1. KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )
KEGIATAN:
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN
PEKERJAAN:
STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN JALAN BEBAS HAMBATAN
(JALAN TOL) TANJUNG SELOR – TANJUNG REDEB
TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan AgathisTelp. (0552) 2033860 Fax. (0552) 2033860, e-mail :
puprperkimkaltara@gmail.com TANJUNG SELOR KodePos 77212

2. A. LATAR BELAKANG
Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari peran serta secara aktif sektor
transportasi. Dimana sektor transportasi merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, sosial,
budaya, politik dan pertahanan-keamanan. Pembangunan sektor transportasi diarahkan
pada terwujudnya sistem transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan
diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, nyaman; sekaligus dapat menggerakkan
dinamika pembangunan, mobilitas barang, manusia dan jasa. Diperlukan pula untuk
mendukung pengembangan wilayah dan pembinaan keakraban antar kelompok
masyarakat.
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas,
yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan
lori, dan jalan kabel. Sedangkan Jalan tol (di Indonesia disebut juga sebagai jalan bebas
hambatan) adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu dua atau lebih
(mobil, bus, truk) dan bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu
tempat ke tempat lain.
Jalan tol memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khusus nya untuk
masyarakat Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Berau yang mana terhubung melalui Ruas
Jalan Tanjung Selor – Tanjung Redeb dan juga termasuk dalam lingkup Jalan Nasional
karena menghubungkan Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur.
Dengan adanya jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah dan peningkatan
ekonomi serta meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang.
Salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan jalan tol adalah tahap Studi
Kelayakan, dimana semua aspek ditinjau untuk memastikan bahwa proses pembangunan
jalan tol dapat dilanjutkan atau tidak serta untuk mengetahui kapan jalan tol tersebut
dibutuhkan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi
Konsultan dalam melaksanakan Pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan (Jalan Tol) Tanjung Selor – Tanjung Redeb. Petunjuk ini
memuat masukan asas, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan
yang selanjutnya akan diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan Pekerjaan Studi
Kelayakan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol) Tanjung Selor –

3. Tanjung Redeb. Dengan butir-butir acuan penugasan ini, diharapkan Konsultan
dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga diperoleh suatu formulasi
kebijakan berupa alternatif solusi yang dapat dijadikan dasar untuk tahapan
perencanaan selanjutnya unutk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
2. Tujuan pekerjaan studi kelayakan ini adalah untuk mendapatkan strategi pelaksanaan
yang paling sesuai dilihat dari kebijakan perencanaan, aspek teknis, aspek
lingkungan dan keselamatan, aspek ekonomi, aspek lain, evaluasi kelayakan
ekonomi serta pemilihan alternatif dan rekomendasi sehingga diperoleh solusi
penanganan yang paling tepat serta untuk mengetahui manfaat pekerjaan tersebut
dengan berorientasi kepada kebutuhan maupun nilai ekonomis yang didapat.
C. SASARAN
Terwujudnya Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan (Jalan
Tol) Tanjung Selor – Tanjung Redeb, guna menunjang terwujudnya Jalan Bebas
Hambatan (Jalan Tol) Tanjung Selor – Tanjung Redeb yang tepat sasaran dan ekonomis.
D. PENGGUNA JASA
Pengguna jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
Nama : SUDJADI, ST. MT.
NIP. : 19700622 199803 1 005
Jabatan Struktural : Kepala Bidang Bina Marga
Alamat : Jalan Agathis Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara.
E. LOKASI PEKERJAAN
Ruas Jalan Tanjung Selor – Tanjung Redeb.
F. SUMBER PENDANAAN
Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan studi kelayakan ini berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun
Anggaran 2018 dengan total biaya sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima
Ratus Juta Rupiah) termasuk PPN 10 %.

