SMK3 merupakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan komitmen manajemen, pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, pelaksanaan program K3, pemantauan dan evaluasi K3, serta tinjauan manajemen. Dokumen tersebut menjelaskan kriteria audit untuk memastikan perusahaan telah menerapkan unsur-unsur penting SMK3 sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-
1. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
Persyaratan PP No. 50 Tahun 2012
INTERPRETASI KRITERIA AUDIT SMK3 (Lampiran II)
1 Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
1.1 Kebijakan K3
Kriteria Audit Kriteria Audit dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yang tertulis,
bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha
atau pengurus, secara jelas menyatakan
tujuan dan sasaran K3 serta komitmen
terhadap peningkatan K3.
- Perusahaan membuat kebijakan K3
tertulis, bertanggal dan isinya mencakup
tujuan dan penyataan komitmen
perusahaan mengenai pelaksanaan K3
ditempat kerja
1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha
dan/atau pengurus setelah melalui proses
konsultasi dengan wakil tenaga kerja.
-Proses konsultasi bisa dalam bentuk suatu
rapat yang membahas rumusan isi
kebijakan dimana peserta rapat bisa dari
anggota P2K3 (wakil tenaga kerja)/wakil
departemen dan atau serikat pekerja. Lihat
pada notulensi rapat pembahasan
kebijakan ini.
1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan
K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu,
kontraktor, pelanggan, dan pemasok
dengan tata cara yang tepat.
-Bentuk komunikasi kebijakan K3 ini bisa
melalui; penempelan, pembacaan saat
briefing pagi, kartu pengenal visitor,
lampiran dalam kontrak, materi briefing
bagi tamu, papan pengumuman di pintu
masuk, pelatihan pengenalan (induction
training) dll
1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3
yang bersifat khusus.
-Kebijakan K3 khusus dibuat sesuai dengan
kondisi tingkat risiko perusahaan atau
terkait dengan lintas departemen (tidak
wajib harus ada), contoh kebijakan
mengenai penggunaan bahan peledak,
radiasi, alcohol&drugs, dll
1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya
ditinjau ulang secara berkala untuk
menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai
dengan perubahan yang terjadi dalam
perusahaan dan dalam peraturan
perundang-undangan.
-Ada mekanisme untuk meninjau ulang isi
kebijakan secara berkala missal melalui
rapat manajemen review meeting
tahunan, rapat P2K3 atau rapat lainnya.
Bila ada perubahan nama perusahaan,
manajemen, visi, dll maka kebijakan juga
harus direvisi. Jadwal waktu tinjauan
sebaiknya dicantumkan
1.2 Tanggung Jawab & Wewenang Untuk Bertindak
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen
terkait
1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk
mengambil tindakan dan melaporkan
kepada semua pihak yang terkait dalam
-Ada dokumen yang menjelaskan tanggung
jawab dan wewenang seseorang yang
disahkan dan manajemen perusahaan,
2. perusahaan di bidang K3 telah ditetapkan,
diinformasikan dan didokumentasikan.
seperti dalam hal ini penunjukan
manajemen represent ative (MR) untuk
mengambil tindakan dan melapor
mengenai K3, salah satu bentuk dokumen
yaitu job description/ tanggung jawab K3
dalam manual K3, dll. Harus dipastikan
personil yang terkait mengetahui hal ini
1.2.2 Penunjukan penanggung jawab K3 harus
sesuai peraturan perundang-undangan.
-Ada beberapa Penanggung jawab K3 yang
sesuai peraturan perundangan yaitu;
dokter perusahaan (Permenaker
01/MEN/1976), Paramedis (Permenaker
01/MEN/1979), Sekretaris (Permenaker
02/MEN/1992), regu tim tanggap darurat
(Kepmenaker 186/1999)
1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu
perusahaan bertanggung jawab atas kinerja
K3 pada unit kerjanya.
-Bisa dilihat dalam job description, bukti
keterlibatan misalnya terut ambil dalam
penilaian kinerja unit K3, ikut serta rapat
K3 unit dan memantau pencapaian kinerja
unit K3
1.2.4 Pengusaha atau pengurus bertanggung
jawab secara penuh untuk menjamin
pelaksanaan SMK3.
-Lihat tanggungjawab K3 manajemen baik
dari kebijakan K3, manual SMK3 atau job
descnya. Bukti pelaksanaan dilihat pada
kinerja 1.3.1 samapai 1.3.3 apakah sudah
melaksanakan tinjauan manajemen terkait
dengan SMK3
1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab untuk
penanganan keadaan darurat telah
ditetapkan dan mendapatkan pelatihan .
-Perausahaan bisa dilihat dari sertipikat
pelatiahan, dokumentasi latihan darurat,
absensi latihan.
1.2.6 Perusahaan mendapatkan saran-saran dari
para ahli dibidang K3 yang berasal dari
dalam dan/atau luar perusahaan.
-Bisa berupa laporan kinerja K3 dari
konsultan/pegawai pengawas (luar) dan
laporan audit internal K3 inspeksi K3,
laporan study banding / bench marking, dll
dari dalam perusahaan
1.2.7 Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan
perusahaan atau laporan lain yang
setingkat.
-Jelas. Kinerja K3 misal meliputi angka
kecelakaan (FR & SR), jumlah klaim
kecelakaan, prestasi atau penghargaan K3,
% pencapaian target, dll.
1.3 Tinjauan dan Evaluasi
Audit Kriteria Kriteria Audit dan Pemeneuhan/Dokumen
terkait
1.3.1 Tinjauan terhadap penerapan SMK3
meliputi kebijakan, perencanaan,
pelaksanaa, pemantauan dan evaluasi telah
dilakukan, dicatat dan didokumentasikan.
Terdapat RTM yang membahas kebijkan,
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
dan evaluasi dilengkapi Absen & Notulen
Rapat
1.3.2 Hasil tinjauan dimasukan dalam
perencanaan tindakan manajemen.
-Lihat pada notulensi rapat tinjauan
manajemen bentuk tindakan perbaikan
atau corrective action yang akan dilakukan
apakah masuk didalam program kerja
tahunan berikutnya
1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang -Kegiatan tinjauan ulang ini dalam bentuk
3. pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk
menilai kesesuaian efektivitas SMK3.
rapat tinjauan manajemen yang
agendanya sesuai dengan lampiran PP 50
Tahun 2012. Rapat tinjauan manajemen ini
dihadiri oleh top manajemen dan tidak
dapat disamakan dengan rapat bulanan
P2K3
1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
Audit Kriteria Kriteria Audit dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
1.4.1 Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi
tenaga kerja dengan wakil perusahaan
didokumentasikan dan disebarluaskan ke
seluruh tenaga kerja.
-Ada dokumen tentang kegiatan konsultasi
tenaga kerja (bukan wakil tenaga kerja)
dan wakil perusahaan contohnya bisa
forum serikat pekerja yang salah satu
agendanya mengenai K3 atau tenaga kerja
dengan kepengurusan P2K3 yang mewakili
perusahaan. Dokumentasi bisa dalam
bentuk notulensi kegiatan, jadwal atau
time table kegiatan. Wakil perusahaan
adalah personil yang ditunjuk oleh
manajemen perusahaan
1.4.2 Terdapat prosedur yang memudahkan
konsultasi mengenai perubahan perubahan
yang mepunyai implikasi terhadap K3.
-Prosedur tersebut dapat berupa pedoman
atau tata cara atau tahapan penyampaian
masalah/issue K3 akibat perubahan
diempat kerja. Perubahan yang
dimaksudbisa tempat kerja, cara kerja, alat
dan bahan yang dirasa pekerja
membahayakan dirinya
1.4.3 Perusahaan telah membentuk P2K3
Sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
-Buktinya dapat berupa dokumen surat
penunjukan/pengesahan P2K3 dari DINAS
Tenaga Kerja Setempat
1.4.4 Ketua P2K3 adalah pimpiman puncak atau
pengurus.
SK penetapan sbg MR atau dapat langsung
DIRUT sbg ketua P2K3
1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
-Sekretaris P2K3 harus ahli K3 sesuai
dengan Pemenaker 02/MEN/1992. Lihat
pada sertifikasi dan surat penunjukan AK3
sebaiknya ahli K3 Umum karena Ahli K3
umum pelatihannya salah satunya
mengani peraturan perundangan
1.4.6 P2K3 menitikberitkan kegiatan pada
pengembangan kebijakan dan prosedur
mengendalikan risiko.
-Lihat cara program-program K3 yang
direncakan atau sedang dilaksanakan
selama ini. Apakah ada program mengenai
pengembangan atau peninjauan kebijakan
dan perbaikan/ pengembangan prosedur
terkait temuan dari hasil penilaian risiko
1.4.7 Susunan pengurus P2K3 didokuemntasikan
dan diinformasikan kepada tenaga kerja..
Pengurus P2K3 ditempel dipapan informasi
atau dapat di email kepada para tenaga
kerja
1.4.8 P2K3 mengadakan pertemuan secara
teratur dan hasilnya disebarluaskan di
tempat kerja.
