peradilan pajak akan menunjang perkembangan infrasruktual baik internal maupun eksternal

1. ANGGOTA :
- INDRIANI AMALIA C1C111023
- RINI NURUL CHOTIMAH C1C111028
- MEGA BANJARSARI PUTRI C1C111o34
- RAHMATTAUFAN HUSAINI C1C111108

3. 1. Hukum Administrasi :
Umumnya berupa sanksi administratif
berupa: bunga, denda, tambahan pokok pajak,
maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh Fiskus.
 Sanksi administrasi berkaitan dengan masalah-
masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban.
 Contoh: Tidak menyampaikan SPT, atau
menyampaikan SPT tapi tidak benar dan tidak
lengkap yang dikarenakan alpa, dll

4. 2. Hukum Pidana :
Berkaitan dengan denda pidana maupun
hukum penjara dan dijatuhkan oleh Hakim.
 Hukum Pidana berkaitan dengan perbuatan2
yang dapat dikategorikan kejahatan.
 Misalnya: Sengaja tidak mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP, memperlihatkan
pembukuan, pencatatan atau dokumen2 lain yang
palsu atau dipalsukan seolah2 benar, dll

5. Peradilan Administrasi Pajak
 PeradilanAdministrasi Pajak umumnya
melibatkan 2 pihak, yaitu:
1. PihakWajib Pajak
2. Aparat Pajak (Fiskus)

6.  PeradilanAdministrasi Pajak dapat dibagi menjadi
2 yaitu:
1. Peradilan AdministrasiTidak Murni
Disebut PeradilanTidak Murni karena hanya
melibatkan 2 pihak, yaitu:
PihakWajib Pajak dan Pihak Fiskus.
2. Peradilan Administrasi murni
Peradilan yang melibatkan 3 pihak, yaitu:
PihakWajib Pajak, Fiskus dan Hakim yang
mengadili.

7.  Keberatan
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu:
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga

8.  Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak
melalui Kepala KPP dengan surat keberatan. Surat
keberatan wajib memenuhi beberapa syarat.
Tahapan selanjutnya dalam mengajukan keberatan
adalah:
 penyampaian surat keberatan
 saat diterimanya surat keberatan
 proses penyelesaian keberatan

9.  Banding
Banding adalah upaya hukum yang dapat
dilakukan olehWP atau Penanggung Pajak
terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan
banding, berdasarkan peraturan per UUan
perpajakan yang berlaku.

10.  Syarat Pengajuan Surat Banding
 Pemprosesan Surat Banding
 Siapa yang mengajukan Banding
 Hak-hak Pemohon Banding
 Pencabutan Banding
Dasar Hukum
Pasal 1, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45 Undang-
Undang Nomor 14Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak.

11.  Pengadilan Pajak yang berkedudukan di ibu
kota negara. Susunan Pengadilan Pajak
terdiri atas : Pimpinan, hakim anggota,
sekretaris dan Panitera.
 Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri atas:
seorang Ketua dan paling banyak(lima) orang
Wakil Ketua.

12. Hakim & Panitera tidak boleh merangkap menjadi:
1. Pelaksana keputusan pengadilan pajak
2. Wakil, pengampun, atau pejabat yang
berkaitan dg suatu sengketa pajak yang
akan atau sedang diperiksa olehnya.
3. Penasihat hukum
4. Konsultan pajak
5. Akuntan publik
6. Pengusaha

13. 1. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan
wewenang memeriksa dan memutuskan
sengketa pajak.
2. Pengadilan Pajak dalam hal banding, hanya
memeriksa dan memutus sengketa atas
keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan per UUan yang berlaku.

14. 3. Pengadilan Pajak dalam hal gugatan, memeriksa dan
memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau
keputusan pembetulan dan keputusan lainnya.
GugatanWajib Pajak atau penanggung pajak terhadap:
a. Pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah
melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang.
b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan
keputusan perpajakan.
c. Keputusan pembetulan yang berkaitan
dengan pelaksanaan keputusan perpajakan.
4. Pengadilan Pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan
terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak.

15.  Menolak;
 Mengabulkan sebagian atau seIuruhnya;
 Menambah Pajak yang harus dibayar;
 Tidak dapat diterima;
 Membetulkan kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung; dan/atau
 Membatalkan.
 Terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat
lagi diajukan Gugatan, Banding, atau Kasasi

16. REFORMASI PAJAK

18. Tujuan utama pembaruan perpajakan nasional ini adalah
untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai
pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan
lagi segenap kemampuan kita sendiri.
Dengan reformasi pajak diharapkan beban pajak akan
makin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong
Wajib Pajak melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya
membayar pajak dan di lain pihak menutup peluang –
peluang yang selama ini masih terbuka bagi Wajib Pajak
untuk menghindari pajak.

