1. KLHS UNTUK PENYUSUNAN RTRW
DALAM KERANGKA KEBIJAKAN UU 32/2009
Asisten Deputi
Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor
Kementerian Lingkungan Hidup
2. Mandat Penyusunan KLHS
PERMENLH 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS
UU 32/2009 PPLH
Ps. 15 ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
PP No 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
menyatakan bahwa bahwa dalam perencanaan ruang harus
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.
Dengan PP tersebut, seluruh proses penyusunan tata ruang harus
melakukan KLHS untuk dapat mempertimbangkan daya dukung dan daya
tampung lingkungan, sebagaimana hal ini juga diamanatkan dalam UU
PPLH No. 32 tahun 2009.
3. KLHS
Adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu
wilayah dan atau kebijakan , rencana &
program (KRP).
Definisi UU 32/2009
4. Mainstreaming & Upstreaming Environmental
Mainstreaming & Upstreaming Environmental
Sustainability inin theDecision-making Hierarchy
Sustainability the Decision-making Hierarchy
POLICY
PLAN SEA
PROGRAMME
P R O J E C T S EIA
5. PERMASALAHAN KEBERLANJUTAN
PEMBANGUNAN
DAMPAK ANCAMAN
KEGIATAN KEBERLANJUTAN
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN
• Meningkatnya • Kelangkaan ketersediaan sumber
daya air baik secara kualitas
pencemaran dan maupun kuantitas.
kerusakan lingkungan • Hilangnya lahan2 produktif
hidup ketahanan pangan
• Menyebabkan terjadi • Hilangnya keanekaragaman
OLEH SEKTOR nya degradasi sumber hayati.
daya alam • Ketersediaan energi semakin
DAN DAERAH langka
• Meningkatnya dampak
• Banjir, longsor, kekeringan.
dari perubahan iklim • Meningkatnya ancaman terhadap
• Ancaman terhadap dampak perubahan iklim
keanekaragaman hayati • Rusaknya sumber daya
•Dls. terbarukan
6. Mengapa diperlukan KLHS ?
Tujuan KLHS
● Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan
keberlanjutan melalui penyusunan Kebijakan, Rencana, dan
Program untuk meningkatkan manfaat pembangunan
● Memperkuat proses pengambilan keputusan atas KRP.
KRP dirumuskan berdasarkan pertimbangan keberlanjutan
pembangunan dengan mendasarkan pada informasi yang diperoleh
secara riil di lapangan maupun dari kajian ilimiah dengan
keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Mengapa diperlukan KLHS ?
• Menghasilkan produk KRP yang handal dan akuntabel (dari segi
cakupan permasalahan maupun dari proses dihasilkannya KRP).
● Implikasi negatif pada tingkat proyek/keg. pembangunan dapat
dihindari karena kebijakan, rencana, atau program pembangunan
telah memberikan arahan.
25/08/2010
7. POKOK-POKOK KEBIJAKAN KLHS
Mengarusutamakan LH dan keberlanjutan pembangunan
dalam kebijakan, rencana, dan program [KRP]
Meningkatkan kualitas proses dan muatan KRP sehingga dapat
menurunkan laju kerusakan dan pencemaran lingkungan serta
menjamin pembangunan berkelanjutan
Menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pengambilan
keputusan formal yang berlaku saat ini
Melibatkan seluas mungkin stakeholders mengingat luasnya
rentang KRP, pengambil keputusan, dan para pihak
berkepentingan.
8. KRP yang wajib KLHS
(Obyek KLHS UU 32/2009)
• Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta
rencana rincinya pada tingkat nasional,
provinsi dan kabupaten/kota;
• Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota; dan
• KRP (KRP) yang berpotensi menimbulkan
dampak dan/atau risiko lingkungan.
9. KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK
DIPERLUKAN PENAPISAN UNTUK MENGETAHUI PERLU
TIDAKNYA KLHS
Proses penapisan untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau
resiko lingkungan hidup dilakukan berdasar kriteria yang telah ditetapkan
dalam Penjelasan UU PPLH No. 32 tahun 2009 (Penjelasan Pasal 15 ayat 2)
yang meliputi tujuh aspek yaitu:
• perubahan iklim;
• kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
• peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor,
kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
• penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
• peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
• peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan
penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
• peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
11. SIAPA YANG MENYELENGGARAKAN KLHS
KLHS :
Yang harus menyusun KLHS adalah pemerintah, atau
pemerintah daerah yang berinisiatif membuat
kebijakan, rencana, dan/ program
Catatan:
AMDAL .