-Minimal dilakukan 1 kali dalam satu bulan
atau sesuai ketentuan dalam prosedur
mengenai P2K3. Perhatikan pada notulensi
rapat P2K3 yang selama ini sudah berjalan.
4. 1.4.9 P2K3 melaporkan kegiatannya secara
teratur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
-Sesuai peraturan Permenaker
04/MEN/1987 tiap 3 bulan sekali kegiatan
P2K3 harus dilaporkan kedinas setempat
minimal menggunakan format pelaporan
yang disediakan sesuai dengan peraturan
perundangan
1.4.10 Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan
dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang
ditunjuk sebagai penanggung jawab K3
ditempat kerjanya dan kepadanya
diberikan pelatihan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
-Bila memang dibentuk, namaun ini
disesuaikan lagi dengan kondisi didalam
peruashaan terkait dengan efektivitas
penerapan SMK3 itu sendiri khususnya
dalam hal pembentukan tim tanggap
darurat disetiap unit/departemen dan bila
penerapan SMK3 dilokasi terpisah
misalnya bidang konstruksi
1.4.11 Susunan kelompok-kelompok kerja yang
telah terbentuk didokumentasikan dan
diinformasikan kepada tenaga kerja.
-Bila dibentuk maka harus dicek ke pekerja
dengan wawancara apakah mereka tahu
mengenai struktur kelompok kerja ini
2 Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3
2.1 Rencana strategi K3
Kriteria Audit Kriteria Audit dan Pemenuhan /Dokumen
terkait
2.1.1 Terdapat prosedur terdokumentasi untuk
identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
pengendalian risiko K3.
Terdapat prosedur HIRAR C
2.1.2 Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
pengendalian risiko K3 dilakukan oleh
petugas yang berkonpeten .
-Terdapat rencana atau program kegiatan
untuk mengendalikan risiko yang
diidentifikasi di 2.1.1. perhatiakan detail
rencana tersebu. Bentuk dokumen dapat
berupa program/ rencana K3 atau
manajemen program. Untuk melihat
penerapannya dap[at dilihat dari
pemantauan atau monitoring program
kerja yang berkaitan dengan pengendalian
risiko tersebut
2.1.3 Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya
berdasarkan tinjauan awal, identifikasi
potensi bahaya, penilaian, pengendalian,
risiko, dan peraturan perundang-undangan
serta informasi K3 lain baik dari dalam
maupun luar perusashaan.
Terdapat Rencana-rencana dan Program-
program K3 termasuk pemenuhan
peraturan perundangan
2.1.4 Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan
digunakan untuk mengendaliakan risiko K3
dengan menetapkan tujuan dan sasaran
yang dapat diukur dan menjadi prioritas
serta menyedikan sumber daya.
-Terdapat rencana atau program kegiatan
untuk mengendendlikan risiko yang
diidentifikasi di 2.1.1. perhatikan detil
rencana tersebut. Bentuk dokumen dapat
berupa program/ recana K3 atau
manajemen program. Untuk melihat
penerapannya dapat dilihat dari
pemantauan/monitoring program kerja
yang berkaitan dengan pengendalian risiko
tersebut
2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang -Dilihat pada detil dari tiap rencana/
5. berkaitan dengan produk, proses, proyek
atau tempat kerja tertentu telah dibuat
dengan menetapkan tujuan dan sasaran
yang dapat diukur, menetapkan waktu
pencapaian dan menyediakan sumber
daya.
program K3 mencakup tujuan/ sasaran,
siapa pelaksananya, jangka waktu
pelaksanaan, sumberdaya (termasuk
fasilitas) serta prioritas (dilihat dari hasil
penilaian manajemen risiko)
2.1.6 Rencana K3 diselenggarakan dengan
rencana system manajemen perusahaan.
Terintegrasi dg system manajemen lain
(menjadi 1 Sistem terpadu)
2.2 Manual SMK3
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
2.2.1 Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan,
rencana,prosedur K3, intruksi kerja,
formulir, catatan dan tanggung jawab serta
wewenang tanggunng jawab K3 untuk
semua tingkatan dalam perusahaan.
-Dokumen berupa manual SMK3 atau
dokumen level 1, yang mencakup
kebijakan, tujuan,rencana kerja (rencana
terkini bisa dalam bentuk terlampir),
prosedur K3 bisa dalam bentuk matrik
korelasi prosedur serta job decs sesuai
struktur organisasi yang tercantum
2.2.2 Terdapat manual khusus yang berkaitan
dengan produk, proses, atau tempat kerja
tertentu.
-Dokumen berupa manual khusus (missal
manual untuk pengelolaan Bahan Kimia,
Limbah Manual untuk Ekonomi , manual
penanganan bahan peledak dll)
2.2.3. Manual SMK3 mudah didapat oleh semua
personil dalam perusahaan sesuai
kebutuhan.
-Manual disimpan pada lokasi yang mudah
di aksesoleh personel perusahaan, untuk
membuktikannya dapat dilihat dilembar
distribusi manual
2.3 Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
2.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi
untuk mengidentifikasi, memperoleh,
memelihara dan memahami peraturan
perundang-undangan, standar, pedoman
teknis, dan persyaratan lain yang relevan di
bidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di
perusahaan.
Prosedur Pengendalian Dokumen,
Prosedur Pengendalian rekaman,
Perosedur Pemenuhan Peraturan
Perundangan
2.3.2 Penanggung jawab untuk memelihara dan
mendistribusikan informasi terbaru
mengenai peraturan perundangan, standar,
pedoman teknis, dan persyaratan lain telah
ditetapkan.
Terdapat SK PPD & orang tsb aktif
2.3.3 Persyaratan pada peraturan perundang-
undangan, standar, pedoman teknis, dan
persyaratan lain yang relvan dibidang K3
dimasukan pada prosedur-prosedur ddan
petunjuk-petunjuk kerja.
Didalam Prosedur atau instruksi kerja
memasukan Referensi buku-buku
perundangan, pedoman teknis yang terkait
2.3.4 Perubahan pada peraturan perundangan-
undangan, standar, pedoman teknis, dan
persyaratan lain yang relevan di bidang K3
digunakan untuk peninjauan prosedur-
prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.
Didalam Prosedur atau instruksi kerja
memasukan Histori Dokumen termasuk pd
saat perubahan peraturan perundangan
6. 2.4 Informasi K3
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
2.4.1 Informasi yang dibutuhkan mengenai
kegiatan K3disebarluaskan secara
sistematis kepada seluruh tenaga kerja,
tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok.
-Bentuknya bisa berupa papan
pengumuman, foto-foto, poster, verbal
dalam briefing / apel, email, dll. Tata
caranya dapat dilihat dari prosedur
komunikasi
3 Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak
3.1 Pengendalian Perancangan
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi
mempertimbangkan identifikasi potensi
bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
yang dilakukan pada tahap perancangan
dan modifikasi.
-Terdapat dokumen tertulis berupa
prosedur perancangan yang didalamnya
ada identifikasi bahaya dan penilaian risiko
(manajemen risiko). Lihat detil isis
prosedurnya, bagaimana tahapan
manajemen risiko tersebut dimasukan
pada tahapan perancangan ?
3.1.2 Prosedur, instruksi kerja dalam
penggunaan produk, pengoprasian mesin
dan peralatan, instalasi, pesawat atau
proses serta informasi lainnya yang
berkaitan dengan K3 telah dikembangkan
selama perancangan dan/atau modifikasi.
-Saat perancangan dilakukan apakah juga
telah dibuat WI/prosedur khusus untuk
produk/sarana/proses yang dirancang atau
dirancang ulang berdasarkan rekomendasi
dari pengendalian risiko yang telah
ditetapkan
3.1.3 Petugas yang berkompeten melakukan
verifikasi bahwa perancangan dan/atau
modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang
ditetapkan sebelum penggunaan hasil
rancangan.
-Ada personil yang ditunjuk untuk
melakukan verifikasi aspek K3 telah
dipenuhi dalam rancangan( lihat dalam
tahapan prosedur perancangan prasyarat
personil yang melakukan perancangan).
Personil ini bisa internal (missal ahli K3)
atau eksternal ( missal petugas pengawas
K3, konsultasi atau perusahaan Jasa K3
yang ditunjuk )
3.1.4 Semua perubahan dan modifikasi
perancangan yang mempunyai implikasi
terhadap K3 diidentifikasikan, ditinjau
ulang dan disetujui oeleh petugas yang
berwenang sebelum pelaksanaan.
-Lihat pada rekaman hasil
modifikasi/perancangan berupa catatan
atau notulensi review perancangan,
checklist kesesuaian desain dengan aspek
K3, tanda tangan pengesahan rancangan
oleh petugas di 3.1.3
3.2 Peninjauan Kontrak
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
3.2.1 Prosedur yang terdokumentasi mampu
mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko
K3 bagi tenaga kerja, lingkungan, dan
masyarakat, dimana prosedur tersebut
digunakan pada saat memasok barang dan
jasa dalam suatu kontrak.
-Terdapat prosedur tertulis yang mencakup
proses indentifikasi dan penilaiaan risiko
dilakukan pada kegiatan memasok barang
dan jasa dalam suatu kontrak bentuk
rekamannya bisa hasil manajemen risiko
pada aktifitas pemasokan barang dan jasa
serta muatan tentang kegiatan tersebut
tercakup dalam kontrak
7. 3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko
dilakuakn pada tinjauan kontrak oleh
petugas yang berkompeten.
