1.
Fact
sheet.01
PERSIAPAN
USULAN
PRIORITAS
AKSI
PPK
TAHUN
2014
Selain
melaksanakan
dan
melaporkan
capaian
aksi
PPk
tahun
2013,
Kementerian/Lembaga
dan
Pemda
juga
harus
mempersiapkan
penyusunan
aksi
PPK
tahun
2014.
Aksi
PPK
K/L
tahun
2014
didasarkan
pada
capaian
aksi
tahun
2013,
pemetaan
aksi
dan
masukan
dari
stakeholders,
sementara
aksi
PPK
Pemda
tahun
2014
diarahkan
untuk
mendukung;
(a)
Pencapaian
IPK
(Indeks
Perspesi
Korupsi)
dan
ease
of
doing
business/investasi
-­‐terkait
PTSP;
(b)
transparansi
anggaran;
(c)
pengadaan
barang
dan
jasa;
(d)
isu
lainnya
yang
terkait
hasil
identifikasi
stakeholder
di
wilayah
masing-­‐masing.
IMPLEMENTASI
STRATEGI
5:
PENDIDIKAN
&
BUDAYA
ANTI
KORUPSI
BERBAGAI
pendekatan
pemberantasan
korupsi
yang
dijalankan
Pemerintah
Indonesia
lebih
cenderung
ke
arah
repfresif.
Hal
ini
juga
merupakan
paradigma
yang
berkembang
di
masyarakat,
bahwa
pendekatan
tersebut
dinilai
sebagai
upaya
yang
efektif
untuk
menimbulkan
efek
jera.
Tetapi
hal
ini
sebenarnya
hanya
kamuflase
belaka.
Terbukti
praktik
tipikor
masih
terjadi
secara
masif
dan
sistematis
di
banyak
lini;
di
lembaga
eksekutif,
legislatif,
yudikatif,
BUMN,
lembaga
jasa
keuangan
dan
perbankan
serta
di
seluruh
urat
nadir
kehidupan
masyarakat
Indonesia.
PERPRES
Nomor
55
Tahun
2012
merumuskan
6
(enam)
strategi
nasional
dalam
rangka
PPK,
yakni;
(1)
Melaksanakan
upaya-­‐upaya
pencegahan;
(2)
melaksanakan
langkah-­‐langkah
strategis
di
bidang
penegakan
hukum;
(3)
melaksanakan
upaya-­‐upaya
harmonisasi
penyusunan
peraturan
perundang-­‐undangan
di
bidang
pemberantasan
korupsi
dan
sektor
terkait
lainnyal
(4)
melaksanakankerja
sama
internasinal
dan
penyelamatan
aset
hasil
tipikor;
(5)
meningkatkan
upaya
pendidikan
dan
budaya
anti
korupsi;
(6)
meningkatkan
koordinasi
dalam
rangka
mekanisme
pelaporan
pelaksanaan
upaya
pemberantasan
korupsi.
Untuk
tahun
2012-­‐2014,
pelaksanaan
Strategi
5:
PENDIDIKAN
&
BUDAYA
ANTI
KORUPSI
akan
diimplementasikan
pada
kegiatan-­‐kegiatan;
(1)
Pengembangan
sistem
nilai
dan
sikap
anti
korupsi
dalam
berbagai
aktifitas
tiga
pilar
PPK
yakni,
masyarakat,
sektor
swasta
dan
aparatur
pemerintah;
(2)
Pengembangan
nilai-­‐nilai
anti
korupsi
dalam
berbagai
aktifitas
pendidikan,
yakni;
di
sekolah,
perguruan
tinggi
dan
lingkup
sosial,
demi
menciptakan
karakter
bangsa
yang
berintegritas,
termasuk
melalui
kurikulum
dan
kegiatan
di
luar
kurikulum;
(3)
Kampanye
anti
korupsi
secara
menyeluruh;
(4)
Strategi
komunikasi,
informasi,
dan
edukasi
yang
jelas
dan
terencana;
(5)
Menggalang
kerja
sama
dengan
media
dalam
mengembangkan
nilai
anti
korupsi
dan
karakter
berintegritas,
termasuk
melalui
berbagai
media
kreatif;
(6)
Keterpaduan
manajemen
kampanye
anti
korupsi
[penyebarluasan
jejaring
Anti
Corruption
Forum/TOT
Penyusunan
Rencana
Aksi
Daerah
Pemberantasan
Korupsi,
koordinasi
anggaran
untuk
kebutuhan
kampanye];
(7)
Publikasi
dan
sosialisasi
hasil-­‐hasil
masukan
masyarakat
kepada
publik
oleh
K/L
atau
Pemda
terkait;
(8)
Publikasi
praktik-­‐praktik
terbaik
anti
korupsi
(jaringan
pendidikan
integritas);
(9)
Memperluas
ruang
partisipasi
masyarakat
dalam
pemberantasan
korupsi
dengan
melaksanakan
diseminasi
anti
korupsi
oleh
masyarakat
(CSO,
NGO,
CBO)
Beberapa Contoh Kegiatan
dalam Rencana Aksi
Rapat koordinasi,
penyuluhan, sosialisasi,
dsb.
