2. Sejarah Pendirian
*UndangUndangNomor24Tahun2004
Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, mengakibatkan
menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan.
Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya
memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, pemberian jaminan memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan
masyarakat terhadap industri perbankan,
namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik
dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.
Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu
Lembaga Penjamin Simpanan yang bersifat independen.
3. Bentuk dan Status Organisasi
1. LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan.
2. LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan.
3. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya.
4. LPS bertanggung jawab kepada Presiden.
5. LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik
Indonesia.
4. Fungsi dan Tugas Wewenang
Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan
1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannnya.
Tugas Lembaga Penjamin Simpanan
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem
perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak
berdampak sistemik.
5. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.
5. …. Fungsi dan Tugas Wewenang
Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan
1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan
hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
7. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan
dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
9. Menjatuhkan sanksi administratif.
6. Penjaminan dan Klaim
Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah
Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta
Penjaminan.
Kewajiban peserta penjaminan meliputi salah satunya
adalah membayar kontribusi peserta setiap tahun dan
membayar premi penjaminan.
7. Penanganan Bank Gagal oleh LPS
◦ LPS mengeluarkan biaya penanganan bank gagal yang kemudian menjadi penyertaan
modal sementara LPS pada bank tersebut. LPS kemudian menjual seluruh saham bank yang
dllakukan secara terbuka dan transparan. Penjualan saham dilakukan dengan
mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS yaitu paling sedikit
sebesar seluruh penempatan modal sementara LPS pada bank tersebut.
◦ Untuk bank yang tidak sistemik batas waktu penjualan adalah dua tahun sedangkan untuk
bank berdampak sistemik batas waktu penjualan adalah tiga tahun
◦ Hasil penjualan akan dibagikan kepada LPS dan pemegang saham
8. Kesimpulan
Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga independent yang befungsi
menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia yang salah satu perannya
adalah menangani bank yang gagal dengan melihat dari dampak yang muncul
akibat kegagalan bank tersebut, apakah berdampak sistemik atau tidak.
Bagi bank yang tidak berdampak sistemik akan dilakukan penyelamatan atau
tidak dilakukan penyelamatan, seperti contoh BPR Agra Arthaka Mulya yang
dilikuidasi karena dianggap gagal, dan Bank Century yang berdampak sistemik
sehingga LPS membail out dan pada akhirnya dijual ke J Trust Co. Ltd.
…. Selanjutnya tentang Bank Indonesia
9. Latar Belakang
Bank Indonesia adalah Lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan
pemerintah dan atau pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-
undang.
Bank Indonesia merupakan Bank Sentral dan berbeda seperti bank umum. Bank Indonesia tidak
melakukan penyaluran kredit/pinjaman kepada nasabah, melainkan Bank Indonesia menjadi
Lembaga negara yang mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan
setiap tugas dan wewenangnya dan mempunyai tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara
kestabilan rupiah.
Kestabilan Rupiah dalam hal ini meliputi kestabilan pada barang dan jasa serta kestabilan
terhadap mata uang lain. Kestabilan rupiah pada barang dan jasa tercermin pada laju inflasi
yang terkendali sesuai yang disepakati antara pemerintah c.q Kemenkeu dengan Bank
Indonesia.
10. Sejarah Bank Indonesia
1828: De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanjda sebagai bank sirkulasi yang
bertugas mencetak dan mengedarkan uang.
1953: Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk
menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral. Tiga tugas utama Bank Indonesia di
bidang moneter, perbankan, dan system pembayaran.
1968: Undang-Undang Bank Sentral mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai
bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial.
1999: Babak baru dalam sejarah bank Indonesia sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 1999 yaitu
menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah.
2008: Pemerintah mengeluarkan PerPPU No.2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga
sistem keuangan.
11. Tujuan Bank Indonesia
Untuk mencapai tujuan kestabilan nilai tukar rupiah, maka Bank Indonesia mempunyai tiga bidang
tugas inti antara lain:
1. Stabilitas Moneter
Bank Indonesia memiliki tugas untuk mejaga stabilitas moneter antara lain melalui instrument
suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan
kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Selain operasi pasar terbuka, kebijakan lainnya
adalah penerapan Giro Wajib Minimum, tingkat kredit dan pembiayaan (LTV) dan penerapan
Tingkat BI Rate.
