Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Mi 9 perumusan kebijakan program kesehatan dengan pendekatan keluarga
Similaire à Mi 9 perumusan kebijakan program kesehatan dengan pendekatan keluarga (20)
Dernier
Dernier (10)
Mi 9 perumusan kebijakan program kesehatan dengan pendekatan keluarga
- 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN PROGRAM KESEHATAN DENGAN PENDEKATAN KELUARGA
- 2. SISTEMATIKA PELAKSANAAN MONEV PIS-PK KEBIJAKAN PIS-PK PENDAHULUAN PERUMUSAN RTL HASIL MONEV PIS-PK
- 3. PENDAHULUAN
- 4. 4 VISI DAN MISI PRESIDEN 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia TRISAKTI: Berdaulat di bidang politik; Mandiri di bidang ekonomi; Berkepribadian dlm budaya PROGRAM INDONESIA SEHAT PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA PROGRAM INDONESIA KERJA PENGUATAN YANKES PENERAPAN PARADIGMA SEHAT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) RENSTRA 2015-2019 3DIMENSIPEMBANGUNAN:PEMBANGUNANMANUSIA,SEKTOR UNGGULAN,PEMERATAANDANKEWILAYAHAN NORMAPEMBANGUNANKABINETKERJA D T P K KELUARGA SEHAT PROGRAM INDONESIA PINTAR
- 5. UU NAWA CITA Kepala Daerah & Wakil UU Nomor 23 Tahun 2014 Salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Daerah adalah: “Melaksanakan Program Strategi Nasional” Program Strategi Nasional adalah program yang ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan msyarakat. .5 “… meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui … layanan kesehatan masyarakat…”NAWA CITA Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. PP Nomor 2 Tahun 2018PP KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
- 6. 6 Dasar Hukum SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, meliputi: 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan umum; 4. Perumahan rakyat; 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat; 6. Sosial. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
- 8. • Deteksi pengembangan Inteligensia dan upaya stimulasi sensomotorik • ASI eksklusif • Imunisasi dasar lengkap • Pemberian makan • Penimbangan • Vit A • MTBS • Deteksi pengembangan Inteligensia dan upaya stimulasi Kognitif • SDIDTK • Imunisasi • Gizi • Kolaborasi PAUD, BKB, dan Posyandu • Deteksi dan Simulasi kognitif • Optimalisasi kesiapan belajar dan pengembangan model belajar yang efektif • UKS • Imunisasi anak sekolah • Penjaringan anak usia sekolah • PMT • Identifikasi dan optimalisasi kecerdasan majemuk pada remaja • Kesehatan reproduksi • Konseling gizi HIV/AIDS dan NAPZA • Tablet Fe • Konseling Kespro • PKRT • Promosi Gaya Hidup Otak Sehat, mandiri dan produktif • KB bagi PUS • PKRT • Deteksi PM dan PTM • Kesehatan OR dan kerja • Deteksi gangguan kognitif untuk mengoptimalkan kualitas hidup • Posyandu Lansia • Peningkatan kualitas Hidup Mandiri • Perlambatan proses Degeneratif IBU HAMIL, BERSALIN, DAN NIFAS Program Kesehatan Berdasarkan Siklus Hidup • Stimulasi dan nutrisi pengungkit otak pada janin melalui Ibu Hamil • P4K • Buku KIA • ANC terpadu • Kelas Ibu Hamil • APN • RTK • Kemitraan Bidan Dukun • KB PP • PONED/ PONEK
- 9. PENDEKATAN KELUARGA Cara kerja Puskesmas yang tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga2 di wilayah Kerjanya (tidak hanya mengandalkan UKBM Yg Ada) Pendekatan Pelayanan yang Mengintegrasikan UKM & UKP Secara Berkesinambungan Target Keluarga Didasari Data & Informasi Dari Profil Kesehatan Keluarga Dg Tujuan: 1. Meningkatkan Akses Keluarga Terhadap Pelayanan Kesehatn Yang Komprehensif 2. Mendukung Pencapaian SPM Kab/Kota & SPM Provinsi 3. Mendukung Pelaksanaan JKN 4. Mendukung Tercapainya Program Indonesia Sehat 9
- 10. Mekanisme Puskesmas – Keluarga – UKBM 10 Puskesmas Keluarga UKBM: Posyandu, PAUD, UKS, Poskestren, Upaya Kes Kerja, Posbindu PTM, dll Keluarga KeluargaKeluarga Keluarga