-Persyaratan personil yang melakukan
kegiatan tersebut tercakup diatur didalam
prosedur tersbut, minimal telah mendapat
pelatihan manajemen risiko dan
berpengalaman dibidangnya
3.2.3 Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin
bahwa pemasok dapat memenuhi
persyaratan K3 bagi pelanggan.
-Bila 3.2.1 sudah ada dan diterapkan maka
criteria ini tentunya otomatis akan
dipenuhi. Disini kita melihat apakah
persyaratan K3 dari pelanggan telah
terpenuhi. Rekamannya adalah isi kontrak
tersebut telah memuat aspek K3
didalammnya secara jelas sesuai dengan
spesifikasi pekerjaannya, seperti
penyediaan perlengkapan alat pelindung
diri,tanggungjawab dan gugat terhadap
kecelakaan kerja, asuransi kecelakaan dll.
3.2.4 Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan
didokumentasikan selanjutnya.
-Dokumen berupa catatan review kontrak
/ checklist pemenuhan persyaratan K3
dalam suatu kontrak
4 Pengendalian Dokumen
4.1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
4.1.1 Dokumen K3 mempunyai identifikasi
status, wewenang, tanggal pengeluaran
dan tanggal modifikasi.
-Disisni kita melihat dari acuan prosedur
pengendalian dokumen yang telah
ditetapkan. Dimana status dokumen bisa
beruapa tata cara penomoran, wewenang
bisa berupa siapa personil yang menyetujui
dokumen, terdapat tanggal pengeluaran
dn modifikasi bila terjadi perubahan
4.1.2 Penerimaan distribusi dokumen tecantum
dalam dokumen tersebut.
-Dalam dokumen tercantum kepemilikan
dokumen tersebut denganmengacu pada
daftar distribusi penerima dokumen.
4.1.3 Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara
sistematis pada tempat yang ditentukan.
-Dokumen K3 disimpan pada lokasi
tertentu yang memudahkan untuk diakses.
4.1.4 Dokumen using segera disingkirkan dari
penggunannya sedangkan dokumen using
yang disimpan untuk keperluan tertentu
diberi tanda khusus.
-Perusahaan harus memastikan bahwa
dokumen K3 yang sedang beredar adalah
dokumen terbaru/revisi terakhir. Bila
disimpan maka diberi tanda misalkan
“obsolete”
4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
4.2.1 Terdapat sistem untuk membuat,
menyetujui perubahan terhadap dokumen
K3
-Terdapat prosedur pengendalian
dokumen yang mencakup tahapan proses
pembuatan dan persetujuan perubahan
dokumen
4.2.2 Dalam hal terjadi perubahan diberikan alas
an terjadinya perubahan dan tertera dalam
dokumen atau lampirannya dan
menginformasikan kepada pihak terkait.
-Pada dokumen yang telah berubah
biasanya dilampirkan keterangan/alas an
perubahan yang dilakukan, tanggal
modifikasi dan siapa yang menyetujui
8. perubahan tersebut atau daftar riwayat
perubahan biasanya terletak di depan atau
dibelakang dokumen terkait
4.2.3 Terhadap prosedur pengendalian dokumen
atau daftarseluruh dokumen yang
mencantumkan status dari setiap dokumen
tersebut,dalam upaya mencegah
penggunaan dokumen yang usang.
-Terdapat prosedur pengendalian
dokumen dimana didalamnya
mempersyaratkan pembuatan masterlist
dokumen atau suatu daftar yang berisi
semua judul dokumen K3 yang
dipergunakan termasuk statusnya
(misalnya revisi terakhir beserta tanggal
revisinya)
5 Pemebelian dan Pengendalian Produk
5.1 Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
5.1.1. Terdapat prosedur yang terdokumentasi
yang dapat menjamin bahwa spesifikasi
teknik dan informasi lain yang relevan
dengan K3 telah diperiksa sebelum
keputusan untuk membeli.
-Terdapat Prosedur tertulis mengenai
prosedur pembelian barang dan jasa
dimana ada spesifik K3 dan informasi lain
yang terkait dicantumkan dalam salah satu
klausul prosedur tersebut secara jelas,
misalnya MSDS untuk pembelian bahan
kimia, informasi yang relevan un tuk
pembelian alat pelindung diri
5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana
produksi, zat kimia atau jasa harus
dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-
undangan dan standar K3.
-Kriteria ini merupakan aplikasi dari
kriteria 5.1.1 dimana perusahaan dapat
menunjukan contoh catatan purchasing
order yang memasukan item K3 saat
pembeliannya secara jelas
5.1.3 Konsultasi dengan tenaga kerja yang
kompeten pada saat keputusan pembelian,
dilakukan untuk menetapkan persyaratan
K3 dan dicantumkan dalam spesifikasi
pembelian dan diinformasikan kepada
tenaga kerja yang menggunakanya.
-Kegiatan konsultasi ini dapat disebutkan
dalam isi prosedur 5.1.1. dan ditunjukan
bukti berupa notulensi meeting/input dari
pihak user kepada pembelian dan atau
pengesahan dalam Purchasing Order
5.1.4 Kebutuhan pelatihan, pasokan alat
pelindung diri dari perubahan terhadap
prosedur kerja harus di pertimbangkan
sebelum pembelian dan penggunaanya.
-Kebutuhan pelatihan, APD, dll ini bisa di
sebutkan dalam prosedur pembelian dan
dapat di buktina berupa catatan purchase
order yang telah lengkap item K3nya
bentuk peninjauan ulang dapat dalam
bentuk pengesahan dalam purchasing
order atau hasil penilaian produk atau jasa
yang baru sebelum pembelian, misalnya
penilaian dalam pembelian alat pelindung
diri dan lain-lain
5.1.5 Persyaratan K3dievaluasi dan menjadi
pertimbangan dalam seleksi pembelian.
-Formulir Seleksi Supplier dan Subcon
(CSMS) dipilih yang memenuhi persyaratan
K3 (Tatacara seleksi masuk ke Prosedur
Pembelian)
5.2 Sistem Vertifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
9. 5.2.1 Barang dan jasa yang dibeli diperiksa
kesesuaiannya dengan spesifikasi
pembelian.
-Setiap barang dan jasa yang masuk harus
di perikas sesuai dengan spesifikasi yang
telah disetujui sebelumnya.
Misalnya:dokumen persetujuan
penerimaan barang oleh pihak gudang
5.3 Pengendalian Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
5.3.1 Barang dan jasa yang dipasok pelanggan,
sebelum digunakan terlebih dahulu
diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai
risikonya dan catatan tersebut dipelihara
untuk memeriksa prosedur.
-Barang dan jasa yang dipasok pelanggan
maksudnya barang/jasa yang
dipergunakan/diproses ditempat kerja kita
untuk kemudian setelah selesai
dikembalikan lagi kepada pelanggan. Bukti
penerapan kegiatan ini bisa dicantumkan
dalam prosedur tersendiri atau melalui
rekaman kegiatan manajemen risiko
seperti pada 2.1.1.
5.4 Kemampuan Telusur Produk
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
5.4.1 Semua produk yang digunakan dalam
proses produksi dapat diidentifikasi
diseluruh tahapan produksi dan instalasi,
jika terdapat proses masalah K3.
HIRARD produk, dari Prosees Persiapan,
Produksi sampai Selesai serta Packaging
(jika dipabrik)
5.4.2 Terdapat prosedur yang terdokumentasi
untuk penelusuran produk yang telah
terjual, jika terdapat potensi masalahK3
didalam penggunaannya.
Prosedur Kemampuan Telusur Produk yang
telah terjual telah aman dan memenuhi
persyaratan K3
6 Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
6.1 Sistem Kerja
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
6.1.1 Petugas yang kompeten telah
mengidentifikasi bahaya, menilai dan
mengembalikan risiko yang timbul dari
suatu proses kerja.
-Perusahaan telah menunjuk personil
untuk melakukan manajemen risiko. Bukti
penerapannya dapat dilihat dari catatan
manajemen risiko untuk setiap tahapan
proses kerja. Kompetensi petugas ini
dilihat dari sertifikat atau catatan
pelatihan manajemen risiko, job decs atau
wewenangnya atau dari track record
pengalaman serta catatan manajemen
risiko sesuai tata cara perhitungan yang
ditetapkan.
6.1.2 Apabila upaya pengendalian risiko
diperlukan, maka upaya tersebut
ditetapkan melalui tingkat pengendalian.
-Terdapat dokumen tertulis prosedur/Wi
ditempat kerja. Untuk ijin kerja misalnya
hot work permit, confined space permit,
ketinggian, penggalian/kedalaman, radiasi
dll tergantung dari proses yang ada
ditempat kerja
6.1.3 Terdapat prosedur atau petunjuk kerja
yang terdokumentasi untuk mengendalikan
-Terdapat prosedur/WI secara tertulis yang
sudah mempertimbangkan faktor K3
10. risiko yang terindentifikasi dan dibuat atas
dasar masukan dari personil yang
kompeten serta tenaga kerja yang terkait
dan disahkan oleh yang berwenang di
perusahaan.
seperti berdasarkan job safety analisys.
