SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  9
Télécharger pour lire hors ligne
MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANERGARAAN
“POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL”
disusun oleh :
NAMA : Alfi Nugraha
NPM : 10412603
KELAS : 2IB03
FAKULTAS : Teknologi Industri
JURUSAN : Teknik Elektro
MATA KULIAH : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DOSEN : Ina Herliany
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang Masalah
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka dimana bangsa yang
merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa ada campur
tangan lagi dari negera luar dalam urusan pemerintahan . Sejak peristiwa proklamasi di
tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia , terutama
yang berkaitan dengan kedaulatan dan sistem pemerintahan dan politik . Pada awal
masa kemerdekaan , kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik . Kondisi
indonesia masih belum tertata dengan baik dan belum stabil . Tetapi , setelah beberapa
tahun berjalan kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik . Selangkah
demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan mengatur sistem pemerintahannya
sendiri .
Di zaman sekarang yaitu zaman yang serba modern dengan mulai lunturnya rasa
nasionalisme banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik bebas
aktif yang digunakan oleh Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang salah
mengartikan makna politik bebas aktif tersebut . Oleh karena itu , kiranya kita perlu
untuk membahas tentang politik dan strategi bangsa Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah pengertian politik , Negara , kekuasaan , pengambil keputusan , kebijakan
umum , dan distribusi kekuasaan itu?
2. Apakah pengertian strategi , dan strategi nasional?
3. Apakah dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional (Polstranas)?
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan dari dilakukannya penulisan makalah ini selain sebagai tugas softskill
pendidikan kewarganegaraan Diploma Tiga (D3) , Fakultas Ilmu Komputer Universitas
Gunadarma Kalimalang Bekasi , Jurusan Management Informatika .
1. Untuk mengetahui pengertian politik , Negara , kekuasaan , pengambil keputusan ,
kebijakan umum , dan distribusi kekuasaan .
2. Untuk mengetahui pengertian strategi , dan strategi nasional .
3. Untuk mengetahui dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional
(Polstranas) .
BAB II
PEMBAHASAN
2 . 1 Pengertian Politik Dan Strategi Nasional
Kata “Politik” secara ilmu etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang asal
katanya adalah polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti
urusan . Dalam bahasa Indonesia , politik dalam arti politics mempunyai makna
kepentingan umum warga negara suatu bangsa . Politik merupakan rangkaian asas,
prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu
yang kita kehendaki . Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal
balik . Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya , sedangkan policy
memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-
baiknya . Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang
menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam
mewujudkan tujuan itu , pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi
antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah
ditentukan . Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum
(public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-
sumber yang ada .
Politik secara umum adalah mengenai proses penentuan tujuan negara dan cara
melaksanakannya . Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum
(public policies) yang menyangkut pengaturan , pembagian , atau alokasi sumber-
sumber yang ada. Dengan begitu , politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan
negara, kekuasaan, pengambilan keputusan , kebijakan umum(policy), dan distribusi
kekuasaan .
a. Negara
Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan
tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.
b. Kekuasaan
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah
laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.
c. Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Jadi, politik adalah pengambilan
keputusan melalui sarana umum . Keputusan yang diambil menyangkut sector public
dari suatu Negara .
d. Kebijakan Umum
Kebijakan ( policy ) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang
atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu . Dasar
pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin
dicapai secara bersama pula , sehingga perlu ada rencana yang mengikat yang
dirumuskan dalan kebijakan – kebijakan oleh pihak yang berwenang .
e. Distribusi
Yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai – nilai (
values ) dalam masyarakat . Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting .
2 . 2 Pengertian Strategi dan Strategi Nasional
Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the
general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan . Karl
von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang
penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan . Sedangkan perang itu
sendiri merupakan kelanjutan dari politik . Dalam pengertian umum, strategi adalah cara
untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan . Dengan demikian , strategi
tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke
segala bidang kehidupan.
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk
mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional . Dengan demikian definisi politik nasional
adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan,
pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional
untuk mencapai tujuan nasional . Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan
politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik
nasional .
2. 3 Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang
terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila,
UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional
yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut
UUD 1945 . sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa
jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan
“suprastruktur politik” . Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA,
BPK, MA . Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai
“infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat,
seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan
(interest group), dan kelompok penekan (pressure group) . Suprastruktur dan
infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang .
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik
diatur oleh presiden/mandataris MPR . Sedangkan proses penyusunan politik dan
strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima
GBHN .Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga
pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh
presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat
pelaksanaan . Salah satu wujud pengapilikasian politik dan strategi nasional dalam
pemerintahan adalah sebagai berikut :
Otonomi Daerah
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah
satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk
otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi
luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru
ialah:
1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central
government looking).
2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local
government looking).
Kewenangan Daerah
1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan
daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan
dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,
agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan secara makro.
3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah,
a. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif
daerah dibentuk di daerah.
b. DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan
wahanauntukmelaksanakan demokrasi
1). Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil
Walikota.
2). Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.
3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
4. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur,
Bupati, Walikota.
6. Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan
APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan
menampung serta menindak-lanjuti as
pirasi daerah dan masyarakat.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang telah mempelajari dan memahami kita dapat
menarik kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia dapat dilaksanakan di
segala bidang . Hal itu dilakukan untuk memajukan seluruh aspek kehidupan di
Indonesia . Kemudian , Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004
yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sidang Umum
Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi acuan penyelenggaraan negara
bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia . Selain itu
pelaksanaan politik dan strategi nasional di Indonesia di tentukan oleh tujuh unsur
pokok yang telah kita bahas sebelumnya .

