negara tersebut, pasal 28E ayat (1) UUD 1945:
a. Warga Negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.
b. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara
sesuai dengan visi (surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal
sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang ditujui yang diberikan
negara melalui kantor Imigrasi.
B. Asas Kewarganegaraan
UU No. 12 Tahun 2006, dikenal dua pedoman yaitu: (1) asas kewarganegaraan
umum dan (2) asas kewarganegaraan khusus.
1. Asas kewarganegaraan Umum
a. Asas kelahiran (Ius Soli)
Ius soli berasal dari bahasa latin; ius berarti hukum atau
pedoman, sedangkan soli dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau
daerah. Jadi ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan
berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang.
b. Asas Keturunan (Ius Sanguinitas)
43

44. Sanguinitas berasal dari bahasa latin, sanguinis dar ikata sanguis
yang berarti darah atau keturunan. Jadi ius sanguinis adalah asas
kewarganegaraan yang berdasarkan daerah atau keturunan.
c. Asas Kewarganegaraan Tunggal
Asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang.
Setiap orang tidak dapat menjadi warga negara ganda atau lebih
dari satu.
d. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda (lebih dari 1
warganegara), ana-anak ini telah mencapai 18 tahun, maka harus
menentukan salah satu kewarganegaraannya.
2.
Asas kewarganegaraan Khusus
a. Asas Kepentingan Nasional
Mengutamakan
kepentingan
nasional
bertekad
mempertahankan
kedaulatannya sebagai sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita
dan tujuannya sendiri.
b.
Asas Perlindungan Maksimum
Pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga
negara dalam keadaan apapun, baik didalam maupun diluar negeri.
c.
Asas persamaandi dalam hukum dan pemerintahan
Setiap warganegara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam
hukum dan pemerintahan.
d.
Asas kebenaran substansif
Prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tapi
juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
e.
Asas non-diskriminatif
44

45. Tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal suku, ras, agama,
golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, memuliakan
HAM.
f. Asas pengukuran dan penghormatan terhadap HAM
Negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada
umumnya, dan hak warga negara pada khususnya.
g. Asas keterbukaan
Memperoleh dan atau kehilangan kewarganegaraan RI akan diumumkan
dalam berita negara RI agar masyarakat mengetahuinya.
h. Asas Publisitas
Segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan
secara terbuka
C. Masalah Status Kewarganegaraan
Terjadinya beberapa kemungkinan berikut ini:
1. Apatride
Adalah tidak memiliki status kewarganegaraan disebabkan karena lahir di
negara yang menganut asas ius sanguinis
2.
Bipatride
Adalah memiliki dua kewarganegaraan. Dimungkinkan apabila orang tersebut
berasal dari orang tua yang negaranya menganut sanguinis sedangkan ia lahir di
negara yang menganut ius soli.
3.
Multipatride
Memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan, yaitu seseorang yang tinggal di
perbatasan antara dua Negara
Setiap negara memiliki peraturan sendiri-sendiri yang prinsipnya bersifat universal.
Melalui UU No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia dinyatakan bahwa
cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah:
1) Karena kelahiran
2) Karena pengangkatan
45

46. 3) Karena dikabulkan permohonan
4) Karena kewarganegaraan
5) Karena perkawinan, dan
6) Karena pernyataan.
D. Syarat dan Tata Cara Memperoleh
Kewarganegaraan Indonesia
Memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 62 Tahun 1958 di
perbaharui dalam UU No. 12 Tahun 2006 yangmeliputi delapan cara yaitu:
1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
2. Telah tinggal di negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling
singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD
negara RI tahun 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
6. Tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
8. Membayar uang perwarganegaraan ke Kas Negara.
Tata caranya sebagai berikut:
1. Permohonan diajukan di Indonesia oleh permohonan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui
menteri.
2. Berkas permohonan tersebut disampaikan kepada pejabat.
3. Permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling
lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
4. Permohonan dikenai biaya yang besarnya diatur dengan peraturan pemerintah.
5. Presiden dapat menerima dan menolak permohonan.
46

47. 6. Pengabulan permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat 3
bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan pemberitahuan
kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak Keputusan Presiden
ditetapkan.
7. Penolakan permohonan disertai alasan dan diberitahukan, oleh menteri paling
lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima oleh menteri.
8. Keputusan Presiden mengenai pengabulan permohonan berlaku efektif terhitung
sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
9. Paling lambat 3 bulan sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon,
pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah dan janji setia.
10. Apabila tidak hadir dalam pemanggilan tanpa alasan yang sah, maka keputusan
Presiden batal demi hukum.
11. Apabila pelaksanaan sumpah/janji tidak dapat dilakukan karena kelalaian
pejabat, maka pemohon dapat menyatakan pengucapan sumpah/janji setia
dihadapan pejabat lain yang ditunjuk menteri.
12. Pejabat tersebut membuat berita acara pelaksanaan sumpah/anji.
13. Paling lambat 14 hari sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, pejabat
menyampaikan berita aara yang tersebut.
14. Setelah pengucapan sumpah/janji, pemohon wajib menyerahkan dokumen
keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi paling lambat 14 hari.
15. Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan menjadi bukti sah
kewarganegaraan sah seseorang.
16. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan
dalam berita negara RI.
E. Hak dan Kewajiban Warga Negara
1. Hak Warga Negara Indonesia menurut UUD 1945:
a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
b. Berhak untuk hidup mempertahankan kehidupan.
c. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.
47