4. G. KLASIFIKASI/SUB KLASIFIKASI PEKERJAAN
1. SBU RE 104 (Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi)
2. SBU RE 108 (Jasa Desain Rekayasa Lainnya)
H. STANDAR TEKNIS
1. Pd. T-19-2005-B, Pedoman Teknis Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan
2. Pd. T-01-2002-B, Pedoman Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur
3. Pd. T-19-2004-B, Pedoman Pencacahan Lalulintas
4. Pd. T-14-2003, Pedoman Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen
5. Pd. T-15-2005, Pedoman Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Bagian 1.
Biaya Tidak Tetap (Running Cost)
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011, tentang Persyaratan Teknis
Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 05 tahun 2012, tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan sebagai acuan penyusunan dokumen amdal.
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KM-48/MENLH/11/1996,
tentang Baku Tingkat Kebisingan. Sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan
dengan kebisingan
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP-
299/11/1996, tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Sebagai acuan penyusunan dokumen amdal
dalam aspek social
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-45/MENLH/10/1997,
tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Sebagai acuan Nasional pengelolaan
kualitas udara
11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP-
124/11/1997, tentang Panduan Teknis Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat sebagai
acuan penyusunan dokumen amdal dalam aspek kesehatan masyarakat
I. REFERENSI HUKUM
1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

5. 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai acuan dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
5. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
6. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
J. LINGKUP KEGIATAN
Secara umum tahapan pelaksanaan pekerjaan studi ini terdiri dari : Tahap Persiapan,
Tahap Pengumpulan Data, Tahap Analisis, dan Tahap Finalisasi. Penyusunan tahapan
pekerjaan ini disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan, dimana tujuan dari setiap tahapan
adalah sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan, ditujukan untuk menyelesaikan masalah administrasi dan
menyiapkan kerangka pelaksanaan studi berupa pemantapan metodologi, rencana dan
persiapan survey, kajian literatur, kajian studi terdahulu dan pengenalan awal wilayah
studi. Hasil Tahap Persiapan ini akan disampaikan pada Laporan Pendahuluan
2. Tahap Pengumpulan Data, ditujukan untuk memperoleh data sekunder maupun primer
yang dibutuhkan dalam kegiatan analisis kelayakan pembangunan jalan bebas
hambatan (jalan tol). Hasil pengumpulan data dan analisis awalnya akan disampaikan
pada Laporan Antara
3. Tahap Analisis, ditujukan untuk menghasilkan kelayakan dan konsep kelayakan
pembangunan jalan bebas hambatan (jalan tol). Hasil tahap analisis dan perencanaan
ini akan disampikan pada Laporan Akhir Sementara
4. Tahap Finalisasi Studi, ditujukan untuk melengkapi laporan studi sesuai dengan hasil
diskusi dengan pihak pemberi kerja dan masukan dari berbagai instansi untuk
dijadikan hasil akhir dari studi ini. Hasil Tahap Finalisasi Studi ini akan disampaikan
pada Laporan Akhir
K. KELUARAN
Berupa kumpulan buku laporan Pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Jalan
Bebas Hambatan (Jalan Tol) Tanjung Selor – Tanjung Redeb, yang terdiri dari :
1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Antara
3. Laporan Draft Akhir
4. Laporan akhir

6. L. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT
PELAKSANATEKNIS KEGIATAN
Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa :
1. Laporan dan Data
Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi (bila ada)
dapat dipakai sebagai referensi oleh penyedia jasa
2. Akomodasi dan Ruangan Kantor
Pengguna Jasa dan harus disediakan oleh penyedia jasa sendiri dengan cara sewa
3. Staf Pengawas/Pendamping
Pengguna Jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai
pengawas atau pendamping dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi
M. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTASI
Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang
dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, antara lain :
1. Kantor beserta fasilitasnya (sewa)
2. Komputer, printer, plotter (sewa)
3. Kendaraan Operasional (sewa)
4. Peralatan survey dan investigasi (sewa)
N. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA
1. Penyedia jasa berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan
barang yang sesuai dengan kontrak.
2. Penyedia jasa berwenang untuk tidak melakukan kegiatan yang akan menimbulkan
pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas
penyedia
3. Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila
penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari satu penyedia,
anggota joint venture tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota joint venture
untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya
terhadap Pengguna Jasa