Contenu connexe

Tendances

Politik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi NasionalPolitik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi NasionalHafiza .h
 
Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)
Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)
Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)M Abdul Aziz
 
Implementasi politik strategi nasional di bidang hukum di indonesia
Implementasi politik strategi nasional di bidang hukum di indonesiaImplementasi politik strategi nasional di bidang hukum di indonesia
Implementasi politik strategi nasional di bidang hukum di indonesiaVesgi Irlin
 
Politik dan strategi
Politik dan strategiPolitik dan strategi
Politik dan strategifitriani02
 
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukumImplementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukumnatal kristiono
 
Bab iv politik dan strategi nasioanal
Bab iv politik dan strategi nasioanalBab iv politik dan strategi nasioanal
Bab iv politik dan strategi nasioanalsarinahongland
 
Politik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi NasionalPolitik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi NasionalEmirita Reta
 
Sekar 4201413039 paper implementasi politik dan strategi nasional dalam bidan...
Sekar 4201413039 paper implementasi politik dan strategi nasional dalam bidan...Sekar 4201413039 paper implementasi politik dan strategi nasional dalam bidan...
Sekar 4201413039 paper implementasi politik dan strategi nasional dalam bidan...natal kristiono
 
Bab 3 politik dan strategi nasional
Bab 3 politik dan strategi nasionalBab 3 politik dan strategi nasional
Bab 3 politik dan strategi nasionalTitikbudiarti
 

Tendances (13)

Politik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi NasionalPolitik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi Nasional
 
Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)
Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)
Politik dan Strategi Nasional - PKn (Makalah)
 
Implementasi politik strategi nasional di bidang hukum di indonesia
Implementasi politik strategi nasional di bidang hukum di indonesiaImplementasi politik strategi nasional di bidang hukum di indonesia
Implementasi politik strategi nasional di bidang hukum di indonesia
 
Politik dan strategi nasional
Politik dan strategi nasionalPolitik dan strategi nasional
Politik dan strategi nasional
 
Politik dan strategi
Politik dan strategiPolitik dan strategi
Politik dan strategi
 
Implementasi politik
Implementasi politikImplementasi politik
Implementasi politik
 
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukumImplementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
 
Makalah pkn giri
Makalah pkn giriMakalah pkn giri
Makalah pkn giri
 
Tugas pkn implementasi
Tugas pkn implementasiTugas pkn implementasi
Tugas pkn implementasi
 
Bab iv politik dan strategi nasioanal
Bab iv politik dan strategi nasioanalBab iv politik dan strategi nasioanal
Bab iv politik dan strategi nasioanal
 
Politik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi NasionalPolitik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi Nasional
 
Sekar 4201413039 paper implementasi politik dan strategi nasional dalam bidan...
Sekar 4201413039 paper implementasi politik dan strategi nasional dalam bidan...Sekar 4201413039 paper implementasi politik dan strategi nasional dalam bidan...
Sekar 4201413039 paper implementasi politik dan strategi nasional dalam bidan...
 