48. d. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta
perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.
e. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya.
f. Berhak mendapatkan pdndidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan
budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan/atau demi kesejahteraan
hidup manusia.
g. Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
h. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
i. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
j. Setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.
k. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
l. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak
kembali.
m. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran,
dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
n. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat.
o. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
p. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
48

49. aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi.
q. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik
dari negara lain.
r. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.
s. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan.
t. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
u. Setiap orang berhak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
v. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun.
w. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu.
x. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.
49

50. 2. Kewajiban warga negara meliputi:
a. Wajib membayar pajak sebagai kontrak utama atau negara dengan warga negara
dan membela tanah air (Pasal 27).
b. Wajib membela pertahanan dan keamanan negara (Pasal 29).
c. Wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang
terutang dalam peraturan (Pasal 281).
d. Wajib menjunjung hukum dan pemerintah.
e. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
f. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
F. Hak dan Kewajiban Negara/Pemerintah
Menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau
pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara serta
terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam
pembukaan UUD 1945.
1.
Hak negara atau pemerintah adalah meliputi
a. Menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan
ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat.
b. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup
orang banyak.
c. Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku.
50

51. 3. Kewajiban negara atau pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam tujuan
negara dalam pembukaan UUD 1945 (point a, b, c, d) dan kewajiban negara
menurut undang-undang serta UUD meliputi:
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan
sosial.
e. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan
kepercayaannya.
f. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan
dasar.
g. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional.
h. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
anggaran belanja negara dan belanja daerah.
i. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia.
j. Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan
menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai budayanya.
k. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
kebudayaan nasional.
l. Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan
menguasai hidup orang banyak.
51

52. m. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
n. Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
o. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan.
p. Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak
G. Karakteristik Warga Negara yang Bertanggung Jawab
Sejumlah sifat dan karakter warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab.
Sifat ini adalah sikap dan perilaku sopan santun, ramah tamah, dan
melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bersikap kritis
Adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang valid (sah) serta
argumentasi yang akurat.
3.
Melakukan diskusi dan dialog
Sifat ini adalah sikap dan perilaku dalam menyelesaikan masalah (problem
solving) hendaknya dilakukan dengan pola diskusi dan dialog untuk mencari
kesamaan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi.
4. Bersikap terbuka
adalah sikap dan perilaku yang transparan serta terbuka, sejauh masalah tersebut
tidak bersifat rahasia.
5. Rasional
Sifat ini adalah pola sikap dan perilaku yang berdasarkan rasio atau akal pikiran
yang sehat.
6. Adil
Adalah sikap dan perilaku menghormati persamaan derajat dan martabat
kemanusiaan.
52

53. 7. Jujur
Adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang sah dan akurat.
Karakteristik warga negara yang mandiri meliputi
1. Memiliki kemandirian.
2. Memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara.
3. Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi.
4. Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang
santun.
5. Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat.
Untung-rugi berwarganegara ganda
“Keuntungannya, orang itu bisa dengan leluasa tinggal di kedua negara dengan
mengabaikan ketentuan-ketentuan imigrasi bagi orang asing, untuk bepergian ke
negara-negara tertentu. Kerugian untuk wajib militer yang berlaku bagi seluruh
warga negaranya. Ada juga kewajiban membayar pajak sehingga sangat
mungkin ia terkena dua kali”
53

54. BAB VIII
GEO POLITIK
A. Pengertian Geopolitik
Kata Geopolitik berasal dari geo dan politik.
“Geo” berarti bumi, dan “politik” berasal dari bahasa Yunani “politeia” berarti
kekuatan masyarakat yang berdiri sendiri, (yaitu, negara) dan teia, berarti urusan.
Sementara dalam Bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip),
keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu.
Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan
umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip,
keadaa, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita
kehendaki.
Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai dirinya yang bhineka, dan lingkungan geografinya yang berwujud negara
kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. wawasan Nusantara ini dijiwai
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta
menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai
tujuan nasional.
B. Latar Belakang Wawasan Nusantara
1. Falsafah Pancasila
Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan Wawasan Nasional,
antara lain memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama
masing-masing sebagai wujud nyata penerapan HAM. Mengutamakan
kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan.
54