19. Sejak zaman penjajahan Belanda ternyata telah diberlakukan
cukup banyak undang – undang yang mengatur mengenai
pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut :
1. Staatsblad Nomor 13 Tahun 1908 tentang Ordonansi Rumah Tangga
2. Staatsblad Nomor 498 Tahun 1921 tentang Aturan Bea Materai
3. Staatsblad Nomor 291 Tahun 1924 tentang Ordonansi Bea Balik
Nama
4. Staatsblad Nomor 405 Tahun 1932 tentang Ordonansi Pajak
Kekayaan
5. Staatsblad Nomor 718 Tahun 1934 tentang Ordonansi Pajak
Kendaraan Bermotor
6. Staatsbald Nomor 611 Tahun 1934 tentang Ordonansi Pajak Upah
7. Staatsblad Nomor 671 Tahun 1936 tentang Ordonansi Pajak Potong
8. Staatsblad Nomor 17 Tahun 1944 tentang Ordonansi Pajak
Pendapatan

20. 9. Undang – Undang Nomor 12Tahun 1947 tentang Pajak Radio
10. Undang – Undang No. 14Thn 1947 tentang Pajak
Pembangunan I
11. Undang – Undang No. 12Thn 1952 tentang Pajak Peredaran
12. Undang – UndangThn 1951 tentang Pajak penjualan yang
diubah dengan Undang – Undang No.2Thn 1968
13. Undang – Undang No. 21Thn 1959 tentang Pajak Dividen yang
diubah dengan Undang – Undang No. 2Thn 1967 tentang Pajak
atas Bunga, Dividen, dan Royalti
14. Undang – Undang No. 19Thn 1959 tentang Penagihan Pajak
Negara dengan Surat Paksa
15. Undang – Undang No. 74Thn 1958 tentang Pajak Bunga Asing
16. Undang – Undang No. 8Thn 1967 tentangTata CaraPemungutan
PPd, PKK dan/ PPs atauTata Cara MPS-MPO

21. Reformasi pajak (tax reform) atau pembauran perpajakan, telah dilakukan
sejak tanggal 1 Januari 1984. bersamaan dengan dikeluarkannya serangkaian
undang – undang, adalah sebagai berikut :
1. Undang – undang No. 6Thn 1983 tentang ketentuan Umum danTata Cara
Perpajakan
2. Undang – Undang No. 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Kedua undang – undang di atas berlaku sejak 1 januari 1984
3. Undang – Undang No. 8Thn 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, direncanakan diberlakukan tahun 1984 juga
tetapi karena masih ada sesuatu yang harus dipersiapkan lebih matang maka
undang – undang tersebut diberlakukan mulai 1 April 1985
4. Undang – Undang No. 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
5. Undang – Undang No. 13 tentang Bea Materai
Undang – Undang No.12Thn 1985 dan Undang – Undang No.13Thn 1985
mulai diberlakukan tahun 1995.
Pada tahun 1991 dikeluarkan Undang – Undang no. 7Thn 1983 tentang
Pajak Pengahasilan diubah dengan Undang – Undang Nomor 7Thn 1991.

22. Undang – Undang pajak yang dikeluarkan adalah sebagai
berikut :
1. Undang – Undang No. 9Thn 1994 tentang Undang – Undang No.
6Thn 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan
2. Undang – Undang No. 10Thn 1994 tentang perubahan atas
Undang – Undang No. 7Thn 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. Undang – Undang No. 11Thn 1994 tentang Undang – Undang no.
8Thn 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah
4. Undang – Undang No. 12Thn 1994 tentang Perubahan atas
Undang – Undang Nomor 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

23. Selanjutnya pada tahun 1997 dikeluarkan lagi serangkaian
undang – undang baru , untuk melengkapi undang – undang yang
telah ada, adalah sebagi berikut :
1. Undang – Undang No. 17Thn 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak
2. Undang – Undang No. 18Thn 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
3. Undang – Undang No. 19Thn 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa
4. Undang – Undang No. 20Thn 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak
5. Undang – Undang No. 21Thn 1997 tentang Bea Perolehan atas
Tanah dan Bangunan

24. Pemerintah kembali meengluarkan serangkaian undang – undang untuk
mengubah undang – undang yang telah ada, adalah sebagai berikut :
1. Undang – Undang No. 16Thn 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang –
undang No. 6Thn 1983 tentang ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan
2. Undang – Undang No. 17Thn 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang –
Undang No. 7Thn 1983 tentang Pajak Pengahasilan
3. Undang – Undang No. 18THn 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang –
Undang No. 8Thn 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
4. Undang – Undang No. 19Thn 2000 tentang Penagihan pajak dengan Surat
Paksa
5. Undang – Undang No. 20Thn 2000 tentang Bea Perolehan Hak atasTanah
dan Bangunan
6. Undang – Undang No. 34Thn 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang
No. 18Thn 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah

25. Pada tahun 2002 untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian
hukum, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang – Undang No. 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak yang menggantikan Undang – Undang No.
17 Thn 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang selama ini
dirasakan kurang berpihak kepadaWajib Pajak.
Setelah lama ditunggu pada tanggal 27 Juli 2007 akhirnya pemerintah
mengesahkan Undang – Undang No. 28 Thn 2007 tentang perubahan Ketiga
atas Undang – Undang No. 6 Thn 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan. Perubahan ini diharapkan lebih memberikan kepastian
hukum kepada Wajib Pajak. Kemudian berturut – turut pada tahun2008
Pajak Penghasilan diubah dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 dan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan
Undang – Undang No. 42Tahun 2009