2. KONSEP PARADIGMA KEPEMERINTAHAN
(GOVERNANCE)
Dalam masyarakat kontemporer yang dinamis, dan kompleks terdapat
beberapa karakteristik sebagai berikut :
Permasalahan sosial dalam masyarakat pada umumnya disebabkan
oleh interaksi berbagai faktor (yang tidak semuanya selalu dapat
diidentifikasi) dan tidak bisa dibatasi oleh sebab munculnya sesuatu
faktor tertentu secara terisolasi.
Pengetahuan politis maupun teknis mengenai berbagai
permasalahan dan kemungkinan pemecahannya, pada kenyataan
sangat tersebar diantara berbagai faktor.
Tujuan kebijakan publik tidak mudah untuk dirumuskan, bahkan lebih
sering menjadi bahan untuk disempurnakan: ketidakpastian menjadi
aturan dan bahkan sebagai pengecualian.
2
3. Penyelenggaraan Pemerintahan (Governing)
Proses koordinasi, pengendalian, (steering),
pemengaruhan (influencing) dan penyeimbangan
(balancing) setiap hubungan interaksi.
Format pemerintahan yang baru diperlukan, untuk dapat
memenuhi tuntutan perubahan pola interaksi sosial politik
antara pemerintahan dengan masyarakat.
3
4. Dalam masyarakat modern atau post-modern dewasa ini pola
pemerintahan yang dapat dikembangkan sesuai dengan
karakteristiknya masing-masing adalah sebagai berikut :
Kompleksitas : dalam menghadapi kondisi yang kompleks, maka
pola penyelengaraan pemerintah perlu ditekankan pada fungsi
koordinasi dan komposisi.
Dinamika : dalam hal ini pola pemerintahan yang dapat
dikembangkan adalah pengaturan atau pengendalian dan kolibrasi.
Keanekaragaman : masyarakat dengan berbagai kepentingan yang
beragam dapat diatasi dengan pola penyelenggaraan
pemerintahan yang menekankan pada pengaturan dan integrasi
atau keterpaduan.
“Intervensi pelaku politik dan sosial yang berorientasi hasil, diarahkan untuk
menciptakan pola interaksi yang stabil atau dapat diprediksikan dalam suatu
sistem (sosial-politik), sesuai harapan ataupun tujuan dari para pelaku
intervensi tersebut.”
4
5. Pengertian Kepemerintahan (Governance)
Pemerintah atau Government : The authoritative direction and
admnistration of the affairs of men/women in a nation, state, city,
etc. (Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan
orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dsb.)
The Governing body of a nation, state, city, etc. (Lembaga atau
badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara
bagian, atau kota dsb.)
Istilah Kepemerintahan atau dalam bahasa Inggris Governance
yang berarti “the act, fact, manner, of governing” berarti :
“Tindakan, fakta, pola, dari kegiatan atau penyelenggaraan
pemerintahan”.
Suatu kegiatan (proses), bahwa governance lebih merupakan “……
serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan
masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan
tersebut”.
Kooiman (eds, 1993)
5
7. United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen
kebijakannya yang berjudul “Governance for Sustainable Human
Development, January 1997”
“Governance is the exercise of economic, political, and administrative authory
to manage a country’s affairs all levels and means by which states promote
social cohesion, integration, and ensure the well-being of their population”.
(Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang
ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara
pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara
untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan
kohesivitas sosial dalam masyarakat).
Konsep
Kepemerintahan
(governance)
- Mencakup berbagai metode yang digunakan untuk
mendistribusikan kekuasaan/kewenangan dan
mengelola sumber daya publik, dan berbagai
organisasi yang membentuk pemerintahan serta
melaksanakan kebijakan-kebijakannya.
- Meliputi mekanisme, proses, dan kelembagaan yang
digunakan oleh masyarakat, baik individu maupun
kelompok, untuk mengartikulasikan kepentingan
mereka, memenuhi hak hukum, menemui
tanggungjawab & kewajiban sebagai warga negara
dan menyelesaikan perbedaan antara sesama.
7
8. Tiga (3) Model Kepemerintahan
Model Kepemerintahan Ekonomi (Economic
Governance Model), meliputi proses pembuatan
keputusan yang menfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam
negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi.
Economic Governance mempunyai implikasi terhadap
kesetaraan, kemiskinan dan kualitas hidup;
Model Kepemerintahan Politik (Political Governance
Model), mencakup proses pembuatan berbagai
keputusan untuk perumusan kebijakan;
Model kepemerintahan Administratif (Administrative
Governance Model), sistem implementasi kebijakan.