55. 2. Aspek Kewilayahan Nusantara
Kondisi objektif geografi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau,
memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Mengandung
beranekaragam kekayaan alam (baik di dalam maupun di atas permukaan bumi)
dan jumlah penduduk yang besar.
3. Aspek Sosial Budaya
Indonesia memiliki beragam suku, agama, bahasa, dan adat istiadat.
Menurut ahli antropologi, kebudayaan terdiri atas suku bangsa yang masingmasing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan. Antar golongan
masyarakat mengandung potensi konflik yang besar, terlebih lagi kesadaran
nasional masyarakat masih relatif rendah dan jumlah masyarakat yang terdidik
relatif terbatas.
3. Aspek Historis
Mempertahankan dan menjaga persatuan NKRI. Perjuangan suatu
bangsa dalam meraih cita-cita pada umumnya tumbuh dan kembang dari latar
belakang sejarahnya
C. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan
1. Kedudukan Wawasan Nusantara
a. Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh
rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai
dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara menjadi
landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
b. Wawasan Nusantara dalam paradigma naionsal dapat dilihat dari spesifikasinya
sebagai berikut:
1) Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara; berkedudukan
sebagai landasan idiil.
55

56. 2) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara;
berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
3) Wawasan Nusantara sebagai visi nasional; berkedudukan sebagai landasan
konseptual.
4) Ketahanan Nasional sebagai konsep nasional; berkedudukan sebagai
landasan konsepsional.
5) GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan
dasar nasional; berkedudukan sebagai landasan operasional
2. Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta
rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan
perbuatan bagi penyelenggara negara.
3. Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi dn segala
aspek kehidupan rakyat Indonesia dalam segala bidang kehidupan.
D. Kedudukan (Status) Wawasan Nusantara
Adalah posisi, cara pandang, sikap, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai
dirinya yang memiliki beragam suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi
lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan, berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.
Posisi Indonesia berwujud negara ke pulauan, terletak di antara dua benua, (Asia
dan Australia) dan dua Samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) yang
mana dapat memberi keuntungan dan juga kerugian.
Keuntungan yang diperoleh dari kondisi di atas bagi negara Indonesia
adalah:
1. Menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional.
56

57. 2. Meningkatkan penerimaan pajak
3. Memudahkan Indonesia berinteraksi dengan negara lain.
4. Mempercepat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Mempercepat proses akselerasi budaya asing, sesuai dengan nilai luhur budaya
bangsa.
6. Membuka peluang bagi peran Indonesia dalam penyelesaian konflik politik yang
terjadi di antara negara tetangga.
7. Terganggunya ketertiban dan keamanan nasional
8. Terjadinya pencurian ikan
9. Terjadinya perompak atas kapal laut yang melewati jalur perdagangan.
Kerugian yang diterima oleh negara dan bangsa Indonesia adalah:
Secara hierarki sistem kehidupan nasional Indonesia, yaitu:
1. Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara
2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara
3. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia
4. Ketahanan Nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia
5. Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam
pembangunan nasional.
Ordonantie (UU Belanda) tahun 1999:
Tanggal 26 Agustus 1939 di muat dalam staatblad No. 422 Tahun 1939,
tentang “Territoriale Zee en Maritieme Kriengen Ordonantie”. Penentuan lebar
laut wilayah sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal pulau/darat.
Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada
57

58. setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi
nasional. Dengan demikian, secara hukum dalam kantong-kantong laut nasional,
tidak berlaku hukum nasional.
Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957
Perdana Menteri Ir. Juanda, mengeluarkan pengumuman Pemerintah RI
tentang wilayah perairan negara RI yang dikenal dengan “Deklarasi
Juanda”yang pada hakikatnya adalah melakukan perubahan terhadap ketentuan
ordonansi pada lembaran negara (staatblad) No. 422 Tahun 1939, sebagai
berikut:
1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi didasarkan pada garis pasang surut,
tetapi pada sistem penarikan garis lurus yang diukur dari garis yang
menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau atau bagian pulau
yang termasuk ke dalam wilayah negara R.
2. Penentuan lebar laut wilayah dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Deklarasi ini
pada hakikatnya adlaah menerapkan asas archipelago terkandung kepentingan
tujuan bangsa Indonesia, yaitu keutuhan wilayah negara di lautan.
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) rezim hukum Internasional. Pada tanggal 21
Maret 1980, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pengumuman tentang
ZEE selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia.
Karena pengumuman tersebut, sampai saat ini telah ada lebih kurang 90 negara
yang telah mengeluarkan pernyataan pengakuan tentang ZEE atau pun Zona
Perikanan yang lebarnya 200 mil tersebut. Dengan adanya ZEE ini, sumber daya
hayati maupun sumber alam lainnya yang ada di permukaan laut, dasar laut, dan
bawah laut menjadi hak eksklusif negara RI. Artinya, semua kegiatan eksplorasi,
eksploitasi, serta penelitian di ZEE harus mendapat izin dari pemerintah
Indonesia.
Ajaran Wawasan Nasional Indonesia
Dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan
geopolitik Indonesia.
58

