1. PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PASIEN
BY
FARID MU’ADZ BASAKRAN, S.H.
PERHIASAN GINTING, S.H.
SENIOR PARTNERS B&G LAW OFFICE
BASAKRAN & GINTING MANIK Law Office
Plaza Aminta 3rd Fl, S. 302, Jl. TB Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan 12310
Phone : 021-7511410 (Hunting) 021-70177183 (Direct) Facs. 021-7511411

2. DEFINISI PASIEN
(VERSI UU RUMAH SAKIT) :
 Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi
masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan
kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung
maupun tidak langsung di Rumah Sakit (Pasal 1 angka
4 UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit)

3. DEFINISI PASIEN
(VERSI UU PRAKTIK KEDOKTERAN :
 Pasien adalah setiap orang yang melakukan
konsultasi masalah kesehatannya untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan
baik secara langsung maupun tidak langsung
kepada dokter atau dokter gigi (Pasal 1 angka 10
UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran)

4. DEFINISI DILUAR UU
 Patient: A person under medical or
psychiatric care
(Black’s law Dictionary, 7th Edition, hal.
1148)

5. PASIEN = KONSUMEN
 Konsumen : Setiap orang pemakai barang dan
/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 UU No. 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen)
 Pasien adalah Konsumen Jasa Pelayanan Medis
(Dokter, Rumah Sakit, Sarana Kesehatan).

6. HAK-HAK KONSUMEN
Hak konsumen adalah :
 a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta
mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan;
 hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas
barang dan/atau jasa yang digunakan;
 e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
secara patut;

7.  f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan
konsumen;
 g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara
benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi
dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau
jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya;
 i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundangundangan lainnya. (Pasal 4)

8. HAK PASIEN (VERSI UU NO. 29/2004)
Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik
kedokteran, mempunyai hak:
 a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang
tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (3);
 b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
 c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan
kebutuhan medis;
 d. menolak tindakan medis; dan
 e. mendapatkan isi rekam medis.

9. HAK PASIEN (VERSI UU 36/2009)
 Pasal 56
(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian
atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan
kepadanya setelah menerima dan memahami informasi
mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
(2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksudpada
ayat (1) tidak berlaku pada:
a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara
cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
c. gangguan mental berat.
(3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. HAK PASIEN (VERSI UU 44/2009)
Setiap pasien mempunyai hak :
 a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang
berlaku di Rumah Sakit;
 b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
 c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa
diskriminasi;
 d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar
profesi dan standar prosedur operasional;
 e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien
terhindar dari kerugian fisik dan materi;
 f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
 g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan
peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 h. meminta konsultasi tentang penyakit yang ideritanya kepada dokter
lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di
luar Rumah Sakit;

11.  i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk
data-data medisnya;
 j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan
medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi
yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
serta perkiraan biaya pengobatan;
 k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan
dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
 l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
 m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang
dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
 n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam
perawatan di Rumah Sakit;
 o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit
terhadap dirinya;
 p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan
agama dan kepercayaan yang dianutnya;
 q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit, apabila Rumah Sakit
diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik
secara perdata ataupun pidana; dan
 r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan
standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 32)

12. PENYELESAIAN SENGKETA PASIEN
 Penyelesaian Sengketa Pidana
> Pengaduan Pidana Kejahatan
> Pengaduan Pidana Pelanggaran
 Penyelesaian Sengketa Perdata
> Diluar Pengadilan : MDKI, BPSK
> Gugatan ke Pengadilan Negeri
 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Menggugat Putusan Perizinan yang dilakukan
oleh Instansi/Pejabat TUN terkait perizinan
dokter, rumah sakit, atau sarana kesehatan

13. KEJAHATAN TERHADAP PASIEN
(VERSI UU 29/2004) :
 Praktik kedokteran tanpa memiliki
surat tanda registrasi (Pasal 75 ayat 1)
 Dokter atau dokter gigi WNA yang dengan sengaja
melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda
registrasi sementara atau bersyarat (Pasal 75 ayat 2 dan
ayat 3)
 Dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan
praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik (Pasal
76)
 Dokter dan dokter gigi palsu (Pasal 77)
 Menggunakan alat, metode atau cara lain dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan
adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat
tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter
gigi atau surat izin praktik (Pasal 78)

14.  Sengaja tidak memasang papan nama, tidak
membuat rekam medis, tidak memenuhi kewajiban
dokter/dokter gigi (Pasal 79 huruf a,b,c)
 Sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi
tanpa izin praktik (Pasal 80)
ooooOOOOOoooo

15. KEJAHATAN TERHADAP PASIEN
(VERSI UU 36/2009) :
 Dengan sengaja tidak memberikan pertolongan
pertama terhadap pasien yang dalam keadaan
gawat darurat yang bisa mengakibatkan kecacatan
atau kematian (Pasal 190 ayat 1 dan )
 Tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan
tradisional (Pasal 191)
 Dengan sengaja memperjualbelikan organ atau
jaringan tubuh (Pasal 192)
 Dengan sengaja melakukan bedah plastik dan
rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas
seseorang (Pasal 193)
 Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai
dengan ketentuan hukum (Pasal 194)

16.  Dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan
dalih apapun (Pasal 195)
 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak
memenuhi standar dan/atau persyaratan
keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu
(Pasal 196)
 Dengan sengaja memproduksi atau meng-edarkan
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak
memiliki izin edar (Pasal 197)
 Dengan sengaja menghalangi program pemberian
air susu ibu eksklusif (Pasal 200)
ooooOOOoooo

17. KEJAHATAN TERHADAP PASIEN
(VERSI UU 44/2009) :
 Dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit
tidak memiliki izin (Pasal 62)

18. PEMBERATAN TERHADAP KORPORASI
Prinsipnya adalah :
 Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi
berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)
kali dari pidana denda.
 Selain pidana denda terhadap korporasi dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.

19. PENYAJI :
 Farid Mu’adz Basakran, S.H.
Pendiri dan Senior Partner B&G Law Office
Berpraktek sebagai Advokat dan Konsultan
Hukum sejak tahun 1996
email: muazd_amoudi@yahoo.co.id
No. Ponsel : 0816 793 313
 Perhiasan Ginting , S.H.
Pendiri dan Senior Partner B&G Law Office
Berpraktek sebagai Advokat dan Konsultan
Hukum sejak tahun 1996
email : perhiasangintingmanik@yahoo.com
No. Ponsel : 0812 8888 5026

20. Wassalam,
Semoga Bermanfaat
Hubungi Hotline Perlindungan Pasien :
081288885013 – 081288885026 – 021-70177183