Bab 3 politik dan strategi nasional
Bab 3 politik dan strategi nasionalBab 3 politik dan strategi nasional
Bab 3 politik dan strategi nasional
 

En vedette

עיתון חט"ב גוונים קדימה - צורן מחצית א תשעד
עיתון חט"ב גוונים קדימה - צורן מחצית א תשעדעיתון חט"ב גוונים קדימה - צורן מחצית א תשעד
עיתון חט"ב גוונים קדימה - צורן מחצית א תשעדEliArviv24
 
Holy Spirit, Dripping Springs, Annual Meeting 2014
Holy Spirit, Dripping Springs, Annual Meeting 2014Holy Spirit, Dripping Springs, Annual Meeting 2014
Holy Spirit, Dripping Springs, Annual Meeting 2014Christopher Caddell
 
Legal ala1foight
Legal ala1foightLegal ala1foight
Legal ala1foightlauriearp
 
Keegan wilsonportfolio
Keegan wilsonportfolioKeegan wilsonportfolio
Keegan wilsonportfolioKeeganWilson
 
3gamma insights - Managing techonlogy in an ever-changing environment
3gamma insights - Managing techonlogy in an ever-changing environment3gamma insights - Managing techonlogy in an ever-changing environment
3gamma insights - Managing techonlogy in an ever-changing environmentJens Ekberg
 
QCN April Smart city story
QCN April Smart city storyQCN April Smart city story
QCN April Smart city storyAmeen Kader
 
WEBSITE PACKAGE FOR ONLINE STORE
WEBSITE PACKAGE FOR ONLINE STOREWEBSITE PACKAGE FOR ONLINE STORE
WEBSITE PACKAGE FOR ONLINE STOREMary Ann Bolesa
 
Quantum computation introduction for developers
Quantum computation introduction for developersQuantum computation introduction for developers
Quantum computation introduction for developersJean-Christophe Lavocat
 
Development of My Magazine
Development of My MagazineDevelopment of My Magazine
Development of My MagazineSeraphinaxo
 
امتحان الكيمياء الوزاري التجريبي للثانوية العامة لعام 2014
امتحان الكيمياء الوزاري التجريبي للثانوية العامة لعام 2014امتحان الكيمياء الوزاري التجريبي للثانوية العامة لعام 2014
امتحان الكيمياء الوزاري التجريبي للثانوية العامة لعام 2014Moonly Taha
 

En vedette (18)

עיתון חט"ב גוונים קדימה - צורן מחצית א תשעד
עיתון חט"ב גוונים קדימה - צורן מחצית א תשעדעיתון חט"ב גוונים קדימה - צורן מחצית א תשעד
עיתון חט"ב גוונים קדימה - צורן מחצית א תשעד
 
The passive
The passiveThe passive
The passive
 
Holy Spirit, Dripping Springs, Annual Meeting 2014
Holy Spirit, Dripping Springs, Annual Meeting 2014Holy Spirit, Dripping Springs, Annual Meeting 2014
Holy Spirit, Dripping Springs, Annual Meeting 2014
 
Legal ala1foight
Legal ala1foightLegal ala1foight
Legal ala1foight
 
Hatert Goes Outside
Hatert Goes OutsideHatert Goes Outside
Hatert Goes Outside
 
Eca rim bp2
Eca rim bp2Eca rim bp2
Eca rim bp2
 
Keegan wilsonportfolio
Keegan wilsonportfolioKeegan wilsonportfolio
Keegan wilsonportfolio
 
CANSA 2015 Kick Butt Geen Tabak
CANSA 2015 Kick Butt Geen TabakCANSA 2015 Kick Butt Geen Tabak
CANSA 2015 Kick Butt Geen Tabak
 
World Cancer Day 2014 (Afrikaans)
World Cancer Day 2014 (Afrikaans)World Cancer Day 2014 (Afrikaans)
World Cancer Day 2014 (Afrikaans)
 