59. 1. Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia
Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut
paham tentang perang dan damai: “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi
lebih cinta kemerdekaan”, tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan
adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benh-benih persengketaan dan
ekspansionisme. Ajaran wawasan nasional menyatakan bahwa: ideologi
digunakan sebagai landasan idiil menentukan politik nasional, dihadapkan pada
kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan
nasionalnya. Tujuannya dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di
tengah-tengah perkembangan dunia.
2. Geopolitik Indonesia
Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di
Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta
disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia.
3. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia
Menggali dan mengembangkan dari kondisi nyata yang terdapat di
lingkungan Indonesia sendiri.
a. Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila.
b. Latar belakang pemikiran aspek Kewilayahan Nusantara
c. Latar belakang pemikiran aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia.
d. Latar belakang pemikiran aspek Kesejahteraan Bangsa Indonesia.
Latar Belakang Filosofis Wawasan Nusantara
1. Pemikiran Berdasarkan Filsafah Pancasila
Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai
naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung
59

60. dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan penciptaannya.
Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa dan karya untuk mempertahankan
eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi, memiliki
motivasi menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan serta
menyelenggarakan keturunan dalam membina hubungan antar sesama.
2. Pemikiran Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara
Wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah oleh alam nyata,
geografis sebagai modal dalam pembentukan suatu negara merupakan kondisi
obyektif geografis sebagai modal dalam pembentukan suatu negara merupakan
suatu ruang gerak hidup suatu bangsa yang didalamnya terdapat sumber
kekayaan
alam
dan
penduduk
yang
mempengaruhi
pengambilan
keputusan/kebijaksanaan politik.
Kondisi obyektif geografi Nusantara, yang merupakan untaian ribuan
pulau yang tersebar dan terbentang di khatulistiwa serta terletak pada posisi
silang yang sangat strategis, memiliki karakteristik yang berbeda dari negara
lain. Teritoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939, di mana
lebar laut wilayah Indonesia adalah 30 ml diukur dari garis air rendah dari
masing-masing pantai pulau Indonesia. Penetapan lebar wilayah laut 3 mil
tersebut tidak menjamin kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“…berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah menyatakan
bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau
yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya
adalah bagian-bagian yang wajar dari pada wilayah daratan negara Indonesia
dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang
berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Penentuan batas lautan
teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titiktitik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia.
Undang-undang Nomor: 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
Maka sejak itu berubahlah luas wilayah dari + 2 juta km2 menjadi + 5 juta km2,
di mana + 65% wilayahnya terdiri dari laut/perairan.
60

61. Nusantara adalah kepulauan Indonesia yang terdiri dari batas-batas berikut:
Utara
: 06 08 LU
Selatan
: 11 15 LS
Barat
: 94 45 BT
Timur
: 141 05 BT
Dan Jarak Utara Selatan
: + 1.888 km
Barat – Timur
: + 5.110 km
Pemikiran Berdasarkan Aspek Sosial Budaya
Sosial budaya, sebagai salah satu aspek kehidupan nasional disamping
politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan adalah faktor dinamik
masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang
memungkinkan berlangsungnya hubungan sosial di antara anggotanya.
Ciri kebudayaan yang sangat beragam perbedaan ciri alamiah antara
pulau sangat besar dalam hal ras dan enik. Secara universal, kebudayaan
masyarakat yang heterogen sama-sama mempunyai unsur penting sebagai
berikut:
Pertama, sistem religi,
Kedua, Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
Ketiga, sistem pengetahuan;
Keempat, bahasa;
Kelima, keserasian
Keenam, sistem mata pencaharian
61

62. Pemikiran Berdasarkan Aspek Kesejahteraan
Cita-citanya pada umumnya tumbuh dan berkembang dari latar belakang
sejarahnya. Kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, bertujuan mewujudkan
kesatuan wilayah, semangat bernegara, ditulis oleh Mpu Tantular: Bhineka
Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrva. Bhineka Tunggal Ika diangkat oleh
Bangsa Indonesia sebagai sesanti dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.
Penjajah mengakibatkan penderitaan dan kepahitan yang sangat panjang,
namun di sisi lain menimbulkan semangat, rasa senasib sepenanggungan untuk
bertekad memerdekakan diri. Organisasi Boedi Oetomo (20 Mei 1908), Sumpah
Pemuda (28 Oktober 1928), menghasilkan Proklamasi 17 Agustus 1945.
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan warisan kolonial
Hindia Belanda di mana batas wilayah perairan ditentukan dan diakui
berdasarkan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO)
1939, selebar 3 mil laut dari garis pangkal masing-masing pulau. Melalui proses
perjuangan yang panjang kurang lebih 28 tahun, Indonesia berhasil mengubah
batas wilayah perairan dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut melalui Deklarasi
Djuanda (13 Desember 1957). Kata Nusantara itu sendiri berasal dari kata
“Nusa” yang berarti pulau dan “Antara”. Jadi, artinya adalah pulau-pulau yang
terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua Samudera (Pasifik
dan Hindia) dikukuhkan menjadi Undang-undang Nomor 4/Prp tahun 1960,
yaitu:
a. Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman
Indonesia.
b. Laut wilayah Indonesia ialah jalur laut 12 mil laut.
c. Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam
dari garis dasar, sebagai yang dimaksud pada ayat (2).
62