Terutama prosedur/Wi yang
dipersyaratkan dalam pengendalian
administrasi control harus dapat
ditunjukan
6.1.4 Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, standar serta pedoman teknis
yang relevan diperhatikan pada saat
mengembangkan atau melakukan
modifikasi atau petunjuk kerja.
-Bila ada pengembangan atau perubahan
terhadap prosedur/Wi maka mengacu
pada peraturan, standar atau ketentuan
lainnya yang terkait. Biasanya pada
prosedur/Wi dapat kita temukan pada
kolom referensi tersebut dicantumkan
section standar/acuan /peraturan yang
diacu
6.1.5 Terdapat system izin kerja untuk tugas
berisiko tinggi.
Terdapat pembatasan area-area dengan
menyediakan Surat Ijin Kerja Spt.panas,
ramai, ketinggian,radiasi,kedalaman,
bawah tanah,ruang tertutup
6.1.6 Alat pelindung diri disediakan sesuai
kebutuhan dan digunakan secara benar
serta selalu dipelihara dalam kondisi layak
pakai.
Evaluasi Kebutuhan APD setiap Site
disesuaikan dengan jenis pekerjaan
personil tersebut, tata cara
pemeliharaannya dan inspeksi APD secara
periodic
6.1.7 Alat pelindung diri yang digunakan
dipastikan telah dinyatakan layak pakai
sesuai dengan standar dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
-Kesesuaian APD dengan standar/per UU
dilihat pada spesifikasi teknis dari pihak
supplier berdasarkan informasi brosur
maupun sertifikat uji kelayakan yang
supplier kirimkan. Mereka mengacu ke
standar mana? Atau mungkin lihat
sertifikasi produk misal SNI, BS, ISO, dll
dari APD tersebut. Lihat Permenaker 08
tahun 2010
6.1.8 Upaya pengendalian risiko dievaluasi
secara berkala apabila terjadi
ketidaksesuaian atau perubahan pada
proses kerja.
-Terkait dengan 6.1.1. dimana
pengendalian risiko yang telah
dilaksanakan ditinjau kembali apabila
terjadi perubahan pada proses kerja
6.2 Pengawasana
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
6.2.1. Dilakukan pengawasan untuk menjamin
bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan
dengan aman dan mengikuti prosedur dan
petunjuk kerja yang telah ditentukan.
-Ada kegiatan pengawasan terhadap
pelaksanaan pekerjaan ditempat kerja.
Biasanya menjadi tanggung jawab
supervisor atau yang setingkat. Lihat pada
uraian tanggung jawabnya. Bukti dokumen
bisa berupa catatan/log inspeksi harian
6.2.2. Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat
kemampuan dan risiko tugas.
-Lihat kembali pada uraian tanggung jawab
atau adanya kegiatan pemantauan bagi
karyawan baru atau program on the job
training
6.2.3 Pengawas/penyelia ikut serta dalam
identifikasi bahaya dan membuat upaya
pengendalian.
Idem dengan 6.2.1 lihat job decsnya. Bukti
penerapan berupa laporan inspeksi/
laporan sumber bahaya atau lainnya.
11. 6.2.4 Pengawasan/penyelia diikutsertakan dalam
melakukan penyelidikan dan pembuatan
laporan terhadap terjadinya kecelakaan
dan penyakit akibat kerja serta wajib
menyerahkan laporan dan saran-saran
kepada pengusaha atau pengurus.
-Pengawas terlibat dalam kegiatan
pelaporan dan penyelidikan kecelakaan
dan penyakit akibat kerja. Lihat pada
prosedur pelaporan dan penyelidikan
kecelakaan kerja (elemen 8) dan item
pada 6.2.1. (uraian job decs). Lihat juga
pada dokumen pelaporan dan hasil
penyelidikan kecelakaan yang pernah
terjadi
6.2.5 Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses
konsultasi.
-Proses konsultasi disini bisa berupa
keterlibatan pengawas dalam rapat yang
membahas masalah masalah K3 dalam
area pengawasannya
6.3 Seleksi dan Penempatan Personil
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
6.3.1 Persyaratan tugas tertentu termasuk
persyaratan kesehatan dan diidentifikasi
dan dipakai untuk meyeleksi dan
menempatkan tenaga kerja.
-Perusahaan menetapkan syarat kesehatan
dalam penerimaan pegawai. Lihat pada
prosedur penerimaan pegawai dan data
data aktivitas pemeriksaan kesehatan
karyawan selama ini.
6.3.2 Penugasan pekerjaan harus berdasarkan
kemampuan dan keterampilan serta
kewenangan yang dimiliki.
-Idem dengan 6.3.1. dan terdapat job
qualification untuk setiap jabatan yang
mencakup minimal pelatihan dan latar
belakang pendidikan serta pengalaman
6.4 Area Terbatas
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
6.4.1 Pengusaha atau pengurus melakukan
penilaian risiko lingkungan kerjauntuk
mengetahui daerah-daaerah yang
memerlukan pembatasan izin masuk.
-Adanya dokuemn atau daftar daerah-
daerah ditempat kerja yang memerlukan
ijin masuk atau cek langsung ke lapangan
atau dapat kita dilihat dari catatan
manajemen risiko yang telah dilakukan.
6.4.2 Terdapat pengendalian atas daerah/
tempat dengan pembatasan ijin masuk.
-Pada daerah-daerah tersebut dilakukan
pengendalian yang dapat berupa ijin
tertulis, penguncian, rambu-rambu,dll
6.4.3 Tersedianya fasilitas dan layanann di
tempat kerja sesuai dengan standard an
pedoman teknis.
-Fasilitas didini yaitu kamar mandi,
westafle, loker/ruang ganti, musola, ruang
makan, kantin, saranan olahraga,
poliklinik, alat bantu kerja seperti tangga,
lantai ruang,transportasi,dll. Layanan yaitu
penyediaan air minum bersih, layanan
makan, kesehatan dll.
6.4.4 Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai
dengan standard an pedoman teknis.
-Rambu K3 (Safety sign, warning
sign,poster,rambu APD, rambu APAR dll)
dan tanda pintu dipasang sesuai standar
berdasarkan pedoman teknis/SNI,
mempunyai sinyal penerangan min10 lux
dengan berwarna hijau serta tulisan putih
serta mempunyai tanda bertulis “keluar”
atau “exit” diatasnya dengan menghadap
12. koridor.
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi
Kriteria Audit Pemenuhan/Dokumen terkait
6.5.1 Penjadwalan pemeriksaan dan
pemeliharaan sarana produksi serta
peralatan mencakup vertifikasi alat-alat
pengaman serta persyaratan yang
ditetapkan oeleh peraturan perundang-
undangan, standard an pedoman teknis
yang relevan.
-Perusahaan mempunyai dokumen berupa
jadwal pemeliharaan sarana produksi yang
dipergunakan ditempat kerja mencakup
safety device atau alat-alat pengaman.
Vertifikasi mencakup alat pengaman dapat
dilihat dari checklist pemeriksaan masing-
masing sarana produksi
6.5.2 Semua catatan yang memuat data secara
rinci dari kegiatan pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan dan perubahan
yang dilakukan atas sarana dan peralatan
produksi harus disimpan dan dipelihara.
-Perusahaan menyimpan catatan-catatan
pemeliharaan yang dilakukan, berbentuk
daftar riwayat pemeriksaan alat baik
dalam bentuk soft copy atau hard copy
6.5.3 Sarana dan peralatan produksi memiliki
sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan
persyaratan perundang-undangan dan
standar.
-Perusahaan memiliki sertifikat sarana
yang masih berlaku. Beberapa sarana
produksi tersebut antara lain bejana tekan
(permenaker 01/MEN/1982), pesawat
angkat dan angkut (05/MEN/1985), Lift
(Permenaker 03/MEN/1999), Pesawat Uap
(Peraturan Uap tahun 1930). Untuk
tepatnya mengacu pada lembar obyek
pengawasan dan terdapat jadwal
monitoring penjadwalan terhadap
peralatan perusahaan yang masuk dalam
obyek pengawasan termasuk jadwal
kadaluarsa sertifikat tersebut beserta
jadwal resertifikasi
6.5.4 Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan,
perbaikan dan setiap perubahan harus
dilakukan petugas yang kompeten dan
berwenang.
-Lihat kompetensi personil yang
melakukan kegiatan perawatan sarana
produksi tersebut. (sertifikat, lisensi,
pengalamannya), jika dilakukan oleh pihak
ke 3 dapat menunjukan CV beserta
sertifikat pelaksana berdasarkan proposal
yang dikirimkan kemudian dibandingkan
dengan laporan/berita acara penyelesaian
pekerja apakah sama?
6.5.5 Terdapat prosedur untuk menjamin jika
terdapat perubahan terhadap sarana dan
peralatan produksi, perubahan tersebut
harus sesuia dengan persyaratan peraturan
perundang-undangan, standar pedoman
teknis yang relevan.
