Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan peran masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100. KOTAKU menggunakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat penanganan kumuh dan mencapai tujuan 100-0-100 melalui

1. Bogor, 17 Oktober 2016

2. PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya strategis
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya,
dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran
Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam percepatan penanganan
kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada
tahun 2016-2020.
 KOTAKU menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah
Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota serta
Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat untuk mempercepat
penanganan kumuh perkotaan dan geraan 100-0-100 dalam rangka
mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

3.  Salah satu upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan
Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka percepatan penanganan
kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 pada tahun 2015-2019, adalah
Strategi Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat.
 Strategi Pembangunan Infrastruktur di Perkotaan diantaranya dilakukan
melalui pelaksanaan National Slum Up-grading Program (NSUP) atau
Program Kota Tanpa Kumuh (Program Kotaku) periode 2016-2020;
 Program KOTAKU menggunakan sinergi pendekatan (1) Pembangunan
Infrastruktur Berbasis Masyarakat, (2) Penguatan Peran Pemda sebagai
Nakhoda dan (3) Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku
kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota
 Melalui sinergi ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat lebih
mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan gerakan 100-0-100 dalam
rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan
berkelanjutan.
LATAR BELAKANG

4. UU No.1 Tahun 2011 :
“Penanganan permukiman kumuh
wajib dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan atau
setiap orang”
Strategi Pelaksanaan Kebijakan
Implementasi Percepatan Penanganan Kumuh
Perkotaan 2016-2019
Revitalisasi Peran
BKM
Membangun
Sistem
Fasilitasi
Pemda
Fasilitasi Komunitas
(berbasis Masyarakat)
Arahan Kebijakan DJCK:
TUSI Dit.PKP : Permen PUPR No 15 Tahun 2015
Peningkatan Peran
Pemda sbg
Nakhoda
RPJMN 2015-2019 :
“Tercapainya pengentasan
permukiman kumuh
perkotaan menjadi 0 %”
Amanat UUD 45
Pasal 28H Ayat 1 :
“Setiap orang berhak untuk hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat, serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan”
KEBIJAKAN

5. 57. 800
Ha*
2009
38.431
Ha**
2014
0 %
201935.291
Ha***
2015
Baseline
Kumuh
Luas kumuh di lokasi
yang memiliki BKM
23,473 Ha
Luas kumuh yang belum
memiliki BKM sebesar
11,818 Ha
Dilaksanakan melalui
Satker Provinsi & Satker
Strategis
Apabila ditangani
melalui BKM, akan
TURUT memberikan
kontribusi 66,5%
Percepatan
Penangan Kumuh
PERAN STRATEGIS BKM DALAM PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH
2004
54 Ha

6. Tujuan Program
Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di
permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya
permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan
berkelanjutan
 Menurunnya luas permukiman kumuh;
 Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan
permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;
 Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat
kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan
penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan
peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
 Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku
hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.
Tujuan Antara
TUJUAN

7. LOKASI
6 Kota Lokasi
Kolaborasi –
Udma Habitat

8. KOMPONEN-1
Pengembangan Kelembagaan & Kebijakan
KOMPONEN-2
Integrasi Perencanaan dan Pengembangan
Kapasitas untuk Pemerintah Daerah dan
Masyarakat
KOMPONEN-3
Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pelayanan Perkotaan di Kawasan Kumuh:
- Infrastruktur Primer dan Sekunder, termasuk dukungan pengembangan pusat usaha di Kab/Kota terpilih-
- Infrastruktur tersier atau infrastruktur lingkungan, termasuk dukungan penghidupan berkelanjutan-
KOMPONEN-5
Dukungan untuk Kondisi Darurat Bencana
KOMPONEN-4
Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan
Teknis
KOMPONEN PROGRAM

9. 2016 2017-2021
Pemetaan
Swadaya utk
Profil Kumuh &
Perencanaan
Partisipatif
Penanganan
kumuh
Kegiatan Infrastruktur Pencegahan &/
Sustainable Livelihood di 8.473 Kel/Desa
Pelaksanaan Kegiatan ND/PLPBK untuk
Investasi Infrastruktur Penanganan Kumuh
di 2.594 Kel/Desa
LOKASI
PENANGANAN
KUMUH/
PENINGKATAN
KUALITAS
Pelaksanaan Kegiatan Kolaborasi Kota
di 169 Kota/Kab
LOKASI
PENCEGAHAN
KUMUH
Pemetaan
Swadaya
& Perencanaan
Partisipatif
Investasi Infrastruktur Penanganan Kumuh
di 100 Kota/Kab
PROGRAM PENANGANAN KUMUH
PROGRAM PENCEGAHAN KUMUH
Kegiatan Pengelolaan untuk mencegah
menjadi kumuh kembali
LINGKUP PROGRAM