63. Konsep Nusantara berdasarkan matarnya masing-masing, yaitu Wawasan
Benua AD RI, Wawasan Bahari AL RI, Wawasan Dirgantara AU RI. Hasil
Seminar Hankam tahun 1966 dan diberi nama Wawasan Nusantara.
Pengertian Wawasan Nusantara
Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang falsafah
Pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan, aspek sosial budaya dan
aspek kesejahteraan sebagai berikut:
1. Pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah sebagai berikut:
2. Pengertian Wawasan Nusantara menurut Prof. DR. Wan Usman (Ketua Program
S 2 PKN-UI):
“Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai
diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan
yang beragam”.
3. Kelompok Kerja Wawasan Nusantara Lemhanas tahun 1999 adalah sebagai
berikut:
“Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya
yang
serbaberagam
dan
bernilai
strategis
dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk
mencapai tujuan nasional”.
Dasar Ajaran Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia
Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah
“cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya yang seberagam dan bernilai strategis dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati
63

64. kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan
nasional”
Landasan Idiil: Pancasila
Pancasila telah diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang
terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya, Pancasila
mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan
kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan
nasional.
Landasan Konstitusional: UUD 1945
UUD 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara
Wadah (Contour)
Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi
seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan
aneka ragam budaya, memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah
berbagai kegiatan kenegaraan berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur
politik.
Isi (Content)
Adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita
serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. mampu
menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan
nasional menyangkut dua hal yang esensial, yaitu:
a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita
dan tujuan nasional.
b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek
kehidupan nasional.
64

65. 3. Tak Laku (Conduct)
Hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah
dan lahirlah. Batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas. Sedangkan
tata laku lahir tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa
Indonesia. Kedua hal tersebut akan mencerminkan kebersamaan yang memiliki
rasa bangga dan cinta kepala bangsa dan tanah air sehingga menumbuhkan
nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.
Hakikat Wawasan Nusantara
Cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkungan nusantara
demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan
aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh
demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kepentingan bangsa dan negara
Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan
daerah, golongan dan orang per orang.
Asas Wawasan Nusantara
1. Kepentingan yang sama. Menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain.
2. Keadilan yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah
usaha dan kegiatan baik yang perorangan, golongan, kelomok, maupun daerah.
3. Kejujuran, yang berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita
serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang
enak serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan
kurang enak didengarnya.
4. Solidaritas, yang berarti diperlukannya rasa setia kawan, mau memberi dan
berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masingmasing.
5. Kerja sama berarti ada koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas
kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik yang kecil maupun kelompok yang
lebih besar.
65

66. 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan
Negara Indonesia.
Arah Pandang
Arah pandangan kedalam dan keluar:
Arah pandangan kedalam:
Bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan
nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arti harus peka mencegah
dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi
bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpelihara persatuan dan
kesatuan dalam kebhinekaan.
Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan
1. Kedudukan
Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya
sebagai berikut:
1) Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar Negara berkedudukan
sebagai landasan idiil.
2) Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan
sebagai landasan konstitusional.
3) Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan
visional.
4) Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar
nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.
Fungsi
Berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam
menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi
66

67. penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat
Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Tujuan
Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat
Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan
individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah.
Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara
dalam Kehidupan Nasional
1. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan
iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.
2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan
tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan
menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan
menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan
hidup sekaligus karunia Sang Pencipta.
4. Implementasi
Wawasan
Nusantara
dalam
kehidupan
hankam
akan
menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut
akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.
Pemasyarakatan/Sosialisasi Wawasan Nusantara
1. Menurut sifat/cara penyampaiannya, yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:
a.
Langsung, yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, tatap muka.
b.
Tidak langsung, yang terjadi dari media elektronik, media cetak.
67

68. 2. Menurut metode penyampaiannya yang berupa:
a. Keteladanan, melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku
kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya terutama dengan memberikan
contoh-contoh berpikir, bersikap dan bertindak mementingkan kepentingan
bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan, sehingga
timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air.
b. Edukasi, yakni melalui metode pendekatan formal dan informal. Pendidikan
formal ini dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi,
pendidikan karier di semua strata dan bidang profesi, penataran atau kursuskursus, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan non formal dapat dilaksanakan di
lingkungan rumah/keluarga, di lingkungan permukiman, pekerjaan, dan
organisasi kemasyarakatan.
c. Komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan
mampu menciptakan iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan
tenggang rasa sehingga tercipta kesatuan bahasa dan tujuan tentang Wawasan
Nusantara.
d. Integrasi adalah terjalinnya persatuan dan kesatuan Wawasan Nusantara akan
membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik pada saat ini
maupun di masa mendatang akan mendapatkan kesadaran untuk mengutamakan
kepentingan nasional dan cita-cita serta tujuan nasional.
H. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara
Kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa dan dalam bernegara
sedang mengalami perubahan. Nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh
negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Wawasan Nusantara yang
sarat dengan nilai-nilai budaya bangsa dan dibentuk dalam proses panjang
sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan
kesatuan itu akan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan Bangsa.
68

