SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  17
PRAKTIK PERADILAN
PERDATA
Oleh
ANTHONIUS KARIANGA, SH., MH.
BAGAIMANA AWAL PROSES PERADILAN
PERDATA?
• ADANYA SENGKETA/MASALAH.
• SENGKETA DIPERMASALAHKAN
• MEMASUKAN GUGATAN
APA ITU GUGATAN?
• GUGATAN ADALAH SUATU TUNTUTAN HAK YANG MERASA DIRUGIKAN DAN
DI DAFTARKAN KE PENGADILAN TINGKAT SATU (PENGADILAN NEGERI)
UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM, MANFAAT HUKUM, DAN
KEADILAN
• Dasar gugatan:
• Tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg
• Lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg
• Tentang gugatan lisan “bilamana penggugat buta huruf maka surat
gugatannya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua
pengadilan negeri yang mencatat gugatan”.(Pasal 120 HIR).
APA SAJA JENIS-JENIS GUGATAN?
• Gugatan Terbagi Atas 2, Yaitu Gugatan Contentiosa Dan Gugatan
Voluntair
• Gugatan Contentiosa Artinya Gugatan Yang Terdapat Lawan
• Gugatan Voluntaire Artinya Gugatan Yang Tidak Ada Lawan
CIRI-CIRI GUGATAN CONTENTIOSA DAN
VOLUNTAIR
• ciri gugatan voluntair :
• KEPENTINGAN SEPIHAK/ HANYA PIHAK TERTENTU (for the benefit
of one party only)..
• TIDAK MENGANDUNG SENGKETA (without dispute or differences
with another party).
• PERMASALAHAN HANYA PIHAK YANG MENGAJUKAN.
• Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan
(Ex-parte)
• BERBENTUK PERMOHONAN DAN ATAU PENETAPAN PENGADILAN
CONTENTIOSA
ciri gugatan contentiosa :
• ADA LAWAN (ADA PENGGUGAT DAN TERGUGAT).
• TERDAPAT PERMASALAHAN ATAU SENGKETA DARI PARA PIHAK
Dasar hukum gugatan voluntair
• Pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, masih berlaku dan di anggap
relevan.
Kebebasan hakim gugatan voluntair dan
contentiosa
• Contentiosa : hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa
yang telah ditentukan undang-undang
• Voluntaria : hakim memiliki kebebasan menggunakan
kebijaksanaannya.
Pernah mendengar Gugatan balik?
• Gugatan Rekonvensi Adalah Gugatan Balik ( Apabila Dari Dalam
Gugatan Awal (Wanprestasi) Dan Ternyata Sudah Di Penuhi
Prestasinya Maka Hal Ini Bisa Di Gugat Dalam Gugatan Rekonvensi.
• Gugatan ini diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat.
Gugatan sederhana
• Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara
pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai
gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata
cara dan pembuktiannya sederhana. (perma nomor 2 tahun 2015
• Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara:
• 1. cidera janji (wanprestasi) dan/atau
• 2. perbuatan melawan hukum
• dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta.
• Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
lanjutan
Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:
a. pendaftaran;
b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
c. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
d. pemeriksaan pendahuluan;
e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
g. pembuktian; dan
h. putusan.
3. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak
hari sidang pertama.
Putusan dalam perkara voluntair dan
contentiosa
• Contentiosa putusannya yaitu berupa vonis yang bisa dijalankan
dan mengikat hanya pihak yang terlibat dalam sengketa (Eksekusi)
• Voluntair putusannya yaitu berbentuk penetapan
• Contoh voluntair: gugatan karena nama berbeda di ktp, ijazah,
dan surat lainnya sehingga akibat hukumnya yaitu adanya
penetapan nama dan marga seseorang dan penetapan tersebut
berlaku untuk semuanya
• Contoh contentiosa: terdapat perselisihan hak antara a dan b,
putusannya
Apa Syarat-syarat gugatan?
• Menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus
memuat:
• Identitas para pihak (Pasal 118 ayat (1) HIR)= Nama Lengkap,
Alamat atau Tempat Tinggal, PEKERJAAN, TEMPAT TANGGAL LAHIR,
UMUR, AGAMA DAN IDENTITAS LAINNYA
• Alasan-alasan gugatan/DALIL GUGATAN (fundamentum
petendi atau posita) yang terdiri dari dua bagian (PASAL 8 NOMOR
3 RV):
1) kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden);
2) dasar hukumnya(rechtgronden);
LANJUTAN
• Tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde
conclusie) atau petitum (SEMA No. 6 Tahun 1975 perihal Uitvoerbaar bij
voorraad tanggal 1 Desember 1975):
• 1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer (SESUAI POSITA)
• 2. Tuntutan tambahan.
Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntuntan pokok.
• 3. Tuntutan subsidier atau pengganti.
• Tuntutan subsider atau pengganti (Tuntutan ini diajukan dalam rangka
mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh
hakim. Biasanya tuntutan ini berbunyi “Ex Aequo Et Bono”
Pada umumnya syarat formal yang harus dipenuhi dalam gugatan adalah:
• Ditujukan (Dialamatkan ) kepada PN Sesuai dengan Kompetensi Relatif.
• AKIBAT DARI TIDAK TERPENUHINYA SYARAT FORMIL MAKA gugatan dinyatakan tidak
dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard) atas alasan hakim tidak berwenang
mengadili.
• PERUBAHAN GUGATAN,
Pasal 127 Rv, tidak menyebut syarat formil mengajukan perubahan gugatan
(BERDASARKAN PRAKTIK, DALAM BUKU PEDOMAN MA)
PERUBAHAN GUGATAN DAPAT DILAKUKAN DI HARI SIDANG YANG PADA SIDANG PERTAMA
KALI.
Tidak boleh mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatan (MA tanggal 6
Maret 1971 Nomor 209 K/Sip/1970.
Bersifat mengurangi atau tidak menambah tuntutan
Hal-hal dalam kompetensi relative dan
absolut
• Pasal 118 HIR/142 RBg yaitu:
• Gugatan diajukan di kediaman terkhir tergugat apabila tergugat tidak diketahui
alamt sekarang
• Gugatan diajukan ke salah satu wilayah hukum tergugat jika tergugat lebih dari 1
• Gugatan diajukan jika penjamin dan berhutang berbeda maka harus diajukan
kediaman berhutang sebagai tergugat
• Gugatan diajukan di salah satu wilayah hukum penggugat jika Tergugat sama sekali
tidak diketahui alamatnya/kediamannya
• Gugatan diajukan di objek gugatan jika objek gugatannya merupakan benda tidak
bergerak.
• Gugatan diajukan berdasarkan pilihan domisili hukum jika terdapat dalam
perjanjian
Apa itu kuasa hukum?
• Kuasa Hukum: Pengacara yang diberi kuasa oleh kliennya untuk
melakukan tindakan hukum atas nama kliennya
• Uu nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 1 angka 1, Advokat
adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini
• Surat kuasa adalah surat yang digunakan untuk melimpahkan
wewenang dari pihak yang secara sah memiliki wewenang kepada
pihak lain.

