1.
KETENTUAN DAN TATACARA IMPLEMENTASI KPBU DALAM
SEKTOR INFRASTRUKTUR PERUMAHAN RAKYAT DI DAERAH
Berdasarkan Perpres 38/2015
Astu Gagono Kendarto
Kasubdit Rancang Bangun I
Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun
Disampaikan pada Workshop (Launching) Pembangunan Rumah Susun Umum
Melalui Skema KPBU di Kawasan Perkotaan
Jakarta, 4 Desember 2018

2.
REPUBLIK
INDONESIA
2
2
Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur 2015-2019
BUMN:
Rp. 1.066,2
Tn
APBN+APBD
:
Rp. 1.978,6
Tn
*) 1 : Calculation based on infrastructure investment (required) to be a middle income country by 2025.
Sources: BAPPENAS- JICA, 2014: Background Study for RPJMN 2015-2019, Analyst team of Ministry of National Development Planning (BAPPENAS)
RPJMN: National Medium-Term Development Planning
Rp. 4, 796.2
Triliun
Total Investasi Infrastruktur
2015 – 2019:
41.3% 22.2%
Swasta:
Rp. 1.751,5
Tn
36.5%
Sumber Pembiayaan

3.
REPUBLIK
INDONESIA
Arahan Bapak Presiden terkait Pembiayaan Infrastruktur
3
“Untuk investasi (infrastruktur), karena kapasitas fiskal kita yang terbatas, investasi tidak bisa bergantung
pada pemerintah. Sumber investasi di 2017, apalagi di 2018 memang sebagian besar harus berasal dari
swasta”
- Presiden Jokowi, Di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2017)
“Harus diciptakan inovasi baru, sinergitas baru yang melibatkan
swasta. Jangan semuanya bergantung pada APBN. Tapi dilibatkan
yang namanya BUMN, dilibatkan dunia usaha yang sebanyak-
banyaknya, terutama swasta”
- Presiden Jokowi, saat memimpin rapat paripurna Kabinet Kerja di
Istana Negara, Jakarta, Senin (5/3/2018)."

4.
REPUBLIK
INDONESIA
4
Pengertian KPBU
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERUBAHAN
PARADIGMA
PEMBENTUKAN
ASET
(Pemerintah)
PELAYANAN
MASYARAKAT
KONVENSIONAL
PENGADAAN ASET
DISERAHKAN SETELAH
KERJASAMA SELESAI
KEWAJIBAN PEMERINTAH
MELAYANI MASYARAKAT
KEWAJIBAN PEMERINTAH
MELAYANI MASYARAKAT
• On schedule, on budget, on service
• Kesinambungan perencanaan , konstruksi, operasi
dan pemeliharaan.
• Mengatasi keterbatasan kapasitas pelaksanaan.
• Dengan dana yang sama, bisa me-leverage proyek yang
lebih banyak
Manfaat KPBU:
KPBU
• Bukan privatisasi tetapi
pengelolaan aset
melalui konsesi
• Dapat berupa
kegiatan yang:
memiliki arus
pendapatan (jalan
tol), tidak memiliki
pendapatan (jalintim)

5.
REPUBLIK
INDONESIA
5
Swasta:
USD 131.1 Bn
(Rp. 1.751,5 Tn)
(36,5%)
Total Investasi
Infrastruktur
Tahun
2015-2019:
USD 359.2 Bn
(IDR 4,796.2
Tn)
BUMN:
USD 79.8 Bn
(Rp. 1.066,2 Tn)
(22,2%)
Anggaran
Negara
USD 148.2 Bn
(Rp. 1.978,6 Tn)
(41,3%)
Investasi Infrastruktur
Semua Resiko
teralokasi ke
Pemerintah
Pendanaan
Design
Kenaikan Biaya
Konstruksi
Kenaikan Biaya
Operasional
Resiko
Konstruksi
Pengadaan Lahan
Skema Konvensional
Alokasi resiko ke
Pemerintah
Alokasi resiko ke
Pihak Swasta
Pendanaan Design
Penetapan Tarif Pengadaan
Lahan
Peraturan Politik
Kenaikan Biaya
KOnstruksi
Kenaikan Biaya
Operasional
Resiko
Konstruksi
Skema KPBU
Skema Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia
Perbedaan Skema Konvensional dan Skema KPBU