69. Pemberdayaan Masyarakat
a. Global Paradox memberikan pesan bahwa negara harus dapat memberikan peran
sebesar-besarnya kepada rakyatnya.
b. Kondisi nasional. Pembangunan Nasional secara menyeluruh belum merata,
sehingga masih ada beberapa daerah yang tertinggal pembangunannya sehingga
menimbulkan keterbelakangan aspek kehidupannya.
Dunia Tanpa Batas
Dibidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, dunia
seakan-akan sudah menyatu menjadi kampugn sedunia. Dunia menjadi
transparan tanpa mengenal batas negara. Dapat mempengaruhi pola pikir, pola
sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia. Keterbatasan kualitas SDM
Indonesia di bidang IPTEK merupakan tantangan serius mengingat penguasaan
IPTEK merupakan nilai tambah untuk berdaya saing di percaturan global.
Era Baru Kapitalisme
Di era baru kapitalisme, sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan
dengan melakukan aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan
masyarakat memerlukan strategi baru, yaitu adanya keseimbangan. Pancasila
yang mengamanatkan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang antara
individu, masyarakat, bangsa, serta semesta dan penciptaannya.
Hal ini sangat perlu diwaspadai karena merupakan tantangan bagi Wawasan
Nusantara.
Kesadaran Warga Negara
a. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan karena
merupakan satu kesatuan. Tiap hak mengandung kewajiban dan demikian
sebaliknya. Kedua-duanya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama.
Kepentingan umum masyarakat, bangsa dan negara harus lebih diutamakan
daripada ke pentingan pribadi atau golongan.
69

70. b. Kesadaran Bela Negara. Seluruh rakyat bersatu padu berjuang tanpa mengenal
perbedaan, pamrih dan sikap menyerah yang timbul dari jiwa heroisme dan
patriotisme karena perasaan senasib sepenanggungan dan setia kawan dalam
perjuangan fisik mengusir penjajah.
Keberhasilan Implementasi Wawasan Nusantara
1. Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara.
2. Mengerti, memahami, dan menghayati bahwa di dalam menyeleng-garakan
kehidupan negara memerlukan Konsepsi Wawasan Nusantara.
70

71. BAB VIII
GEOSTRATEGI/KETAHANAN NASIONAL
A. Pengertian Geostrategi/Ketahanan Nasional
Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara
dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sarana umum untuk mewujudkan citacita proklamasi dan tujuan nasional.
B. Latar Belakang Geostrategi/Ketahanan Nasional
Proses geografis, potensi sumber kekayaan alam, serta besarnya jumlah dan
kemampuan penduduk yang dimilikinya, Indonesia menjadi ajang persaingan
kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar. Secara langsung
maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak negatif terhadap segenap
aspek kehidupan dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI
C. Tujuan Geostrategi/Ketahanan Nasional
Menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan
ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya
pertahanan dan keamanan, terwujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial,
serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri.
D. Fungsi Geostrategi/Ketahanan Nasional
1. Daya Tangkal. Untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan,
dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa, dan negara
Indonesia dalam aspek:
a.
Ketahanan pada aspek ideologi. Menjamin kelangsungan kehidupan
ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia.
71

72. b.
Ketahanan pada aspek politik. Proses perubahan atau modernisasi
penegakan hukum, dan menegakkan disiploin nasional.
c.
Ketahanan pada aspek ekonomi. Produksi, distribusi dan konsumsi barang
dan jasa, usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara individu
maupun kelompok
d.
Ketahanan pada aspek sosial budaya. Menghadapi ancaman dari luar
maupun dari dalam, kelangsungan hidup sosial budaya bangsa dan negara RI.
e.
Ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Kekuatan pertahanan
nasional melindungi kepentingan bangsa dan negara demi tetap terwujudnya
kondisi kelangsungan hidup bangsa.
Berfungsi sebagai pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam
ideologi, politik, ekonomi, sosial budyaa, pertahanan dan keamanan (hankam) sehingga
tercapai kesejahteraan rakyat. Menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja
intersektor, antar sektor, dan multidisipliner.
E. Sifat Geostrategi/Ketahanan Nasional
Sifat-sifat Geostrategi: manunggal, mawas ke dalam, kewibawaan, berubah
menurut waktu, mengubah sikap adu kekuasaan, percaya pada diri sendiri, dan
tidak tergantung pada pihak lain.
1. Manunggal
Membangun Ketahanan Nasional yang bersifat komprehensif-integral
antara trigatra dan pancagatra. Sifat integratif tidak mempunyai arti
mencampur-adukkan semua aspek sosial secara begitu saja, integrasi
dilaksanakan secara serasi, seimbang, dan harmonis.
72

