Covid19 Strategi Penanganan Komprehensif

COORDINATING MINISTRY FOR MARITIME AND INVESTMENT AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA
Kebijakan Pembatasan Arus Orang
Dalam Penanganan Covid19
Gen. Army (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan
Coordinating Minister for Maritime and Investment Affairs
Republic of Indonesia
Maret 2020

COORDINATING MINISTRY
FOR MARITIME AND INVESTMENT AFFAIRS
2
Apa Yang Bisa Kita Ketahui Mengenai Covid19
1. Covid19 sangat menular. Setiap 1 orang + Covid19, diperkirakan
menulari 2-3 orang. Hal ini yang menyebabkan trend kasus Covid19
mengukuti kurva eksponensial.
2. 80% penderita Covid19 memiliki kasus ringan-sedang (tidak
membutuhkan rawat inap di RS), 13.8% memiliki kasus yang parah
dan perlu rawat inap dan 6.1% memiliki kasus akut yang
membutuhkan perawatan intensif, dengan kata lain 20% penderita
Covid19 membutuhkan perawatan di rumah sakit.
3. Tingkat kematian meningkat seiring dengan umur. Pada rentang
umur diatas 70 tahun, tingkat kematian bisa mencapai diatas 10%
dan mencapai 15% untuk rentang umur diatas 80 tahun.
4. Testing adalah salah satu komponen paling krusial dalam
penanganan Covid19. Dengan kemampuan test yang baik, maka
penanganan terhadap penderita covid19 dapat dilakukan dengan
cepat sehingga mencegah penularan lebih lanjut. Di Italia, 44% orang
yang + Covid19 tidak menunjukkan gejala, sehingga jika orang
tersebut tidak ditest dan diisolasi dengan cepat, maka dapat
menularkan ke lebih banyak orang.

3
Bagaimana Proyeksi Kasus Covid19 Secara Global ?
Proyeksi Ping An
1. Ping An Group melakukan estimasi terhadap perkembangan
kasus Covid19 di Tiongkok secara akurat, yang
menyebutkan puncak kasus di Akhir Feb 2020 dan
memasuki fase recovery setelahnya. Sampai saat ini
estimasi mereka atas perkembangan Covid19 secara global
memiliki akurasi sebesar 98%
2. Total kasus untuk 7 negara: AS, Italia, Jerman, Spanyol,
Perancis, Iran, dan Korsel akan mencapai 790ribu dengan
total kematian di 47ribu (fatality rate 6.9%). Saat ini total
kasus di negara negara tesebut adalah 429ribu dan
kematian 23ribu (per 28 Maret 2020).
3. Penambahan kasus di 7 negara tersebut diperkirakan akan
mencapai puncaknya di akhir Maret 2020, dan kemudian
memasuki fase mitigasi dan plateu di bulan Mei-Juni
4. Untuk kasus Indonesia, masih sulit untuk diprediksi karena
data yang belum tersedia secara reliable.

4
Beberapa Lesson Learned Dari Penanganan Covid 19 di
Negara Lain.
1. Berdasarkan analisis Ping An dari berbagai negara, ada dua
faktor yang mempengaruhi jumlah kasus dan fatality rate.
Pertama adalah jumlah ICU Bed dan rasionya terhadap jumlah
penduduk. Kedua adalah kecepatan waktu penanganan.
2. Semakin tinggi rasio ICU bed terhadap total populasi, semakin
rendah fatality rate. Hal ini karena penanganan terhadap
penderita Covid19 yang membutuhkan critical care unit (6.1%)
dapat dilakukan dengan baik.
3. 3 kategori kecepatan waktu penanganan yang dapat
mempengaruhi jumlah kasus:
i. Early Prevention and Control: Massif testing dan tracing di
periode awal. Contohnya Korea Selatan dan Singapura.
Jumlah kasus max 500 per sejuta penduduk.
ii. Mid-Term Prevention and Control: massif testing dan
tracing di lakukan tidak di awal namun dilakukan saat
perkembangan kasus juga belum terlalu besar. Contohnya
Amerika, Iran, Perancis dan Jerman. Jumlah kasus sekitar
1000 per sejuta penduduk.
iii. Late Prevention and Control: Melakukan massif test dan
tracing, serta karantina di saat kasus sudah besar. Italia dan
Spain. Jumlah kasus sekitar 2000 per sejuta penduduk.
Negara-negara yang memiliki rasio ICU bed terhadap
populasi yang rendah, harus mampu menekan angka
penyebaran agar tingkat kematian tidak meningkat.