6.
REPUBLIK
INDONESIA
Regulasi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
Aspek Pengaturan
Subyek Kerjasama
Pemerintah
1. Menteri
2. Kepala Lembaga
3. Kepala Daerah
4. BUMN/BUMD
Badan Usaha
1. BUMN/BUMD
2. Badan Usaha Asing
3. Perseroan Terbatas
4. Koperasi
Obyek Kerjasama
Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial
(19 Jenis Infrastruktur)
Kontribusi
Pemerintah
1. Pembiayaan Sebagian KPBU
2. Dukungan Pemerintah
3. Jaminan Pemerintah
Pengembalian
investasi Badan
Usaha
1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif
(User Charge).
2. Pembayaran ketersediaan layanan (Availability
Payment).
3. Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan
dengan Perundang-undangan.
Tahapan
1. Tahap Perencanaan 4. Konstruksi
2. Tahap Penyiapan 5. Masa Konsesi
3. Tahap Transaksi
PENJAMINAN PEMERINTAH
• Peraturan Presiden No. 78/2010
• PMK 260/PMK.011/2010 Jo. PMK 8/PMK.08/2016
DUKUNGAN PEMERINTAH
PMK No. 223/PMK.11/2012 (VGF)
PERPRES 38/2015
PERMEN PPN NO. 4/2015
TENTANG PANDUAN UMUM
PERATURAN LKPP NO 29 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BADAN USAHA
PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN
PMK NO. 260/2016
PERMENDAGRI No. 96/2016
KERJASAMA DAERAH
PP No. 28/2018
6

7.
REPUBLIK
INDONESIA
7
19 Jenis Sektor Infrastruktur
Kebandarudaraa
n
Kepelabuhanan
Perkeretaapian
Darat dan
penyeberangan
Jalan
Jalan Tol
Jembatan Tol
Pasar
Tradisional
Transportasi Jalan
Fasilitas Perkotaan
Pengelolaan Limbah
Setempat
Air Minum Perumahan
Rakyat
Pengelolaan
Sampah
Pengelolaan Limbah
Terpusat
SDA & Irigasi Kawasan
Fasilitas Pendidikan
Lembaga
Pemasyarakatan
Kesehatan
Sarana Olah Raga,
Kesenian dan Budaya
Pariwisata
Pembangkit
Listrik
Transmisi
Penerangan
Jalan Umum
Ketenagalistrikan Konservasi Energi
Migas dan EBT
Telekomunikasi &
Informatika
Fiber Optic
e-Gov
KONEKTIVITAS
FASILITAS
PERKOTAAN
FASILITAS SOSIAL
Dapat
mengajukan
kepada
Menteri
Bappernas
Dapat merupakan gabungan dari 2 sektor
dengan PJPK ditentukan berdasarkan besaran
Peran

8.
REPUBLIK
INDONESIA
Kontribusi Pemerintah Dalam Kerjasama
8
Dasar Hukum :
Proyek
Pemerintah
Pusat
(Tarif)
VGF
(Kemenkeu)
PDF
(Kemenkeu)
Dukungan
Konstruksi
(K/L
Terkait)
Jaminan
Pemerintah
(PT PII)
Proyek
Pemerintah
Pusat
(AP)
PDF
(Kemenkeu)
Dukungan
Konstruksi
(K/L
Terkait)
Jaminan
Pemerintah
(PT PII)
Proyek
Pemerintah
Daerah
(AP/Tarif)
VGF
(Kemenkeu)
PDF
(Kemenkeu)
Dukungan
Pemerintah
Pusat/Daerah
Jaminan
Pemerintah
(PT PII)
PMK No. 223/PMK.11/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi
Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
1
3
2
VGF (Viability Gap Fund) atau
Dukungan Kelayakan adalah
Dukungan Pemerintah dalam
bentuk kontribusi fiskal yang
bersifat finansial atau insentif
perpajakan yang disetujui
Menteri Keuangan.
Maksimal pemberian VGF
sebesar 49% dari nilai
investasi proyek.
PDF (Project
Development Fund) atau
Dana Penyiapan Proyek
adalah dana yang
digunakan untuk
membiayai pelaksanaan
Fasilitas.

