Konstitusi pada hakikatnya adalah kontrak sosial yang membatasi kekuasaan dalam negara dan menjamin hak asasi manusia sebagai hukum dasar tertinggi menurut teori hukum Hans Kelsen.

2. Konstitusi pada hakikatnya harus dianggap
sebagai suatu bentuk kontrak sosial untuk
melandasi tata pergaulan suatu umat.
Konstitusi merupakan suatu kontrak antara
pemerintah dengan siapapun yang
diperintahnya. Dalam konstitusi ini bahwa
tatanan kekuasaan haruslah bersumber dan
bersendi atas persetujuan rakyatnya.

3. Selain itu Konstitusi adalah kesepakatan bersama sebagai
bangsa yang harus menjadi dasar hidup bernegara. Setiap
warga Negara selayaknya tunduk dan wajib menaati
kesepakatan bersama itu dan ta menggunakan ukuran lain
untuk megatur hidup bernegara.
hakikat konstitusi itu ialah pengaturan jaminan asasi
manusia dalam hidupnya sebagai homo socious dan
pengaturan masalah-masalah kenegaraan (frame of
government). Bagaimana dan sampai di mana pengaturan
isi konstitusi yang bercorak ragam itu, tetapi basic
material-nya sama.

4. Menurut Prof.Dr. Hans Kelsen, “hukum itu bersifat
hirarkis”, artinya “hukum itu tidak bersifat bertentangan
dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya.” Di
mana urutannya adalah sebagai berikut : yang paling
bawah itu adalah putusan badan pengadilan, atasnya
adalah undang-undang dan kebiasaan, atasnya lagi
adalah konstitusi, dan yang paling atas adalah
disebutnya Grundnorm. Grundnorm hanya merupakan
penafsiran yuridis saja dan menyangkut hal-hal yang
bersifat metayuridis.

5. Hirarki piramida hukum yang berpuncak pada
Konstitusi

6. Menurut Prof.Dr.Hans Kelsen, setiap tata norma
hukum merupakan suatu susunan dari norma-
norma.
Di puncak stufenbau terdapatlah grundnorm
dari suatu tata norma hukum nasional yang
bukan merupakan suatu norma hukum positif
yang dibentuk oleh suatu tindakan legislatif
tetapi hanyalah merupakan hasil analisis
pemikiran yuridis.
Sebagai contoh, Grundnorm Negara Repulik
Indonesia adalah Pancasila dan tata urutan
peraturan perundang-undangannya menurut
UUD RI Tahun 1945

7. Prof.Dr.Hans Nawiasky menyebutkan
Grundnorm dengan
Staatsfundamentalnorm, yaitu
Norma Dasar (Grundnorm), yang
menurut Prof.Dr.Hans Nawiasky bagi
sesuatu Negara sebaiknya disebut
Norma Fundamental Negara
Staatsfundamentalnorm, yang
menciptakan semua norma-norma
yang lebih rendah dalam system
norma hukum tersebut, serta
menentukan berlaku atau tidaknya
norma-norma dimaksud.

8. Norma hukum dapat dikelompokan
ke dalam empat kelompok norma
hukum, yaitu :
 Kelompok 1
Staatsfundamentalnorm
 Kelompok II Staatgrundgesetz
 Kelompok III Formell Gezets
 Kelompok IV Verordnung und
Autonome Satzung

10. Staatsfundamentalnorm
Staatgrundgesetz
Formell Gezets
Verordnung und
Autonome Satzung
Hirarki piramida hukum yang berpuncak pada Staatgrundgesetz
Namun dalam penggambarannya dapat pula di
gambarkan seperti pada gambar diatas.
Namun pada dasarnya fungsinya hampir sama.