Terdapat Prosedur Pemenuhan Peraturan
Perundangan. Untuk detailnya dapat
dilihat pada isi peraturan perundagan.
Atau tanyakan apakah pernah ada
perubahan yang dilakukan?
6.5.6 Terdapat prosedur permintaan
pemeliharaan sarana dan peralatan
produksi dengan kondisi K3 yang tidak
memenuhi persyaratan dan perlu segera
diperbaiki.
-Terdapat tahapan prosedur mengenai
kegiatan pemeliharaan dan pemeriksaan
sarana produksi. Contoh rekaman misalnya
Work Order Form
6.5.7 Terdapat system untuk penandaan bagi
peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk
-Penandaan pada mesin/sarana produksi
yang sedang diperbaiki atau rusak ini dapat
13. digunakan atau sudah tidak digunakan. dituangkan dalam prosedur pemeliharaan
yang mencakup Lock Out dan Tag Out
(LOTO) atau prosedur LOTO bila terpisah.
Lihat rekaman yang ada bandingan dengan
prosedurnya.
6.5.8 Apabila diperlukan dilakukan penerapan
system penguncian pengoprasian (lock out
system) untuk mencegah agar sarana
produksi tidak dihidupan sebelum saatnya.
-Terdapat mekanisme penguncian (lihat
bentuk/system penguncian yang
digunakan) terkait dengan prosedur
pemeliharaan/perbaikan atau prosedur
LOTO bila terpisah. Rekaman dapat dilihat
pada daftar pelaksanaan Lock Out dan
bandingkan dengan prosedurnya
6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat menjamin
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja
atau orang lain yang berada di dekat sarana
dan peralatan produksi yang pada saat
proses pemeriksaan, pemeliharaan,
perbaiakan dan perubahan.
Didalam prosedur proses pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan dan perubahan
sarana dan peralatan produksi terdapat
unsur-unsur K3 yang memenuhi peraturan
perundagan
6.5.10 Terdapat penanggung jawab untuk
menyetujui bahwa sarana dan peralatan
produksi telah aman digunakan setelah
proses pemelihraan, perawatan, perbaikan
atau perubahan.
-Mengacu pada prosedur permintaan
pemeliharaan/perbaikan untuk menjamin
sarana yang diperbaiaki sudah aman.
Untuk digunakan kembali. Bukti
rekamannya adalah work order form yang
telah ditanda tangani oleh user setelah
proses perbaikan selesai dan bentuk
pencabutan LOTO dari personil yang
berhak
6.6 Pelayanan
Kriteria Audit Penjelasan dan PEmenuhan/Dokumen
terkait
6.6.1 Apabila perusahaan dikontrak untuk
menyediakan pelayanan yang tunduk pada
standard an peraturan perundang-
undangan mengenai K3, maka perlu
disususn prosedur untuk menjamin bahwa
pelayanan memenuhi persyaratan.
-Pelayanan atau jasa disini termasuk dalam
PJK3 (perusahaan jasa K3) sesuai dengen
Permenaker 04/MEN 1995 yang meliputi
jasa konsultasi K3, jasa pabrikasi,
pemeliharaan,refarasi dan instalasi teknik
K3, jasa pemeriksaan dan pengujian teknik,
jasa pemeriksaan dan pelayanan
kesehatan kerja, jasa audit K# dan jasa
pembinaan K3.
6.5.2 Apabila perusahaan diberi pelayana n
melalui kontrak, dan pelayanan tunduk
pada standar dan peraturan perundang-
undangan K3, maka perlu disusun prosedur
untuk menjamin bahwa pelayanan
memenuhi persyaratan.
Bila kita sebagai pengguna jasa tersebut
pelanggan (6.6.2) maka dapat dilihat pada
elemen 5 (pada prosedur pemebelian)
dimana sudah didetilkan spesifikasi K3 ini
dalam pembelian barang dan jasa.
Spesifikasi ini bisa berupa surat
penunjukan PJK3 dari Depnaker RI. Pada
6.6.2. perusahaan di minta memiliki
prosedur seleksi dan evalusi subkontraktor
dimana aspek K3 menjadi prasyarat
didalamnya. Bukti rekaman dapat dilihat
dari rekaman kegiatan seleksi dan evalusi
14. 6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
6.7.1 Keadaan darurat yang potensial didalam
dan/atau diluar tempat kerja telah
diidenatifikasi dan prosedur keadaan
darurat telah didokumentaskaan dan
diinformasikan agar diketahui oleh seluruh
orang yang ada ditempat kerja.
-Perusahaan telah mengindentifikasi
keadaan darurat yang mungkin terjadi
(fire, spill, ledakan, banjir, huru hara, dll).
Hal ini dibuktiikan dengan adanya
dokumen tertulis berupa prosedur
keadaan darurat perusahaan. Lihat potensi
keadaan darurat diprosedur KD(Keadaan
Darurat) bandingkan dengan kondidi yang
ada mengacu pada cataan manajemen
risiko. Diinformasikan kedalam safety
induksi dan dipromosikan melalui
banner/stiker
6.7.2 Penyediaan alat/sarana dan prosedur
keadaan darurat berdasarkan hasil
identifikasi dan diuji serta ditinjau secara
rutin oleh petugas yang berkompeten dan
berwenang.
-Prosedur tersebut harus dilakukan
simulasi untuk mengetahui sesuaia atau
efektif diterapkan. Jadwal simulasi paling
tidak 1 x dalam setahun atau mengacu
pada frekuensi pelaksanaan dalam
prosedur KD itu sendiri. Prosssedur KD
dievaluasi/ditinjau ulang oleh petugas
yang kompeten(bisa bagian K3 atau pihak
luar misal kerja sama dengan dinas
kebakaran jika berhubungan dengan
kebakaran).
Evaluasi mencakup kesesuaian terhadap
scenario prosedur, kesiapan peralatan dan
target kecepatan dan ketepatan untuk
setiap prosedur KD.
6.7.3 Tenaga kerja mendapat instruksi dan
pelatihan mengenai prosedur keadaan
darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.
-Perusahaan telah membuat instruksi
keadaan darurat dan telah diinformasikan
kepada seluruh karyawan dan
memmberikan pelatihan dalam bentuk
evakuasi Drill.Bukti rekamaan adalah
catatan evakuasi drill untuk setiap tenaga
kerja mengacu kepada prosedur KD yang
sesuai dengan risiko
6.7.4 Petugas penanganan keadaan darurat
ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus
serta diinformasikan kepada seluruh orang
yang adad ditempat kerja.
-Khusus petugas darurat telah diberi
pelatihan spesifik darurat sesuai dengan
peran dan tugasny. Rekaman dapat berupa
daftar hadir dan atau sertifikat pelatihan
serta catatan pelatihan terkait. Untuk tim
kebakaran dapat mengacu ke Kepmenaker
186/MEN/1999. Struktur Oragnisasi Tim
Tanggap Darurat ditempel dipapan
informasi dan media lainnya
6.7.5 Instruksi/prosedur keadaan darurat dan
hubungan keadaan darurat diperlihatkan
secara jelas dan menyolok serta diketahui
oleh seluruh tenaga kerja diperusahaan.
-Jelas. Verifikasi dilakukan dengan melihat
kondisi dilapangan bukti rekaman yaitu
IK,peta evakuasi, terhadap arah panah
menuju pintu keluar terdekat dan aman
15. menuju titik berkumpul terlihat jelas dan
terang pada jarak 20M mepunyai
penerangan min 10 lux. Dimananinstruksi
tersebut jelas, singkat, terlihat pada jarak
20M dan semua tenaga kerja
memamhaminya. Dan hubungan KD
(Nomor Kontak KD terpampang jelas) dan
diketahui oleh seluruh tenaga kerja
6.7.6 Perlatan, dan system tanda bahaya
keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji
dan dipelihara secara berkala sesuai
dengan peraturan perundang-undangan,
standar dan pedoman teknis yang relevan.
-Lihat pada catatan-catatan inspeksi
pengujian dan sertifikasi hasil pengujian
dan laporan maintenancenya beserta
penjadwalannya. Seperti peralatan
hydrant, sprinkle,detector, fire alarm,
APAR,pompa,Hydrant, emergency
lamp,emergency shower, breathing
apparatus dll
6.7.7 Jenis, jumlah,penempatan dan kemudahan
untuk mendapatkan alat keadaan darurat
telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan atau standar dan dinilai oleh
petugas yang berkompetendan berwenang.
-Jenis, Jumlah dan Posisi alat
darurat(APAR,hidran, spill kit, shower,
kotak P3K, dll) jelas dilihat, terhalang dan
bertanda jelas oleh karyawan. Termasuk
ketepatan dalam spesifikasi alat KD yang
disediakan berdasarkan potensi
bahayanya.
6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
6.8.1 Perusahaan telah mengevakuasi alat P3K
dan menjamin bahwa system P3K yang ada
memenuhi peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman teknis.
