Pancasila sebagai sumber hukum

1. Oleh :
Andhika L Perceka, S. Kom., M. Si
Pancasila Sebagai sumber Hukum
Di Indonesia

2. (dasar/aturan tingkah laku). Pancasila secara
Istilah Pancasila berasal
panca
dari bahasa sansekerta.
Pancasila = (lima), syila/syiila
etimologi dapat diartikan sebagai lima dasar
aturan tingkah laku.

3. Apakah Hukum itu ?
 Pengertian hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya
terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur
tingkah
hukum
tertulis
laku manusia. Ada pula yang menyebutkan
merupakan aturan yang tertulis maupun tidak
yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai
sanksi jika melanggarnya.
 Dengan adanya hukum, tingkat kejahatan akan
berkurang. Pemegang kekuasaan tidak dapat
oleh
berlaku
hukum.
hak dan
sewenang-wenang karena telah dibatasi
Selain itu hukum membantu untuk melindungi
kewajiban setiap warga negara. Maka dari itu negara
harus memiliki sistem hukum yang tepat.

4. Hukum menurut para ahli :
1. Plato
Menurut Plato, hukum merupakan sebuah peraturan
yang teratur dan tersusun dengan baik. Serta dapat
mengikat terhadap masyarakat ataupun pemerintah.
2. Utrecht
Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan
petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang
mengatur tata tertib masyarakat. Tata tertib tersebut
harus dipatuhi masyarakat. Jika melanggar maka akan
menimbulkan tindakan dari pemerintah.

5. 3. Prof. Dr. Van Kan
Menurutnya hukum adalah keseluruhan peraturan hidup
yang sifatnya memaksa untuk melindungi kepentingan
masyarakat.
4. Achmad Ali
Hukum merupakan norma yang mengatur yang benar
dan mana yang salah. Pembuatannya dilakukan oleh
pemerintah dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis.
Memiliki ancaman hukuman jika melanggar norma
tersebut.
S. M. Amin
Hukum yaitu sekumpulan aturan yang terdiri dari norma
6.
dan sanksi-sanksi yang memiliki tujuan untuk
menertibkan pergaulan dalam suatu masyarakat.
Sehingga keamanan dan
terjaga.
ketertiban masyarakat dapat

6. Karakteristik Hukum :
 Bersifat memaksa. Setiap orang wajib hukumnya
untuk mematuhi setiap aturan yang ada tanpa
suku
terkecuali.
maupun ras.
Hukum tidak melihat golongan,
 Terdapat sanksi. Ketika orang melanggar peraturan
yang telah ditetapkan, mereka harus mematuhinya. Jika
melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman
kepada pelaku yang dapat membuat mereka jera.
Perintah dan larangan. Merupakan hal yang harus

dipatuhi dan hal yang tidak dapat dilakukan di
masyarakat.

7. Tujuan Hukum :
 Hukum juga memiliki beberapa tujuan. Dengan
adanya hukum, kemakmuran masyarakat akan
tertata
dalam
juga
terjamin. Pergaulan masyarakat akan lebih
dan menjadi petunjuk
keputusan
atau pedoman
menghadapi negara. Hukum
digunakan sebagai sarana mewujudkan keadilan
sosial dan sebagai penegak pembangunan.

8. Unsur-unsur Hukum :
1. Hukum dapat mengatur kehidupan bermasyarakat;
2. Dibuat Oleh Lembaga Berwenang;
3. AturanYang Sifatnya Memaksa;
4. Sanksi Atau Pelanggaran;

9. Jenis-jenis hukum di Indonesia :
 Hukum Privat. Hukum privat mengatur antara
hubungan sesama manusia, dengan menitikberatkan
pada kepentingan yang disepakati. Contohnya hukum
perdata, hukum sipil dan hukum dagang.
 Hukum Publik. Hukum publik mengatur tentang
hubungan
menyangkut
antar sesama warga
umum.
negara
Contoh
yang
hukum
kepentingan
publik adalah hukum pidana, hukum administrasi
negara dan hukum tata negara.