73. 2. Mawas ke Dalam
Geostrategi/Ketahanan Nasional ditujukan ke dalam diri bangsa dan
negara sendiri karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat
nasionalnya.
3. Kewibawaan
Geostrategi/Ketahanan
Nasional
bertujuan
untuk
mewujudkan
kewibawaan nasional, dan harus diperhitungkan oleh pihak lain.
4. Berubah menurut Waktu
Bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi
bangsa.
5. Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan
Adu kekuasaan dan adu kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara
maju pada umumnya.
6. Percaya pada Diri Sendiri
Geostrategi/Ketahanan
Nasional
dikembangkan
dan
ditingkatkan
berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri.
7. Tidak Tergantung pada Pihak Lain
Atas dasar kemampuan sendiri dengan memanfaatkan segenap aspek kehidupan
nasional.
F. Konsepsi Dasar Geosentris/Ketahanan Nasional
Melalui pembangunan seluruh aspek Ketahanan Nasional adalah meliputi aspek
trigatra (tiga gatra) dan aspek pancagatra (lima gatra) yang keduanya dikenal
dengan astagrata (delapan gatra).
73

74. I. Model Astagrata
Trigatra (Geografi, SDA, Demografi) dan Pancagatra (Ideologi, Politik,
Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Pertahanan, dan Keamanan).
K (n) = f (Trigatra, Pancagatra) t = f (G, D, A), (I, P, E, S, H)t
Keterangan:
K (n) = Kondisi Kekuatan Nasional yang Dinamis
G
= Kondisi Geografi
D
= Kondisi Demografi
A
= Kondisi Kekayaan Alam
I
= Kondisi Pemahaman dan Pengamatan Ideologi
P
= Kondisi Sistem Politik
E
= Kondisi Sistem Ekonomi
S
= Kondisi Sistem Sosial Budaya
H
= Kondisi Sistem Hankam
f
= Fungsi dalam Pengertian Matematis
t
= Dimensi
T
= Kemampuan Industri
M
= Kemampuan Militer
D
= Kemampuan Demografi
C
= Karakter Nasional
L
= Moral Nasional
O
= Kualitas Diplomasi
G. Komponen Strategi Astagatra
Komponen trigatra: geografi, SDM, dan penduduk.
74

75. a. Aspek Geografi
Pengaruh letak geografi terhadap politik melahirkan geopolitik
(Wawasan Nusantara) dan geostrategi (Ketahanan Nasional).
Wawasan Nasional pengaruh geografi adalah seperti:
1) Wawasan benua adalah cara pandangan negara dilandasi lingkungan negara
yang serba dataran (benua) atau yang dikenal dengan Land Locked Country.
2) Wawasan bahari adalah cara pandang negara yang dipengaruhi oleh kondisi
negara yang bersifat archipelago, tetapi negaranya sendiri bersifat daratan.
3) Wawasan dirgantara adalah cara pandang negara yang dipengaruhi oleh kondisi
wilayah dirgantara yang strategis bagi penempatan GSO (Geo Stationary Orbit).
4) Wawasan kombinasi adalah cara pandang negara yang dipengaruhi oleh kondisi
geografis negara yang memiliki wilayah daratan, lautan dan udara yang strategis
(relatif berimbang).
Wawasan Nasional di atas negara Indonesia menganut wawasan kombinasi atau
Wawasan Nusantara.
b. Sumber Daya Alam
Kekayaan yang terkandung dalam SDA: hewan, nabati, dan mineral.
1) Hewani (fauna) adalah sumber daya alam yang menjadi sumber bahan makanan
yang berasal dari binatang (hewan).
2) Nabati (flora) adalah sumber daya alam yang dapat menjadi sumber bahan
makanan yang berasal dari unsur tumbuh0tubuhan.
3) Mineral (tambang) adalah sumber daya alam yang memiliki nilai tambah bagi
devisa negara yang berasal dari eksplorasi dalam bumi.
Pola dasar pengelolaan sumber daya alam di atas, dilakukan berdasarkan pada
asas.
75

