SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Langkah Strategis
Pelaksanaan
Anggaran Tahun
2021
SOSIALISASI AKSELERASI BELANJA
K/L &PEN TAHUN 2021
Fokus APBN Tahun 2021
penguatan reformasi
- Reformasi Struktural melalui
Inovasi, dan relaksasi prosedur
percepatan pemulihan ekonomi
- Penanganan Covid19 & pemulihan kesehatan melalui
penyediaan vaksin
- Dukungan Program Pangan, Pariwisata, UMKM, dan
Perlindungan Sosial
Fokus Belanja Pemerintah Tahun 2021
Mendukung prioritas
pembangunan untuk
percepatan pemulihan
ekonomi
Efisiensi belanja, melalui
penajaman biaya operasional
sejalan dengan perubahan
proses kerja
Redesign Sistem Perencanaan dan
Penganggaran upaya perbaikan dalam bentuk
peningkatan integrasi dan konvergensi
kegiatan pembangunan antar K/L,
pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar
K/L, serta penajaman rumusan program
Optimalisasi Teknologi
Informasi untuk
meningkatkan
kualitas layanan publik dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
dan pemberian pelayanan
(service delivery)
Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021
(Sesuai Surat Menteri Keuangan No.S-1097/MK.05/2020)
Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan
• Penyerahan DIPA Thn 2021 Tgl.25 November (Agar ada waktu buat K/L persiapan)
• Percepatan Persiapan Pelaksanaan Program/Kegiatan (Penetapan POK, Penetapan
PJbt.Perbendaharaan, dan Percepatan Proses PBJ
• Percepatan Pelaksanaan DAK Fisik (Penetapa POK, Penyel.Penelaahan Rencana kegiatan, dan
Peningkatan Monev termasuk TTD Kontrak
Penajaman Substansi Alokasi Anggaran
• Melakukan Reviu DIPA TA.2021, termasuk Revisi DIPA/POK dalam hal diperlukan
• Perbaikan ketepatan waktu dan sasaran penyaluran BANSOS&BANPEM (Pelaksanaan
verifikasi dan validasi penerima, Penetapan JUKNIS dan SK Penerima)
Menjaga Transparansi & Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran
• Kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian terpenting dari pelaksanaan
anggaran
Percepatan Proses PBJ
Mempercepat
proses lelang
agar kontrak dapat
ditandatangani
pada akhir
Tahun
2021
Mempercepat
penetapan kebijakan
internal K/L terkait
dengan PBJ
Mempercepat
Penetapan Pejabat
Perbendaharaan dan
pejabat/panitia
pengadaan/unit
layanan
pengadaan
Kebijakan
Internal
Panitia
Pengadaaan
Proses
Lelang
01 02 03
Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan
(Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan)
Penyelesaian Tagihan
Tidak menunda proses pembayaran
sesuai batas waktu penyelesaian tagihan.
Cross Check Data
Memastikan data dalam dokumen
pembayaran telah benar agar pihak
penerima pembayaran dapat menerima
haknya secara tepat waktu dan tepat
jumlah.
Penyerapan Anggaran
Mengoptimalkan penyerapan anggaran
secara proporsional setiap bulan
berdasarkan rencana kegiatan dan
rencana penarikan dana.
Teguran/Sanksi
Memberikan teguran/sanksi kepada
pejabat perbendaharaan Satker yang
terlambat dalam menyelesaikan tagihan,
Percepatan PelaksanaanProgram/Kegiatan
(Melalui Peningkatan Kepatuhan Terhadap Regulasi)
Data Keuangan
Meningkatkan
kedisiplinan
penyampaian
keuangan & dokumen
pembayaran.
Data Supplier
Meningkatkan
ketertiban
penyampaian data
supplier dan data
kontrak ke KPPN.
TUP
Memanfaatkan
TUP hanya untuk
kegiatan mendesak
& sesuai dengan
rencana kegiatan
yang diajukan.
UP
Mengajukan UP
secara rasional sesuai
kebutuhan operasional
bulanan Satker &
mengoptimalkan
pembayaran LS.
Penajaman Substansi Alokasi Anggaran
(Melalui Efisiensi&Efektivitas Belanja)
Berupa pembatasan
belanja operasional
yang urgensinya
rendah
Rapat Dalam Kantor
Perjalanan Dinas
Konsinyering
Honor Tim
Penajaman Substansi Alokasi Anggaran (2)
(Melalui Penyesuaian Perencanaan&PA)
1
2
3
Segera mempersiapkan dokumen yang
diperlukan apabila masih terdapat anggaran
yang diberikan catatan dalam DIPA misalnya
“tanda blokir”.
Memastikan ketersediaan pagu DIPA /cukup
tersedia dan tidak melakukan revisi yang
berakibat pada pengurangan alokasi
terhadap pagu yang sudah dikontrakkan.
Segera melakukan revisi anggaran apabila
terjadi pagu minus & terdapat potensi
terjadinya pagu minus.
Dokumen Anggaran
Ketersediaan Dana
Pagu Minus
Menjaga Transparansi & Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran
Memastikan penyampaian
laporan keuangan telah lengkap,
benar, & tepat waktu
Mengisi capaian output guna memastikan
kesesuaian output yang direncanakan
dengan realisasi belanjanya.
Terima Kasih
“Salama’ ki Topada Salama’ “