10. Sumber Hukum :
Segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen,
naskah, dan sebagainya, yang dipergunakan oleh
suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada
masa tertentu;
Menurut Tjipto Rahardjo :
“Sumber yang melahirkan hukum digolongkan dari
dua kategori, yaitu sumber sumber yang bersifat
hukum
bersifat
dan yang bersifat sosial. Sumber yang
hukum merupakan sumber yang diakui
oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa
melahirkan atau menciptakan hukum”
.

11. Sumber-sumber Hukum :
1. SumberHukum Formil :
 Undang-Undang. Undang –undang merupakan sumber hukum
secara tertulis yang dibuat oleh Lembaga Eksekutif dan Lembaga
Legislatif
Adat-istiadat. Adat istiadat Berlaku dikalangan masyarakat tertentu
dan di dalam wilayah tertentu.
Traktat. Traktat merupakan perjanjian yang disepakati oleh suatu
negara dengan negara lain. Kelompok traktat dibedakan menjadi 2
yaitu traktat bilateral, yang dilakukan oleh dua negara mengenai
sesuatu. Kemudian ada traktat multilateral yang dilakukan oleh tiga
negaraatau lebih dalam mencapai kesepakatan bersama.
Yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan suatu putusan hakim yang
belum ada penyelesaian hukumnya. Kemudian ini menjadi pedoman
perkara lainnyayang serupa dengan kasus yurisprudensi ini.
Doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum sebagai asas-asas
atau dasaryang penting dalam dunia hukum.





12. 2. Sumber Hukum Materil
Sumber hukum materil merupakan akibat dari
berbagai macam gejala politik, ekonomi, ideologi,
sosial, budaya dari kehidupan masyarakat. Sehingga
memerlukan sumber hukum yang sesuai dengan
kondisi tersebut. Artinya dari kondisi tersebut akan
timbul dasar hukum yang baru.

13.  Pancasila sebagai dasar aturan tingkah laku
menjadi sumberdari segala sumber hukum di
Indonesia sesuai dengan TAP MPRS No.
XX/MPRS/1966 tentang tata urutan perundang
undangan; TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urut Peraturan Perundang-
undangan, dan UU No. 23 / 2005, -- UU No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

14. Maka pengertian Pancasila sebagai sumber
hukum bukanlah dalam pengertian sumber hukum
kenbron van het recht (sumber tempat
diketemukannya, tempat melihat dan mengetahui
norma hukum positif ), akan tetapi dalam arti
welbron van het recht (nilai yang menjadi penyebab
timbulnya aturan hukum) sebagai asal-usul nilai,
sumber
positif.
nilai yang menjadi sumber dari hukum

15. Jadi Pancasila merupakan sumber nilai dan
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
dibentuklah noma-norma hukum oleh negara.

16. Pancasila merupakan sumber
dari segala sumber Hukum

17. •Pancasila benar-benar mampu melaksanakan apa yang
diamanatkan oleh rakyat Indonesia artinya setiap peraturan
perundang-undangan di Indonesia harus mengacu
•Pancasila benar-benar mampu melaksanakan apa yang
diamanatkan oleh rakyat Indonesia artinya setiap
peraturan perundang-undangan di Indonesia harus
mengacu kepadanya dan tidak menyimpang dari
ketentuan serta asas asas yang terkandung didalamnya.
•Pancasila benar-benar mampu melaksanakan apa yang
diamanatkan oleh rakyat Indonesia artinya setiap
peraturan perundang-undangan di Indonesia harus
mengacu kepadanya dan tidak menyimpang dari
ketentuan serta asas-asas yang terkandung didalamnya.
• Pancasila dapat dijadikan alas dalam melaksanakan cita-
yang
cita yang luhur tersebut, oleh karena Pancasila
merupakan cermin kepribadian bangsa yang mengandung
arti pandangan hidup (way of life), dasar negara, tujuan dan
kesadaran bangsa juga terkandung didalamnya.

18.  Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011
menyatakan bahwa Pancasila merupakan
sumber dari segala sumber hukum negara. Hal
ini sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar
(filosofis) negara sebagaimana tertuang dalam
pembukaan UUD 1945, Alinea IV.