Contenu connexe

Tendances

Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTAndhika Pratama
 
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdatasesukakita
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Replik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdataReplik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdataTopan Erlando
 
Bahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraBahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraFakhrul Rozi
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Idik Saeful Bahri
 
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumHukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumAji Wasesa
 
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatanardi hansa
 
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Idik Saeful Bahri
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Muhammad Rafi Kambara
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 

Tendances (20)

Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
 
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Replik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdataReplik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdata
 
Bahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraBahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acara
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
 
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumHukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata Hukum
 
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...
 
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatan
 
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 

Similaire à praktik peradilan perdata

Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...Idik Saeful Bahri
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptasifsardari
 
GUGATAN_dalam_Acara_Perdata.pptx
GUGATAN_dalam_Acara_Perdata.pptxGUGATAN_dalam_Acara_Perdata.pptx
GUGATAN_dalam_Acara_Perdata.pptxAndi Komara
 
6 dan 7 (Gugatan dan Jawaban).pptx
6 dan 7 (Gugatan dan Jawaban).pptx6 dan 7 (Gugatan dan Jawaban).pptx
6 dan 7 (Gugatan dan Jawaban).pptxMaulanaAminThahir1
 
Memahami Acara Perdata Dalam Menghadapi Gugatan.pptx
Memahami Acara Perdata Dalam Menghadapi Gugatan.pptxMemahami Acara Perdata Dalam Menghadapi Gugatan.pptx
Memahami Acara Perdata Dalam Menghadapi Gugatan.pptxKuswidiyantoAriefWic
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxhikpknlgto
 
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417EMLI Indonesia
 
GUGATAN-REKONVENSI.pdf
GUGATAN-REKONVENSI.pdfGUGATAN-REKONVENSI.pdf
GUGATAN-REKONVENSI.pdfRiskiAnanda28
 
powerpoint haper eva.pptx
powerpoint haper eva.pptxpowerpoint haper eva.pptx
powerpoint haper eva.pptxWaginemYogya
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptxPembayunAM
 