3gamma insights - Managing techonlogy in an ever-changing environment
3gamma insights - Managing techonlogy in an ever-changing environment3gamma insights - Managing techonlogy in an ever-changing environment
3gamma insights - Managing techonlogy in an ever-changing environment
 
QCN April Smart city story
QCN April Smart city storyQCN April Smart city story
QCN April Smart city story
 
WEBSITE PACKAGE FOR ONLINE STORE
WEBSITE PACKAGE FOR ONLINE STOREWEBSITE PACKAGE FOR ONLINE STORE
WEBSITE PACKAGE FOR ONLINE STORE
 
CANSA Balanced lifestyle 2014 English
CANSA Balanced lifestyle 2014 EnglishCANSA Balanced lifestyle 2014 English
CANSA Balanced lifestyle 2014 English
 
Quantum computation introduction for developers
Quantum computation introduction for developersQuantum computation introduction for developers
Quantum computation introduction for developers
 
Development of My Magazine
Development of My MagazineDevelopment of My Magazine
Development of My Magazine
 
امتحان الكيمياء الوزاري التجريبي للثانوية العامة لعام 2014
امتحان الكيمياء الوزاري التجريبي للثانوية العامة لعام 2014امتحان الكيمياء الوزاري التجريبي للثانوية العامة لعام 2014
امتحان الكيمياء الوزاري التجريبي للثانوية العامة لعام 2014
 
CANSA Vrouegesondheid Borskanker 2014
CANSA Vrouegesondheid Borskanker 2014CANSA Vrouegesondheid Borskanker 2014
CANSA Vrouegesondheid Borskanker 2014
 
2014 - Vrouegesondheid - Servikale kanker
2014 - Vrouegesondheid - Servikale kanker2014 - Vrouegesondheid - Servikale kanker
2014 - Vrouegesondheid - Servikale kanker
 

Similaire à Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional

Resume kewarganegaraan poltranas
Resume kewarganegaraan poltranasResume kewarganegaraan poltranas
Resume kewarganegaraan poltranasamedhamdani
 
Pelangaran terhadap polstranas di bidang hukum
Pelangaran terhadap polstranas di bidang hukumPelangaran terhadap polstranas di bidang hukum
Pelangaran terhadap polstranas di bidang hukumFuji Lestari
 
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 1
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 1Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 1
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 1Uwes Chaeruman
 
Apa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasional
Apa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasionalApa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasional
Apa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasionalWarnet Raha
 
Geopolitik secara etimologi berasal dari kata
Geopolitik secara etimologi berasal dari kataGeopolitik secara etimologi berasal dari kata
Geopolitik secara etimologi berasal dari kataBoris Aulia
 
Paper bab 5 pkn
Paper bab 5 pknPaper bab 5 pkn
Paper bab 5 pknFuad Nasir
 

Similaire à Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional (20)

Makalah strategi politik
Makalah strategi politikMakalah strategi politik
Makalah strategi politik
 
Makalah politik di indonesia
Makalah politik di indonesiaMakalah politik di indonesia
Makalah politik di indonesia
 
Makalah strategi politik
Makalah strategi politikMakalah strategi politik
Makalah strategi politik
 
Makalah strategi politik
Makalah strategi politikMakalah strategi politik
Makalah strategi politik
 
Makalah strategi politik
Makalah strategi politikMakalah strategi politik
Makalah strategi politik
 
Makalah strategi politik
Makalah strategi politikMakalah strategi politik
Makalah strategi politik
 
Makalah politik di indonesia
Makalah politik di indonesiaMakalah politik di indonesia
Makalah politik di indonesia
 
Resume kewarganegaraan poltranas
Resume kewarganegaraan poltranasResume kewarganegaraan poltranas
Resume kewarganegaraan poltranas
 
Paper pkn
Paper  pknPaper  pkn
Paper pkn
 
Pelangaran terhadap polstranas di bidang hukum
Pelangaran terhadap polstranas di bidang hukumPelangaran terhadap polstranas di bidang hukum
Pelangaran terhadap polstranas di bidang hukum
 
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 1
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 1Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 1
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 1
 
Apa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasional
Apa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasionalApa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasional
Apa pengertian politik, strategi dan politik strategi nasional
 