UNDP
8
9. Kelembagaan dalam governance meliputi 3
domain
Negara
Sektor Swasta
&
Menciptakan lingkungan politik &
hukum yang kondusif.
Menciptakan pekerjaan & pendapatan
Memfasilitasi interaksi sosial budaya
Masyarakat
politik, menggerakan kelompok dalam
masyarakat untuk berperan serta
dalam kegiatan ekonomi, sosial &
politik.
Saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing
9
10. Dalam kaitan dengan masyarakat
“Governance is more government”
Hubbard (2001)
Bank Dunia (World Bank) merumuskan konsep
governance sebagai : “The exercise of political powers
to manage a nation’s affairs” (pelaksanaan kekuasaan
politik untuk memanage masalah-masalah suatu
Bintoro Tjokroamidjojo (2000:34)
negara).
Dasar
konsep
dalam
Kepemerintahan
Mengenai bagaimana pemerintahan
berinteraksi dengan masyarakat
bidang ekonomi, sosial dan politik
dalam upaya pemenuhan kepentingan
masyarakat.
10
11. Bagan Interaksi antar pelaku
dalam kerangka Kepemerintahan
PEMERINTAH
SWASTA
MASYARAKAT
11
12. Pada dasarnya unsur kepemerintahan dapat
dikelompokan 3 kategori :
Negara/Pemerintahan : Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya
adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan
pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (Civil
Society Organizations).
Sektor Swasta : Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan
swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti :
industri pengolahan (manufacturing), perdagangan, perbankan, dan
koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
Masyarakat Madani (Civil Society) : Kelompok masyarakat dalam
konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau tengahtengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik
perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi
secara sosial, politik dan ekonomi.
12
13. Prinsip mendasar yang melandasi perbedaan
antara konsepsi kepemerintahan (Governance)
dengan pola pemerintahan yang tradisional.
Terletak pada adanya tuntutan yang demikian
kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan
peranan masyarakat (termasuk dunia usaha
dan LSM/Ornop) semakin ditingkatkan dan
semakin terbuka aksesnya.
13
14. Kesimpulan dari hasil studi interaksi antara
pemerintahan dan masyarakat sebagaimana
dikemukakan oleh Duclaud Williams :
Bahwa keberadaan struktur kekuasaan, metode, dan instrumen
pemerintahan tradisional dewasa ini telah gagal;
Berbagai bentuk dan ruang lingkup kegiatan interaksi sosial politik
yang baru telah muncul, tetapi format kelembagaan dan pola
tindakan mediasi berbagai kepentingan yang berbeda pada
kenyataannya masih belum tersedia;
Terdapatnya berbagai isu baru yang sangat strategis dan menjadi
pusat perhatian seluruh aktor yang terlibat dalam interaksi sosial
politik, baik dari lingkungan pemerintah maupun masyarakat
Diperlukan adanyakoveregnsi atau kesearahan tujuan dan
kepentingan untuk menghasilkan dampak yang bersifat sinergis
atau situasi “menang-menang” (Win-win solution).
Kooiman (1993 : 251)
14
15. Kondisi subyektif yang harus dimunculkan dalam diri setiap aktor
yang terlibat dalam rangka pengembangan konsep
kepemerintahan, adalah adanya :
Derajat tertentu dalam sikap saling mempercayai atau saling
memahami;
Kesiapan untuk memikul tanggung jawab (bersama);
Derajat tertentu terlibat politik dan dukungan sosial masyarakat.
Dalam masyaraka modern yang dinamis dan kompleks, serta sangat beraneka
ragam dewasa ini, pemerintah (dan masyarakat umum) memiliki berbagai
tugas baru sebagai berikut :
Pemberdayaan interaksi sosial politik, hal ini mengandung arti penarikan
diri dalam berbagai kesempatan, namun seringnya (dan pada saat yang
sama) hal ini berarti mengambil tanggung jawab untuk mengorganisasikan
interaksi sosial politik untuk mengatur dirinya sendiri.
Pembentukan dan pemeliharaan kelangsungan berbagai jenis dan bentuk
“Co Arrangements” dimana permasalahan tanggung jawab dan tindakan
kolektif ditanggung bersama.
15
16. Pedoman sebagai kerangka acuan dalam perumusan dalam
mengaktualisasikan gagasan Konsepsional Kepemerintahan :
Bahwa orientasi interaksi dan eksternal bagi organisasi pemerintah
merupakan salah satu hal yang sangat penting dan strategis;
Administrasi publik harus mampu memberikan perhatian terhadap
beragam sudut pandang administratif, poltik ilimiah, dan sosial; dan
harus mampu mempertimbangkan berbagai pengertian yang
berlaku mengenai permasalahan tindakan kolektif dan upaya
pemecahannya, dari dalam diri adminsitrasi publik tersebut.