19.  Menurut UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 dinyatakan bahwa Negara
Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut mengandung makna
bahwa setiap sendi kehidupan masyarakat harus berdasarkan hukum
yang berlaku. Maka dapat diartikan hukum sangat dibutuhkan oleh
suatu negara Indonesiayaitu :
 Untuk menjamin kepentingan dan hak asasi rakyat dari
kemungkinan penindasan atau kesewenangan-wenangan
penguasa/pemerintah
Memastikan tiap warga negara menjalankan hak dan kewajibannya.
Menjamin pelaksanaan pembangunan nasional dan pencapaian
tujuan nasional
Membuat hubungan antar warga negara dan warga negara dengan
pemerintahan selaras, serasi, dan seimbang.
Menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, adil, damai
dan sejahtera.





20. Sebagai negara hukum Indonesia mempunyai
prinsip-prinsip sebagai berikut :
 Mengakui dan melindungi hak asasi manusia;
 Memiliki lembaga peradilan yang bebas, tidak
memihak, serta dalam melaksanakan tugasnya tidak
dipengaruhi oleh kekuasaan atau kekuatan manapun;
 Adanya peradilan, hukum, dan saksi hukum yang
tidak memihak;
 Dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan
bernegara, segala sesuatunya berdasarkan hukum;

21.  Tujuan dari adanya hukum adalah untuk
mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib
dan teratur.

22. Nilai-nilai di dalam Pancasila :

23. a. Nilai Ketuhanan
Adanya
adanya
Dengan
pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap
Tuhan sebagai pancipta alam semesta.
nilai ini menyatakan bangsa Indonesia
merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang
atheis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya
pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama,
menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada
paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat
beragama.

24. b. Nilai Kemanusiaan
Nilai kemanusiaan yang adil
sikap
dan
dan
beradab
perilaku
mengandung arti kesadaran
sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup
bersama atas dasar tuntutan
sesuatu
hati
hal
nurani dengan
memperlakukan
mestinya.
sebagaimana

25. c. Nilai Persatuan
Nilai persatuan Indonesia mengandung makna
rakyat
Negara
usaha ke arah bersatu dalam kebulatan
untuk membina rasa nasionalisme dalam
Kesatuan
Indonesia
Republik Indonesia. Persatuan
menghargai
sekaligus mengakui dan
sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang
dimiliki bangsa indonesia.

26. d. Nilai Kerakyatan
Nilai kerakyatan yang
dalam
dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan
perwakilan
pemerintahan
permusyawaratan/
mengandung
dari rakyat, oleh
makna suatu
rakyat, dan untuk
rakyat dengan cara musyawarah
lembaga lembaga perwakilan.
mufakat melalui

27. e. Nilai Keadilan
Nilai Keadilan
mengandung
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
sekaligus
Indonesia
makna sebagai dasar
tujuan, yaitu tercapainya masyarakat
Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atau
batiniah.

28. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat
dirinci sebagai berikut :
Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari
segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.
Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia
yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam empat
pokok pikiran.
1.
2.
Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik
3.
hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.
Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD
4.
mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain.
Penyelenggara negara termasuk para penyelenggara partai dan
golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang
luhur.
Pancasila merupakan sumber semangat bagi UUD 1945,
5.
Penelenggara Negara, Pelaksana Pemerintah termasuk
penyelenggara partai dan golongan fungsional.

29. Di dalam TAP MPR RI No. 3/MPR/2000, beberapa
sumber hukum tertulis ditentukan sebagai berikut :
1. Pancasila
2. Pembukaan UUD 1945
3. Batang tubuh UUD 1945 dan amandemenya
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
5. Undang-undang
6. Peraturan perundang-undangan
7. Peraturan Pemerintah
8. Keputusan Presiden
9. Peraturan Daerah

30. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan RI, Pasal 7 UU
No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Per UU :
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
 Peraturan Pemerintah;
 Peraturan Presiden;
 Peraturan Daerah Provinsi; dan.
 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

31. Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm
(norma dasar) atau staatfundamentalnorm
(norma fundamental negara) dalam jenjang
norma hukum di Indonesia.

32. Sekian dan terima kasih