76. Asas pengelolaan SDA meliputi: asas maksimal, lestari, dan daya saing.
1) Maksimal, yaitu prinsip pengelolaan sumber daya manusia secara menyeluruh
dan sungguh-sungguh seluruh elemen bangsa dan negara.
2) Lestari, yaitu prinsip pengelolaan SDA yang mengutamakan kelangsungan
lingkungan hidup secara berkelanjutan (sustainable).
3) Daya saing, yaitu prinsip pengelolaan SDA yang berorientasi pada kualitas dan
kuantitas yang bisa memiliki daya saing dengan produk SDA negara asing (luar
negeri).
Asas pengelolaan SDA meliputi: asas maksimal, lestari, dan daya saing.
1) Maksimal, yaitu prinsip pengelolaan sumber daya manusia secara menyeluruh
dan sungguh-sungguh seluruh elemen bangsa dan negara.
2) Lestari, yaitu prinsip pengelolaan SDA yang mengutamakan kelangsungan
lingkungan hidup secara berkelanjutan (sustainable).
3) Daya saing, yaitu prinsip pengelolaan SDA yang berorientasi pada kualitas dan
kuantitas yang bisa memiliki daya saing dengan produk SDA negara asing (luar
negeri).
Mengatasi kesenjangan (gap) antara potensi SDA dengan penduduk, maka
diupayakan:
1) Menyusun pola pengelolaan SDA.
2) Mengembangkan IPTEK
3) Membina kesadaran nasional
4) Mengadakan program pembangunan yang serasi
5) Mengadakan pembentukan modal yang cukup
6) Menciptakan daya beli konsumen yang cukup
76

77. c. Keadaan dan Kemampuan Penduduk
Masalah yang dihadapi dalam kependudukan adalah jumlah, omposisi,
dan distribusi penduduk.
Masalah yang dihadapi dalam kependudukan adalah meliputi:
1) Jumlah Penduduk. mKin meningkatnya jumlah penduduk yang tidak memiliki
kualitas, baik dirinya, masyarakat, dan negara.
2) Komposisi penduduk. Menurut usia, jenis kelamin, agama, suku bangsa, dan
pendidikan.
3) Distribusi Penduduk. Distribusi penduduk adalah penyebaran penduduk yang
tidak merata ke seluruh wilayah negara (tanah air).
2. Pancagatra
Aspek pancagatra: ketahanan Naisonal dalam bidang ideologi, politik,
sosial budaya, dan hankam.
a. Ketahanan di Bidang Ideologi
Berintikan pemahaman dan pengalaman nilai ideologi Pancasila menjadi
landasan sikap dan perilaku untuk mengatasi segala ancaman, tantangan,
hambatan, dan gangguan dari luar negeri maupun dari dalam.
b. Ketahanan Nasional di Bidang Politik.
Berintikan kehidupan politik yang damai, tertib, adil, jujur, dan
demokratis, serta tercipta stabilitas politik, yang dapat untuk mengatasi
segala ATHG
c. Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi
Berintikan tersedianya pangan, sandang, lapangan kerja, perumahan,
menurunnya angka kemiskinan.
77

78. d. Ketahanan Nasional di Bidang Sosial dan Budaya
Berintikan tersedianya pendidikan murah dan berkualitas, hormatmenghormati, sopan santun, beretika, dan bangga menjadi anak
Indonesia.
e. Ketahanan Nasional di Bidang Hankam
Berintikan adanya rasa aman, damai, tidak sengketa dengan bangsa dan
negara lain, percaya pada kemampuan sendiri.
H. Hubungan Komponen Strategi Antargatra
1. Komponen Strategi Trigatra
a. Gatra Geografi dan Sumber Kekayaan Alam
Menjadi sumber/tempat bagi tumbuh dan berkembangnya potensi
sumber kekayaan alam yang dapat nilai tambah bagi kesejahteraan
keseluruhan rakyat
b. Gatra Geografi dan Penduduk
Menjadi sumber/tempat bagi penduduk untuk memperoleh tambah dalam
meningkatkan taraf hidup, pendapatan perkapita, dan lingkungan hidup
yang sehat.
c. Gatra Kekayaan Alam dan Penduduk
Hubungannya adalah gatra kekayaan alam dapat menjadi sumber bagi
penduduk untuk memperoleh nilai tambah dalam meningkatkan taraf
hidup.
78

79. 2. Hubungan antar komponen dalam Pancagatra
Kekayaan alam sumber penghasilan penduduk, sedangkan penduduk
melestarikan kekayaan alam.
Komponen ini bersifat intangible atau bersifat kehidupan sosial.
Komponen ini meliputI:
a. Gatra Ideologi
Ideologi bangsa dan negara, berfungsi mengarahkan perjuangan bangsa
mencapai cita-cita dan tujuan nasional.
b. Gatra Politik
Hubungan gatra politik mempengaruhi aspek ideologi, ekonomi, sosial
budaya, dan hankam (EKSOSBUDHANKAM).
c. Gatra Ekonomi
Pengaruh
yang
positif
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
dan
keseimbangan antara pengadaan, permintaan dan distribusi barang dan
jasa.
d. Gatra Sosial Budaya
Dapat berkembang dalam situasi aman dan damai. Keadaan sosial yang
timpang serta adanya erosi dan kemerosotan warga negara dalam
memahami dan menghayati nilai-nilai luhur. Menimbulkan ketegangan
sosial.
I. Implementasi Ketahanan Nasional.
Melaksanakan atau menggunakan kemampuan berupa pengetahuan,
keterampilan
yang
dilandasi
sikap
ulet
dan
tangguh
untuk
mengembangkan daya saing bangsa sehingga menjadi bangsa kompetitif
dan dihormati di dunia.
79