More Related Content

What's hot

Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah
komar_adi
 
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerahPergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
razitakhalyla
 

What's hot (20)

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 248 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG...
 
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Dit Sistem Perbendaharaaan yang Dilimpahkan ke Vertik...
2018-03-26 Tugas Fungsi Dit Sistem Perbendaharaaan yang Dilimpahkan ke Vertik...2018-03-26 Tugas Fungsi Dit Sistem Perbendaharaaan yang Dilimpahkan ke Vertik...
2018-03-26 Tugas Fungsi Dit Sistem Perbendaharaaan yang Dilimpahkan ke Vertik...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Percepatan dak
Percepatan dakPercepatan dak
Percepatan dak
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkd
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
 
Djpb spending review
Djpb spending reviewDjpb spending review
Djpb spending review
 
Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
Proses Bisnis Akuntansi dan PelaporanProses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
 
Kerajaan
KerajaanKerajaan
Kerajaan
 
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerahPergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
 
Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 
SAPP
SAPPSAPP
SAPP
 
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...
 
Dinas pendidikan
Dinas pendidikanDinas pendidikan
Dinas pendidikan
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
 
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaTugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
 

Similar to Langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2021&PEN

Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptxEvaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
renprogarrorena
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210
Arbyn Dungga
 
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahPp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
inggridkhairani
 
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
PavilionNixion
 
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerahAliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
patrianadi
 

Similar to Langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2021&PEN (20)

#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
 
Djauharie blud
Djauharie bludDjauharie blud
Djauharie blud
 
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis KinerjaTeori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
Sosialisasi Banper Kemenkes.pptx
Sosialisasi Banper Kemenkes.pptxSosialisasi Banper Kemenkes.pptx
Sosialisasi Banper Kemenkes.pptx
 
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptxEvaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
 
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
 
Penyusunan LKKL 2022 Unaudited-Kemendikbudristek Dikti160123 11.27.pptx
Penyusunan LKKL 2022 Unaudited-Kemendikbudristek Dikti160123 11.27.pptxPenyusunan LKKL 2022 Unaudited-Kemendikbudristek Dikti160123 11.27.pptx
Penyusunan LKKL 2022 Unaudited-Kemendikbudristek Dikti160123 11.27.pptx
 
Sesi 1 - Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah.pptx
Sesi 1 - Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah.pptxSesi 1 - Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah.pptx
Sesi 1 - Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah.pptx
 
sbODL8HTbHxM9uKdEtpK.pptx
sbODL8HTbHxM9uKdEtpK.pptxsbODL8HTbHxM9uKdEtpK.pptx
sbODL8HTbHxM9uKdEtpK.pptx
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210
 
Materi Direktur APK.pptx
Materi Direktur APK.pptxMateri Direktur APK.pptx
Materi Direktur APK.pptx
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 Unaudited
Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 UnauditedPetunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 Unaudited
Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 Unaudited
 
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahPp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
Pp 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
 
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
 
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerahAliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
 
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptxEvaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
 