7. J. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu penyelenggaraan studi kelayakan teknis ini ditetapkan selama 180
(Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah
Mulai Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara. Dalam jangka waktu
tersebut, konsultan sudah harus menyelesaikan dan menyerahkan semua hasil pekerjaan
dalam bentuk Laporan Akhir Pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Bebas
Hambatan (Jalan Tol) Tanjung Selor – Tanjung Redeb kepada Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Utara.
K. PERSONIL
Semua Tenaga Ahli yang diusulkan diutamakan yang telah tercantum namanya
dalam Dokumen Kualifikasi, kecuali untuk Tenaga Teknisi.
Daftar Kebutuhan Personil Tenaga Ahli
No Jabatan Kualifikasi
Jumlah
Orang /
Bulan
Tenaga Ahli
1. Team Leader
(Ahli
Perencanaan
Transportasi)
Seorang tenaga ahli bertindak sebagai Ketua
Tim, berpendidikan Sarjana Teknik Sipil/
Transportasi, lulusan universitas/ perguruan
tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang
telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian
negara atau perguruan tinggi luar negeri yang
telah diakreditasi.
Ketua Tim harus telah berpengalaman dalam
melaksanakan pekerjaan perencanaan Jalan,
memiliki sertifikat keahlian bidang :
- Ahli Teknik Jalan (202)
Memiliki kompetensi merancang geometri
dan struktur jalan, melaksanakan dan
mengawasi pekerjaan konstruksi jalan
- Ahli Teknik Jembatan (203)
Memiliki kompetensi merancang bentuk dan
struktur jembatan, melaksanakan dan
mengawasi pekerjaan konstruksi jembatan
Mempunyai pengalaman efektif pada
1 Orang
6 Bulan

8. bidangnya selama 7 tahun (Madya), Pendidkan
Sarjana Master (S2) Teknik Sipil dan minimal
5 (lima) kali pernah sebagai Ketua Tim/team
leader untuk pekerjaan sejenis.
2. Ahli Perencanaan
Wilayah /
Planologi
Tenaga ahli ini harus memiliki sertifikat
keahlian bidang :
- Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (502)
Memiliki kompetensi merancang wilayah
dan perkotaan, melaksanakan dan
mengawasi pekerjaan pembangunan wilayah
dan perkotaan.
Mempunyai pengalaman efektif pada
bidangnya selama 4 tahun (Muda). Tenaga
ahli yang disyaratkan adalah Sarjana (S1)
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota /
Planologi. Berpengalaman melaksanakan
pekerjaan perencanaan wilayah dan kota.
Tenaga ahli ini tugas utamanya adalah
sebagai koordinator kegiatan menyusun
masterplan rencana wilayah dan kota yang
diperlukan untuk perencanaan dan
bertanggung jawab kepada Ketua Tim.
1 Orang
5 Bulan
3. Ahli Teknik Jalan Tenaga ahli ini harus memiliki sertifikat
keahlian bidang :
- Ahli Teknik Jalan (202)
Memiliki kompetensi merancang geometri
dan struktur jalan, melaksanakan dan
mengawasi pekerjaan konstruksi jalan
Mempunyai pengalaman efektif pada
bidangnya selama 4 tahun (Muda). Tenaga ahli
yang disyaratkan adalah Sarjana (S1) Teknik
Sipil / Transportasi. Berpengalaman
melaksanakan pekerjaan perencanaan jalan.
Tenaga ahli ini tugas utamanya adalah sebagai
koordinator kegiatan pelaksanaan perencanaan
jalan sesuai dengan norma dan etika profesi
dalam bekerja khususnya perencanaan jalan
yang diperlukan untuk perencanaan dan
bertanggung jawab kepada Ketua Tim.
1 Orang
5 Bulan
4. Ahli Teknik
Stuktur Jembatan
Tenaga ahli ini harus memiliki sertifikat
keahlian bidang :
- Ahli Teknik Jembatan (203)
Memiliki kompetensi merancang bentuk dan
struktur jembatan, melaksanakan dan
mengawasi pekerjaan konstruksi jembatan
Mempunyai pengalaman efektif pada
bidangnya selama 4 tahun (Muda). Tenaga ahli
1 Orang
5 Bulan

