Materi dan contoh kasus kesenjang sosial. Kemunculan masalah tersebut ditandai dengan beberapa faktor, yakni: Meningkatnya jumlah penduduk tanpa adanya pengendalian Faktor urbanisasi individu tanpa ada rencana sebelumnya, sehingga terpaksa menetap di kawasan tersebut karena biayanya yang murah. Tingkat kesejahteraan penduduk yang timpang dan pemanfaatan tenaga kerja yang tidak merata. Dampak globalisasi berupa diferensiasi sosial atau seleksi alam yang menyebabkan munculnya kesenjangan sosial. Terjadinya sentralisasi ekonomi di perkotaan yang menyebabkan hanya wilayah-wilayah tertentu yang digunakan sebagai pusat perekonomian.

1. KESENJANGAN
SOSIAL

3. Menunggu Sentuhan Jokowi di
Tambora
WAYAN AGUS P

4. TEMPO.CO, Jakarta - Gang selebar satu meter itu penuh sesak.
Beberapa ibu-ibu asyik menggoreng ikan dan tahu. Tak hanya
menggoreng ikan, mereka juga asyik ngerumpi. Kali ini, Pemilihan
Gubernur DKI Jakarta menjadi topik obrolan yang sempat Tempo
dengar.
Dua jengkal dari wajan, beberapa sepeda motor diparkir sekenanya asal
tak melintang di jalan. Tak jauh dari sana, di lantai 2, jemuran basah
baru saja digantung. Aneka macam pakaian, mulai celana panjang,
kemeja, kaos oblong hingga celana dalam menari-nari ditiup angin. Di
bagian bawah, saluran got berwarna pekat kehitaman mampat karena
tersumbat sampah.
Itulah secuil pemandangan di sudut perkampungan di dekat Stasiun
Angke, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, akhir
pekan lalu. Masih ada ribuan sudut di Jakarta dengan pemandangan
nyaris serupa. Apalagi jika ditambah kali yang pekat, airnya tidak
bergerak dengan sampah terserak.
“Mau bagaimana mengubah pola hidup yang sudah bertahun-tahun
seperti ini?” kata Bahrul, warga di pinggir rel dekat Stasiun Angke ketika
ditemui Tempo pada Ahad, 23 September 2012.

5. Hanya sepelemparan batu dari kelompok ibu-ibu yang entah ngerumpi
sambil memasak atau memasak sambil ngerumpi, belasan bocah
bertelanjang kaki asyik bermain bola. Debu-debu beterbangan dan tidak
ada yang peduli. Warung Tegal, penjual es buah dan kelapa muda, hingga
penjual bakso keliling ada di perkampungan ini. Semuanya membaur dalam
kesumpekan dan kesemrawutan di lingkungan yang jauh dari bersih,
apalagi sehat.
Tak hanya berfungsi sebagai jalan untuk berlalu lalang, bagi keluarga yang
tak memiliki dapur, gang ini juga berfungsi untuk menaruh piring bekas
makanan hingga tempat berjualan. Sejengkal tanah menjadi begitu
berharga. Semuanya difungsikan sesuai kebutuhan masing-masing
keluarga. Jangan heran bau pelembut pakaian acap bercampur dengan bau
pindang goreng dan knalpot kendaraan.
Kecamatan Tambora merupakan kecamatan terpadat di Asia Tenggara.
Setiap satu kilometer persegi wilayah ini dihuni lebih dari 40 ribu
penduduk. Jangan heran, dengan luas dan penduduk seperti itu, aktivitas di
kecamatan ini hidup 24 jam. Warga kerap tidur bergantian karena tidak
memiliki tempat tidur yang layak.
Selain kumuh, tingkat kepadatan seperti ini rawan bencana kebakaran.
Pada Lebaran lalu saja, terjadi lebih dari 20 musibah kebakaran di
kecamatan ini. Pemukiman seperti inilah yang yang ingin ditata oleh Joko
Widodo, calon gubernur yang menurut hasil hitung cepat akan memimpin
DKI Jakarta hingga 2017.