11.  Pendapat Prof.Dr.Hans Kelsen yang
menempatkan norma dasar (grundnorm) di
atas konstitusi berbda dengan pendapat
Prof.Kenneth C.Wheare yang menempatkan
hukum alam (natural law) di atas konstitusi.
 Ia berpendapat bahwa “suatu konstitusi
mengikat sejauh ia sesuai dengan hukum
alam. Tidak pula suatu pemerintah atau warga
negara dapat mengabaikan otoritas suatu
konstitusi kecuali sejauh tindakan itu dapat
dibenarkan oleh hukum alam. Inilah
sebenarnya yang leih tinggi dari konstitusi.

12. Pembentukan UUD RI 1945, melalui Penjelasan UUD
RI 1945 yang berdasarkan Perubahan Keempat UUD
RI 1945 Tahun 2002 tidak berlaku lagi, berpendirian
pada empat pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam pembukaan UUD RI 1945.
Dengan perkataan ini, inti dari Pembukaan UUD RI
1945 adalah Negara Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila, karena pokok-pokok pikiran dalam
Pembukaan tersebut berisi sila-sila Pancasila.

13. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus
mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan
lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara
budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan
memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD RI
1945 tersebut meliputi susunan kebathinan
(geistlichen Hintergrund) dari Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini
mewujudkan Cita Hukum (Rechtsidee) yang
menguasai hukum dasar, baik hukum dasar yang
tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum
dasar yang tidak tertulis (Konvensi). Undang-
Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran
ini dalam pasal-pasalnya. Sudah tentu di bawah
Hukum Dasar terdapat Hukum Biasa.

16. Kalsen menempatkan ideologi, cita
hukum, cita moral dan lain lainnya,
termasuk keadilan, di luar hukum.
Menurutnya hukum dan keadilan
adalah pemahaman-pemahaman
dan konsep-konsep yanng
berbeda (Law and Justice are two
different concepts).

17. Prof.Mr.Dr.L.J.van Apeldoom yang
menyatakan bagi kalangan hukum
yang secara tidak langsung terlihat
dalam proses hukum (toeschouwer),
hukum merupakan perikelakuan
atau sikap tindak ajeg, maka Hans
Kelsen hanya mau melihat hukum
sebagai kaidah yang dijadikan
obyek ilmu hukum.

18.  Sajoedin Ali mengatakan di dalam susunan
tata negara, undang-undang dasar menjadi
hukum dasar negara. Undang-undang dasar,
yang merupakan sumber dari kekuasaan
pemerintah, haruslah dapat mengikat seluruh
rakyat.
 Undang-undang dasar adalah hukum dasar
dari tingkah laku manusia yang tertulis.
Apeldoom mendudukan undang-undang
dasar sebagai sumber hukum negara Belanda
yang pertama atau tertinggi, selain itu
undang-undang biasa dan kebiasaan.

19.  Dalam uraian mengenai supremasi undang-undang dasar,
Prof.Dr.Miriam Budiardjo,Ma menegaskan : “... adanya
gagasan bahwa undang-undang dasar adalah hukum
tertinggi (supreme law) yang harus ditaati, baik oleh rakyat
maupun oleh alat-alat perlengkapan negara, ...”.
 Kalsen mengajukan hirarki hukum dengan menyatakan :
struktur hirarki tatanan hukum Negara secara umum
sebagai berikut : Terlebih dulu norma dasar (Basic Norm),
konstitusi adalah tingkat tertinggi didalam hukum nasional.
Konstitusi disini dipahami tidak dalam arti formal, tetapi
dalam arti material.

20. Dari uraian diatas jelas hakikat konstitusi yang
pokok adalah konstitusi sebagai bentuk kontrak
sosial. Sementara itu, hakikat konstitusi yang
utama adalah konstitusi untuk membatasi
kekuasaan dalam negara sebagai perwujudan
dari paham konstitusi atau konstitusionalisme.
 Hakikat konstitusi yang lain merupakan
pengaturan jaminan asasi manusia, hukum dasar
negara, serta sumber hukum negara pertama dan
tertinggi dalam tata hukum nasional.