Pemerintah harus mampu mencoba mendelegasikan tanggung
jawab makro terhadap berbagai unsur pelaku sosial, dan pada saat
yang bersamaan mendorong dan memberdayakan mereka untuk
mengambil dan menerima tanggung jawab tersebut.
Peranan pemerintah pada akhirnya perlu dibekali dengan
kemampuan diri dan kompetensi untuk menjembatani konflik
diantara berbagai kelompok kepentingan dan berbagai hambatan
lainnya dalam kerangka sosial politik.
16
17. KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (Good Governance)
Secara konseptual pengertian kata baik (good)
dalam istilah kepemerintahan yang baik (good
governance) mengandung 2 pemahaman :
Nilai yang menjungjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat
meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian,
pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya
untuk mencapai tujuan tersebut.
Kepemerintahan yang baik
berorientasi kepada 2 hal
Orientasi ideal negara yang diarahkan
pada pencapaian tujuan nasional.
Pemerintahan yang berfungsi secara
ideal, yaitu secara efektif dan efisien
melakukan upaya pencapaian tujuan
nasional.
17
18. Good Governance
PARTISIPASI
TRANSPARASI
AKUNTABILITAS
EFEKTIVITAS
MEMPERLAKUKAN SEMUA SAMA
UNDP memberikan definisi good governance “sebagai hubungan yang
sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat
(society).
UNDP mengajukan karakteristik good governance, partisipasi, supremasi
hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan,
efektif dan efisien, bertanggung jawab dan visi strategik.
Good Governance : “ Kepemerintahan yang membangun dan menerapkan
prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparasi, pelayanan prima,
demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh
seluruh masyarakat “.
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000
18
19. Rencana Strategi
Perlunya pendekatan baru dalam penyelenggarakan negara dan
pembangunan yang terarah pada terwujudnya kepemerintahan
yang baik (Good Governance) yakni :”… Proses pengelolaan
pemerintah yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi
supermasi hukum dan HAM, desentralistik, partisipatif, transparan,
keadilan, bersih dan akuntable; selain berdaya guna, berhasil guna
dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa”.
“Unsur-unsur utama governance” (bukan prinsip), yaitu :
akuntabilitas, (accountability), transparasi (transparancy),
keterbukaan (opennes), dan aturan hukum (rule of law) ditambah
dengan kompetensi manajemen (management competence) dan
hak-hak azasi manusia (human right).
Gambir Bhatta (1996 : 7 )
19
20. Empat unsur utama yang dapat memberikan
gambaran administrasi publik yang berciri
kepemerintahan yang baik.
Akuntabilitas
Mengandung arti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk
bertindak selaku penanggung jawab dan penaggung gugat atas segala
tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
Transparasi
Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya,
baik tingkat pusat maupun daerah.
Keterbukaan
Prinsip ini menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk
mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak
transparan.
Aturan Hukum (Rule of Law)
Prinsip ini mengandung arti kepemerintahan yang baik mempunyai
karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan
masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.
20
21. UNDP (1997) Mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus
dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik, meliputi :
1. Partisipasi (Participation) Setiap orang atau warga masyarakat, baik lakilaki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses
pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga
perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Aturan Hukum (Rule Of Law) Kerangka aturan hukum dan perundangundangan harus berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi secara utuh
(impartially), terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.
3. Transparasi (Transparency) Transparasi harus dibangun dalam rangka
kebebasan aliran informasi.
4. Daya Tanggap (Responsiveness) Setiap institusi dan prosesnya harus
diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang
berkepentingan (Stakeholders).
5. Berorientasi Konsesus (Consensus Orientation) Pemerintahan yang baik
(Good Governance) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi
berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus atau
kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan
jika dimungkinkan juga dapat diperlakuan terhadap berbagai kebijakan
dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
21
22. 6. Berkeadilan (Equity) Pemeritahan yang baik akan memberikan
kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam
upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas & Efiseinsi (Effectiveness & Efficency) Setiap proses kegiatan
dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benarbenar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaikbaiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas (Accountability) Para pengambil keputusan dalam
organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki
pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum),
sebagaimana halnya kepada para pemilik (Stakeholders).
9. Visi Strategis (Strategic Vision) Para pimpinan dan masyarakat memiliki
perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan manusia
(human development) bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan
untuk pembangunan tersebut.
10. Saling Keterbukaan (Interrelated) Keselurhan ciri Good Governance
tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait (mutually
Reinforcing) dan tidak bisa berdiri sendiri
22