- 11. Apa yang baru? 1. Pendekatan keluarga sudah pernah dilakukan seperti pada program Perkesmas (keperawatan kesehatan masyarakat) dan PHBS tatanan rumah tangga. 2. Yang baru adalah: – Cakupannya: total coverage, Puskesmas harus mempunyai database kesehatan seluruh keluarga di wilayah kerjanya – Substansinya: 12 indikator terpilih mewakili 4 masalah kesehatan prioritas yang akan ditanggulangi selama 5 tahun ini 11
- 12. • Dilaksanakan secara Total Coverage • 12 indikator PIS-PK • Pelayanan Luar Gedung melalui kunjungan keluarga • Integrasi program dan sumber daya 12 mewujudkan Kecamatan / Wilayah Kerja SEHAT PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA
- 13. Indikator Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 12 Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) 13 *) Dapat ditambahakan indikator sesuai masalah lokal Cakupan Imunisasi Meningkatkan CDR dan SR TBC Intervensi Gizi Sensitif pada stunting PIS-PK - SPM
- 14. 14 IKS KELUARGA IKS RT IKS RW IKS PUSKESMAS IKS DESA/KELURAHAN IKS KABUPATEN/KOTA IKS PROVINSI IKS NASIONAL IKS KECAMATAN INDONESIA SEHAT PENCAPAIAN SPM • PENCAPAIAN SPM • KAB/KOTA SEHAT KECAMATAN SEHAT DESA SEHAT KELUARGA SEHAT DITJEN YANKES – WORKSHOP PIS-PK 2018 14 Penghitungan Kategori IKS : Keluarga Sehat : IKS > 0,800 Keluarga Pra Sehat : IKS 0,500 - 0,800 Keluarga Tidak Sehat : IKS < 0,500 Dari Keluarga Sehat menuju Indonesia Sehat
- 15. UKMPemeriksaan kehamilan rutin Ke UKBM/BPS/PUSTU/P uskesmas Terdeteksi Ibu Hamil Dengan Gejala TB atau penyakit lainnya RUMAH SAKIT PENDEKATAN KELUARGA Pendataan dan Intervensi 12 Indikator PIS - PK dan SPM Terdeteksi keluarga Dengan TB atau kasus kesehatan lainnya UKP CONTOH KASUS: Ibu Hamil dengan TB DINKES KAB/KOTA DINKES PROV Rujukan UKM Sekunder • LABORATORIUM KEPEKAAN • SPESIMEN • VAKSIN • LABORATORIUM BIAKAN • SPESIMEN • VAKSIN Rujukan UKM TERSIER • TB MDR / TB XDR • TB DENGAN PENYULIT • TB DENGAN KORMOBID PUSKESMAS (UKM&UKP) • TB SENSITIF • TB TANPA PENYULIT • PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PROFILAKSIS • INVESTIGASI KONTAK • PELACAKAN PASIEN MANGKIR 15 Ilustrasi Pelayanan Puskesmas Terintegrasi
- 17. 1. Kejelasan Tujuan 2. Objektif 3. Keterlibatan semua pihak dengan proaktif 4. Pertanggungjawaban secara internal dan eksternal 5. Menggambarkan kondisi dan situasi secara utuh pada tiap tahapan 6. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan 7. Berkala dan berkelanjutan 8. Terintegrasi, efektif dan efisien 9. Berorientasi peningkatan kualitas 10. Akurasi informasi 11. Kepastian tindak lanjut PRINSIP MONITORING DAN EVALUASI
- 18. BERJENJANG SESUAI DENGAN TUPOKSI DI MASING - MASING LEVEL PENANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB MONITORING DAN EVALUASI
- 19. 19 TAHAPAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
- 20. Tujuan: UntukmenilaikesesuaianpelaksanaanpelatihanKSterhadapkurikulumyangditetapkan Jadwal: MenyesuaikansetelahpelaksanaanpelatihanKS masing–masinglokus Lokasi: Sesuaidenganlokasipelatihan Instrumen : Lampiran 1. Indikator : 1. Jumlah peserta yang hadir sesuai yang direncanakan 2. Jumlah peserta sesuai dengan persyaratan/kriteria yang ditetapkan 3. Jumlah peserta yang mengalami peningkatan kemampuan atau kompetensi sesuai dengan kurikulum 4. Materi yang diberikan sesuai dengan Garis Besar Proses Pembelajaran (GBPP) 5. Fasilitator memiliki kualifikasi sesuai dengan yang ditentukan TAHAPANPELAKSANAANPELATIHANKELUARGASEHATDALAM MENDUKUNGPIS-PK
- 21. Tujuan : Untuk melihat Pelaksanaan PIS-PK di masing masing level (prov., kab./kota dan Puskesmas) Jadwal : Menyesuaikan setelah pelaksanaan pelatihan KS bagi Puskesmas Lokasi : Masing-masing lokus Binwil Instrumen : Lampiran 2; lampiran 3; lampiran 4. Responden : Pimpinan atau penanggungjawab PIS-PK yang ditunjuk pada masing-masing tingkat TAHAPANPERSIAPANSOSIALISASIPENGORGANISASIANPEMBIAYAAN Indikator : Sesuai masing masing tingkat Provinsi, kabupaten/kota dan Puskesmas *)