5
Kapasitas Untuk Melakukan Massif Test Harus Ditingkatkan
1. Testing adalah salah satu komponen utama dalam
penanganan Covid19. Dengan melakukan massif
testing dan melakukan isolasi dan penanganan yang
cepat terhadap yang positif, maka kita bisa mencegah
penyebaran dan menurunkan angka kematian.
2. Dibandingkan negara lain di sekitar, jumlah test
covid19 yang sudah kita lakukan masih sangat
terbatas. Hal ini tidak terlepas dari kepemilikan dan
kemampuan alat Real Time PCR yang kita miliki saat
ini masih terbatas dan kelangkaan terhadap bahan
testing (swab kit, RNA extraction kit, dan test kit).
3. Kemenko Marves, KemenBUMN dan Kemendikbud
telah mengkoordinasikan alat lab test Covid19
berbasis real time PCR di 17 lokasi, dengan masing-
masing lokasi memiliki kapasitas sebesar 1000
test/hari. Alat ini diharapkan sudah mulai beroperasi
pada minggu II April 2020.

6
Mencegah Penyebaran Covid19 Ke Wilayah-Wilayah Yang
Memiliki Resiko Kematian Tinggi
-
50
100
150
200
250
DKIJakarta
Sulut
Kaltim
DIY
Aceh
Bali
Sumut
Sulsel
Kepri
Kaltara
Maluku
PapuaBarat
Sulteng
Sumbar
Papua
Jateng
Jambi
Kalsel
Malut
Sumsel
Sultra
Jatim
Kalbar
Riau
Lampung
Kalteng
Banten
Jabar
NTB
Rasio Hospital Bed per 100.000 Penduduk 1. Pencegahan penyebaran Covid19 harus
dilakukan kepada provinsi-provinsi yang memiliki
rasio hospital bed (sebagai proxy ICU Bed)
terhadap total populasi yang rendah. Karena jika
terjadi penyebaran yang massif, tidak akan
tertangani dengan baik di RS, sehingga dapat
menyebabkan kematian.
2. Dengan pendekatan ini, 10 provinsi yang memiliki
resiko fatality rate yang tertinggi adalah NTB,
Jabar, Banten, Kalteng, Lampung, Riau, Kalbar,
Jatim, Sultra, dan Sumsel.
3. Dalam kasus Jabar, yang memiliki rasio kedua
terendah, tingkat fatality rate Covid19 telah
mencapai 14%.

7
Hasil Survey Pengaruh Covid19 Terhadap Mudik: Masih Ada
Kemungkinan Penyebaran Covid19 Ke Daerah
• 56% tidak akan mudik, 37% belum mudik, dan 7% mudik dini
• Mudik dini disebabkan oleh penerapan Work From Home 30,85%,
menghindari penularan di tempat bekerja/belajar 28,90%
• Mudik menggunakan mobil pribadi 24,26%, sepeda motor 22,62%,
pesawat udara 17,67%, kereta api 14,51%, bus 10,12%, kapal 1,08%;
tujuan: Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat
• 43,10% responden sangat setuju, 43,74% setuju, 8,95% tidak setuju, dan
hanya 4,22% sangat tidak setuju dengan mudik digital
• Saran: menutup tempat wisata, menutup akses jalan keluar masuk kota
terdampak [kecuali angkutan kebutuhan pokok], meningkatkan akses
internet sampai pedesaan, menghentikan operasional angkutan
penumpang umum, melakukan kampanye kepada orang tua agar putera
puterinya tidak mudik, mendorong acara televisi agar menarik,
pengawasan Work From Home (WFH).

