1. s
Sekretariat
STRANAS
PPK
Strategi
Nasional
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Korupsi
Sekretariat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan sekretariat pelaksana yang
mempunyai fungsi mendorong, mengkoordinasi, melaksanakan, memonitor dan
mengevaluasi efektifitas pelaksanaan Stranas PPK di kementerian/kelembagaan, pemerintah
daerah dan stakeholder terkait.
@cegahkorupsi
LATAR
BELAKANG
KELEMBAGAAN
korstranas.ppk
Pasca
Ratifikasi
The
United
Nations
Convention
Against
Corruption
Sekretariat
Stranas
PPK:
(UNCAC)
2003,
melalui
UU
No.
7
Tahun
2006
tentang
Pengesahan
Wisma
Bakrie
2
lt.
VI
Rasuna
S aid
Kav.
B-­‐2,
Kuningan,
Jakarta
UNCAC
2003,
Pemerintah
Indonesia
terus
melakukan
langkah-­‐ Selatan
Telp/Fax:
62-­‐21-­‐xxxxxxx
langkah
penajaman
untuk
memastikan
keberhasilan
pemberantasan
korupsi.
Diantara
langkah-­‐langkah
tersebut
adalah
merumuskan
Strategi
Nasional
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Korupsi
(Stranas
PPK),
dengan
mengacu
pada
strategi-­‐strategi
yang
telah
ditetapkan
sejalan
dengan
ketentuan
UNCAC,
meliputi
6
(enam)
strategi
yaitu
Pencegahan;
Penegakan
Hukum;
Harmonisasi
Peraturan
Perundang-­‐ Fakta
tentang
Stranas
PPK
Undangan;
Kerjasama
Internasional
dan
Penyelamatan
Aset;
Pendidikan
dan
Budaya
Anti
Korupsi;
dan
Mekanisme
Pelaporan.
Penyusunan
Stranas
PPK
ditempuh
melalui
konsultasi
publik
dan
diskusi
kelompok
terfokus
dimana
didalamnya
terlibat
Untuk
mendorong
efektifitas
pelaksanaan
Stranas
PPK,
maka
diterbitkan
Peraturan
Presiden
(Perpres)
No.
55
Tahun
2012
secara
aktif
para
pemangku
kepentingan
dari
elemen
pemerintah
hingga
masyatarakat
madani
1
tentang
Stranas
PPK
Jangka
Panjang
Tahun
2012-­‐2025
dan
Jangka
Menengah
Tahun
2012-­‐
2014.
Berdasarkan
Perpres
N o.
55
Tahun
Visi
Stranas
2012-­‐2014
adalah
"Terwujudnya
tata
2012,
penyusunan
Aksi
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Korupsi
kepemerintahan
yang
bersih
dari
korupsi
dengan
dilakukan
setiap
tahun
oleh
Kementerian/Lembaga
dan
Pemerintah
Daerah.
2
didukung
kapasitas
PENCEGAHAN
dan
PENINDAKAN
serta
NILAI
BUDAYA
yang
berintegritas
Agar
dapat
termonitor,
diperlukan
pula
pemantauan,
evaluasi
Tahun
2013,
Aksi
PPK
Pemda
yang
dikoordinasikan
terhadap
aksi
dan
pencapaian
Stranas
PPK
tersebut.
D engan
dasar
bersama-­‐sama
antara
Sek-­‐Stranas
PPK
dengan
ini,
lalu
diterbitkan
pula
Peraturan
Menteri
Perencanaan
dan
KEMENDAGRI
salah
satunya
adalah
fokus
di
Pembangunan
Nasional/Kepala
Bappenas
No.
1
Tahun
2013
33
Propinsi,
33
Kota,
33
Kabupaten
dalam
tentang
Tata
cara
Koordinasi,
Pemantauan,
Evaluasi
dan
Pelaporan
Strategi
Nasional
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Korupsi.
melaksanakan
Program
Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu
[PTSP]
3
Seluruh
pelaksanaan
dari
Stranas
PPK
dikoordinasikan
oleh
Kemen-­‐
PPN/Bappenas
melalui
Sekretariat
Strategi
Nasional
Pencegahan
dan
Tahapan
Aksi
PPK
meliputi
proses
persiapan,
Pemberantasan
Korupsi
(Set-­‐Stranas
PPK)
yang
berfungsi
penyusunan,
pelaksanaan,
pemantauan,
evaluasi
&
pelaporan
capaian
pelaksanaan
aksi
PPK
yang
4
memberikan
dukungan
atau
fasilitasi
kepada
Kementerian/Lembaga
,
Pemerintah
Daerah
serta
stakeholder
dalam
melaksanakan
Stranas
dilaksanakan
setiap
tahun
oleh
PPK
yang
berada
di
bawah
koordinasi
dan
supervisi
Bappenas.
kementerian/lembaga
(K/L)
dan
pemda
Untuk
tahun
2013,
Stranas
PPK
yang
akan
dilaksanakan
Laporan
Pelaksanaan
Stranas
PPK
meliputi
hasil
kementerian/lembaga
dan
pemda
secara
terperinci
termuat
dalam
pemantauan
3
(tiga)
bulanan
pelaksanaan
aksi
PPK
Instruksi
Presiden
(Inpres)
No.
1
Tahun
2013
tentang
Aksi
Pencegahan
dan
Pemberantasan
korupsi
tahun
2013.[]
oleh
K/L
dan
pemda
serta
laporan
evaluasi
tahunan
pelaksanaan
Stranas
PPK
5
Fact
sheet.01