9.
REPUBLIK
INDONESIA
Bentuk Lainnya
Sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan
• Infrastruktur publik digabung dengan
Komersial
3
Pembayaran Ketersediaan
Layanan
• Penerangan Jalan Umum
• Fasilitas Pendidikan
• Transportasi
Pembayaran oleh
pengguna
(tarif)
• Jalan Tol
• Penyediaan Air Minum
• Transportasi
$ 1 2
$
9
Pengembalian Investasi Badan Usaha
PJPK menetapkan bentuk
pengembalian investasi yang meliputi
penutupan biaya modal, biaya
operasional, dan keuntungan Badan
Usaha Pelaksana.
Pembayaran Oleh
Pengguna Dalam Bentuk
Tarif
PJPK menetapkan tarif awal atas
penyediaan infrastruktur
Tarif awal dan penyesuaiannya,
ditetapkan untuk memastikan
pengembalian investasi yang
meliputi penutupan biaya modal,
biaya operasional, dan keuntungan
dalam kurun waktu tertentu
Pembayaran Ketersediaan
Layanan (Availability
Payment)
PJPK menganggarkan dana Pembayaran
Ketersediaan Layanan untuk Penyediaan
Infrastruktur yang dilakukan oleh Badan
Usaha Pelaksana pada masa operasi
selama jangka waktu yang diatur dalam
Perjanjian Kerja Sama.
PJPK melakukan Pembayaran
Ketersediaan Layanan, apabila Badan
Usaha Pelaksana telah mengoperasikan
Infrastruktur yang dikerjasamakan sesuai
dengan syarat yang ditetapkan dalam
perjajian kerjasama
Pasal 5 ayat (4)
Dalam rangka meningkatkan kelayakan
KPBU dan/atau memberikan manfaat
yang lebih besar kepada masyarakat,
KPBU dapat mengikutsertakan
kegiatan penyediaan sarana komersial

10.
REPUBLIK
INDONESIA
10
Prakarsa KPBU:
Solicited
Dalam Pasal 26 Perpres 38/2015, perencanaan, penyiapan dan transaksi disiapkan oleh K/L/D
Disiapkan oleh K/L
Didampingi Bappenas
Disiapkan oleh K/L
Kemenkeu sebagai penyedia fasilitas PDF • Mulai
pembayaran
AP
• LKPP bertindak sebagai transaction probity
• PT PII melakukan proses penjaminan pemerintah
BKPM memastikan kelayakan
investor dan proses market sounding
Kemendagri
Pertimbangan terhadap dokumen
rencana kegiatan KPDBU terkait AP
Capacity Building oleh
Kantor Bersama KPBU
• VGF
Kemenkeu
• DAK
• Dukungan
sebagian
konstruksi
Contoh:
SPAM
Umbulan
Bappenas
mengamankan
alokasi
Identifikasi
Proyek
Studi
Pendahuluan
Outline Business
Case (OBC)
Final Business
Case (FBC)
Pra-
kualifikasi
Request for
Proposal
Bid Award
Tandatangan
Perjanjian
Financial
Close
PERENCANAAN PENYIAPAN TRANSAKSI
PRAKARSA
PEMERINTAH
(SOLICITED)
Operasi
Akhir
Kontrak
Penyerahan
Aset
Konstruksi
MASA KONSESI
KONSTRUKSI

11.
REPUBLIK
INDONESIA
11
Skema Prakarsa KPBU:
Unsolicited
PRAKARSA
BADAN
USAHA
(UNSOLICITED)
Disiapkan oleh Pemrakarsa • Dilakukan oleh K/L
• PT PII melakukan proses penjaminan pemerintah
Sesuai dengan rencana kerja
Pemerintah
Layak secara ekonomi dan financial
Perusahaan yang mengajukan memiliki
kapasitas yang memadai.
Operasi
Pemrakarsa proyek mengajukan
proposal dan dokumen pra-studi
kelayakan (FS) ke PJPK
Evaluasi dokumen Pra-FS untuk
mendapat persetujuan.
Badan Usaha
Pemrakarsa
menyerahkan FS
Evaluasi FS Pengadaan
Tandatangan
Perjanjian KPBU
.
Penerbitan Surat
Persetujuan
Financial
Close
Akhir Kontrak
dan Penyerahan
Aset
Konstruksi
Pilihan Pemberian Kompensasi
kepada Badan Usaha Pemrakarsa
Pemberian tambahan
nilai 10% pada
dokumen pengadaan
Right to match
Pembelian
prakarsa KPBU
oleh PJPK
PERENCANAAN PENYIAPAN TRANSAKSI MASA KONSESI
KONSTRUKSI

