Prosedur dan mekanisme layanan bantuan hukum terutama oleh advokat dan penegak hukum lainnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan saat Pandemi Covid-19

1. Layanan Bantuan Hukum
bagi Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan saat
Pandemi Covid-19
Andrie Irawan, S.H., M.H.
Advokat dan Direktur Sahabat Anak, Perempuan & Keluarga (SAPA)
Layanan Daring WA/Telp: 0812-2635-0008
Yogyakarta, 12 Agustus 2020

2. Layanan Bantuan Hukum
 Layanan litigasi: pendampingan proses litigasi
baik pada tahap penyelidikan, peyidikan dan
peradilan pidana termasuk proses pendampingan
perkara perdata baik di PN maupun PA (perkara
cerai, hadonah/hak asuh anak, harta bersama,
perbuatan melawan hukum)
 Layanan non litigasi: konsultasi (daring dan
luring (terbatas) dan mediasi secara luring
dengan jumlah terbatas serta kajian hukum
 Pendamping hukum dan/atau Advokat yang
memberikan bantuan hukum dibatasi maksimal 3
orang per perkara

3. Proses Bantuan Hukum Perkara
Pidana saat Pandemi Covid-19
 Pendampingan di kepolisian masih seperti biasa
namun yg hadir didalam ruangan dikurangi dan
berjarak cukup serta tetap mengenakan masker
 Pemeriksaan saksi saat persidangan melalui
daring dari kantor polisi/kejaksaan/rutan (saat
awal pandemi). Khusus pendampingan dari rutan
protokol kesehatan sudah sangat lengkap mulai
dari screening kesehatan oleh petugas
kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh, penyedian
tempat cuci tangan dan ruang disinfektan, serta
wajib menggunakan masker

4. Proses Bantuan Hukum Perkara
Perdata saat Pandemi Covid-19
 Persidangan masih seperti biasa, namun jumlah
pengunjung yg boleh hadir dibatasi (sidang
terbuka) dan semua pihak wajib mengenakan
masker
 Pada beberapa pengadilan bahkan majelis diberi
sekat berupa mika dan kuasa hukum yg hadir
dibatasi maksimal 2 orang, sekalipun penerima
kuasa lebih dari 2 orang
 Pemeriksaan saksi masih seperti biasa, namun
awal pandemi untuk saksi luar kota masih dapat
menggunakan daring, sekalipun harus masuk
wajib melampirkan surat keterangan sehat

5. Catatan bagi Protokol Kesehatan
Pelayanan Kasus KtP/A
 Secara pedoman sudah sangat baik dan detail
namun beberapa catatan yang belum optimal
diantaranya:
 KIE khusus pelayanan saat Pandemi Covid-19
jarang terlihat terutama melalui medsos
 Tidak semua tempat layanan menerapkan
standar yang sama dikarenakan keterbatasan
sarpras dan SDM
 Kesulitan pembiayaan untuk Rapid Test atau
bahkan PCR Swab Test bagi korban kekerasan yg
harus diberikan layanan rumah aman sebelum
melakukan isolasi mandiri selama 14 hari