- 22. TAHAPAN KUNJUNGAN KELUARGA DAN INTERVENSI AWAL PIS-PK Tujuan: memantau pelaksanaan kunjungan keluarga yang dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas yang sekaligus dapat memberikan intervensi awal terhadap permasalahan kesehatan yang ada di setiap anggota keluarga. Kondisi kesehatan keluarga dan permasalahannya akan dicatat pada Profil Kesehatan Keluarga (Prokesga), yang akan menjadi acuan dalam melakukan evaluasi dan intervensi lanjut. Puskesmas akan memonitor kondisi kesehatan setiap keluarga di wilayah kerjanya melalui kunjungan ulang secara berkala untuk meningkatkan pencapaian Indeks Keluarga Sehat (IKS). Jadwal : Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kunjungan keluarga atau setelah selesai pelaksanaan kunjungan keluarga oleh Puskesmas Lokasi : Sampling random yang dapat menggambarkan keterwakilan lokus di setiap prov. dan kab./kota Instrumen : Lampiran 5 Responden : Pimpinan Puskesmas, Pembina Keluarga dan atau tim/program/satuan pelaksana sebagai penanggungjawab PIS-PK di tingkat Puskesmas
- 23. TAHAPAN PELAKSANAAN ANALISA IKS AWAL Tujuan : Untuk mendapatkan gambaran pelaskanaan analisa IKS awal pada setiap level Jadwal : Menyesuaikan jadwal setelah selesainya tahapan kunjungan keluarga Lokasi : Sampling purposive atau sampling random yang dapat menggambarkan keterwakilan lokus di setiap provinsi Instrumen : Lampiran 6; lampiran 7; lampiran 8 Responden : Pimpinan Puskesmas atau penanggungjawab PIS-PK yang ditunjuk pada masing-masing tingkat
- 24. TAHAPAN PELAKSANAAN INTERVENSI LANJUT Tujuan : Untuk mengetahui upaya intervensi lanjut yang dilakukan oleh setiap level dalam menindaklanjuti hasil analisis Jadwal : Menyesuaikan jadwal setelah selesainya analisis IKS Lokasi : Menyesuaikan dengan lokasi monev hasil analisa sesuai level Instrumen : Lampiran 9; Lampiran 10; Lampiran 11 Responden : Pimpinan Puskesmas atau penanggungjawab PIS-PK yang ditunjuk pada masing-masing level/tingkat Indikator untuk tiap level : 1. Adanya rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis perencanaan 2. Terlaksananya kegiatan intervensi sesuai dengan rencana tindak lanjut
- 25. Tujuan : Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan analisa perubahan IKS dari hasil intervensi lanjut yang telah dilakukan Jadwal : Menyesuaikan jadwal setelah dilaksanakannya intervensi lanjut Lokasi : Menyesuaikan dengan lokasi monev hasil pelaksanaan intervensi sesuai level dan tersedianya data IKS perubahan Instrumen : Lampiran 12; Lampiran 13; Lampiran 14 Responden : Penanggungjawab PIS-PK ditingkat Provinsi, kabupaten/kota dan Puskesmas Indikator di tiap level : 1. Adanya pertemuan pembahasan analisis perubahan IKS; 2. Adanya proses pengolahan dan penyajian hasil analisis; 3. Tersedianya hasil analisis intervensi lanjut/ perubahan IKS; 4. Tersedianya rencana tindak lanjut analisis TAHAPAN ANALISA PERUBAHAN IKS
- 26. Validasi dapat dilakukan melalui kunjungan keluarga dan atau melalui telepon. SISTEM VERIFIKASI HASIL KUNJUNGAN KELUARGA untuk menjamin kebenaran serta keakuratan pelaksanaan PIS-PK sesuai dengan hasil pelatihan serta informasi kondisi kesehatan setiap keluarga yang ada pada Prokesga atau aplikasi dapat dipertanggungjawabkan telusur dokumen implementasi seperti daftar hadir, undangan, dokumen perencanaan atau pun dokumen lain yang dapat membuktikan terlaksananya proses kegiatan. Atau melalui observasif
- 27. Verifikasi proses dan hasil kunjungan keluarga dilakukan pada : TINGKATAN VERIFIKASI Tingkat Pusat 10% dari total KK (secara acak) yang diverifikasi oleh seluruh Dinas Kesehatan Provinsi Tingkat Provinsi 10% dari total KK (secara acak) yang diverifikasi oleh seluruh Dinas Kesehatan Kab./Kota Tingkat Kab./kota 10% dari total KK (secara acak) yang diverifikasi oleh seluruh Puskesmas Tingkat Puskesmas 10 KK (secara acak) di setiap desa atau kelurahan