10. SUMBER PENDANAAN
NO URAIAN KOTAKU NUSP-2
1 Number Loan - *) 3122-INO
2 Donor 1) Islamic Development Bank (IDB);
2) World Bank (WB) dan
3) Asian Infrastructure Investment Bank
(AIIB)
Asian Development Bank (ADB)
3 Loan Signed - *) 23 April 2014
4 Loan Efectiveness - *) 17 Juli 2014
5 Loan Closing Date - *) 30 Juni 2018
6 Implementation
Periode **)
WB & AIB = 2016 - 2021
IDB = 2016 - 2020
2015 – 2017
7 Project Cost/Loan
Size (USD :
million) **)
1. Donor (Bank) : USD 763,0 juta
2. Pemerintah Pusat : USD 658,0 juta
3. Pemda/Masyarakat : USD 687,0 juta
TOTAL : USD 2.108,0 juta
: Rp 28,3 trilyun
1 USD = Rp 13.400,-
1. Donor (Bank) : USD 74,4 juta
2. Pemerintah Pusat : USD 6,4 juta
3. Pemda Kab/Kota : USD15,2 juta
4. Masyarakat : USD 6,0 juta
TOTAL : USD 102,0 juta
: Rp 1,4 trilyun
1 USD = Rp 13.400,-

11. Bogor, 17 Oktober 2016

12. PROFIL LOKASI KOLABORASI-KEMITRAAN HABITAT
JMLLOKASI
PENCEGAHAN
JMLLOKASI
KUMUH
KORKOT FASILITATOR TOTAL
1 KOTABANDAACEH 49 40 778,81 9 51 60 22 SoftfileSIAP - BelumSK 462,73
2 KOTABOGOR 52 16 120,00 6 41 47 17 SoftfileSIAP - SKPokjaPKP 93,64
3 KOTAMALANG 28 29 608,60 5 30 35 4 Sudah Sudah Proses 98,45
4 KOTAMATARAM 25 25 303,57 10 31 41 - Sudah Sudah Proses 305,57
5 KOTABANJARMASIN - 52 709,70 8 31 39 5 revisi Proses SKPokjaPKP 549,70
6 KOTAPALU 31 14 85,16 9 33 42 13 Sudah Sudah SKPokjaPKP 79,51
185 176 2.606 47 217 264 61 - - - 1.589,60
POKJAPKP/
LEMBAGA
SEJENIS
JMLTOTALKEL_DESA PERSONILPENDAMPING
UPDATELUAS
KUMUH(Ha)
JML LUAS
KUMUH(Ha)
SesuaiSK
Wlkt/Bup
KAWASAN
PRIORITAS
PEMDA
DOKUMEN
RP2KPKP
RANPERDA
KUMUH
No KABUPATEN/KOTA

13. PROFIL LOKASI KUMUH KOTA BOGOR
Kecamatan dt bangkim Luas SK final Kelurahan
Lokasi
Kawasan
Luas Kotaku Kriteria Sk
5 91,64 129,86 17 129,86
Bogor Barat 2,24 2,24 Gunung Batu 1 2,24 Kumuh Sedang
1,93 1,93 Menteng 2 1,93 Kumuh Sedang
20,22 Pasir Jaya 3 20,22 Kumuh Sedang
Bogor Selatan 4,00 4,00 Batu Tulis 4 4,00 Kumuh Sedang
8,88 8,88 Bojongkerta 5 8,88 Kumuh Sedang
4,00 4,00 Kertamaya 6 4,00 Kumuh Sedang
15,21 15,21 Mulyaharja 7 15,21 Kumuh Sedang
5,51 5,51 Sukasari 8 5,51 Kumuh Sedang
Bogor Tengah 7,40 7,40 Babakan Pasar 9 7,40 Kumuh Sedang
3,93 3,93 Cibogor 10 3,93 Kumuh Sedang
6,44 6,44 Ciw aringin 11 6,44 Kumuh Sedang
9,85 9,85 Paledang 12 9,85 Kumuh Sedang
0,54 0,54 Panaragan 13 0,54 Kumuh Sedang
0,84 0,84 Sempur 14 0,84 Kumuh Sedang
Bogor Utara 5,83 5,83 Cibuluh 15 5,83 Kumuh Sedang
14,50 32,50 Cimahpar 16 32,50 Kumuh Sedang
Tanah Sereal 0,54 0,54 Kedung Jaya 17 0,54 Kumuh Sedang
Lokasi Program Kotaku Kriteria
Luas )Ha)Kecamatan
Data Bangkim
Luas Up to Date
SK KUMUH