8
Meskipun Terdapat Penurunan Arus Penumpang, Namun
Volume Pergerakan Penumpang Masih Cukup Besar
• Keluar Jakarta melalui terminal Kalideres, Kampung Rambutan, Tg.
Priok, Pulo Gebang, 16 – 28 Maret 2020: 55.733 [di bawah rata-rata
harian Januari 2020]
• Keluar Jakarta menggunakan Kapal PELNI melalui Pelabuhan
Tanjung Priok, s/d 27 Maret: 8.490 [turun 16% dibandingkan
Februari 2020]
• Penumpang feri di Pelabuhan Merak, kedatangan dan
keberangkatan, 1 – 28 Maret 2020: 1.237.300
• Pergerakan penumpang melaui Bandara Soekarno – Hatta, 14 – 27
Maret 2020: 1.389.919 [turun 36,39%]
• Garuda keluar melalui CGK, domestik dan internasional, 12 – 26
Maret 2020: 229.947 [26 Maret turun -81,4% terhadap 12 Maret]
• Penumpang kereta api, 15 – 28 Maret 2020: 245.146, turun 71,9%
Bis: 55.733 [16 – 28 Maret],
dibawah rata-rata
PELNI: 8.490 [s/d 27 Maret],
turun 16% [bulanan]
Merak, 1 – 28 Maret: 1.237.300
Soetta, 14 – 27 Maret:
1.389.919, turun 36,39%
Kereta Api Reguler, 15 – 28
Maret: 245.146, turun
71,9%

9
Implementasi Kebijakan Tidak Mudik dan Tidak Piknik
Sebagai Bagian Pembatasan Aktivitas Fisik
1. Kementerian Agama, dan
ulama mengeluarkan pesan
kebijakan dan seruan
2. Menko Polhukam
mengumumkan kebijakan
Pemerintah
3. Kepala BNPB menegaskan
SOP Tanggap Darurat
1. Siapkan infografis dan
videoclip
2. Koordinasi dengan media
massa, influencers
3. Siapkan petunjuk teknis
ringkas dan jelas untuk
disampaikan kepada RT/RW
1. Prinsip: penegakan hukum
[UU 6/2018]
2. Pembatasan layanan
transportasi manusia
3. Peningkatan layanan di
Jakarta → BLT, PKH, paket
lebaran, internet, pulsa, dll.
Simulasi dan SosialisasiPesan Keagamaan dan Budaya Implementasi & Operasionalisasi

10
Strategi Penanganan Covid19 Komprehensif: Massif Test-
Tracing, dan Peningkatan Faskes Selama Periode Karantina
Massif Testing
• Massif testing
dilakukan
terhadap skala
luas.
• Fokus kepada
orang-
orang/kluster
yang terexpose
terhadap
penderita
Covid19
Tracing
• Melakukan
tracing
terhadap orang
yang terexpose
+ Covid19 dan
melakukan test.
• Jika test tidak
bisa dilakukan,
diwajibkan
isolasi mandiri
dengan
pengawasan
Isolasi/Perawatan
Medis
• Penderita +
Covid19 yang
memiliki kasus
ringan-sedang
dilakukan
isolasi mandiri
dengan
pengawasn
• Untuk kasus
yang parah dan
akut dilakukan
perawatan
medis di RS
Peningkatan
Fasilitas Kesehatan
• Selama periode
karantina,
penyebaran
Covid19 bisa
dikurangi,
sehingga
tekanan
terhadap sistem
kesehatan
menurun dan
peningkatan
Faskes bisa
dilakukan.
1. Karantina wilayah dilakukan untuk menekan penyebaran covid19 dengan melakukan pembatasan aktivitas fisik warga
dengan beberapa pengecualian terhadap kegiatan essential services. Dilakukan pada area red zone. Untuk non area
red zone diwajibkan physical distancing.
2. Selama periode karantina, dilakukan massif testing dan tracing dan isolasi/perawatan medis bagi yang + Covid19.
Selain itu juga dilakukan peningkatan Faskes seperti rumah sakit darurat.