Notulensi, daftar hadir, foto kegiatan yang dimaksud, materi
yang disampaikan.
Pembuatan draft
peraturan, rencana induk,
draft akademis, dsb.
Copy/scan dari dokumen yang dimaksud.
Penerbitan izin, surat
keputusan, peraturan, dsb.
Izin, keputusan, peraturan yang dimaksud yang sudah terdapat
tanda-tangan pejabat berwenang yang mengesahkan.
Lelang, penunjukkan
kontraktor, dsb.
Sampel bukti proses lelang, pengumuman pemenang lelang,
bukti keputusan pengumuman.
Pekerjaan lapangan,
konstruksi bangunan,
dsb.
Foto kegiatan dan koordinat bangunan, laporan perkembangan
dari manajer proyek, dsb.
Penyerahan bantuan
sosial, beasiswa, raskin,
alat kesehatan, dsb.
Daftar penerima bantuan dan alamat/koordinatnya, foto
kegiatan, dsb.
Studi/kajian,
pengumpulan data,
verifikasi data, dsb.
Copy/scan hasil studi atau kajian yang dimaksud, list data yang
dikumpulkan, foto/dokumentasi kegiatan.
Jenis Data Pendukung yang disampaikan (di-upload)
diantaranya dapat Berupa:
UNIT KERJA PRESIDEN
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
(UKP-PPP)
JENIS DATA PENDUKUNG YANG
DAPAT DISAMPAIKAN UNTUK
MENDUKUNG KLAIM CAPAIAN
RENCANA AKSI PADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA
© UKP-PPP. Dokumen versi 22 Juni 2011
Dalam melakukan melaporkan capaian tiap kegiatan dalam suatu
rencana aksi, insitusi pelapor pada dasarnya harus menyertakan
bukti pendukung yang dapat meyakinkan masyarakat luas
(secara sederhana namun jelas) bahwa kegiatan yang dimaksud
memang dilaksanakan sesuai klaim.
DATA
PENDUKUNG
PELAPORAN
PPK
ONLINE
Dalam
melakukan
entry
data,
focal
point
kementerian/lembaga
dan
Pemda
wajib
menyiapkan
data-­‐data
pendukung
laporan
yang
berkesesuaian
dengan
rencana
aksi
Stranas
PPK
yang
telah
di
entry
sebagaimana
INPRES
Nomor
1
tahun
2013.
Ada
baiknya,
data-­‐data
tersebut
sudah
dalam
bentuk
softcopy
dan
siap
untuk
di
upload
ke
dalam
sistem
pelaporan.