2. Stabilitas Sistem Pembayaran
Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran system
pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam system pembayaran maka
akan timbul risiko potensial dan berpotensi menimbulkan risiko yang menular (contagion risk).
3. Stabilitas Sistem Keuangan
Bank Indonesia berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia dari sisi
Makroprudensial yaitu dengan melakukan surveillance terhadap indikator yang mengancam
stabilitas keuangan.
12. Pengawasan Bank oleh BI
Setelah disahkannya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2011 membuka
babak baru sejarah keberadaan Bank Indonesia. Tugas pengaturan dan pengawasan bank yang
sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dialhkan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2013.
Dengan pengambilalihan tugas ini, Bank Indonesia diharapkan dapat fokus sebagai Lembaga
negara yang membawahi kebijakan moneter dengan tujuan akhir stabilisasi nilai tukar.
13. BI sebagai lender of last resort
Peranan Bank Indonesia sebagai lender of last resort adalah fungsi Bank Indonesia sebagai Bank
Sentral yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek
yang dihadapi bank. Kebijakan lender of last resort tersebut merupakan bagian dari jarring
pengaman keuangan yang diperlukan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan.
Secara umum fasilitas tersebut berfungsi untuk:
1. Mencegah terjadinya kepanikan antar nasabah/penabung, tujuannya untuk menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap system perbankan nasional agar tidak terjadi distrust
karena apabila kepanikan ini terjadi bukan hanya posisi finansial bank yang akan terganggung
tetapi perusahaan yang melakukan investasi juga mengalami kesulitan untuk membiayai
kelanjutan investasinya.
2. Mengatasi masalah kesulitan likuiditas yang terjadi secara temporer. Maksudnya adalah
untuk menghindari terjadinya mismatch arus kas atas kewajiban jangka pendek.
… Selanjutnya pembahasan tentang OJK
14. Latar Belakang OJK
Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga negara yang di bentuk
berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2011 yang bebas dari campur
tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap
keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan.
15. Tugas
Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar
modal
Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi,
dana pensiun, lembaga pembiayaan (Industri Keuangan Non Bank)
16. Tujuan
Pertama
Keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan mampu
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
Kedua
Agar keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan mampu
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil
Ketiga
Agar keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan
terselenggara secara adil, teratur, transparan, dan
akuntabel
17. Wewenang
Pengaturan dan pengawasan kelembagaan
bank, antara lain sebagai berikut:
1) Izin pendirian bank, pembukaan kantor
bank, anggaran dasar , rencana kerja,
kepemilikan, kepengurusan dan SDM, merger,
konsolidasi dan akuisisi bank, pencabutan izin
bank.
2) Kegiatan usaha bank: Sumber dana,
penyediaan dana, produk hibridasi, dan
aktivitas bidang jasa.
18. Pengaturan dan Pengawasan
PENGATURAN DAN PENGAWASAN KESEHATAN BANK:
1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecakupan, modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio
pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
2) Laporan bank terkait kesehatan dan kinerja bank
3) Sistem informasi debitor
4) Pengujian kredit
5) Standar akutansi bank
19. Pengaturan dan Pengawasan
PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASPEK KEHATI-HATIAN BANK
1) Manajemen resiko
2) Tata kelola bank
3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
4) Pencegahan pembiayaan teroris dan kejahatan perbankan
5) Pemeriksaan bank
20. Pelayanan OJK Kepada Konsumen
•Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan
produknya
•Meminta LJK menghentikan kegiatan apabila berpotensi merugikan masyarakat
•Tindakan lain sesuai dengan ketentuan UU sektor jasa keuangan
Pencegahan Kerugian Konsumen
•Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang di rugikan LJK
•Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang di rugikan pelaku di LJK
•Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang di rugikan oleh pelaku di LJK sesuai UU sektor jasa keuangan
Pelayanan Pengaduan Konsumen
•Memerintahkan/ melakukan tindakan kepada LJK untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang di rugikan LJK
•Mengajukan gugatan
Pembelaan Hukum