Geopolitik secara etimologi berasal dari kata
Geopolitik secara etimologi berasal dari kataGeopolitik secara etimologi berasal dari kata
Geopolitik secara etimologi berasal dari kata
 
Paper bab 5 pkn
Paper bab 5 pknPaper bab 5 pkn
Paper bab 5 pkn
 
Makalah ilmu politik (2)
Makalah ilmu politik (2)Makalah ilmu politik (2)
Makalah ilmu politik (2)
 
Makalah ilmu politik
Makalah ilmu politikMakalah ilmu politik
Makalah ilmu politik
 
Makalah ilmu politik
Makalah ilmu politikMakalah ilmu politik
Makalah ilmu politik
 
Makalah ilmu politik
Makalah ilmu politikMakalah ilmu politik
Makalah ilmu politik
 
Tugas kewirausahawan 1
Tugas kewirausahawan 1Tugas kewirausahawan 1
Tugas kewirausahawan 1
 
Makalah ilmu politik 3
Makalah ilmu politik  3Makalah ilmu politik  3
Makalah ilmu politik 3
 

Plus de Alfi Nugraha

FLOWCHART PENGIRIMAN INFORMASI MELALUI MEDIA FIBER OPTIK
FLOWCHART PENGIRIMAN INFORMASI MELALUI MEDIA FIBER OPTIKFLOWCHART PENGIRIMAN INFORMASI MELALUI MEDIA FIBER OPTIK
FLOWCHART PENGIRIMAN INFORMASI MELALUI MEDIA FIBER OPTIKAlfi Nugraha
 
Flowchart Sistem Proteksi dalam Pengiriman Informasi Melalui Fiber Optik
Flowchart Sistem Proteksi dalam Pengiriman Informasi Melalui Fiber OptikFlowchart Sistem Proteksi dalam Pengiriman Informasi Melalui Fiber Optik
Flowchart Sistem Proteksi dalam Pengiriman Informasi Melalui Fiber OptikAlfi Nugraha
 
Flowchart Sistem Proteksi Fiber Optik
Flowchart Sistem Proteksi Fiber OptikFlowchart Sistem Proteksi Fiber Optik
Flowchart Sistem Proteksi Fiber OptikAlfi Nugraha
 
Flowchart proses pengiriman informasi melalui media satelit
Flowchart proses pengiriman informasi melalui media satelitFlowchart proses pengiriman informasi melalui media satelit
Flowchart proses pengiriman informasi melalui media satelitAlfi Nugraha
 
Flowchart pengiriman informasi melalui media satelit
Flowchart pengiriman informasi melalui media satelitFlowchart pengiriman informasi melalui media satelit
Flowchart pengiriman informasi melalui media satelitAlfi Nugraha
 
Flowchart proses pengiriman informasi melalui media satelit
Flowchart proses pengiriman informasi melalui media satelitFlowchart proses pengiriman informasi melalui media satelit
Flowchart proses pengiriman informasi melalui media satelitAlfi Nugraha
 
Contoh Proposal Usaha Digital Printing
Contoh Proposal Usaha Digital PrintingContoh Proposal Usaha Digital Printing
Contoh Proposal Usaha Digital PrintingAlfi Nugraha
 
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasionalTugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasionalAlfi Nugraha
 
Tugas bulan 3 ketahanan nasional
Tugas bulan 3 ketahanan nasionalTugas bulan 3 ketahanan nasional
Tugas bulan 3 ketahanan nasionalAlfi Nugraha
 
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasionalTugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasionalAlfi Nugraha
 
Tugas bulan 3 ketahanan nasional
Tugas bulan 3 ketahanan nasionalTugas bulan 3 ketahanan nasional
Tugas bulan 3 ketahanan nasionalAlfi Nugraha
 
Alfi nugraha 2 ib03(fix)
Alfi nugraha 2 ib03(fix)Alfi nugraha 2 ib03(fix)
Alfi nugraha 2 ib03(fix)Alfi Nugraha
 
Alfi nugraha 2 ib03(fix)
Alfi nugraha 2 ib03(fix)Alfi nugraha 2 ib03(fix)
Alfi nugraha 2 ib03(fix)Alfi Nugraha
 