- 28. 1. Masing masing binwil akan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sesuai instrumen kepada koordinator setiap tahapan 2. Koordinator setiap tahapan akan melakukan analisa terhadap hasil laporan binwil. Koordinator akan menyusun laporan hasil analisa secara nasional 3. Koordinator akan memberikan atau memfeedback hasil analisa kepada binwil 4. Binwil akan menyusun rencana tindak lanjut untuk masing- masing wilayahnya PELAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
- 30. Kecepatan Implementasi PIS-PK tidak sama sehingga perlu bentuk pembinaan yang berbeda 30 Tindak Lanjut Kunjungan Keluarga Kab/kota dengan cakupan <30% Pembinaan akselerasi melalui binwil Kab/kota dengan cakupan >30% IKS dan indikator KS relatif sudah stabil perlu pembinaan dalam intervensi program agar indikator KS meningkat IKS meningkat Jumlah Kab/Kota Jumlah Kunjungan Kab/Kota > 30% Jumlah Kunjungan Kab/Kota < 30% BALI 9 1 8 NASIONAL 514 130 384
- 31. DAK FISIK DAN NON FISIKDEKONSENTRASI KAPITASI Pelatihan Keluarga Sehat Pelatihan Manajemen Puskesmas Workshop PIS-PK di tingkat provinsi untuk seluruh kab/kota Penguatan sarpras dan alkes Pelayanan Kefarmasian Pelayanan Kesehatan Dasar Pelayanan Imunisasi BOK Pembayaran jasa pelayanan kesehatan Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan (antara lain termasuk : pelayanan kesehatan luar gedung : kunjungan, dan Belanja Alat Kesehatan dan penyediaan alat pendukung sistem informasi APBD DANA DESA CSR Sumber Pembiayaan Pelaksanaan PIS-PK
- 32. Contoh Kegiatan dalam Pelaksanaan PIS-PK dan Sumber Pembiayaan Manajemen Pendekatan Keluarga Kegiatan Variabel Komponen Sumber Dana Kapitasi BOK DAK Fisik APBD Lain A Persiapan 1 Pertemuan koordinasi antara Puskesmas dengan Pemangku kepentingan melalui Lokmin Peserta Transport dan Uang saku √ √ √ Konsumsi Konsumsi peserta √ √ √ 2 Pencetakan/Penggandaan Form. Prokesga Formulir Penggandaan/Pencetakan √ √ √ 3 Pengadaan Gadget untuk input data berbasis aplikasi Gadget Pengadaan √ √ √ 4 Penggandaan/Pengetakan Pinkesga Media Pinkesga Penggandaan/Pencetakan √ √ √ 5 Pelatihan pengumpul data/surveior Materi Pelatihan Penggandaan/Pencetakan √ √ Kegiatan Pelatihan Paket Kegiatan Pelatihan √ √ Narsum/Fasilitator Honor dan Transport √ √ Petugas Uang saku dan Transport √ √ 6 Pelatihan Petugas Pembina Keluarga Materi Pelatihan Penggandaan/Pencetakan √ √ Kegiatan Pelatihan Paket Kegiatan Pelatihan √ √ Narsum/Fasilitator Honor dan Transport √ √ Petugas Uang saku dan Transport √ √ Sumber: Permenkes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendanaan PIS-PK
- 33. Manajemen Pendekatan Keluarga Kegiatan Variabel Komponen Sumber Dana Kapitasi BOK DAK Fisik APBD Lain B Perencanaan 1 Pertemuan koordinasi antara Puskesmas dengan Pemangku kepentingan melalui Lokmin Peserta Transport dan Uang saku √ √ √ Konsumsi Konsumsi peserta √ √ √ 2 Pengumpul Data Keluarga/ surveior Petugas Honor dan Transport √ (Peserta JKN) √ √ 3 Pengadaan komputer/laptop untuk penyimpanan dan pengelolaan data Laptop/Komputer Pengadaan √ √ √ 4 Pembelian/langganan internet Internet Langganan Paket Internet Bulanan √ √ √ 5 Pelatihan tenaga pengelola data Puskesmas Materi Pelatihan Penggandaan/Pencetakan √ √ Kegiatan Pelatihan Paket Kegiatan Pelatihan √ √ Narsum/Fasilitator Honor dan Transport √ √ Petugas Uang saku dan Transport √ √ 6 Pendampingan dari Dinkes Kab/Kota Pendamping Uang saku dan Transport √ √ √ Sumber: Permenkes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendanaan PIS-PK Contoh Kegiatan dalam Pelaksanaan PIS-PK dan Sumber Pembiayaan
