1. BIROKRASI POLITIK
KELOMPOK II

2. DEFINISI BIROKRASI
BIROKRASI ADALAH RUANG MESIN NEGARA YANG TERDIRI DARI
APARAT BERGAJI YANG MELAKSANAKAN DETIL TUGAS PEMERINTAH,
MEMBERIKAN NASEHAT, DAN MELAKSANAKAN KEPUTUSAN
KEBIJAKAN
(HAGUE, HARROP, & BRESLIN)

3. BIROKRASI POLITIK
BIROKRASI DALAM HAL INI ADALAH PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PNS) YAKNI INSTRUMEN NEGARA, PELAKSANA
KEBIJAKA PUBLIK, DAN ABDI MASYARAKAT YANG
HARUS NYA BEKERJA PROFESSIONAL, NETRAL (TIDAK
BERPIHAK DALAM PERTARUNGAN KEKUASAAN
POLITIK), NON-DISKRIMINATIF, DAN BEKERJA UNTUK
MENCAPAI KEPENTINGAN NASIONAL DALAM ASAS
TUJUAN NEGARA.

4. TUGAS PENTING UMUM BIROKRASI
SECARA UMUM TUGAS BIROKRASI ADALAH
MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA
MEMAJUKAN KESEJAHTERAHAN UMUM,
MENCIPTAKAN KEADILAN SOSIAL, MENCERDASKAN
KEHIDUPAN BANGSA.
BIROKRASI YANG SEHAT IDEALNYA DIHARAPKAN
MENJADI AGEN PERUBAHAN, BAGIAN DARI PROBLEM-
SOLVER, PENGGERAK KREATIVITAS, SERTA PENGUAT
INOVASI BAGI KEMAJUAN MASYARAKAT

5. LATAR BIROKRASI POLITIK
• MASA ORDE BARU 1998
• MENGIDAP PENYAKIT BUREAUMANIA
• MERAIH STATUS QUO
• PARPOL GOLKAR
BIROKRASI PNS & KORPRI
MESIN POLITIK

6. PEMERINTAHAN ORDE BARU
PADA MASA ORDE BARU, BIROKRASI CENDERUNG
DIJADIKAN SEBAGAI MESIN POLITIK PADA PROSES
PEMILU. ORGANISASI BIROKRASI YAITU KORPRI (KORPS
PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA) DIJADIKAN
BAGIAN DARI SALAH SATU JALUR DI DALAM GOLKAR,
YAITU JALUR B YANG BERGUNA UNTUK MEMPERKUAT
DUKUNGAN DARI PNS DALAM PEMILU.
PNS DIHARUSKAN MENYALURKAN ASPIRASI POLITIK
MEREKA MELALUI GOLKAR DENGAN MEMBERLAKUKAN
KEBIJAKAN MONOLOYALITAS.

7. LANJUTAN
TINDAKAN YANG DOMINAN:
• BERSIKAP DISKRIMINATIF TERHADAP MASYARAKAT
ATAU KELOMPOK YANG TIDAK BERAFILIASI DENGAN
PARTAI GOLKAR
• KEBIJAKAN YANG BERBELIT-BELIT, DIMANA
PENUNDAAN PENGADAAN FASILITAS UMUM DISUATU
DAERAH JIKA LURAH TERSEBUT GAGAL
MEMENANGKAN PARTAI GOLKAR DI WILAYAH TSB,
• CENDERUNG APARATUR IDEOLOGIS, ANTI PLURALISME
PENDAPAT ATAU PANDANGAN.

8. DILEMA KORPORATISME
KORPORATISME DAPAT DIPAHAMI SEBAGAI :
1. GEJALA MONOPOLISASI PERWAKILAN
2. DIDUKUNG SECARA RESMI
3. DIAWASI AGEN BIROKRASI NEGARA
4. SEGEMENTASI MASYARAKAT VERTIKAL
5. OTORITER

9. KONTEKS INDIKASI DAMPAK KETERANGAN
POLITISASI
BIROKRASI
• BIROKRAT
DIJADIKAN BAGIAN
DARI AKSI GOLKAR
• PEMBESARAN
JUMLAH PNS
SEBAGAI KANTONG
KADER DAN
PENDUKUNG
GOLKAR
BIROKRASI
INDONESIA
MENGAWASI
MASYARAKAT
SECARA BIROKRATIS,
BERJENJANG DAN
PENGENDALIAN
YANG KETAT
• BERLANGSUNG
MOBILISASI
POLITIK OLEH
BIROKRASI UNTUK
MEMENANGKAN
GOLKAR,
BERLANGSUNG
DISKRIMINASI
PELAYANAN
TERHADAP PIHAK
PIHAK NON
GOLKAR
PNS YANG
BERPOLITIK
DAN
DIWAJIBKAN
BERMONOLOY
ALITAS
TERHADAP
GOLKAR TELAH
MENGAKIBATK
AN
BERLANGSUNG
NYA
PEMBUSUKAN
POLITIK,
TERJADI KKN DI
BERBAGAI
SEKTOR
KEHIDUPAN.
TABEL

10. TINGKAT
PENDIDIK
AN
PRIA WANITA TOTAL PNS
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
SD 404.638 15,27 30.238 2,10 434.921 10,62
SLTP 197.120 7,44 57.104 3,95 254.224 6,21
SLTA 1.423.514 53,27 1.037.007 71,80 2.460.521 60,61
D1-D3 419.086 15,81 165.478 11,46 419.086 10,24
S1 515.552 19,45 152.590 10,56 515.522 12,55
S2 8.006 0,30 1.624 0,11 8.006 0,26
S3 1.816 0,07 250 0,01 2.006 0,08
TOTAL 2.650.010 100,00 1.444.336 100,00 4.094.346 100,00
JUMLAH PNS INDONESIA