-Ada kegiatan pengecekan terhadap
kondisi dari kotak P3K biasanya
menggunakan checklist tentang
kelengkapan obta, jumlah pemakaian,
penggantian dll. Sesuai dengan
Permenaker no 15 tahun 2008
6.8.2 Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
-Ada petugas P3K yang ditunjuk. Petugas
ini bisa dari karyawan atau petugas medis
diklinik yang ditunjuk sebagai peetugas
P3K. Pelatihan P3K bagi petugas yang
ditunjuk sesuai dengan Permenaker no 15
tahun 2008.
6.9 Rencana dan Pemulihan Keaaan Darurat
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
6.9.1 Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga
kerja maupun sarana dan peralatan
produksi yang mengalami kerusakan telah
ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera
mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan
penyakit dan akibat kerja.
Terdapat Prosedur Pasca terjadinya
keadaan darurat (Kecelakaan & PAK) untuk
mencegah kejadian berulang.
7. Standar Pemantauan
7.1 Pemeriksaan Bahaya
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
16. 7.1.1 Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat
kerja dan cara kerja dilaksanakan secara
teratur.
-Ada jadwal regular kegiatan inspeksi ini
bisa dilihat pada table jadwal atau
prosedur inspeksi atau hasil laporan
inspeksi yang telah dilakukan beberapa
waktu sebelumnya. Inspeksi cara kerja
dapat mengacu kepada job safety analisis
dan inspeksi tempat kerja dapat mengacu
kepada housekeeping
7.1.2 Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh
petugas yang berkompeten dan berwenang
yang telah memperoleh pelatihan
mengenai identifikasi bahaya.
-Inspeksi dilakukan secara bersama oleh
wakil pengurus dan wakil karyawan
dengan syarat telah mengikuti pelatihan
identifikasi potensi bahaya. Bukti dspst
dilihat dari rekaman hasil inspeksi siapa
yang melakukan dan posisinya
7.1.3 Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan
dari tenaga kerja yang melakukan tugas
ditempat yang diperiksa.
-Jelas. Inspeksi bukan saja hanya mengacu
pada checklist tapi juga memberi ruang
masukan diluar checklist. Lihat dari catatan
inspeksi apakah terdapat masukan dari
peeetugas yang melakukan tugas ditempat
yang berbeda
7.1.4 Daftar periksa(check list) tempat kerja
telah disusun untuk digunakan pada saat
pemeriksaan/inspeksi.
-Jelas. Dokumen berupa checklist inspeksi
tempat kerja sesuai dengan kondisi tempat
kerjanya.
7.1.5 Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi
rekomendasi untuk tindakan kebaikan dan
diajukan kepada pengurus dengan P2K3
sesuai dengan kebutuhan.
-Lihat tembusan laporan inspeksi dengan
mengacu pada prosedur inspeksi (terdapat
rencana tindakan perbaikannya)
7.1.6 Pengusaha atau pengurus telah
menetapkan penanggungjawab untuk
pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil
laporan pemeriksaan/inspeksi.
Penetapan tim inspeksi dan jadwal
inspeksi rutin di area kerja yang mepunyai
tingkat potensi bahaya dan program
perbaikannya
7.1.7 Tindakan perbaikan dari hasil laporan
pemeriksaan/inspeksi dipantau u ntuk
menentukan efetivitasnya.
-Terdapat catatan monitoring status
penyelesaian terhadap tindakan koreksi
dari temuan-temuan inspeksi dan
kemudian tindakan perbaikan yang telah
dilakukan telah dinilai keefektivannya
dalam arti tidak menimbulkan bahaya
baru.
7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
7.2.1 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja
dilaksanakan secar teratur dan hasilnya
didokumentasikan, dipelihara, dan
digunakan untuk penilaian dan
pengendalian risiko.
-Adanya dokumentasi/laporan hasil
pemantauan lingkungan kerja. Interval
waktu pelaksanaanya disesuaikan dengan
ketentuan/standar yang berlaku dapat
melihat pada UKL dan UPL.
7.2.2 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja
meliputi factor fisik, kimia, biologi,
ergonomic dan pisikologi.
-Lihat pada Kepmenaker 51/MEN/1999
tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika
(kebisingan, suhu kerja, getaran,
gelombang mikro dan radiasi ultraviolet)
-Lihat pada Kepmenaker 187/MEN/1999
17. tentang pengendalian bahan kimia
ditempat kerja.
-Faktor biologis misalnya nilai baku mutu
air minum, pengawasan, terhadap kualitas
makanan karyawan dll
-Faktor dapat mengacu pada ketentuan
dari BEPETEN (Badan Pengawas Tenaga
Nuklir) Indonesia
7.2.3 Pemantauan/pengukuran likungan kerja
dilakukan oleh petugas atau pihak yang
berkompeten dan berwenang dari dalam
dan/atau luar perusahaan.
Dapat dilihat oleh PJK3 atau pihak
lain/personil yang telah mendapat izin dari
Kemenakertrans
(Berkompeten/Bersertifikat Ahli dalam
Inspeksi Lingkungan Kerja)
7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
7.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi
mengenai identifikasi, kalibrasi,
pemeliharaan dan penyampaian untuk alat
pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3.
-ada prosedur tertulis mengenai hal
tersebut. Alat ukur disini misalnya
nanometer (kebisingan),
luxmeter(pencahayaan), gas detector (gas-
gas kimia)dll. Bila alat-alat disediakan dari
pihak luar maka
mereka/supplier/kontraktor harus dapat
menunjukan hasil pengujiannya. Hal ini
bisa diidentifikasi pada saat tahap
kontraktor dan pembelian jasa mereka.
7.3.2 Alat pemeliharaan dan dikalibrasi oleh
petugas atau pihak yuang berkompeten
dan berwenang dari dalam dan/atau luar
perusahaan.
-jelas. Lihat kualifikasi petugas yang
melakukan kalibrasi alat tersebut atau
catatan pelatihannya.
7.4 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
7.4.1 Dilakukan pemantauan kesehatan tenagan
kerja yang berkerja peda tempat kerja yang
mengandung potensi bahaya tinggi sesuai
dengan peraturan perundang –undangan.
-Ada kegiatan serta dokumentasi
mengenai kegiatan pemantauan kesehatan
tenaga kerja. Terutama pemeriksaan
kesehatan khusus misalnya pengecekan
darah untuk melihat kontamisnasi bahan
kimia,audiometri untuk kebisingan,
rontgen untuk penyakit saluran
pernapasan dll.
7.4.2 Pengusaha atau pengurus telah
melaksanakan identifikasi keadaan dimana
pemeriksa kesehatan tenaga kerja perlu
dilakukan dan telah melaksanakan system
untuk membantu pemeriksaan ini.
-Hasil identifikasi dalam bentuk daftar
program pemeriksaan kesehatan karyawan
yang dilakukan dan tata cara atau prosedur
untuk pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
ini.
7.4.3 Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
dilakukan oleh dokter pemeriksa yang
ditunjuk sesuai peraturan perundang-
undangan.
-Dokter perusahaan yang sesuai dengan
Permenaker 01/MEN/1976 tentang
kewajiban latihan hyperkes bagi dokter
perusahaan dan mendapat surat
penunjukan.
18. 7.4.4 Perusahaan menyediakan pelayanan
kesehatan kerja sesuai peraturan
perundang-undangan.
-Detail pelayanan kesehatan yang
diberikan mengacu pada Permenaker
03/Men/1982 tentang pelayanan
kesehatan TK
7.4.5 Catatan mengenai pemantauan kesehatan
tenaga kerja dibuat sesuai peraturan
perundang-undangan.
-Jelas. Diwajibkan untuk memberikan
laporan setiap aktifitas pemeriksaan
kesehatan mengacu per.02/MEN/1980
8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
8.1 Pelaporan Bahaya
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
8.1.1 Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang
berhubungan dengan K3 dan prosedur ini
diketahui oleh tenaga kerja.
-Perusahaan mempunyai prosedur
pelaporan sumber bahaya dan tenaga
kerja tahu tata cara pelaporan tersebut.
Dokumen berupa prosedur pelaporan,
formulir pelaporan bahaya/ketidak
sesuaian
8.2 Pelaporan Kecelakaan
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
8.2.1 Terdapat prosedur terdokumentasi yang
menjamin bahwa semua kecelakaan kerja,
penyakit akibat kerja, kebakaran atau
peledakan serta kerjadian berbahaya
lainnya ditempat kerja dicatat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
-Dokumen berupa prosedur tatacara
pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja
8.2.2 Kecelakaan dan penyakit akibat kerja
dilaporkan sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundangan.
-Ada dokumen pelaporan kecelakaan kerja
dan atau penyakit akibat kerja kepada
disnaker setempat atau dalam laporan
triwulan P2K3 perusahaan ke Disnaker.
Ketentuan ini diatur dalam Permenaker
No.03/MEN/1998 tentang tatacara
pelaporan dan pemeriksaan Kecelakaan
8.3 Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
8.3.1 Tempat kerja atau perusahaan mempunyai
prosedur pemeriksaan dan pengkajian
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
-Dokumennya sama dengan 8.2.1 dimana
bisa dijadikan satu prosedur yaitu
pelaporan dan penyelidikannya
8.3.2 Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan
kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3
yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-
undangan atau pihak lain yang
berkompeten dan berwenang.