- 34. Manajemen Pendekatan Keluarga Kegiatan Variabel Komponen Sumber Dana Kapitasi BOK DAK Fisik APBD Lain C Penguatan Penggerakan dan Pelaksanaan 1 Pelaksanaan Kunjungan Rumah oleh Pembina Keluarga secara Berkala Petugas Uang saku dan Transport √ (Peserta JKN) √ √ 2 Penggerakan melalui Lokmin Puskesmas Peserta Transport dan Uang saku √ √ √ Konsumsi Konsumsi peserta √ √ √ 3 Pelayanan Kesehatan Luar Gedung dalam rangka Pelaksanaan Program Kesehatan Obat Pembelian Obat √ √ Bahan Medis dan Non Medis Pembelian Bahan Medis dan Non Medis √ √ Petugas Transport petugas √ √ 4 Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung dalam rangka Pelaksanaan Program Kesehatan Obat Pembelian Obat √ √ Bahan Medis dan Non Medis Pembelian Bahan Medis dan Non Medis √ √ D Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja 1 Pengawasan dan Pengendalian melalui Lokmin Peserta Transport dan Uang saku √ √ √ Konsumsi Konsumsi peserta √ √ √ 2 Penilaian melalui Lokmin Peserta Transport dan Uang saku √ √ √ Konsumsi Konsumsi peserta √ √ √ Sumber: Permenkes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendanaan PIS-PK Contoh Kegiatan dalam Pelaksanaan PIS-PK dan Sumber Pembiayaan
- 35. Dana BOK yang telah dialokasikan di setiap Puskesmas dapat digunakan antara lain untuk: • Menyelenggarakan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga meliputi: • pendataan – kunjungan keluarga secara total coverage, • entry data dalam aplikasi, • analisis data, • intervensi berbagai masalah kesehatan yang ditemukan, serta • memelihara dan mempertahankan kesehatan keluarga secara terintegrasi Sumber: Permenkes Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2018 Pemanfaatan Dana BOK
- 36. Penugasan Khusus dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (peran Bidang SDK dalam mengusulkan kebutuhan Nakes) Dukungan SDMK MATERI PEMBEKALAN MELIPUTI IMPLEMENTASI PIS-PK DI PUSKESMAS PENEMPATAN NS individu NS Tim Permenkes Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, lokus penempatan Nusantara Sehat Individu diperluas ke Kawasan di luar terpencil/sangat terpencil.
- 37. INDIKATOR CAPAIAN Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 41.26% Contoh Intervensi Lanjut Indikator TBC Paru • Melakukan tes sputum di Puskesmas kepada pasien suspek yang ditemukan saat kunjungan keluarga dan menindak lanjuti hasil yang positif dengan pengobatan; • Memberikan Pengobatan Pencegahan INH (PPINH) pada keluarga dengan pasien positif (anak Balita); • Meningkatkan peran FKTP swasta dalam pelaporan cakupan pengobatan TBC; • Petugas klinik sanitasi/kesling melakukan kunjungan rumah untuk melihat keadaan rumah dan lingkungannya
- 38. INDIKATOR CAPAIAN Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur 25.57% Contoh Intervensi Lanjut Indikator Hipertensi • Dokter menegakkan diagnosis hipertensi pada pasien yang tekanan darahnya tinggi saat diukur di kunjungan keluarga dan memberikan pengobatan sesuai standar; • Mengaktifkan posbindu PTM untuk cek kesehatan rutin bagi pasien PTM; • Bagi pasien peserta BPJS Kesehatan mengikut sertakan dalam Prolanis; • Konseling gizi oleh petugas Gizi pada pasien hipertensi terutama untuk diet rendah garam, pelaksanaan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat, terutama pasien hipertensi
- 39. INDIKATOR CAPAIAN Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan 4.13% Contoh Intervensi Lanjut Indikator Gangguan Jiwa • Kegiatan proaktif ke keluarga menemukan penderita baru yang selama ini “disembunyikan” keluarganya; • Dalam jangka menengah perlu dikembangkan “community psychiatri” kerjasama RS Jiwa dengan Puskesmas; • Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh termasuk kesehatan gigi dan mulut oleh dokter gigi serta pemberian KIE untuk memelihara kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. INDIKATOR CAPAIAN Anggota keluarga tidak ada yang merokok 46.98% Contoh Intervensi Lanjut Indikator Merokok • Penerapan KTR sampai dengan level desa melalui Peraturan Desa; • Pengembangan layanan konsultasi berhenti merokok di Puskesmas.