PETA JALAN JANGKA MENENGAH 2012-2014
Sasaran Keluaran
Utama/Pendukung
2012
(Baseline)
2012 2013 2014
IPK/CPI 3 3,5 4,25 5
% Kesesuaian Ratifikasi
UNCAC
- 30 % 70 % 80 %
Indeks Sistem Integritas
Nasional (SIN)
- - Penetapan Baseline Kenaikan Indeks 5 %
Indeks Pencegahan Korupsi - 3,94 4,51 5,08
Indeks Penegakan Hukum
Tipikor
- Penetapan
Baseline
Kenaikan Indeks 5 % Kenaikan Indeks 5 %
% Penyelesaian Rekomendasi
UNCAC
Review Bab III dan
Bab IV UNCAC
30 % 70 % 80 %
% Pengembalian Aset Tipikor - 70 % 75 % 80 %
Indeks Perilaku Anti Korupsi - Penetapan
Baseline
3 dari skala 5 3,25 dari Skala 5
Indeks Kepuasan
Stakeholders terhadap
Pelaporan PPK
- Penetapan
Baseline
3 dari skala 5 3,25 dari skala 5
PETA
JALAN
JANGKA
MENENGAH
2012-­‐2014
Pelaksanaan
Aksi
Stranas
PPK,
mempunyai
road
map
jangka
menengah
dimana
diharapkan
dengan
konsistensi
dari
K/L
dan
Pemda
dalam
implementasi
PPK
dapat
mencapai
beberapa
indikator
keberhasilan
sebagaimana
dijelaskan
dalam
gambar
berikut;
PENETAPAN
FOCAL
POINT
&
TIM
PENYUSUN
AKSI
PPK
PEMDA
FOCAL
POINT
adalah
pejabat/staf
pada
SEKRETARIAT
DAERAH
atau
BAPPEDA
yang
ditunjuk
dan
ditetapkan
oleh
SEKRETARIAT
DAERAH
untuk;
(1)
menjadi
kontak
utama
komunikasi
&
koordinasi
internal
Pemerintah
Daerah
ke
Pemerintah
Pusat
dan
Masyarakat;
(2)
melakukan
kajian
tentang
kompetensi
indiidu
maupun
organisasi
di
luar
Pemerintah
Daerah
yang
dipandang
dapat
berkontribusi
pada
penyusunan
Aksi
PPK;
(3)
di
level
Propinsi,
Focal
Point
bertugas
untuk
memberikan
konsultasi
dalam
penyusunan
Aksi
PPK
di
Kabupaten/Kota.
Fungsi
FOCAL
POINT
sangat
vital,
karena
seluruh
posisinya
sebagai
kontak
utama
dari
koordinasi,
komunikasi
dan
edukasi
dari
Pemerintah
Pusat
ke
Pemerintah
Daerah.
Permasalahan
yang
terjadi
kerap
diakibatkan
pemilihan
FOCAL
POINT
yang
berubah-­‐ubah
dari
Pemerintah
Daerah,
dan
ketidakkonsistenan
FOCAL
POINT
untuk
mengikuti
dinamika
Stranas
PPK.
TIM
PENYUSUN
AKSI
PPK
PEMDA
ditetapkan
oleh
Kepala
Daerah
setelah
mendapatkan
usulan
nama
atas
dasar
hasil
kajian
kompetensi
yang
dilakukan
Focal
Point
di
Sekretariat
Daerah.
Ketua
Tim
Penyusun
Aksi
PPK
Pemda
adalah
Sekretaris
Daerah
dengan
Sekretaris
Tim
adalah
Asisten
Sekda
Bidang
Pemerintah
dan
anggota
tim
dari
Bappeda,
Inspektorat
Daerah,
SKPD
yang
terkait
dengan
prioritas
Stranas
PPK
serta
unsur
lain
yang
berasal
dari
Perguruan
Tinggi/akademisi,
OMS,
Jurnalis
dan
asosiasi
profesi
dengan
kompetensi
dan
pengalaman
yang
relevan.
TIM
PENYUSUN
AKSI
PPK
PEMDA
mempunyai
tugas;
(1)
mengelola
proses
teknis
penyusunan
Aksi
PPK
mulai
dari
penyiapan
&
pembahasan
draft
hingga
penajaman
Aksi
PPK;
(2)
mengkoordinasikan
dan
memastikan
keterlibatan
pihakpihak
terkait
dalam
keseluruhan
tahap
penyusunan
Aksi
PPK
Pemda;
(3)
mendokumentasikan
hasil
pada
setiap
tahapan
proses
dan
menyampaikan
laporan
proses
penyusunan
kepada
pimpinan
daerah,
dan;
(4)
melakukan
review
terhadap
usulan
Aksi
PPK
Kabupaten/Kota.