9. yang disyaratkan adalah Sarjana (S1) Teknik
Sipil / Transportasi. Berpengalaman
melaksanakan pekerjaan struktur jembatan.
Tenaga ahli ini tugas utamanya adalah sebagai
koordinator kegiatan pelaksanaan perencanaan
struktur jembatan sesuai dengan norma dan
etika profesi dalam bekerja khususnya
perencanaan struktur jembatan yang diperlukan
untuk perencanaan dan bertanggung jawab
kepada Ketua Tim.
5. Ahli Teknik Lalu
Lintas
Tenaga ahli ini harus memiliki sertifikat
keahlian bidang :
- Ahli Teknik Jalan (202)
Memiliki kompetensi merancang geometri
dan struktur jalan, melaksanakan dan
mengawasi pekerjaan konstruksi jalan
Mempunyai pengalaman efektif pada
bidangnya selama 4 tahun (Muda). Tenaga ahli
yang disyaratkan adalah Sarjana (S1) Teknik
Sipil / Transportasi. Berpengalaman
melaksanakan pekerjaan perencanaan lalu
lintas. Tenaga ahli ini tugas utamanya adalah
sebagai koordinator kegiatan pelaksanaan
perencanaan lalu lintas sesuai dengan norma
dan etika profesi dalam bekerja khususnya
perencanaan lalu lintas yang diperlukan untuk
perencanaan dan bertanggung jawab kepada
Ketua Tim.
1 Orang
3 Bulan
6. Ahli Geodesi Tenaga ahli ini harus memiliki sertifikat
keahlian bidang :
- Ahli Geodesi (217)
Memiliki kompetensi melaksanakan
pemetaan tanah dan atau laut dengan metoda
teristris, fotogrameris, remote sensing
maupun GPS yang diperlukan sebagai dasar
merancang bangunan dan atau wilayah
tertentu
Mempunyai pengalaman efektif pada
bidangnya selama 4 tahun (Muda). Tenaga ahli
yang disyaratkan adalah Sarjana (S1) Teknik
Geodesi. Berpengalaman melaksanakan
pekerjaan Survei dan Analisis
Hidrologi/hidraulika. Berpengalaman
melaksanakan pekerjaan Survei, Analisis
Pengukuran/Pemetaan dan GIS. Tenaga ahli
ini tugas utamanya adalah sebagai koordinator
kegiatan Survei, Analisis
1 Orang
3 Bulan

10. Pengukuran/Pemetaan dan GIS yang
diperlukan untuk perencanaan dan bertanggung
jawab kepada Ketua Tim.
7. Ahli Teknik
Geologi,
Geoteknik dan
Material
Tenaga ahli ini harus memiliki sertifikat
keahlian bidang :
- Ahli Geoteknik (216)
Memiliki kompetensi melaksanakan
pengukuran dan uji kekuatan daya dukung
tanah dan menilai jenis-jenis tanah pada
lokasi yang akan didirikan bangunan
Mempunyai pengalaman efektif pada
bidangnya selama 4 tahun (Muda). Tenaga ahli
yang disyaratkan adalah Sarjana (S1) Teknik
geologi/Geoteknik. berpengalaman
melaksanakan pekerjaan Analisis Geologi/
Geoteknik dan Mekanika Tanah. Tenaga ahli
ini tugasnya sebagai koordinator kegiatan
Analisis Geologi/Geoteknik dan Mekanika
Tanah yang diperlukan untuk perencanaan dan
bertanggung jawab kepada Ketua Tim
1 Orang
3 Bulan
8. Ahli Hidrologi
Tenaga ahli ini harus memiliki sertifikat
keahlian bidang :
- Ahli teknik Sungai dan Drainase (211)
Memiliki kompetensi merancang bentuk dan
struktur sungai dan drainase, melaksanakan
dan mengawasi pekerjaan sungai dan
drainase.
Mempunyai pengalaman efektif pada
bidangnya selama 4 tahun (Muda). Tenaga ahli
yang disyaratkan adalah Sarjana (S1) Teknik
Sipil/Pengairan. Berpengalaman melaksanakan
pekerjaan Survei dan Analisis
Hidrologi/hidraulika. Tenaga ahli ini tugas
utamanya adalah sebagai koordinator kegiatan
Survei dan Analisis Hidrologi/hidraulika yang
diperlukan untuk perencanaan dan bertanggung
jawab kepada Ketua Tim.
1 Orang
2 Bulan
9. Ahli Teknik
Lingkungan
Tenaga ahli ini harus memiliki sertifikat
keahlian bidang :
- Ahli Teknik Lingkungan (501)
Memiliki kompetensi merancang bentuk dan
struktur teknik lingkungan, melaksanakan
dan mengawasi pekerjaan konstruksi teknik
lingkungan, pemasangan instalasi teknik
lingkungan.
Mempunyai pengalaman efektif pada
1 Orang
2 Bulan