6. Namun, sebagian warga yang ditanya Tempo mengaku pesimistis. Bahrul,
misalnya. Menurut dia, warga sudah terbiasa hidup macam begini sejak puluhan
tahun. Mengubah pola hidup menjadi lebih baik sekali pun, kata Bahrul, butuh
tantangan. “Jokowi harus sering berdialog dengan masyarakat,” Bahrul
menyarankan.
Penuturan serupa juga disampaikan Yatno, warga Kampung Janis, Kelurahan
Pekojan. Yatno merupakan salah satu korban kebakaran pada 28 Juli 2012 lalu.
Dia tak yakin, Jokowi bisa mendekati warga. Apalagi, program penataan rumah
warga yang selama ini ditawarkan pemerintah kerap kali tidak memiliki konsep
yang jelas. Dia ragu Jokowi bisa mengubah keadaan. “Kalau ini memang jalur
hijau, ya pemerintah harus tegas melarang adanya bangunan,” kata dia merujuk
sejumlah bangunan permanen di bantaran kali dan bantaran rel.
Banyak warga Tambora mengamini ucapan Yatno. Pria itu jadi makin
bersemangat memberikan contoh. Dia lalu menunjuk pembangunan Rumah
Susun Angke yang semula disebut-sebut sebagai solusi permukiman kumuh
Jakarta. Menurut dia, meskipun semula layak, toh akhirnya rusun ini tetap saja
jadi kumuh dan tidak terawat. “Jalan tetap kotor dan got tetap tersumbat,”
ujarnya.
Jika ingin mengubah tata ruang dan bangunan di pemukiman kumuh, Jokowi
diminta melibatkan warga. Yatno khawatir, seandainya warga tidak dilibatkan
sejak awal, program Jokowi tidak akan berjalan dengan baik. “Kami pengin lihat
dulu bagaimana gambarannya,” kata dia.

7. Mengapa muncul masalah
tersebut?
Kemunculan masalah tersebut ditandai dengan
beberapa faktor, yakni:
1.Meningkatnya jumlah penduduk tanpa adanya
pengendalian
2.Faktor urbanisasi individu tanpa ada rencana
sebelumnya, sehingga terpaksa menetap di kawasan
tersebut karena biayanya yang murah.
3.Tingkat kesejahteraan penduduk yang timpang dan
pemanfaatan tenaga kerja yang tidak merata.
4.Dampak globalisasi berupa diferensiasi sosial atau seleksi
alam yang menyebabkan munculnya kesenjangan sosial.
5.Terjadinya sentralisasi ekonomi di perkotaan yang
menyebabkan hanya wilayah-wilayah tertentu yang
digunakan sebagai pusat perekonomian.

8. Adakah akibat yang dihasilkan?
1. Semakin padatnya pemukiman penduduk yang
kumuh di kawasan kota
2. Besarnya ketimpangan sosial yang mengindikasikan
terbentuknya kelompok sosial antara si kaya & si miskin
3. Semakin padatnya penduduk miskin di wilayah kota
akibat derasnya arus urbanisasi
4. Terjadi konflik antara pemerintah dengan warga yang
menempati pemukiman kumuh, sebagai contohnya
adalah penggusuran
5. Meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran
akibat padatnya pemukiman kumuh semi permanen
6. Munculnya ketidakseimbangan atas berlangsungnya
kebijakan moneter yang tetap menempatkan si miskin
di bawah si kaya

9. Cara Mengatasinya:
1. Menggalakkan program transmigrasi bagi
penduduk yang mendiami pemukiman
kumuh
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat
yang ditransmigrasi sehingga mampu
meningkatkan kesejahteraan
3. Melakukan relokasi pemukiman pada zona
antara pedesaan dan perkotaan
4. Sosialisasi tentang pengentasan kemiskinan

10. Peran Pemerintah:
1. Tidak meratanya lapangan kerja
2. Pemerintah lebih mementingkan
kepentingannya sendiri daripada
kepentingan masyarakat
3. Fasilitas umum yang melakukan prioritas
terhadap kelompok sosial si kaya dan si
msikin

11. Manfaat yang dapat diambil:
1. Menjadi sadar akan pematuhan etika dan
semakin besarnya rasa dan keinginan untuk
memperbaiki tatanan sistem pemerintahan di
Indonesia khususnya di bidang ekonomi dan
sosial di masa depan
2. Mengetahui penyebab munculnya dari masalah
tersebut
3. Semakin munculnya rasa syukur terhadap
karunia Tuhan Yang Maha Esa
4. Adanya kesadaran dalam memperbaiki logika
ekonomi dan sosial yang ada di Indonesia