11
Massif Testing dan Tracing Membutuhkan Sistem IT yang
Mumpuni dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik
Sistem IT Terintegrasi Sedang Dibangun BNPB. Semua K/L Wajib
Mengintegrasikan Data
Kecepatan pengadaan untuk alat-alat kesehatan yang
essensial dalam penanganan Covid19
Alat Pelindung Diri Swab Kit
RNA Extraction Kit
PCR Test Kit

Pulau Jawa Modifikasi Pulau Jawa Kota Tertentu Jabodetabek
Skema
• Karantina wilayah terhadap seluruh
jawa yang meliputi pembatasan
fisik atas arus orang dengan
pengecualian tertentu.
• Akses keluar masuk pulau jawa
untuk orang ditutup
• Pembatasan fisik atas arus
orang hanya dilakukan di
kota-kota tertentu. Kota-
kota lain dilakukan
kewajiban physical
distancing.
• Akses keluar masuk pulau
jawa untuk orang ditutup.
• Pembatasan fisik atas arus
orang hanya dilakukan di
kota-kota tertentu, tidak
hanya jabodetabek
• Pengecualian tetap diberikan
untuk kegiatan tertentu
• Pembatasan fisik atas
arus orang hanya
dilakukan di Jakarta,
bogor, depok, Tangerang
Bekasi.
• Pengecualian tetap
diberikan untuk kegiatan
tertentu
Pro
• Akan mampu menekan penyebaran
Covid19 secara massif
• Penyebaran covid19 masih
bisa ditekan pada daerah red
zone, namun efektifitas di
non red zone akan
tergantung kepada
implementasi social
distancing
• Dampak ekonomi relatif bisa
terkendali di kota-kota
tersebut.
• Manajemen karantina
wilayah akan lebih mudah.
• Penyebaran covid19 di
Jakarta bisa dikendalikan.
Kontra
• Dampak ekonomi akan sangat
besar. Bisa menurunkan GDP
growth sebesar 3%
• Kompleksitas logistik akan sangat
tinggi, terutama pengaturan
sembako.
wilayah yang non karantina
bisa menyebar luas.
Sehingga akhirnya dilakukan
karantina total
• Penyebaran covid19 di non
wilayah karantina akan
meluas sehingga akhirnya
ketika periode karantina
selesai, kota yang sudah
dikarantina dapat terserang
kembali (second wave)
luar Jakarta akan sulit
dikendalikan. Sehingga
tidak tertutup
kemungkinan ada second
wave di jabodetabek
setelah karantina usai.
12
Opsi-Opsi Skala Karantina Wilayah

13
Beberapa Pengecualian Pembatasan Aktivitas Fisik Dalam
Karantina Wilayah
Layanan
Pemerintah/Covid19
Supply Kebutuhan
Pokok
Kegiatan Ekspor
Impor
Sektor Keuangan dan
Pasar Modal
Lain-Lain
• Tenaga Kerja Sektor
Kesehatan (RS, Apotik,
Puskesman, Dinkes)
• TNI/Polri
• PNS yang menjalankan
fungsi critical
pemerintahan.
• Para pekerja di sektor
logistik/transportasi dan
sektor lain yang
mendukung
penanganan Covid19
• Supermarket,
Indomaret, Alfamart,
dan Toko Sembako
tetap buka dengan
penjagaan.
• Pegawai PLN, SPBU
BBM, LPG.
• Ojek Online untuk
pengantaran barang.
• Kegiatan produksi
bahan makanan dan
kebutuhan pokok
lainnya
• Kegiatan produksi
pertanian, peternakan,
pakan ternak.
• Pelabuhan laut dan para
pekerja di dalamnya.
• Bandara untuk kegiatan
arus kargo barang.
• Memfungsikan garuda
sebagai angkutan
logistic udara dengan
subsidi pemerintah
karena tidak
mengangkut orang.
• Pengecualian dilakukan
untuk yang bertanggung
jawab terhadap sistem
pembayaran dan logistik
distribusi uang.
• Bursa saham tetap
dibuka dengan
penyediaan kebutuhan
tenaga kerja seminimal
mungkin.
• Penetapan atas
pengecualiaan atas
kegiatan pembatasan
fisik dapat dilakukan
oleh Pemerintah Pusat
berdasarkan evaluasi
atas pelaksanaan
karantina wilayah