- 40. Peran Bidang Yankes sebagai Koordinator: • Melakukan sosialisasi internal Dinkes • Melakukan koordinasi dengan lintas program, dalam hal: Persiapan pelaksanaan PIS-PK Pelaksanaan analisis hasil PIS-PK Perencanaan intervensi lanjut Pelaksanaan intervensi lanjut Monitoring dan evaluasi tiap tahapan PIS-PK Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi • Melaporkan hasil pelaksanaan kepada penanggung jawab PIS-PK (Kepala Dinas Kesehatan) Peran tiap Bidang sebagai Binwil: • Memahami konsep dan implementasi PIS-PK • Mendukung persiapan pelaksanaan PIS- PK sesuai Tupoksinya • Melakukan analisis hasil PIS-PK terkait program masing-masing & merencanakan intervensi lanjut • Melakukan intervensi lanjut sesuai program masing-masing • Melakukan monitoring & evaluasi sesuai pembagian Binwil • Mengkoordinasikan hasil Monev kepada koordinator DI DINAS KESEHATAN 40 INTEGRASI ANTAR BIDANG
- 41. Harapan
- 42. • Menetapkan daerah binaan untuk pelaksanaan PIS- PK sekaligus monitoring dan evaluasinya • Menyusun road map untuk total coverage kepada seluruh keluarga di wilayah kerjanya serta target perubahan IKS dan indikator PIS-PK • Mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan PIS-PK • Melaksanakan intervensi lanjut secara terintegrasi guna meningkatkan capaian tiap program di Puskesmas dan peningkatan IKS • Berkoordinasi dengan PJ Binwil di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait hasil pelaksanaan PIS-PK, monitoring dan evaluasi, serta masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Puskesmas • Menetapkan daerah binaan/binwil di tingkat Kab/Kota atau Provinsi untuk pelaksanaan PIS-PK sekaligus monitoring dan evaluasinya • Menyusun road map untuk total coverage kepada seluruh serta target perubahan IKS dan indikator PIS-PK untuk tingkat Kab/Kota atau Provinsi • Mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan PIS-PK • Melaksanakan intervensi lanjut secara terintegrasi guna meningkatkan capaian tiap program di Puskesmas dan peningkatan IKS untuk tingkat Kab/Kota atau Provinsi • Berkoordinasi dengan PJ Binwil masing-masing terkait hasil pelaksanaan PIS-PK, monitoring dan evaluasi, serta masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Kab/Kota atau Provinsi • Petugas Datin melaksanakan pembinaan pada Puskesmas terkait akses pada Aplikasi KS Puskesmas Dinas Kesehatan TINDAK LANJUT
- 43. PIS-PK harus dilaksanakan karena akan mendukung tercapainya SPM Bidang Kesehatan Pelaksanaan PIS-PK harus secara terintegrasi, disemua tingkatan, Puskesmas, Dinkes Kab/kota, Propinsi, Pusat. Upaya percepatan Eliminasi TBC , penurunan stunting dan peningkatan cakupan serta mutu Imunisasi terintegrasi melalui PIS-PK Penguatan pembinaan dan pemantauan Puskesmas secara terintegrasi, berkala, berjenjang dan berkesinambungan dengan pola Binwil mengacu pada buku Pedoman Monev Pelaksanaan PIS- PK dan yang lainnya Koordinasi lintas program pada setiap jenjang secara berkala untuk tindak lanjut hasil monev Binwil PIS-PK. Koordinasi dan kerjasama dengan penanggungjawab bina wilayah secara berjenjang dalam pelaksanaan PIS-PK 1 2 3 4 5 6 HARAPAN
Notes de l'éditeur
- Berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan Program Strategis Nasional. Yang dimaksud dengan “Program Strategis Nasional” adalah program yang ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pasal 11, Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM tersebut dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Nawa Cita sebagai konsep besar dan Visi pembangunan Indonesia pada pemerintahan saat ini, memiliki tiga ciri utama yaitu: Negara Hadir, Membangun dari Pinggiran dan Revolusi Mental, dimana pada : Nawa Cita 1 : Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara Nawa Cita 2 : Membuat Pemerintah Tidak Absen Dengan Membangun Tata Kelila Pemerintahan Yang Bersih Dan Efektif, Demokratis Dan Terpercaya Nawa Cita 3 : Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Nawa Cita 4 : Menolak Negara Lemah Dengan Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi Bermartabat Dan Terpercaya Nawa Cita 5 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Nawa Cita 6 : Meningkatkan Produktifitas Dan Daya Saing Di Pasar Internasional Nawa Cita 7 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor Strategis Ekonomi Domestik Nawa Cita 8 : Melakukan Revolusi Karakter Bangsa Nawa Cita 9 : Memperteguh Ke-bhineka-an Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia Dalam Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia, Pemerintah mempunyai tiga program besar yaitu : Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sejahtera.