12.
REPUBLIK
INDONESIA
Alur Kerja KPBU Secara Umum
Identifikasi dan
usulan
Tahap
Konstruksi
dan Operasi
Studi Pendahuluan Penyusunan OBC Penyusunan
FBC
Tahap Screening dan Seleksi Tahap Penyiapan Proyek
PQ RfP Bid
Award
PPP
Agreement
Signing
Financial
Close
Tahap Transaksi
PJPK sebagai Pelaksana Proyek
PJPK – Bappenas
(Perencanaan)
Bappenas
menganggarkan
Dana OBC
PPP Unit di Kemenkeu sebagai
penyedia fasilitas PDF dan VGF
BKPM memastikan kelayakan investor
dan proses market sounding
LKPP bertindak sebagai
transaction probity
PT PII melakukan proses
penjaminan pemerintah
PT PII secara informal memberikan
masukan dalam penyusunan OBC dan
FBC
Kemenko Perekonomian sebagai Fasilitator Debottlenecking
Kemendagri
Pertimbangan terhadap dokumen
rencana kegiatan KPDBU terkait AP
12

13.
REPUBLIK
INDONESIA
Struktur Umum KPBU
Infrastructure Financing Fund
Project Development Fund
Dukungan Kelayakan (VGF)
Penjaminan Pemerintah
1.Membantu PJPK mengatasi keterbatasan
dana dan ekspertis infrastruktur dalam
penyiapan dan transaksi proyek KPBU
2.Memastikan proses lelang dilakukan
berdasarkan azas adil, kompetitif, dan
transparan
Untuk meningkatkan kelayakan finansial
proyek KPBU, diberikan dukungan fiskal
untuk sebagian dana konstruksi
“melalui anggaran BUN”
Diberikan pemerintah melalui PT PII
Melalui PT SMI dan PT IIF
Pengaturan mengenai
Pemanfaatan BMN untuk
infrastruktur
Pembayaran berkala kepada Badan
Usaha oleh Pemerintah (PJPK)
berdasarkan ketersediaan layanan
infrastruktur yang diberikan
Pembayaran
Ketersediaan Layanan
(Availability Payment)
Tarif/User Payment
Skema Pengembalian
Investasi
Perjanjian Regres Perjanjian Penjaminan
Bentuk lain sepanjang
tidak bertentangan dengan
Perundang-undangan
13
Pasal 26 Perpres 38/2015
• PJPK menganggarkan dana
perencanaan , penyiapan,
transaksi dan manajemen KPBU
Kementerian
Keuangan
PJPK Pengguna
Sponsor
Equitas
Pemberi
Dana
Proyek
KPBU
Badan
Usaha
Pelaksana
Ekuitas Debt
Kontrak
KPBU
Lahan/
Dukungan
/ AP
Biaya
Pengguna
Layanan
Infrastruktur
Dukungan Pemerintah
(Kementerian Keuangan)
PT PII

14.
REPUBLIK
INDONESIA
Success Story Proyek KPBU
Manado – Bitung
Toll Road
USD 396 Milion
Serang - Panimbang
Toll Road
USD 391.6 Milion
Umbulan
Water Supply
USD 140.7 Milion
Palapa Ring
Central Package
USD 71.5 Milion
Palapa Ring
East Package
USD 386.5 Milion
Balikpappan -
Samarinda
Toll Road
USD 767 Milion
Palapa Ring
West Package
USD 87.6 Milion
Krian – Legundi –
Bunder - Manyar
Toll Road
USD 940 Milion
Pandaan – Malang
Toll Road
USD 461 Milion
Jakarta Cikampek Elevated II
Toll Road
USD 1,249 Milion
Batang - Semarang
Toll Road
USD 850 Milion
Serpong – Balaraja
Toll Road
USD 464 Milion Central Java
Power Plant
USD 4,200 Milion
Cisumdawu
Toll Road
USD 617.9 Milion
Ministry /
Agency
14
projects
Sector GCA
Local
Government
10
projects
Sector GCA

