Dokumen tersebut membahas upaya perlindungan pemberian ASI di Indonesia melalui regulasi internasional dan nasional. Secara internasional, WHO dan UNICEF telah mendesak negara-negara anggota untuk mendukung pemberian ASI sejak 1974. Pada 1981, Kode Etik Internasional Pemasaran Pengganti ASI diadopsi untuk melarang promosi produk pengganti ASI. Di Indonesia, perlindungan pemberian ASI diatur dalam UUD, UU Ketenagakerjaan, Perlindungan
11. Tidak dibenarkan memberikan contoh produk
secara cuma-cuma termasuk tapi tidak terbatas
dalam bentuk potongan harga dan/atau hadiah
kepada Tenaga Kesehatan, Ibu hamil, Ibu
menyusui beserta keluarganya
13. Produsen dapat memberikan
informasi mengenai produk
Pengganti ASI sebatas info
yang bersifat ilmiah dan
faktual, namun tidak dapat
menyatakan produknya
setara atau lebih baik dari ASI
14. Penjelasan mengenai penggunaan
Produk Pengganti ASI hanya dapat
dibenarkan apabila diberikan oleh
Tenaga Kesehatan dan hanya
kepada Ibu Menyusui dan/atau
keluarganya yang nyata-nyata
butuh dari segi medis
15. Informasi yang terdapat pada Kemasan Produk Pengganti
ASI harus memberikan penjelasan tata cara penggunaan
Pengganti ASI yang benar, resiko penggunaan, bahan,
komposisi dan tidak boleh menyatakan produknya ideal,
setara dan/atau lebih baik dari ASI
18. UUD 1945
“Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi’
(Pasal 28B ayat 2)
19. UU No.13/2003 ttg Ketenagakerjaan
“Pekerja/buruh perempuan yang
anaknya masih menyusu harus diberi
kesempatan sepatutnya untuk
menyusui anaknya jika hal itu harus
dilakukan selama waktu kerja”
(Pasal 83)
20. UU No. 23/2002 ttg Perlindungan Anak
“Negara dan pemerintah
berkewajiban dan bertanggungjawab
memberikan dukungan sarana dan
prasarana dalam penyelenggaraan
perlindungan anak“ (Pasal 22)
21. UU No. 49 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia
“Wanita berhak untuk mendapatkan
perlindungan khusus dalam pelaksanaan
pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal
yang dapat mengancam keselamatan dan
atau kesehatannya berkenaan dengan
fungsi reproduksi wanita“
(Pasal 49 ayat 2)
22. PP NO. 69/1999
tentang LABEL DAN IKLAN PANGAN
Pasal 44 (1)
“Setiap iklan tentang pangan yang
diperdagangkan wajib memuat keterangan
mengenai pangan secara benar dan tidak
menyesatkan, baik dalam bentuk gambar
atau suara, pernyataan dan atau bentuk
apapun lainnya”
23. PP NO. 69/1999
tentang
LABEL DAN IKLAN PANGAN
• Pasal 47 (4)
“Iklan tentang pangan yang diperuntukkan
bagi bayi yang berusia sampai dengan (1)
tahun dilarang dimuat dalam media massa,
kecuali dalam media cetak khusus untuk
kesehatan, setelah mendapat persetujuan
Menteri kesehatan, dan dalam iklan yang
bersangkutan wajib memuat keterangan
bahwa pangan yang bersangkutan bukan
pengganti ASI”
24. PP NO. 69/1999
tentang
LABEL DAN IKLAN PANGAN
Pasal 51
• iklan tentang pangan yang diperuntukkan
bagi bayi dan atau anak berumur dibawah
lima tahun wajib memuat keterangan
mengenai peruntukannya
• selain keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), iklan dimaksud harus pula
memuat peringatan mengenai dampak
negatif pangan yang bersangkutan bagi
kesehatan.
25. UU No 36/2009 tentang KESEHATAN
Pasal 128
(1) setiap bayi berhak mendapatkan air susu
ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6
(enam) bulan, kecuali atas indikasi medis
(2) selama pemberian air susu ibu, pihak
keluarga, pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat harus mendukung ibu
bayi secara penuh dengan penyediaan
waktu dan fasilitas khusus
(3) penyediaan fasilitas khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diadakan di
tempat kerja dan di tempat sarana umum
26. UU No 36/2009 tentang KESEHATAN
Pasal 129
(1) pemerintah bertanggung jawab
menetapkan kebijakan dalam
rangka menjamin hak bayi untuk
mendapatkan air susu ibu secara
eksklusif
(2) ketentuan lebih lanjut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan pemerintah.
27.
28. Usulan dan Rekomendasi
• Perlu disusun peraturan perundang-
undangan yang mengatur perlindungan
pemberian ASI secara terpadu
• Lebih ditingkatkan pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang memberikan perlindungan
pemberian ASI saat ini
• Perlu dibuka pelayanan pengaduan
terhadap pelanggaran pelaksanaan
perlindungan pemberian ASI