14
Timeline PelaksanaanOpsi Modifikasi Pulau Jawa: Karantina
Wilayah Kota Tertentu dan Kewajiban Physical Distancing
1 April:
Pemberlakuan Opsi
Modifikasi Pulau
Jawa dengan
sosialisasi
7 April : Pemberlakuan Opsi
Modifikasi Pulau Jawa secara
full dan hukuman bagi yang
melanggar
1 Mei: Penghentian Opsi Modifikasi Pulau
Jawa. Namun tetap dilanjutkan dengan
kewajiban physical distancing sampai
batas waktu yang ditentukan pemerintah
7 hari 25 hari
Physical Distancing, Testing,
Tracing, Isolation

15
Kebijakan Lebih Ketat Dalam Pembatasan Arus Orang
Dibutuhkan Untuk Menahan Penyebaran Covid19

1. Tingkat keberhasilan penanganan pemerintah dalam penanganan Covid19 akan menentukan seberapa
cepat kepercayaan investor dan dunia usaha terhadap pemerintah, yang akhirnya akan berpengaruh
terhadap kecepatan pemulihan ekonomi Indonesia.
2. Covid19 adalah penyakit yang sangat menular. 1 orang penderita dapat menularkan kepada 2-3 orang. Hal
ini yang menyebabkan kasus Covid19 memiliki trend eksponensial. Selain itu, jumlah ketersediaan tempat
tidur terhadap total populasi juga sangat rendah, sehingga dapat meningkatkan fatality rate covid19 ini,
terutama untuk orang-orang tua. Berdasarkan hal itu pemerintah tidak bisa menggunakan cara-cara linier
ataupun konvensional dalam menangani penyakit ini.
3. Kami mengusulkan agar ada kombinasi karantina wilayah dan kewajiban physical distancing (Opsi
Modifikasi Pulau Jawa). Dimana untuk wilayah-wilayah yang penyebarannya sudah atau berpotensi tinggi
dilakukan karantina wilayah berupa pembatasan aktivitas fisik arus orang dengan pengecualian tertentu.
Untuk wilayah di jawa yang non karantina, akan dikenakan kewajiban physical distancing. Selain itu,
dilakukan pula penutupan akses untuk arus orang yang keluar-masuk jawa.
4. Beberapa pengecualian kegiatan yang diperbolehkan adalah fungsi pelayanan pemerintah/penanganan
covid19, kegiatan penyediaan bahan kebutuhan pokok, kegiatan ekspor impor dan kegiatan pelayanan jasa
keuangan dan pasar modal.
5. Kebijakan Opsi Modifikasi Pulau Jawa akan terbantu saat Indonesia memasuki musim panas, dimana hal
ini akan berpengaruh terhadap tingkat penyebaran covid19 ini.
16
Rekomendasi (I)

6. Seluruh K/L harus mau mengintegrasikan data terkait Covid19 ini kedalam sistem IT yang saat ini dibangun
oleh BNPB/Gugus tugas. Hal ini penting untuk memonitor progras dan hasil penangan Covid 19.
7. Pemerintah harus memastikan ketersediaan alkes dan faskes seperti ventilator, APD, obat-obatan, test kit,
RNA extraction kit, dan swab kit. Pengadaan komponen-komponen tersebut harus dilakukan secara tepat
namun tetap memenuhi governance yang optimal sesuai situasi yang dihadapi saat ini.
8. Kebijakan untuk melarang tidak mudik dan tidak piknik kami usulkan dapat dilaksanakan segera seiring
dengan implementasi kebijakan Opsi Modifikasi Pulau Jawa.
9. Program untuk jaring pengaman sosial harus bisa segera diimplementasikan dalam periode 7 hari untuk
meredam gejolak sosial yang mungkin muncul akibat kebijakan karantina wilayah dan kewajiban physical
distancing.
10. Selama periode sosialisasi, Pemerintah menyusun rencana kebijakan untuk mengamankan ketersediaan
dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
17
Rekomendasi (II)

Covid19 Strategi Penanganan Komprehensif

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à Covid19 Strategi Penanganan Komprehensif

Similaire à Covid19 Strategi Penanganan Komprehensif (20)

Plus de Aulia Risyda Fauzi

Plus de Aulia Risyda Fauzi (20)

Covid19 Strategi Penanganan Komprehensif