Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya merumuskan hak dan kewajiban para pihak secara jelas dalam kontrak transaksi bisnis. Hak dan kewajiban para pihak merupakan inti dari suatu transaksi sehingga perlu dirancang dengan cermat dan melibatkan konsultan hukum. Rumusan hak dan kewajiban harus saling menguntungkan bagi para pihak dan timbal balik satu sama lain.

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak
1. Setelah pokok transaksi ditetapkan, maka
ketentuan dan syarat yang meliputi hak dan
kewajiban para pihak perlu dirumuskan
dalam kontrak.
2. Rincian hak dan kewajiban para pihak adalah
bagian yang merupakan perumusan yang
sesungguhnya dari suatu transaksi bisnis.
3. Penyusunan ketentuan hak dan kewajiban
para pihak ini memerlukan kejelian dan
kecermatan yang terlatih.

2. Berikutnya
4. Konsultan hukum dalam perancangan kontrak dituntut
untuk memahami transaksi bisnis tidak hanya dari
aspek teoritis normatif akan tetapi dari sisi empiris
dengan melakukan kunjungan lapangan (site visit)
sehingga dapat memahami secara utuh pangkal pokok
dan rincian transaksi bisnis tersebut.
5. Sifat timbal balik dalam perumusan hak dan kewajiban
secara substasiil berpangkal pada formula perputaran
dana sehingga berkaitan dengan berapa besar
dana, bilamana harus diserahkan, oleh siapa, kepada
siapa, di mana diserahkan dan dengan cara bagaimana
penyerahan tersebut.

3. Struktur Hak dan Kewajiban
Hubungan antara hak dan kewajiban serta
perangkat hak dan kewajiban di antara para pihak
sejogyanya merupakan hubungan yang logis.
Karena itu pada dasarnya dapat dikatakan bahwa
seharusnya perangkat hak adalah berbanding
terbalik dengan perangkat kewajiban. Misalkan,
berdasarkan kesepakatan dengan bank maka telah
diperoleh hak pembiayaan atas kegiatan usaha
dalam waktu tertentu sehingga berkewajiban untuk
mengembalikan dana pembiayaan kepada bank
sesuai dengan waktu tertentu.

4. Berikutnya
Menurut J Satrio (1992:3) perumusan perikatan
sebagai hubungan antara dua pihak, dimana satu
pihak ada hak dan dipihak lain ada kewajiban
sebenarnya merupakan rumusan yang tidak
lengkap. Oleh karena itu secara umum dalam
kontrak berlaku rumusan perangkat hak dan
kewajiban salah satu pihak adalah berbanding
terbalik dengan perangkat hak dan kewajiban
pihak lainnya. Di dalam kenyataannya, para pihak
tidak hanya memiliki satu hak dan satu kewajiban
yang berbanding terbalik akan tetapi seperangkat
hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

5. Contoh Perumusan Hak dan kewajiban
Misalkan suatu kesepakatan yang dicapai antara
pemimjam dengan pihak bank adalah sebagai berikut:
Peminjam berhak memperoleh dana pinjaman yang
dijanjikan, dan pada saat yang sama berkewajiban
untuk menyediakan agunan kepada bank untuk
menjamin pembayaran kembali dana pinjaman
tersebut.
The debtor is entitled to obtain the committed facilities
and at the same time obliged to grant a security to the
bank to guarantee the repayment of such facilities.

6. Berikutnya
Pengaturan hak dan kewajiban bagi bank sebagai
berikut:
Bank berkewajiban untuk menyediakan dan
menyerahkan dana pinjaman tersebut kepada
peminjam, dan pada saat yang sama berhak untuk
memperoleh agunan sebagai jaminan bahwa bank akan
memperoleh pembayaran kembali dana pinjaman
tersebut.
The bank is obliged to provide for and to grant such
facilities to the debtor, and at the same time is entitled
to obtain a security as a aguarantee that the bank will
obtain the repayment of such facilities.