- Hadirin yang berbahagia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan urusan pemerintahan wajib, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), di mana disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum; Perumahan rakyat; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat; Sosial.
- Sesuai PP nomor 2 Tahun 2018 dan Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota, terdapat 12 indikator yang pencapaiannya harus 100%. Sebagian besar indikator SPM Bidang Kesehatan beririsan dengan 12 Indikator Keluarga Sehat. Terdapat 7 Indikator Keluarga Sehat terkait dengan Pelayanan Dasar pada SPM. Sehingga jika pendekatan keluarga ini dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan capaian SPM kabupaten/kota. SPM ini merupakan hal penting karena merupakan nilai kinerja dari kepala daerah (Bupati dan Walikota). Hal ini harus kita manfaatkan sebagai media advokasi kepada kepala daerah untuk mendukung PIS-PK, sehingga mendapat dukungan APBD. Di dalam mewujudkan pencapaian SPM, perlu melibatkan lintas sektor melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Dengan melaksanakan PIS-PK diharapkan cakupan imunisasi dapat tercapai, peningkatan CDR dan SR TBC dan pencegahan stunting.
- Saudara-saudara sekalian, Melalui pelaksanaan PIS-PK kita dapat mewujudkan Keluarga Sehat yang tergambar dalam Indeks Keluarga Sehat (IKS). IKS dapat diperoleh untuk setiap tingkatan wilayah, yang dapat menggambarkan status kesehatan mulai dari Rukun Tetangga (RT) sampai tingkat Nasional. Segala permasalahan kesehatan akan kita ketahui sejak dini dari keluarga, kita dapat segera melakukan intervensi sehingga masalah ini tidak meluas menjadi masalah kab/kota, provinsi bahkan sampai tingkat nasional. Dengan demikian, untuk mendapatkan gambaran kondisi kesehatan yang sesungguhnya, maka pelaksanaan kunjungan keluarga harus segera mencapai total coverage. Dan untuk mencapai itu semua diperlukan dukungan komitmen dan kerjasama kita semua.
- Slide ini merupakan contoh pelayanan kesehatan di Puskesmas secara terintegrasi. Dimana ada peran yang dilakukan oleh Puskesmas, Dinkes kab.kota dan dinkes provinsi. Serta rumah sakit sebagai rujukan. Ibu hamil yang memeriksakan kandungan secara rutin ke UKBM atau puskesmas/BPS tidak hanya diperiksa kehamilan tetapi juga pemeriksaan lainnya mungkin ada masalah kesehatan lain misalnya terdeteksi ada gejala TB atau mungkin penyakit lainnya Puskesmas melakukan kunjungan ke rumah untuk melihat kondisi keluarga yang mungkin ada penderita TB lainnya atau masalah kesehatan lainnya sekaligus melakukan pendataan keluarga dan intervensi dan di rujuk ke puskesmas untuk pemeriksaan TB yang khusus di puskesmas Bila kemudian ibu hamil tersebut beresiko dapat dilakukan rujukan ke Rumah sakit sedangkan bila ditemukan resisten terhadap pengobatan Puskesmas melakukan pendataan dan pemeriksaan di sekitar keluarga lainnya . Untuk dukungan pemeriksaan tersebut puskesmas dapat meminta dinkes kab/kota atau propinsi sebagai rujukan UKM sekunder dan tersier.