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas A
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas APraktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas A
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas ARianSugandi
 
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHIDokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHIFardalaw Labor
 
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Indonesia
 
Panduan Beracara di PHI
Panduan Beracara di PHIPanduan Beracara di PHI
Panduan Beracara di PHIFardalaw Labor
 

Similaire à praktik peradilan perdata (20)

Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
 
4. GUGATAN.pptx
4. GUGATAN.pptx4. GUGATAN.pptx
4. GUGATAN.pptx
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
GUGATAN_dalam_Acara_Perdata.pptx
GUGATAN_dalam_Acara_Perdata.pptxGUGATAN_dalam_Acara_Perdata.pptx
GUGATAN_dalam_Acara_Perdata.pptx
 
Bab ii perihal
Bab ii perihalBab ii perihal
Bab ii perihal
 
6 dan 7 (Gugatan dan Jawaban).pptx
6 dan 7 (Gugatan dan Jawaban).pptx6 dan 7 (Gugatan dan Jawaban).pptx
6 dan 7 (Gugatan dan Jawaban).pptx
 
Memahami Acara Perdata Dalam Menghadapi Gugatan.pptx
Memahami Acara Perdata Dalam Menghadapi Gugatan.pptxMemahami Acara Perdata Dalam Menghadapi Gugatan.pptx
Memahami Acara Perdata Dalam Menghadapi Gugatan.pptx
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
 
GUGATAN-REKONVENSI.pdf
GUGATAN-REKONVENSI.pdfGUGATAN-REKONVENSI.pdf
GUGATAN-REKONVENSI.pdf
 
powerpoint haper eva.pptx
powerpoint haper eva.pptxpowerpoint haper eva.pptx
powerpoint haper eva.pptx
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
 
Acaraperdata
AcaraperdataAcaraperdata
Acaraperdata
 
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas A
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas APraktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas A
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas A
 
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHIDokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
Dokumen Hukum Jawab Jinawab PHI
 
BAB III HAP.ppt
BAB III HAP.pptBAB III HAP.ppt
BAB III HAP.ppt
 
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
 
Panduan Beracara di PHI
Panduan Beracara di PHIPanduan Beracara di PHI
Panduan Beracara di PHI
 