11. bidangnya selama 4 tahun (Muda). Tenaga ahli
yang disyaratkan adalah Sarjana (S1) Teknik
Lingkungan. berpengalaman melaksanakan
pekerjaan survai Lingkungan. Tenaga ahli ini
tugas utamanya adalah sebagai koordinator
kegiatan survai Lingkungan di rencana daerah
pekerjaan Analisis/Kajian Lingkungan dalam
rangka justifikasi rencana pekerjaan Konstruksi
dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim.
10. Ahli Sosial
Ekonomi
Mempunyai pengalaman efektif pada
bidangnya selama 6 tahun. Tenaga ahli yang
disyaratkan adalah Sarjana (S1) Ekonomi.
1 Orang
2 Bulan
Tenaga Pendukung
1. Surveyor Surveyor bertugas untuk melakukan
pengukuran situasi lokasi rencana yang
dituangkan dalam gambar untuk
desain/perencanaan. Minimal berpendidikan
setingkat SMK/D3 Sipil/geodesi atau sederajat
dan ber-pengalaman meng-operasikan
perangkat pengukuran seperti WP, TS dan
lainnya untuk pekerjaan Pengukuran.
12 Orang
2 Bulan
2. CAD Operator CAD Operator bertugas untuk membuat
gambar-gambar desain/perencanaan. Minimal
berpendidikan setingkat SLTA/SMK atau
sederajatdan ber-pengalaman meng-operasikan
perangkat lunak (Autocad) untuk pekerjaan
teknik.
2 Orang
5 Bulan
3. Sekretaris /
Administrasi
Bertugas untuk melaksanakan administrasi
proyek dari awal hingga akhir. Berpendidikan
minimal setingkat SLTA/ SMK
1 Orang
6 Bulan
4. Operator
Komputer
Bertugas untuk membantu surveyor dalam
pengumpulan data. Berpendidikan minimal
setingkat SLTA/ SMK
1 Orang
6 Bulan
5. Pesuruh Kantor Bertugas untuk menerima dan melaksanakan
perintah dari seluruh personil yang berkaitan
dengan pekerjaan tersebut diatas.
Berpendidikan minimal setingkat SLTA/ SMK
1 Orang
6 Bulan
L. JADWAL / TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Penyedia Jasa harus membuat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/ Kegiatan yang antara lain
paling sedikit memuat :
1. Jenis/butir-butir pekerjaan yang dilakukan
2. Diagram batang yang menunjukkan waktu pelaksanaan tiap jenis pekerjaan jenis
pekerjaan dengan satuan kolom waktu mingguan)
3. Lengkung-S mulai awal pekerjaan (kemajuan pekerjaan 0 %) sampai dengan akhir

12. pekerjaan (kemajuan pekerjaan 100 %).
Pembagian waktu kerja harus dibuat mingguan dan setiap bulan dibagi dalam empat
minggu.
M. LAPORAN PENDAHULUAN
Laporan Pendahuluan/Inception, memuat :
1. Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh (antara lain persiapan meliputi
mobilisasi personil, penyediaan kantor lapangan, peralatan kantor, peralatan survei,
kendaraan operasional, dll.)
2. Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung Iainnya.
3. Jadwal kegiatan penyedia jasa.
4. Jadwal penugasan personil dan peralatan.
5. Hasil kesimpulan sementara hasil pengumpulan data, gambar/peta dan laporan hasil
kegiatan terdahulu yang terkait (bila ada), tinjauan lapangan, identifikasi
permasalahan dan evaluasi permasalahan.
6. Membuat/menyusun matrik kerangka pikir logis (Logical Frame) untuk kegiatan
perencanaan bendungan.
7. Penyusunan rencana kerja bulan berikutnya
8. Laporan harus diserahkan selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan.
Tanggapan, masukan dan perbaikan-perbaikan dari hasil pembahasan Laporan
Pendahuluan dimasukkan dalam Laporan Antara.
Jumlah laporan yang diserahkan : 5 (lima) buku.
N. LAPORAN ANTARA
Laporan ini, memuat :
Hasil sementara pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilaksanakan seperti hasil survei atau
penyelidikan lapangan yang telah dilaksanakan dan analisis data, rencana alternatif,
formulasi dan desain tipikal. Dalam laporan interim sudah disampaikan draft sistem
planning. Tanggapan, masukan dan perbaikan-perbaikan dari hasil pembahasan Laporan
Antara dimasukkan dalam Laporan Akhir Sementara (Draft Final Report).
Jumlah laporan yang diserahkan : 5 (lima) buku
O. LAPORAN AKHIR SEMENTARA (DRAFT)
Laporan Akhir Sementara, memuat :
1. Rangkuman sementara hasil pekerjaan secara keseluruhan.