11. PENJELASAN PAPARAN DATA
DARI DATA DIATAS, TAMPAK SEBAGIAN BESAR (60,16%)
TENAGA SDM BIROKRASI HANYA BERPENDIDIKAN
UMUM YANG DEMIKIAN, SANGATLAH TIDAK MUDAH
UNTUK MENGHARAPKAN PROFESSIONALITAS
PELAYANAN DAN OTORITAS KEPAKARAN DARI PNS DI
INDONESIA UNTUK MEMILIKI KECEPATAN, KESADARAN,
DAN KEAHLIAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN
PEMECAHAN MASALAH DILAPANGAN SECARA
MEMUASKAN, ANALOGINYA AKAN ADA HUBUNGAN
ANTARA LATARBELAKANG PENDIDIKAN DENGAN
KEMAMPUAN MEMBERIKAN PELAYANAN DAN
PEMECAHAN MASALAHBYANG BERKAITAN DENGAN
PUBLIC GOODS AND PUBLIC UTILITIES.

12. KERANGKA BERPIKIR
FILSUF DARI JERMAN, FREDRICH HEGEL MENILAI
BAHWA, BIROKRASI SEHARUSNYA MELAYANI
KEPENTINGAN UMUM, NAMUN DALAM KENYATAAN
NYA KEBIJAKSANAAN-KEBIJAKSANAAN NEGARA
SERING KALI HANYA MENGUNTUNGKAN SEKELOMPOK
ORANG DALAM MASYARAKAT. DITAMBAH DENGAN
ARGUMEN BARON DE GRIM FILSUF ASAL PERANCIS
YANG MENEGASKAN BAHWA, KEADAAN
BUREAUMANIA ITU BERSIFAT INFINITAS, YAKNI SUATU
INSITITUSI YANG MELAKUKAN PENGATURAN DAN
MEMILIKI KETIDAKTERBATASAN WEWENANG DAN
RUANG GERAK DISUATU NEGARA.

13. NASIB PNS DITANGAN ORDEBARU
PNS DALAM HAL INI SUDAH JAUH TERSERET DAN
TEROMBANG AMBING MASUK DALAM FORMULA
POLITIK “POLITISASI BIROKRASI” DAN AKIBAT YANG
DITIMBULKANNYA IALAH PEMBUSUKAN POLITIK DI
INDONESIA. KETIKA SUARA DAN ASPIRASI MULAI DI
BEKAM DAN EKSEKUTIF MULAI MENYALAHGUNAKAN
WEWENANG DAN JABATANNYA,MAKA DISINI
KONTEKS YANG AKAN DIBAHAS ADALAH PRINSIP
NETRALITAS BIROKRASI.
KOOPTASI OLEH BIROKRASI JUGA BERLANGSUNG
DENGAN CARA MOBILISASI POLITIK DAN HANYA ADA
SATU ORGANISASI TUNGGAL YANG MENJADI
PAYUNG KEGIATAN YAKNI GOLKAR DENGAN
KEKUASAAN SOEHARTO.

14. NETRALITAS BIROKRASI
GERAKAN NETRALITAS BIROKRASI INI MERUPAKAN
UPAYA SINERGI SALING DUKUNG YANG DILAKUKAN
OLEH BEBERAPA PIHAK DALAM NEGARA DAN
MASYARAKAT YANG EMNGINGINKAN TERBENTUKNYA
SUATU KEADAAN POLITIK YANG LEBIH ADIL DAN
DEMOKRATIS, DIKAITKAN DENGAN KONTEKS POSISI
BIROKRASI. DIMANA BIROKRASI ITU TIDAK BOLEH
(PARTISAN) MEMIHAK KEPENTINGAN AKTOR POLITIK
DALAM MEMPERTARUNGKAN KEKUATAN POLITIK
DALAM PEMILU. KARNA PNS DAN KORPS BELUM
DIPOSISIKAN DALAM FUNGSI DAN TUGAS YANG SESUAI
DENGAN PERANNYA, YAKNI MENGURUS NEGARA
SECARA PROFESSIOANLITAS DAN TIDAK DISKRIMINATIF
DALAM POLITIS.

15. SOLUSI DAN THERAPY POLITIS
KEHENDAK SADAR ANTI-POLITISASI BIROKRASI INI
DIHARAPKAN BISA MENJADI TAMENG DALAM
MEMBANGUN FONDASI DASAR PERADABAN YANG
KOKOH DENGAN KULTUR DAN SISTEM YANG
SEIMBANG, DINAMIS, DAN DEMOKRATIS, MAKA
NEGARA AKAN CLEAN, ACCOUNTABLE, AND GOOD
GOVERNANCE.
REPOSISI BIROKRASI PARTISAN ADALAH KONDISI
DIMANA KENETRALAN BIROKRASI YANG TADINYA
SEBUAH KAKI TANGAN KEKUATAN PARTAI ATAU AKTOR
POLITIK, KINI MENJADI INDEPENDEN YAQNG LOYALIS
KEPADA NEGARA DAN MASYARAKAT UMUM, YANG
MENJAMIN BERLANGSUNGNYA PEMILU YANG AMAN
DAN ADIL SERTA ABSAH.