15.
REPUBLIK
INDONESIA
Solicited PPP Project Pipeline
1 under operation project, 12 under construction projects, and 35 on progress projects
1. West Semarang
Water Supply
1. Makassar-Pare-
pare Railway
2. Sidoarjo General
Hospital
3. Multifunction
Satellite
4. Riau Non-Toll
Road
5. South Sumatera
Non-Toll Road
6. Gorontalo
Hospital
1. Papua Non-Toll Road
2. Yogya - Bawen Toll Road
3. Surakarta Street Lighting
4. Labuan Bajo Airport
5. Proving Ground BPLJSKPB
6. National Integrated
Welfare System
7. Correctional Facility
Relocation (Ciangir)
8. Ciputat Market
9. Bintuni Industrial Zone
1. Semarang – Demak Toll
Road
2. Medan Municipal
Transport (LRT)
3. Pekanbaru Regional
Water Supply
4. University of Sam
Ratulangi Teaching
Hospital
5. Pirngadi Hospital
6. Indonesia National
Cancer Center Dharmais
Hospital
7. Patimban Port
Preliminary
study
Outline Business Case
(OBC)
Final Business Case
(FBC)
PQ Request for
Proposal
Bid Award
PPP Agreement
Signing
Financial Close
Tender
Preparation
1. Trans Java Main
Bridges
2. Central and
WesternSumatera
Road Corridor
3. Baubau Port
4. Anggrek Port
5. Kapet Kulon Progo
Water Supply
6. Development of
Jogja Agro Techno
Park
7. Tanjung Adikarto
Fishery zone
8. Development of
Piyungan Sanitary
Landfill
9. Jatiluhur DKI Jakarta
Water Supply
Distribution
10.DKI Jakarta Training
Center
1. Jakarta -
Cikampek
South Toll
Road
2. Probowangi
Toll Road
3. Nambo
Regional
Waste
Management
TOTAL: USD 6,032. M + 13 Projects Under Calculation TOTAL: USD 3,984.6 M
PLANNING PREPARATION TRANSACTION
CONSTRUCTION
Data per 05/09/2018
OPERATION
1. West Palapa
Ring
TOTAL: USD 8,417.6 M TOTAL: USD 87.6M
Included in PPP Book 2018
National Strategic Project (PSN)
1. Legok Nangka
Regional Waste
Treatment
1. Manado - Bitung Toll
Road
2. Balikpapan - Samarinda
Toll Road
3. Pandaan - Malang Toll
Road
4. Batang - Semarang Toll
Road
5. Serpong - Balaraja Toll
Road
6. Cisumdawu Toll Road
7. Serang -Panimbang Toll
Road
8. Umbulan Water Supply
9. Central Java Power Plant
10.Central Palapa Ring
11.East Palapa Ring
12.Bandar Lampung Water
Supply

16.
REPUBLIK
INDONESIA
Unsolicited* PPP Project Pipeline
2 under construction projects and 3 on progress projects
.
Financial
Close
Construction
2Toll Road Projects
1. Krian-Legundi-Bunder-Manyar
(US$ 0.9 billion)
2. Jakarta – Cikampek Elevated II
(US$ 1.3 billion)
2.2 Billion USD
Construction
1. Jatiluhur I Water Supply
(US$ 142.2 million)
1. Karian Water Supply
(under calculation)
Project proponent submits
a proposal and pre-FS
document to GCA
Pre-FS document evaluation
to get pre-FS approval
Business Entity
submits FS
FS evaluation Procurement
PPP
Agreement
Signing
Issuing approval letter
Data per 05/09/2018
Technically integrated with the
sector’s master plan
Economically and financially viable
The business entity that proposes
the initiative has adequate
financial capability to finance the
project.
Compensation option
to the project initiator
Additional mark of
10% on the
procurement score
Right to match
The GCA
purchase the
PPP initiative
Evaluation Criteria:
1. TOD Poris Plawad
(US$ 125.9 million)
*The unsolicited project is when the project is initiated by the private
sector
Include in PPP Book 2018
National Strategic Project (PSN)

17.
REPUBLIK
INDONESIA
KANTOR BERSAMA KPBU
Koordinasi
Kantor Bersama KPBU Republik
Indonesia
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
(Persero)
Capital Place, 7th & 8th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18,
Jakarta 12710 - Indonesia
Fasilitasi
Capacity
Building
Percepatan
Pelaksanaan
KPBU di
Indonesia
17