Pemrakarsa adalah perusahaan (bila merupakan keg.
sektor privat), atau pemerintah/pemerintah daerah bila
merupakan proyek/keg. Pemerintah/pemerintah daerah.
12. Alternatif Pelaksanaan KLHS
MENYATU (EMBEDED) TERPADU (INTEGRATED)
KLHS KLHS
KRP
KRP
KRP KLHS
3. KLHS disusun menyatu dengan 2. KLHS dilakukan saat penyusunan 1. KLHS disusun paralel dan
proses penyusunan KRP KRP sudah berjalan terlebih terintegrasi dgn proses
dahulu penyusunan KRP
13. BAGAIMANA KLHS DISUSUN
MEKANISME PENYUSUNAN
3.
1. REKOMENDASI
2.
PENGKAJIAN PENGARUH PERBAIKAN KRP yang
PERUMUSAN ALTERNATIF
KRP terhadap kondisi LH mengintegrasikan prinsip
PENYEMPURNAAN KRP
suatu wilayah pembangunan
berkelanjutan
Ps. 15 ayat 3
14. Pengkajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi
Lingkungan Hidup
Pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan
hidup di suatu wilayah (mis. Kab/Kota), dilaksanakan
melalui tahapan sebagai berikut:
• identifikasi pemangku kepentingan dan masyarakat;
• identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan yang
meliputi aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek
lingkungan hidup;
• identifikasi kebijakan, rencana dan/atau program;
• telaahan pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau
program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu
wilayah.
15. APA SAJA YANG DI KAJI DALAM KLHS, KLHS memuat antara lain.
KAPASITAS DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG LH
PERKIRAAN MENGENAI DAMPAK DAN RISIKO LH
KINERJA LAYANAN JASA EKOSISTEM
EFISIENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
TINGKAT KERENTANAN DAN KAPASITAS
ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM
TINGKAT KETAHANAN DAN POTENSI
KEANEKARAGAMAN HAYATI.
16. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan
adalah:
• Menetapkan isu-isu Pembangunan Berkelanjutan
yang meliputi aspek sosial, aspek ekonomi, dan
aspek lingkungan hidup yang ada dan menjadi
perhatian di wilayah tersebut untuk menjadi
bahan kajian pengaruh KRP;
• Melakukan pembahasan isu secara terfokus dan
tidak melebar pada isu yang tidak penting.
• Merumuskan capaian tujuan pembangunan
berkelanjutan untuk dijadikan acuan dalam
merumuskan dan atau menilai substansi KRP
17. Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP
Beberapa alternatif untuk menyempurnakan dan atau mengubah rancangan
KRP dikembangkan dengan mempertimbangkan a.l.:
• Kebutuhan pembangunan: mengcek kembali atau membuat skenario
kebutuhan pembangunan yang baru (misalnya target-target dalam
pengentasan kemiskinan atau peningkatan pendapatan penduduk);
• Lokasi: mengusulkan lokasi baru yang dianggap lebih aman, atau
mengusulkan pengurangan luas wilayah KRP;
• Proses dan Metode: mengusulkan alternatif proses dan atau metode
pembangunan yang lebih baik (misalnya peningkatan pendapatan rakyat
melalui pengembangan ekonomi kreatif, bukan model ekonomi
konvensional yang menguras sumber daya alam);
• Jangka waktu dan tahapan pembangunan: yaitu mengusulkan perubahan
jangka watu pembangunan, baik awal kegiatan pembangunan, urutan,
maupun kemungkinan penundaan satu program pembangunan.
18. Rekomendasi Perbaikan KRP dan
Pengintegrasian Hasil KLHS
Tujuan rekomendasi adalah mengusulkan
perbaikan muatan KRP berdasarkan hasil
perumusan alternatif penyempurnaan KRP dan
rekomendasi perbaikan rancangan KRP, dapat
berupa:
• perbaikan rumusan kebijakan;
• perbaikan muatan rencana;
• perbaikan materi program; dan/atau