-perusahaan menetapkan personil
perusahaan akan melakukan penyelidikan
8.3.3 Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi
tentang sebab dan akibat serta
rekomendasi/saran dan jadwal waktu
peksanaan usaha perbaikan.
-Perusahaan telah menetapkan personil
perusahaan yang akan melakuakn
penyelidikan. Kompetensinya bisa dilihat
pada pelatihan atau sertifikasi pelatihan
yang telah dimilikinya.
8.3.4 Penanggung jawab untuk melaksanakan
tindakan perbaikan atas laporan
-Lihat pada dokumen laporan kecelakaan
siapa penanggung jawab tindakan
19. pemeriksaan dan pengkajian telah
ditetapkan.
perbaikan tersebut? Apakah beliau sudah
diinformasikan mengenai tanggung
jawabnya ini?
8.3.5 Tindakan perbaikan diinformasiakan kepda
tenga kerja yang bekerja ditempat
terjadinya kecelakaan.
-Veritifikasi dilakukan dengan melihat
proses saat penyelidikan dilakukan.
Apakah melibatkan tenaga kerja saat
mengumpulkan informasi atau saat
mendiskusikan tindakan perbaiakan yang
akan dilakukan? Cross check dengan
pekerja yang terkait atau sertakan tanda
tangan peserta
8.3.6 Pelaksanaan tindakan perbaikan
dipantau,didokumentasikan dan
diinformasiakn ke seluruh tenaga kerja.
-Perusahaan melakukan verifikasi terhadap
tindakan perbaikan yang diusulkan dalam
laporan kecelakaan. Bentuknya dapat
berupa status laporan(closed) ataua paraf
pada tindakan perbaikan yang selesai.
Diinformasikan melalui media email atau
atau papan informasi kepada semua
pekerja
8.4 Penanganan Masalah
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
8.4.1 Terdapat prosedur untuk menanng-undn
perundagani masalah keselamatan dan
kesehatan yang timbul dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
-Ada prosedurpenyampaian masalah-
masalah K3 ditempat kerja. Masalah ini
bisa berupa hal-hal seperti; lingkungan
kerja yang kurang nyaman dan aman, car
kerja, kesehatan dalam bekerja atau
keluha-keluhan lainnya.
9 Pengelolaan Material dan perpindahannya
9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemahaman/Dokumen
terkait
9.1.1 Terdapat prosedur untuk mengindentifikasi
potensi bahaya dan menilai risiko yang
berhubungan dengan penangan secara
manual dan mekanis.
-Prosedur yang dimaksud yaitu prosedur
manajemen risiko seperti 2.1.1 dan 6.1.1.
tetapi criteria ini lebih focus pada kegiatan
penanganan bahan secara manual dan
mekanis. Bukti penerapan hasil laporan
risk assessment pada kegiatan yang
dimaksud ini.
9.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko
dilaksanakan oleh petugas yang
berkompeten dan berwenang.
-Verifikasi petugas yang melakukan risk
assessment
9.1.3 Pengusaha atau pengurus menerapkan dan
meninjau cara pengendalian risiko yang
berhubungan dengan penanganan secara
manual dan mekanis.
-Verifikasi ke lapangan apakah
rekomendasi tindakan pengendalian risiko
dari laporan risk assessment diterapkan
ditempat kerja. Bukti rekaman yaitu
terdapat monitoring dari program kerja
dari prngrndalian risiko yang diambil.
9.1.4 Terdapat prosedur untuk penanganan
bahan meliputi metode pencegahan
terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau
-Terdapat prosedur tertulis untuk
penanganan terhadap kemungkian
kerusakan, tumpahan dan kebocoran
20. kebocoran.
9.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
9.2.1 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa
bahan disimpan dan dipindahkan dengan
car yang aman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
-Semua criteria ini dapat ditunjukan
dengan suatu prosedur dan penerapannya
mengenai penanganan bahan agara teratur
dan rapi dalam penyimpanan
(housekeeping), prosedur tersebut
mencakup penangan bahan terhadap sifat
bahan khususnya kadaluarsa bahan seperti
pengaturan pengeluaran dan pencatatan
mask ode bahan, penempatan bahan
sesuai dengan sifat bahan, bahan dalam
kondisi siap pakai serta bila tdak dipakai
akan dibuang dengan cara yang aman bagi
lingkungan berikut juga limbahnya dibuang
dengan cara yang aman seperti untuk
pembuangan limbah oli dipersyaratkan ke
penampungan yang mempunyai ijin dan
limbah cair ke PPLI dan lainnya. Bukti
pelaksanaan pembuangan dilihat dari
manifestnya
9.2.2 Terdapat prosedur yang menjelaskan
persyaratan pengendalian bahan yang
dapat rusak atau kadaluarsa.
-Bahan-bahan yang ditangani sesuai
dengan peraturan perundangan seperti
penyimpanan bahan peledak,
penyimpanan gas-gas dengan tabung atau
bejana bertekanan yang bersigap reaktif
flammability dll
9.2.3 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa
bahan dibuang denga cara yang aman
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Terdpata Subkon atau pihak yang
menampung atau proses pembuangan
sudah mendapat ijin dari instansin
setempat.
9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
9.3.1 Perusahaan telah mendokumentasikan dan
menerapkan prosedur mengenai
penyimpanan, penganan dan pemindahan
BKB sesuai dengan persyaratan peraturan
perundang-undangan standar dan
pedoman teknis yang relevan.
-Ada prosedur tertulis mengenai kegiatan-
kegiatan tersebut untuk bahan berbahaya.
Bisa berupa prosedur atau instruksi kerja
terkait dengan penggunaan bahan kimia
tersebut. Peraturan yang mengatur
tentang B3 yaitu PP no.74 tahun 2001
tentang Pengendalian Bahan Kimia
dtempat kerja
9.3.2 Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB
(Material Safety Data Sheets) meliputi
keterangan menngenai keselamatan bahan
sebagaimana diatur pada perundang-
undangan dan dengan mudah dapat
diperoleh.
MSDS (Material Safety Data Sheets)
seharusnya tempat kerja mempunyai dan
bis didaptkan dari pihak supplier bahan
kimia.(dipersyaratkan pada elemen 5
dalam pembelian bahan). Rekaman MSDS
ini ditemukan baik ditempat yang
menyimpan maupun menggunakan. MSDS
21. ini sebaiknya bersifat komunikatif artinya
dimengerti oleh semua pihak.
9.3.3 Terdapat system utuk mengidentifikasi dan
pemberian label secara jelas pada bahan
kimia berbahaya.
-Ada pelabelan pada wadah bahan kimia.
Yang penting label ini diketahui oleh para
user bahan kimia. Buktinya semua wadah
bahan kimia mempunyai bahan yang jelas
yaitu nama zat, sifat bahaya/rambu
bahaya dan tindakan bila keadaan
daarurat
9.3.4 Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai
denga persyaratan peraturan perundang-
undangan dan/atau standar yang relevan.
-Rambu peringatan ini mejelaskan bahaya
dari bahan kimia yang ada ditempat kerja.
Misalnya: rambu sifat bahaya tersebut,
rambu peringatan seperti flammable,
explosive,poison dll
9.3.5 Penganan BKB dilakukan oleh petugas yang
berkompeten dan berwenang.
-Pihak user telah mendapatkan pelatihan
mengenai bahaya bahan kimia serta tata
cara pemakaian yang aman dari bahan
tersebut. Lihat pada catatan pelatihan atau
sertifikat pelatihan.
10. Pengumpulan dan Penggunaan Data
10.1 Catatan K3
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
10.1.1 Pengusaha atau pengurus telah
mendokumentasikan dan menrapkan
prosedur pelaksaan dan identifikasi,
pengumpulan,
pengarsipan,pemeliharaan,penyimpanan
dan penggantian catatan K3.
-Perusahaan telah menetapkan prosedur
yang mengatur pengelolaan terhdap
catatan-catatan K3 tersebut. Bukti
rekamannya yaitu prosedur pengendalian
catatan dimana aplikasinya adalah trhadap
masterlist catatan K3 yang minimal
mencakup masa simpan dan lokasi
penyimpanan. Dimana definisi catatan K3
ini berupa formulir K3 yang sudah terisi
misal form kecelakaan, inspeksi,NCR
audit,dll
10.1.2 Peraturan perundang-undangan, standar
dan pedoman etnis K3 yang relevan
dipelihara pada tempat yang mudah
didapat.
-Tercakup didalam prosedur pengendalian
dokumen yaitu mengenai pengendalian
dokumen eksternal. Dimana aplikasinya
terdapat data Undangan-Undangan,
peraturan,standar dan pedoman teknis
yang relevan dimana selalu diupdate
untuk mengetahuinya dapat dilihat dari
tanggal penerbitan dan juga pada daftar
tersebut dicantumkan lokasi
penyimpanannya
10.1.3 Terdapat prosedur yang menentukan
persyaratan untuk menjaga kerahasiaan
catatan.
-Buktinya dapat kita lihat pada prosedur
pengendalian catatan apakah terdapat
klausul yang mempersyaratkan
kerahasiaan catatan, seperti bagaimana
prosedur mengaksesnya, menyimpan dan
memusnahkannya. Contoh catatan yang
bersifat rahasia yaitu: Medical Check Up
22. 10.1.4 Catatan kompensasi kecelakaan dan
rehabilitasi kesehatan tenaga kerja
dipelihara.