18.
18
PENYEDIAAN PERUMAHAN RAKYAT
MELALUI SKEMA KPBU

19.
REPUBLIK
INDONESIA
DASAR HUKUM

20.
REPUBLIK
INDONESIA
DASAR KEWENANGAN
...Undang-undang 23 Tahun 2014...(1/2)
Klasifikasi Urusan Pemerintah
Absolut Konkuren
(Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota)
Umum
(Pemerintah
Pusat)
Urusan Pemerintah Wajib
Urusan Pemerintah
Pilihan
(Presiden)
Berkaitan dgn
Pelayanan Dasar
Tdk Berkaitan dgn Pelayanan
Dasar
• Politik luar
negeri
• Pertahanan
• Keamanan
• Yustisi
• Moneter &
fiskal
nasional
• Agama
• Pendidikan
• Kesehatan
• PU & penataan
ruang
• Perumahan rakyat &
kawasan
permukiman
• Ketenteraman,
ketertiban umum &
pelindungan
masyarakat
• Sosial
• Tenaga kerja
• PPPA
• Pangan
• Pertanahan
• Lingkungan hidup
• Adminduk & pencatatan sipil
• Pemberdayaan masy. & desa
• Pengendalian penduduk & KB
• Perhubungan
• Kominfo
• Koperasi, UKM
• Penanaman modal
• Kepemudaan & olahraga
• Statistik
• Persandian
• Kebudayaan
• Perpustakaan & kearsipan
• Kelautan & perikanan
• Pariwisata
• Pertanian
• Kehutanan
• Energi & SDM
• Perdagangan
• Perindustrian
• Transmigrasi
• Pembinaan wawasan
kebangsaan &
ketahanan nasional
• Pembinaan kesatuan &
persatuan bangsa
• Pembinaan kerukunan
antar & intra SARA
• Penanganan konflik
sosial
• Koordinasi pelaksanaan
tugas antar-Pemda
• Pengembangan
kehidupan demokrasi
• Pelaksanaan semua
urusan non-Pemda &
tdk dilakukan instansi
vertikal
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian dan penyelenggara Pemerintah
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
mensejahterakan masyarakat

21.
REPUBLIK
INDONESIA
DASAR KEWENANGAN
...Undang-undang 23 Tahun 2014... (2/2)

22.
REPUBLIK
INDONESIA
STRUKTUR KPBU
regulasi RUMUS tarif sewa
Rumah Susun
TARIF
AtP
WtP
Demand
ISU
Pengadaan Tanah
Skema KPBU
Kewenangan PJPK
Bundling Komersial
KPBU NON KPBU
Pemerintah Badan Usaha
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah
Kementerian PUPR
/ K/L Terkait
Kepala Daerah
(Provinsi, Kab/Kota)
Ruko Parkir
Lainnya
?
RDS

23.
REPUBLIK
INDONESIA
Kontribusi Pemerintah Dalam Kerjasama
23
Dasar Hukum :
Proyek
Pemerintah
Pusat
(Tarif)
VGF
(Kemenkeu)
PDF
(Kemenkeu)
Dukungan
Konstruksi
(K/L
Terkait)
Jaminan
Pemerintah
(PT PII)
Proyek
Pemerintah
Pusat
(AP)
PDF
(Kemenkeu)
Dukungan
Konstruksi
(K/L
Terkait)
Jaminan
Pemerintah
(PT PII)
Proyek
Pemerintah
Daerah
(AP/Tarif)
VGF
(Kemenkeu)
PDF
(Kemenkeu)
Dukungan
Pemerintah
Daerah
Jaminan
Pemerintah
(PT PII)
PMK No. 223/PMK.11/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi
Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
1
3
2
VGF (Viability Gap Fund) atau
Dukungan Kelayakan adalah
Dukungan Pemerintah dalam
bentuk kontribusi fiskal yang
bersifat finansial atau insentif
perpajakan yang disetujui
Menteri Keuangan.
Maksimal pemberian VGF
sebesar 49% dari nilai
investasi proyek.
PDF (Project
Development Fund) atau
Dana Penyiapan Proyek
adalah dana yang
digunakan untuk
membiayai pelaksanaan
Fasilitas.