Alfi nugraha 2 ib03
Alfi nugraha 2 ib03Alfi nugraha 2 ib03
Alfi nugraha 2 ib03Alfi Nugraha
 
SOFTSKILL PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SOFTSKILL PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANSOFTSKILL PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SOFTSKILL PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANAlfi Nugraha
 
Alfi nugraha tugas 1
Alfi nugraha tugas 1Alfi nugraha tugas 1
Alfi nugraha tugas 1Alfi Nugraha
 
Alfi nugraha tugas 1
Alfi nugraha tugas 1Alfi nugraha tugas 1
Alfi nugraha tugas 1Alfi Nugraha
 

Plus de Alfi Nugraha (20)

FLOWCHART PENGIRIMAN INFORMASI MELALUI MEDIA FIBER OPTIK
FLOWCHART PENGIRIMAN INFORMASI MELALUI MEDIA FIBER OPTIKFLOWCHART PENGIRIMAN INFORMASI MELALUI MEDIA FIBER OPTIK
FLOWCHART PENGIRIMAN INFORMASI MELALUI MEDIA FIBER OPTIK
 
Flowchart Sistem Proteksi dalam Pengiriman Informasi Melalui Fiber Optik
Flowchart Sistem Proteksi dalam Pengiriman Informasi Melalui Fiber OptikFlowchart Sistem Proteksi dalam Pengiriman Informasi Melalui Fiber Optik
Flowchart Sistem Proteksi dalam Pengiriman Informasi Melalui Fiber Optik
 
Flowchart Sistem Proteksi Fiber Optik
Flowchart Sistem Proteksi Fiber OptikFlowchart Sistem Proteksi Fiber Optik
Flowchart Sistem Proteksi Fiber Optik
 
Algoritma
AlgoritmaAlgoritma
Algoritma
 
Flowchart proses pengiriman informasi melalui media satelit
Flowchart proses pengiriman informasi melalui media satelitFlowchart proses pengiriman informasi melalui media satelit
Flowchart proses pengiriman informasi melalui media satelit
 
Flowchart pengiriman informasi melalui media satelit
Flowchart pengiriman informasi melalui media satelitFlowchart pengiriman informasi melalui media satelit
Flowchart pengiriman informasi melalui media satelit
 
Flowchart proses pengiriman informasi melalui media satelit
Flowchart proses pengiriman informasi melalui media satelitFlowchart proses pengiriman informasi melalui media satelit
Flowchart proses pengiriman informasi melalui media satelit
 
Contoh Proposal Usaha Digital Printing
Contoh Proposal Usaha Digital PrintingContoh Proposal Usaha Digital Printing
Contoh Proposal Usaha Digital Printing
 
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasionalTugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional
 
Tugas bulan 3 ketahanan nasional
Tugas bulan 3 ketahanan nasionalTugas bulan 3 ketahanan nasional
Tugas bulan 3 ketahanan nasional
 
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasionalTugas bulan 4 politik dan strategi nasional
Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional
 
Tugas bulan 3 ketahanan nasional
Tugas bulan 3 ketahanan nasionalTugas bulan 3 ketahanan nasional
Tugas bulan 3 ketahanan nasional
 
Wawasan nusantara
Wawasan nusantaraWawasan nusantara
Wawasan nusantara
 
Alfi nugraha 2 ib03(fix)
Alfi nugraha 2 ib03(fix)Alfi nugraha 2 ib03(fix)
Alfi nugraha 2 ib03(fix)
 
Alfi nugraha 2 ib03(fix)
Alfi nugraha 2 ib03(fix)Alfi nugraha 2 ib03(fix)
Alfi nugraha 2 ib03(fix)
 
Alfi nugraha 2 ib03
Alfi nugraha 2 ib03Alfi nugraha 2 ib03
Alfi nugraha 2 ib03
 
SOFTSKILL PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SOFTSKILL PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANSOFTSKILL PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SOFTSKILL PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
 
Alfi nugraha tugas 1
Alfi nugraha tugas 1Alfi nugraha tugas 1
Alfi nugraha tugas 1
 
Alfi nugraha tugas 1
Alfi nugraha tugas 1Alfi nugraha tugas 1
Alfi nugraha tugas 1
 