-Catatan kompensasi kecelakaan seperti
asuransi dan rehabilitasi kesehatan yaitu
catatan berupa catatan penyembuhan dari
sakit baik akibat kecelakaan kerja maupun
penyakit akibat kerja termasuk
rekomendasi pemindahan ke tempat kerja
lain untuk sementara waktu atau tetap bila
disarankan oleh personalia
10.2 Data dan Laporan K3
Kriteria Audit Penejlasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
10.2.1 Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan
dianalisa.
-Data-data K3 perusahaan dapat berupa:
data-data kecelakaan kerja minimal FR dan
SR, Medical cost, laporan penyakit kerja,
data % hasil inspeksi, data pencapaian
kinerja program K3,data pemantauan
lingkungan kerja(misalkan kebisingan, NAB
dll) yang mana kesemua data itu dianalisa
table, matriks, atau grafik atau yang
lainnya adalah bentuk pengolahan data
sedangkan analisa data mencakup
terhadap analisa untuk mencari akar
permasalahan dari pengolahan data yang
dilakukan dan mencakup sampai pada
tindakan koreksi maupun pencegahan.
10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan
disebarluaskan di dalam tempat kerja.
-Laporn rutin K3 misalnya: laporan yang
berhubungan dengan kinerja K3
termasuknya didalam monitoring terhadap
program K3
11. Pemeriksaan SMK3
11.1 Audit Internal SMK3
Kriteria Audit Penejelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
11.1.1 Audit internal SMK3 yang terjadwal
dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian
kegiatan perencanaan dan untuk
menentukan efektivitas kegiatan tersebut.
-Perusahaan memiliki jadwal kegiatan
audit internal SMK3 yang telah
dilaksanakan sesuai jadwal tersebut
mengacu kepada prosedur audit internal.
Lihat pada laporan audit inetnal yang ada.
Buktinya harus dapat dipastikan 166
kriteria ini telah diaudit dalam setahun,
untuk melihat efektivitasnya dapat dilihat
dari prestasinya secara kuantitatif.
11.1.2 Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas
yang independen, berkompeten dan
berwenang.
-Petugas/auditor internal SMK3 harus
kompeten yakni telah dibekali dengan
pemahaman mengenai isi SMK3 dan
standar audit SMK3 ini. Lihat pada catatn
latihan/sertifikat pelatihan audit internal
atau pada contoh hasil laporannya selama
ini. Independen yakni ia tidak mengaudit
bagiannya sendiri. Sesuai dengan
Permenaker no 18 tahun 2008
23. 11.1.3 Laporan audit didistribusikan kepada
pengusaha atau pengurus dan petugas lain
yang berkepentingan dan dipantau untk
menjamin dilakukannya tindakan perbikan.
-Lihat pada laporan ketidaksesuaian/NCR
audit apakah ada tanda
pengesahan/persetujuan bahwa tindakan
perbaikan telah selesai dilaksanakan.
Prioritas temuan audit juga dapat kita lihat
pada lembar monitoring rekapitulasi
tindakan perbaikan hasil audit apaklah
tindakan perbaikan sesuai dengan date
line atau tidak, kemudian lihat
keterangannya jika belum terlaksana atau
ditutup
12 Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan
12.1 Strategi Pelatihan
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
12.1.1 Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuia
persyaratan peraturan perundang-
undangan telah dilakukan.
-Terdapat TNA (Training Need Analisis)
yang mencakup mengenai kebutuhan
pelatihan K3. Lihat pada matriks training
12.1.2 Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan
telah disusun.
-Lihat pada program pelatihan tahunan
perusahaan kemudian komposisi peserta
pelatihannya.
12.1.3 Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus
disesuaikan dengan kebutuhan untuk
pengendalian potensi bahaya.
-Lihat kembali pada matriks pelatihan K3
dengan disesuaikan dengan job
qualifikasinya dan disesuaika n dengan
potensi bahaya tempat kerja. Perhatian
khusus untuk pelatihan yang
dipersyaratkan oleh per UU seperti
operator forklift crane, regu kebakaran
dan ahli K3
12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan
yang berkompeten dan berwenang sesuai
perundang-undangan.
-Kriteria ini terkait dengan pihak ketiga
yang digunakan jasanya untuk
mengadakan pelatihan. Hal ini diatur
dalam Permenaker No.04/MEN/1994
tentang perusahaan jasa K3. Kesesuaian ini
bisa dipastikan dalam kontrak pembelian
jasa.
12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber daya
memadai untuk pelaksanaan pelatihan
yang efektif.
-Perusahaan menyediakan fasilitas (kelas,
board. OHP, LCD dll) dan sumber daya
(trainer, dana) untuk kegiatan pelatihan
(khususnya bila pelatihan bersifat internal)
12.1.6 Pengusaha atau pengurus
mendokumentasikan dan menyimpan
catataan seluruh pelatihan.
-Catatan pelatihan seperti daftar hadir,
jadwal dll disimpan diflie termasuk daftar
riwayat pelatihan perkaryawan
12.1.7 Program pelatiahn ditinjau secara teratur
untuk menjamin agar tetap relevan dan
efektif.
-Pada prosedur pelatihan ada tahapan
dimana semua program pelatihan selama
setahun di evaluasi untuk menentukan
apakah masih relevan atau perlu
peningkatan lebih lanjut. Termasuk
prosentasi keberhasilan pelatihan yang
telah diikuti
12.2 Pelatiahan Bagi Manajemen dan Penyelia
24. Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
12.2.1 Anggota manajemen eksekutif dan
pengurus berperan serta dalam pelatihan
yang mencakup penjelasan tentang
kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta
pelaksanaan K3.
-Manajemen senir terlibat dalam kegiatan
pelatihan K3. Terlibat disini termasuk ikut
serta dalam pelatihan, minimal pelatihan
penjelasan tentang kewajiban hukum dan
prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.
Dokumen yang dilihat yaitu catatan
pelatihan, sertifikat (jika ada) atau
kegiatan yang diikuti seperti seminar dll
12.2.2 Manajer dan pengawas atau penyelia
menerima pelatiah an yang sesuai dengan
peran dan tanggung jawab mereka .
-Pelatihan disini bukan hanya pelatihan K3
sesuai dengan peran dan tugasnya namun
juga berhubungan dengan kompetensi
pekerjaannya. Kesesuaian dapat dilihat
pada job qualifikasinya dan atau matriks
pelatihan mereka. Buktinya lihat rekaman
pelatihan dari setifikat atau daftar riwayat
pelatihan mereka pelat
12.3 Pelatihan bagi Tenaga Kerja
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga
kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang
dipindahkan agar mereka dapat melakukan
tugasnya secara aman.
-Setiap tenaga kerja baru mendapatkan
pelatihan bagaimana bekerja dengan aman
termasuk pengenalan mengenai K3 begitu
pula tenaga kerja yang dipindah kebagian
yang baru. Lihat pada prosedur pelatihan,
catatan pelatihan.
12.3.2 Pelatihan diberikan kepada tenga kerja
apabila ditempat kerjanya terjadi
perubahan sarana produksi atau proses.
Perubahan sarana produksi atau proses.
-Perubahan sarana produksi atau proses
dapat menimbulkan bahaya baru maka
tenaga kerja harus diinformasikan
mengenai bahay ini.
12.3.3 Pengusaha atau pengurus memberikan
pelatihan penyegaran kepada semua
tenaga kerja.
-Pelatihan penyegaran ini terhantung
kebutuhan/persyaratan yang ada.
Misalnya pelatihan tanggap darurat 1
tahun sekali,pelatihan P3K, pelatihan B3 dll
12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
12.4.1 Terdapat prosedur yang men etapkan
persyaratan untuk memberikan
taklimat(briefing) kepada pengunjung dan
mitra kerja guna menjamin K3.
-Ada program pelatihan pengenalan K3
bagi tenaga kerja. Lihat pada materi
pelatihan, jadwal pelatihan dan absensi
pelatihan pengenalan K3
12.5 Pelatn.ihan Keahlian Khusus
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan/Dokumen
terkait
12.5.1 Perusahaan mempunyai system yang
menjamin kepatuhuan terhadap
persyaratan lisensi atau qualifikasi sesuai
dengan peraturan perundangan untuk
melaksanakan tugas ksusus, melaksanakan
pekerjaan atau megoperasikan peralat.
-Pelatihan melakuakan identifikasi
terhadap kebutuhan pelatihan yang
memang dipesyaratkan dalam peraturan
perundangan. Lihat pada TNA atau matriks
pelatihan yang ada. Beberapa pelatihan
tersebut yaitu: Ahli K3: Permenaker
25. 02/MEN/1992, Dokter perusahaan:
Permenaker 01/MEN/1976, Operator Uap:
Permenaker 01/MEN/1998, Operator
angkat angkut: Permenaker 09/MEN/2010,
Regu Kebakaran: Kepmenaker
186/MEN/1999, Ahli Kimia K3, Juru Las,
Operator alat angkat angkut, Paramedis