24.
REPUBLIK
INDONESIA
24
24
Keuntungan Availability Payment (AP)
Alternatif Relokasi Pembiayaan Pembangunan
Masa operasi
Masa
konstruksi
Profil Belanja Pemerintah jika
Proyek dibangun dengan
skema AP
Pengadaan Infrastruktur
dengan Belanja Modal
s/d 32 tahun
s/d 32 tahun
Suku bunga obligasi 2017 7.5%
Inflasi 2010-2017 5.4%
Analisis Potensi Government Saving Pada Proyek Palapa Ring
PSC PPP
Government Expenditure
-CAPEX 4.743.922.993.248 0
-OPEX 3.369.789.444.263 0
-Availability Payment 0 8.823.556.862.337
-Financing 332.074.609.527 0
-Ancillary 474.392.299.325 711.588.448.987
-Competitive Neutrality 0 (792.398.703.159)
-Retained Risk 2.049.442.259.087
10.969.621.605.450 8.742.746.608.165
20,30%
Government Saving
Total Government
Expenditure including Risk
Risk Value
PSC = Public Sector Comparator
PPP = KPBU - AP=
CAPEX Cost
Overrun
OPEX Cost
Overrun
RETAINED RISK = CAPEX Cost
Overrun + OPEX Cost Overrun
Untuk Ancillary cost, yang sebagian besar dari biaya penyiapan proyek. Untuk
PPP perkirakan 1.5 kali lebih besar dari PSC
Competitive Neutrality, pada PPP terdapat potensi pembayaran PPh 25 dari
Earning Before Tax (EBT) berdasarkan proyeksi keuangan untuk masing-
masing Paket.
• Masa konstruksi tepat waktu
• Kinerja pelayanan terjamin

25.
REPUBLIK
INDONESIA
25
Skema KPBU Dengan Pengembalian Investasi Melalui
Tarif dan VGF
• VGF: fasilitas pemberian dukungan pemerintah dalam
bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial.
• VGF diberikan kepada proyek infrastruktur yang
dibangun dengan skema KPBU dan bertujuan untuk
meningkatkan kelayakan finansial proyek.
• Maksimal pemberian VGF sebesar 49% dari nilai
investasi proyek
• Tarif ditetapkan oleh PDAB berdasarkan perjanjian
jualbeli air curah dengan 5 PDAM
Dasar Hukum :
PMK No. 223/PMK.11/2012 tentang Pemberian
Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi
Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Dalam Penyediaan Infrastruktur
Contoh : Proyek SPAM Umbulan
25

26.
REPUBLIK
INDONESIA
26
Skema KPBU Dengan Pengembalian Investasi
Melalui Availability Payment/AP
Skema pengembalian investasi melalui:
Availability Payment (AP)
Availability Payment (AP)
Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan
Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana
ditentukan dalam Perjanjian KPBU
Dasar Hukum :
• Perpres 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.
• PMK Nomor 260/PMK.08/2015 tentang Tatacara Pembayaran
Ketersediaan Layanan Pada Proyek KPBU dalam rangka
Penyediaan Infrastruktur.
Kriteria Umum Proyek KPBU AP:
• Proyek infrastruktur yang secara komersial masih marginal
• Proyek infrastruktur ekonomi atau infrastruktur sosial yang memiliki
manfaat besar bagi masyarakat
• Proses pengadaan proyek dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil,
terbuka dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha
yang sehat
• Moda pengembalian investasi kepada badan usaha tidak berasal dari tarif
pengguna layanan
• Tarif tetap dapat dikenakan kepada pengguna layanan, dimana
pengelolaannya dilaksanakan oleh PJPK
EKUITAS:
• Paket Barat:
Konsorsium Mora
Telematika
Indonesia –
Ketrosden
Triasmitra (Rp 425
Milyar
• Paket Tengah:
Konsorsium
Pandawa Lima (Rp
425 Milyar)
• Paket Timur:
Konsorsium
Moratelindo, IBS,
dan Smart Telecom
Kominf
o-BP3TI
Badan
Usaha
PINJAMAN:
•Paket Barat:
Bank Mandiri
(Rp 875 Milyar)
• Paket
Tengah: IIF,
BNI, SMI (Rp
975 Milyar)
• Paket Timur: -
Perjanjian
Penjaminan
Penggu
na
Jaringa
n
Access
Charge
Layanan
Jaringan
Availabilit
y
Payment
Perjanjian
Regres
Proyek Palapa
Ring
26

27.
TERIMAKASIH