Ais sofskil
Ais sofskilAis sofskil
Ais sofskil
 

Tugas bulan 4 politik dan strategi nasional

  • 1. MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANERGARAAN “POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL” disusun oleh : NAMA : Alfi Nugraha NPM : 10412603 KELAS : 2IB03 FAKULTAS : Teknologi Industri JURUSAN : Teknik Elektro MATA KULIAH : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DOSEN : Ina Herliany
  • 2. BAB I PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang Masalah Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka dimana bangsa yang merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa ada campur tangan lagi dari negera luar dalam urusan pemerintahan . Sejak peristiwa proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia , terutama yang berkaitan dengan kedaulatan dan sistem pemerintahan dan politik . Pada awal masa kemerdekaan , kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik . Kondisi indonesia masih belum tertata dengan baik dan belum stabil . Tetapi , setelah beberapa tahun berjalan kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik . Selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri . Di zaman sekarang yaitu zaman yang serba modern dengan mulai lunturnya rasa nasionalisme banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik bebas aktif yang digunakan oleh Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang salah mengartikan makna politik bebas aktif tersebut . Oleh karena itu , kiranya kita perlu untuk membahas tentang politik dan strategi bangsa Indonesia.
  • 3. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apakah pengertian politik , Negara , kekuasaan , pengambil keputusan , kebijakan umum , dan distribusi kekuasaan itu? 2. Apakah pengertian strategi , dan strategi nasional? 3. Apakah dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional (Polstranas)? 1.3 Tujuan Penulisan Tujuan dari dilakukannya penulisan makalah ini selain sebagai tugas softskill pendidikan kewarganegaraan Diploma Tiga (D3) , Fakultas Ilmu Komputer Universitas Gunadarma Kalimalang Bekasi , Jurusan Management Informatika . 1. Untuk mengetahui pengertian politik , Negara , kekuasaan , pengambil keputusan , kebijakan umum , dan distribusi kekuasaan . 2. Untuk mengetahui pengertian strategi , dan strategi nasional . 3. Untuk mengetahui dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional (Polstranas) .
  • 4. BAB II PEMBAHASAN 2 . 1 Pengertian Politik Dan Strategi Nasional Kata “Politik” secara ilmu etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang asal katanya adalah polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan . Dalam bahasa Indonesia , politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa . Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki . Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik . Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya , sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik- baiknya . Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu , pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan . Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber- sumber yang ada . Politik secara umum adalah mengenai proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya . Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan , pembagian , atau alokasi sumber- sumber yang ada. Dengan begitu , politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan , kebijakan umum(policy), dan distribusi kekuasaan .
  • 5. a. Negara Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. b. Kekuasaan Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. c. Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum . Keputusan yang diambil menyangkut sector public dari suatu Negara . d. Kebijakan Umum Kebijakan ( policy ) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu . Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula , sehingga perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan dalan kebijakan – kebijakan oleh pihak yang berwenang . e. Distribusi Yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai – nilai ( values ) dalam masyarakat . Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting .
  • 6. 2 . 2 Pengertian Strategi dan Strategi Nasional Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan . Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan . Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik . Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan . Dengan demikian , strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional . Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional . Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional . 2. 3 Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945 . sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik” . Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA . Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group) . Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang .
  • 7. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR . Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN .Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan . Salah satu wujud pengapilikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut : Otonomi Daerah Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah: 1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking). 2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government looking). Kewenangan Daerah 1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. 2. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro. 3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah, a. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah.
  • 8. b. DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahanauntukmelaksanakan demokrasi 1). Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. 2). Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah. 3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. 4. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota. 5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati, Walikota. 6. Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti as pirasi daerah dan masyarakat.
  • 9. BAB III PENUTUP Kesimpulan Sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang telah mempelajari dan memahami kita dapat menarik kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia dapat dilaksanakan di segala bidang . Hal itu dilakukan untuk memajukan seluruh aspek kehidupan di Indonesia . Kemudian , Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi acuan penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia . Selain itu pelaksanaan politik dan strategi nasional di Indonesia di tentukan oleh tujuh unsur pokok yang telah kita bahas sebelumnya .