13. 2. Semua hasil analisa baik dari segi topografi, geoteknik, desain bangunan utama &
pelengkap dan rencana anggaran biaya.
Tanggapan, masukan dan perbaikan-perbaikan dari hasil pembahasan Laporan Akhir
Sementara dimasukkan dalam Laporan Akhir.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sebelum kontrak
berakhir.
Jumlah laporan yang diserahkan : 5 (lima) buku.
P. LAPORAN AKHIR
Laporan Akhir terdiri dari :
1. Rangkuman akhir (final) hasil pekerjaan secara keseluruhan.
2. Kesimpulan akhir hasil pekerjaan
Laporan Akhir ini merupakan penyempurnaan atau bentuk akhir dari Laporan Akhir
Sementara yang telah dibahas dalam diskusi bersama dengan memperbaiki isi laporan
sesuai dengan masukan dan rekomendasi dari hasil diskusi Laporan Akhir Sementara,
harus diserahkan selambat-lambatnya 5 (Lima) bulan sejak SPMK diterbitkan.
Jumlah laporan yang diserahkan : 5 (Lima) buku.
Q. RINGKASAN EKSEKUTIF
Memuat ringkasan atau sari dari Laporan Akhir yang dibahas secara ringkas. Mengingat
lingkup peruntukan laporan, maka penyajian laporan harus dapat menjelaskan pokok-
pokok kesimpulan dan saran dari penanggulangan masalah yang terjadi, dilengkapi dengan
gambar dan tabel yang relevan. Laporan diserahkan pada tahap akhir pelaksanaan
pekerjaan. Jumlah laporan yang diserahkan : 5 (lima) buku.
Sebelum menyerahkan Laporan Pendahuluan,Interm dan Akhir diharuskan untuk
melakukan assistensi kepada Direksi/Pengawas yang telah ditunjuk.
R. PENYIMPANAN DOKUMENTASI
Seluruh Laporan dan gambar disajikan dalam Bahasa Indonesia sesuai format (bentuk)
laporan yang berlaku di lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara. Untuk istilah-
istilah dalam bahasa asing, agar ditulis dalam format huruf miring.
Disamping itu berkas komputer (computer files) seluruh hasil pekerjaan di simpan
(backup) dalam sebuah Flash Disk

14. Jumlah flash disk yang diserahkan : 5 (Lima) buah.
S. PRODUKSI DALAM NEGERI
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah
Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK, dengan pertimbangan
keterbatasan kompetensi dalam negeri.
T. PERSYARATAN KERJASAMA
Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan
kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi.
1. Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub-penyedia harus diatur dalam kontrak dan
disetujui terlebih dahulu oleh PPTK.
2. Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub- penyedia harus megacu kepada
harga yang tercantum dalam kontrak serta menganut sistem penyetaraan.
3. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub-
penyedia.
4. Masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua
aspek pelaksanaan.
U. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN
Pengumpulan Data Lapangan harus memenuhi persyaratan dengan mengacu pada SNI atau
Standar lainnya yang berlaku.
V. ALIH PENGETAHUAN
Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan
pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada :
1. Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
2. Staf Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara yang berkompeten di bidang yang
dimaksud.
W. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Dalam pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi, penyedia jasa wajib menerapkan sistem
manajemen K3 dan menyusun Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak
(RK3K). Keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan jasa konsultansi harus mencakup aspek-
aspek K3.

15. X. PEMBAYARAN
Pembiayaan Pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol)
Tanjung Selor – Tanjung Redeb berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Nomor :
1.03.1.03.01.15.01 dengan Kode Rekening : 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.21.02 melalui
sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan
Utara Tahun Anggaran 2017 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,00 ( Satu Milyar
Lima Ratus Juta Rupiah) termasuk PPN 10%.
Hal-hal yang lebih rinci mengenai tata cara pembayaran dimaksud diatur pada syarat-
syarat khusus kontrak yang terdapat di dalam Surat Perjanjian (Kontrak).
Tanjung Selor, April 2018
Ditetapkan Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
SUDJADI, ST. MT.
NIP. 19700622 199803 1 005