14. ISU STRATEGIS PERAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN
1. Transformasi Visi Pembangunan Kota menjadi visi Pembangunan masyarakat atau
keselarasan visi Pemda dengan visi masyarakat;
2. Dukungan Regulasi Pemerintah Kota/Kabupaten terkait Penanganan Kumuh dan
Pembangunan Kota (Ranpeda dan SK Penanganan Kumuh, RP2KPKP, Perda BG,
Regulasi lahan permukiman, RTH dan Ruang Publik, Kawasan heritage, Tata Ruang,
serta regulasi dan kebijakan lainnya.
3. Peningkatan Kapasitas Pemda sebagai Nakhoda Penanganan Kumuh dan
Pembangunan Permukiman di Perkotaan.
4. Optimalisasi sumber daya dan sumber dana yang ada untuk percepatan
pembangunan kota dan permukiman (antara lain: Instrumen DAK, Dana Desa, APBD,
CSR, KKN Tematik, Pengabdian Masyarakat, Bhakti sosial, dll);
5. Optimalisasi peran Pemda dalam membangun kolaborasi antar stakeholder, antar
program dan antar angggaran untuk ekskalasi pembangunan permukiman khususnya
dan pembangunan Kota umumnya;

15. USULAN LINGKUP KOLABORASI KOTAKU-UDMA
Pengesahan Perda-Perda terkait Pembangunan Permukiman, antara lain: Perda Tata Ruang,
Perda Penanganan Kumuh, Perda BG, Perda Ruang Publik, dll
SK-SK Walikota/bupati terkait pembangunan permukiman dan kota, Kelembagaan, Kolaborasi, dll
Alokasi anggaran dan program APBD untuk pembangunan permukiman dan kota, dll
Kolaborasi Perencanaan, Partisipasi, Pendanaan, Program, Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi
serta Operasi dan Pemeliharaan, dll
Dukungan CSR sektor swasta, KKN Tematik dan Pengabdian Masyarakat Universitas, Bhakti
Sosial Asosiasi Profesi, kampanye Publik Media Massa untuk mendukung Pembangunan
Permukiman di kawasan prioritas; Dll
Kolaborasi Pemda, Pokja PKP, UDMA, KOTAKU dan Stakeholder lain secara sinergis
dan intensif pada satu kawasan pilot Quick win penuntasan kumuh
Sumber daya dan dana dari Pemda, UDMA, KOTAKU serta stakeholder lainnya akan
difokuskan pada kawasan pilot Quick Win tersebut.
Lokasi Pilot Quick Win akan menjadi model atau percontohan penanganan kumuh bagi
Pemda untuk kawasan lainnya ataupun lesson learned bagi kota-kota lainnya
Pendampingan Pemda dalam
Regulasi dan Kebijakan
Pembangunan Kota dan
Kawasan permukiman
Pendampingan Pemda dalam
membangun KOLABORASI antar
Stakeholder pembangunan Kota
dan Kawasan Permukiman
Penguatan Kapasitas Pemda dan
Pokja PKP dalam pembangunan
Kota dan kawasan Permukiman
Pilot Quick Win satu kawasan di
setiap kota sebagai etalase
Penanganan kumuh secara
Tuntas dan Terfokus serta
Kolaboratif
Training of Trainee (TOT) bagi Aparat-aparat Pemda sebagai Pemandu Nasional untuk
Pembangunan Permukiman dan Kota;
Pelatihan penguatan kapasitas Pokja PKP dalam membangun Kolaborasi pembangunan
permukiman dan Kota
Pelatihan, Workshop dan Bentuk-bentuk Capacity building Pemda lainnya yang mendukung
Peran Pemda serta KOLABORASI stakeholder pembangunan permukiman dan Kota

16. Bogor, 17 Oktober 2016

17. TATA PERMUKIMAN - TAMAN KAMPUNG
Kelurahan Kampung Bandar, Kec Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

18. KARANGWARU RIVERSIDE
Kelurahan KarangWaru, Kota Yogjakarta, Provinsi DIY

19. NGAMPILAN YOGJAKARTA
Kelurahan Ngampilan, Kota Yogjakarta, Provinsi DIY

20. KAMPUNG HIJAU
Kelurahan Dinoyo, Kec. Lowok Waru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

21. TATA KAMPUNG – SUNGAI BERSIH
Kelurahan Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

22. KAMPUNG ZONA KECE
Desa Waruroyom, Kec. Depok, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat

23. KAMPUNG WISATA
Desa Pasir Mulya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

24. TATA PERMUKIMAN DI BOGOR – JAWA BARAT
Panaragan, Kota Bogor

25. TATA PERMUKIMAN DI BOGOR – JAWA BARAT
Babakan Pasar, Kota Bogor

26. TATA PERMUKIMAN DI BOGOR – JAWA BARAT
Pengelolaan Sampah