praktik peradilan perdata

  • 2. BAGAIMANA AWAL PROSES PERADILAN PERDATA? • ADANYA SENGKETA/MASALAH. • SENGKETA DIPERMASALAHKAN • MEMASUKAN GUGATAN
  • 3. APA ITU GUGATAN? • GUGATAN ADALAH SUATU TUNTUTAN HAK YANG MERASA DIRUGIKAN DAN DI DAFTARKAN KE PENGADILAN TINGKAT SATU (PENGADILAN NEGERI) UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM, MANFAAT HUKUM, DAN KEADILAN • Dasar gugatan: • Tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg • Lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg • Tentang gugatan lisan “bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan”.(Pasal 120 HIR).
  • 4. APA SAJA JENIS-JENIS GUGATAN? • Gugatan Terbagi Atas 2, Yaitu Gugatan Contentiosa Dan Gugatan Voluntair • Gugatan Contentiosa Artinya Gugatan Yang Terdapat Lawan • Gugatan Voluntaire Artinya Gugatan Yang Tidak Ada Lawan
  • 5. CIRI-CIRI GUGATAN CONTENTIOSA DAN VOLUNTAIR • ciri gugatan voluntair : • KEPENTINGAN SEPIHAK/ HANYA PIHAK TERTENTU (for the benefit of one party only).. • TIDAK MENGANDUNG SENGKETA (without dispute or differences with another party). • PERMASALAHAN HANYA PIHAK YANG MENGAJUKAN. • Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (Ex-parte) • BERBENTUK PERMOHONAN DAN ATAU PENETAPAN PENGADILAN
  • 6. CONTENTIOSA ciri gugatan contentiosa : • ADA LAWAN (ADA PENGGUGAT DAN TERGUGAT). • TERDAPAT PERMASALAHAN ATAU SENGKETA DARI PARA PIHAK
  • 7. Dasar hukum gugatan voluntair • Pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, masih berlaku dan di anggap relevan.
  • 8. Kebebasan hakim gugatan voluntair dan contentiosa • Contentiosa : hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang • Voluntaria : hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya.
  • 9. Pernah mendengar Gugatan balik? • Gugatan Rekonvensi Adalah Gugatan Balik ( Apabila Dari Dalam Gugatan Awal (Wanprestasi) Dan Ternyata Sudah Di Penuhi Prestasinya Maka Hal Ini Bisa Di Gugat Dalam Gugatan Rekonvensi. • Gugatan ini diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat.
  • 10. Gugatan sederhana • Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. (perma nomor 2 tahun 2015 • Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara: • 1. cidera janji (wanprestasi) dan/atau • 2. perbuatan melawan hukum • dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta. • Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
  • 11. lanjutan Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi: a. pendaftaran; b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; c. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti; d. pemeriksaan pendahuluan; e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; f. pemeriksaan sidang dan perdamaian; g. pembuktian; dan h. putusan. 3. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.
  • 12. Putusan dalam perkara voluntair dan contentiosa • Contentiosa putusannya yaitu berupa vonis yang bisa dijalankan dan mengikat hanya pihak yang terlibat dalam sengketa (Eksekusi) • Voluntair putusannya yaitu berbentuk penetapan • Contoh voluntair: gugatan karena nama berbeda di ktp, ijazah, dan surat lainnya sehingga akibat hukumnya yaitu adanya penetapan nama dan marga seseorang dan penetapan tersebut berlaku untuk semuanya • Contoh contentiosa: terdapat perselisihan hak antara a dan b, putusannya
  • 13. Apa Syarat-syarat gugatan? • Menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat: • Identitas para pihak (Pasal 118 ayat (1) HIR)= Nama Lengkap, Alamat atau Tempat Tinggal, PEKERJAAN, TEMPAT TANGGAL LAHIR, UMUR, AGAMA DAN IDENTITAS LAINNYA • Alasan-alasan gugatan/DALIL GUGATAN (fundamentum petendi atau posita) yang terdiri dari dua bagian (PASAL 8 NOMOR 3 RV): 1) kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden); 2) dasar hukumnya(rechtgronden);
  • 14. LANJUTAN • Tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie) atau petitum (SEMA No. 6 Tahun 1975 perihal Uitvoerbaar bij voorraad tanggal 1 Desember 1975): • 1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer (SESUAI POSITA) • 2. Tuntutan tambahan. Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntuntan pokok. • 3. Tuntutan subsidier atau pengganti. • Tuntutan subsider atau pengganti (Tuntutan ini diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan ini berbunyi “Ex Aequo Et Bono”
  • 15. Pada umumnya syarat formal yang harus dipenuhi dalam gugatan adalah: • Ditujukan (Dialamatkan ) kepada PN Sesuai dengan Kompetensi Relatif. • AKIBAT DARI TIDAK TERPENUHINYA SYARAT FORMIL MAKA gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili. • PERUBAHAN GUGATAN, Pasal 127 Rv, tidak menyebut syarat formil mengajukan perubahan gugatan (BERDASARKAN PRAKTIK, DALAM BUKU PEDOMAN MA) PERUBAHAN GUGATAN DAPAT DILAKUKAN DI HARI SIDANG YANG PADA SIDANG PERTAMA KALI. Tidak boleh mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatan (MA tanggal 6 Maret 1971 Nomor 209 K/Sip/1970. Bersifat mengurangi atau tidak menambah tuntutan
  • 16. Hal-hal dalam kompetensi relative dan absolut • Pasal 118 HIR/142 RBg yaitu: • Gugatan diajukan di kediaman terkhir tergugat apabila tergugat tidak diketahui alamt sekarang • Gugatan diajukan ke salah satu wilayah hukum tergugat jika tergugat lebih dari 1 • Gugatan diajukan jika penjamin dan berhutang berbeda maka harus diajukan kediaman berhutang sebagai tergugat • Gugatan diajukan di salah satu wilayah hukum penggugat jika Tergugat sama sekali tidak diketahui alamatnya/kediamannya • Gugatan diajukan di objek gugatan jika objek gugatannya merupakan benda tidak bergerak. • Gugatan diajukan berdasarkan pilihan domisili hukum jika terdapat dalam perjanjian
  • 17. Apa itu kuasa hukum? • Kuasa Hukum: Pengacara yang diberi kuasa oleh kliennya untuk melakukan tindakan hukum atas nama kliennya • Uu nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 1 angka 1, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini • Surat kuasa adalah surat yang digunakan untuk melimpahkan wewenang dari pihak yang secara sah memiliki wewenang kepada pihak lain.