Recently uploaded

RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
NezaPurna
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
citraislamiah02
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
Di Prihantony
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
AmandaJesica
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
iman333159
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
MuhammadNorman9
 

Recently uploaded (14)

RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 

Langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2021&PEN

  • 1. Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 SOSIALISASI AKSELERASI BELANJA K/L &PEN TAHUN 2021
  • 2. Fokus APBN Tahun 2021 penguatan reformasi - Reformasi Struktural melalui Inovasi, dan relaksasi prosedur percepatan pemulihan ekonomi - Penanganan Covid19 & pemulihan kesehatan melalui penyediaan vaksin - Dukungan Program Pangan, Pariwisata, UMKM, dan Perlindungan Sosial
  • 3. Fokus Belanja Pemerintah Tahun 2021 Mendukung prioritas pembangunan untuk percepatan pemulihan ekonomi Efisiensi belanja, melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran upaya perbaikan dalam bentuk peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L, pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar K/L, serta penajaman rumusan program Optimalisasi Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery)
  • 4. Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 (Sesuai Surat Menteri Keuangan No.S-1097/MK.05/2020) Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan • Penyerahan DIPA Thn 2021 Tgl.25 November (Agar ada waktu buat K/L persiapan) • Percepatan Persiapan Pelaksanaan Program/Kegiatan (Penetapan POK, Penetapan PJbt.Perbendaharaan, dan Percepatan Proses PBJ • Percepatan Pelaksanaan DAK Fisik (Penetapa POK, Penyel.Penelaahan Rencana kegiatan, dan Peningkatan Monev termasuk TTD Kontrak Penajaman Substansi Alokasi Anggaran • Melakukan Reviu DIPA TA.2021, termasuk Revisi DIPA/POK dalam hal diperlukan • Perbaikan ketepatan waktu dan sasaran penyaluran BANSOS&BANPEM (Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima, Penetapan JUKNIS dan SK Penerima) Menjaga Transparansi & Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran • Kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian terpenting dari pelaksanaan anggaran
  • 5. Percepatan Proses PBJ Mempercepat proses lelang agar kontrak dapat ditandatangani pada akhir Tahun 2021 Mempercepat penetapan kebijakan internal K/L terkait dengan PBJ Mempercepat Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan pejabat/panitia pengadaan/unit layanan pengadaan Kebijakan Internal Panitia Pengadaaan Proses Lelang 01 02 03
  • 6. Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan (Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan) Penyelesaian Tagihan Tidak menunda proses pembayaran sesuai batas waktu penyelesaian tagihan. Cross Check Data Memastikan data dalam dokumen pembayaran telah benar agar pihak penerima pembayaran dapat menerima haknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Penyerapan Anggaran Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana. Teguran/Sanksi Memberikan teguran/sanksi kepada pejabat perbendaharaan Satker yang terlambat dalam menyelesaikan tagihan,
  • 7. Percepatan PelaksanaanProgram/Kegiatan (Melalui Peningkatan Kepatuhan Terhadap Regulasi) Data Keuangan Meningkatkan kedisiplinan penyampaian keuangan & dokumen pembayaran. Data Supplier Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN. TUP Memanfaatkan TUP hanya untuk kegiatan mendesak & sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan. UP Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker & mengoptimalkan pembayaran LS.
  • 8. Penajaman Substansi Alokasi Anggaran (Melalui Efisiensi&Efektivitas Belanja) Berupa pembatasan belanja operasional yang urgensinya rendah Rapat Dalam Kantor Perjalanan Dinas Konsinyering Honor Tim
  • 9. Penajaman Substansi Alokasi Anggaran (2) (Melalui Penyesuaian Perencanaan&PA) 1 2 3 Segera mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA misalnya “tanda blokir”. Memastikan ketersediaan pagu DIPA /cukup tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi terhadap pagu yang sudah dikontrakkan. Segera melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus & terdapat potensi terjadinya pagu minus. Dokumen Anggaran Ketersediaan Dana Pagu Minus
  • 10. Menjaga Transparansi & Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Memastikan penyampaian laporan keuangan telah lengkap, benar, & tepat waktu Mengisi capaian output guna memastikan kesesuaian output yang direncanakan dengan realisasi belanjanya.
  • 11. Terima Kasih “Salama’ ki Topada Salama’ “