- Indikator : (Provinsi, Kabupaten/kota dan Puskesmas) Terlaksananya sosialisasi Adanya penanggungjawab/koordinator PIS-PK Ketersediaan anggaran yang terintegrasi untuk pelaksanaan PIS-PK Tersedianya Roadmap pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan (sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM) Tersedianya alat kesehatan yang mendukung pelayanan kesehatan (tambahan untuk kabupaten dan Puskesmas) Tersedianya formulir PROKESGA (tercetak/manual) atau elektronik (aplikasi keluarga sehat) Tersedianya PINKESGA (Paket Informasi Kesehatan Keluarga) untuk kebutuhan Puskesmas (tambahan untuk Puskesmas) Adanya koordinator dan tim pembina keluarga
- Indikator : Terlaksananya kunjungan keluarga dan sekaligus intervensi awal pada seluruh keluarga di wilker Puskesmas Teridentifikasinya masalah kesehatan di keluarga dari hasil pengumpulan informasi kesehatan seluruh anggota keluarga terhadap 12 indikator kesehatan keluarga dan masalah kesehatan lainnya Penggunaan formulir PROKESGA (tercetak/manual) atau elektronik (aplikasi keluarga sehat) saat kunjungan keluarga. Penggunaan PINKESGA saat kunjungan keluarga Tersedianya alat kesehatan yang mendukung pelaksanaan kunjungan keluarga Terlaksananya sistem rujukan ke fasyankes bagi kasus yang memerlukan rujukan Terbinanya seluruh keluarga melalui kunjungan ulang secara berkala sesuai kebutuhan Adanya rekapitulasi informasi hasil kunjungan keluarga di pangkalan data Puskesmas
- Indikator : untuk tiap level Adanya pertemuan pembahasan hasil kunjungan keluarga yang dapat dibuktikan Adanya pengolahan dan penyajian IKS Tersedianya hasil analisa terhadap ke-12 indikator KS
- Indikator untuk tiap level : Adanya rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis pada perencanaan di tiap level Terlaksananya kegiatan intervensi sesuai dengan renvana tindak lanjut (penjadwalan intervensi, TOR, lambaran pelaksanaan) pada tiap level
- Indikator : (provinsi) Adanya pertemuan pembahasan analisis perubahan iKS yang dapat dibuktikan Adanya proses pengolahan dan penyajian analisis perubahan IKS Tersedianya hasil analisis intervensi lanjut (perubahan indikator IKS) Tersedianya rencana tindak lanjut analisis hasil intervensi lanjut Indikator Kabupaten/kota : Adanya pertemuan pembahasan alasisa hasil intervensi lanjut yang dapat dibuktikan Adanya proses pengolahan dan penyajan analisis hasil intervensi lanjut Tersedianya hasil analisis perubbahan IKS Tersedianya renvana tindak lanjut analisis perubahan IKS Indikator puskesmas” Adanya pertemuan pembahasan analisis perubahan IKS Adanya proses pengolahan dan penyajian analisis perubahan IKS tingkat Puskesmas Tersedianya hasil analisis intervensi lanjut/perubahan IKS Tersedianya tencana tindak lanjut analisis perubahan IKS
- Saudara-saudara sekalian, Dari sisi pembiayaan, seharusnya tidak akan ada lagi hambatan dalam implementasi PIS-PK. Banyak sumber dana yang dapat dimanfaatkan antara lain, dukungan dari Pusat, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) semakin meningkat, biaya operasional dari Kapitasi, Dana Dekonsentrasi, dana desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan. Sumber-sumber pendanaan tersebut sudah ada regulasi pemanfaatannya. Mengingat pelaksanaan PIS-PK akan mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan kabupaten/kota, maka Pendanaan dari APBD pun diperlukan.
- Bapak dan ibu para Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Pelaksanaan PIS-PK pada tingkat Dinas Kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi lintas bidang dan perlu ditunjuk adanya koordinator. Sebagai koordinator, Bapak dan Ibu memiliki peran untuk: Melakukan sosialisasi internal Dinkes Melakukan koordinasi dengan lintas program, dalam hal: Persiapan pelaksanaan PIS-PK Pelaksanaan analisis hasil PIS-PK Perencanaan intervensi lanjut Pelaksanaan intervensi lanjut Monitoring dan evaluasi tiap tahapan PIS-PK Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Melaporkan hasil pelaksanaan kepada penanggung jawab PIS-PK yaitu Kepala Dinas Kesehatan Sedangkan, setiap bidang memiliki peran untuk: Memahami konsep dan implementasi PIS-PK Mendukung persiapan pelaksanaan PIS-PK sesuai Tupoksinya; Melakukan analisis hasil PIS-PK terkait program masing-masing dan merencanakan intervensi lanjut; Melakukan intervensi lanjut sesuai program masing-masing; Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai pembagian Binwil; Mengkoordinasikan hasil Monev kepada koordinator.