[Ringkasan] Dokumen tersebut berisi ringkasan tentang sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II tahun 2011-2014 yang disampaikan Komjen Pol Drs. Nanan Soekarna sebagai Wakapolri. Ringkasan utama program tersebut adalah penguatan institusi, terobosan kreatif, dan peningkatan integritas.

1. ARAHAN WAKAPOLRI
PADA
SOSIALISASI ROAD MAP RBP GEL. II
TAHUN 2011 - 2014
KOMJEN POL. Drs. NANAN SOEKARNA
Disampaikan di
JAKARTA, 24 NOVEMBER 2011

2. CURRICULUM VITAE
I. NAMA : Drs. NANAN SOEKARNA
PANGKAT : KOMISARIS JENDERAL POLISI
JABATAN : WAKAPOLRI
II. PENDIDIKAN :
1. UMUM (SD, SMP, SMA, AKTA IV IKIP BDG)
2. POLRI (AKPOL, PALAN SERSE TIK, PTIK, KIBI HANKAM,
FBI ACADEMY, SESPIMPOL, SESKO GAB, LEMHANNAS, FBI NEI)
III. RIWAYAT JABATAN :
1. SES NCB INTERPOL 4. SAHLI KAPOLRI BID SOSPOL 7. KADIV HUMAS POLRI
2. WAKAPOLDA METROJAYA 5. KAPOLDA SUMUT 8. IRWASUM POLRI
3. KAPOLDA KALBAR 6. SAHLI KAPOLRI 9. WAKAPOLRI
IV. TANDA JASA / TANDA KEHORMATAN :
1. KSATRIA TAMTAMA 6. KESETIAAN 24 TAHUN 11. SL UN/PBB CIPOL CAMBODIA
2. S.L. DWIDJA SISTHA 7. YANA UTAMA 12.BHAYANGKARA PRATAMA
3. S.L. KARYA BHAKTI 8. S.L. SANTI DHARMA NAMIBIA 13.BINTANG BHAYANGKARA NARARYA
4. KESETIAAN 8 TAHUN 9. S.L. SANTI DHARMA CAMBODIA
5. KESETIAAN 16 TAHUN 10. S.L. UN/PBB CIPOL NAMIBIA
V. JABATAN DI LUAR POLRI:
1. KETUA UMUM PERBAKIN
2. KETUA UMUM HDCI (HARLEY DAVIDSON CLUB INDONESIA)
3. DEWAN PEMBINA PUSAT KOMITE SEPEDA INDONESIA

3. 1 PENGUATAN
INSTITUSI
GRAND
STRATEGY
(INSTITUTION
POLRI STRENGTHENING)
2005 - 2025
2 TEROBOSAN
REFORMASI ROAD MAP KREATIF KOMITMEN
BIROKRASI
POLRI
REVITALISASI (CREATIVE REVITALISASI
BREAKTHROUGH)
STRUKTUR
ORGANISASI 3 PENINGKATAN
POLRI YANG INTEGRITAS
BARU (INTEGRITY
IMPROVEMENT)

4. PELAKSANA & PENANGGUNG JAWAB RBP
HARUS BISA DIBANGGAKAN DAN DIANDALKAN SBG
PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB RBP
1.ESENSI RB:
- PERBAIKAN TATA KELOLA, PERS, STRUKTUR , TATA KERJA, PENATAAN
- SASARANNYA SBG UKURAN MAJU ATAU MUNDUR, HARUS BISA
DIUKUR :
1) PENINGKATAN PELAYANAN THD MASYARAKAT / KITA ADALAH
PELAYAN SBG TUJUAN AKHIR RB/OUTPUT (DIRASAKAN/TDK
MAKAN WAKTU DAN BIAYA /KITA ADALAH PELAYAN PUBLIK)
2) MENGURANGI / MENGHINDARKAN PENYALAHGUNAAN
KEWENANGAN / SBG AMANAH: ADA ATURAN MAIN, TATAKERJA,
SISTEM, SEHINGGA BISA MENCEGAH
3) OUTPUT/KEPUTUSAN KEBIJAKAN PUBLIK YG BERLAKU UMUM,
PROSES BERJALAN BAIK, SEJAK REN S/D WAS, HARUS JELAS
INDIKATORNYA;
4) EFISIENSI / COST EFFECTIVNES, HEMAT, TERUKUR.

5. STRATEGI PELAKSANAAN
2. BAGAIMANA STRATEGI PELAKSANAAN;
- KOMBINASI TOP DOWN DAN BOTTOM UP, MELALUI STANDAR DASAR YG
DITULARKAN DARI ATAS, ADA RUANG BAGI MASING2 INSTANSI UTK
MENGAKOMODIR;
- DILAKSANAKAN OLEH MASING2 INSTANSI DGN GUIDANCE / STANDAR UMUM,
NAMUN MASING2 INSTANSI HARUS MELAKSANAKAN SESUAI INSTANSINYA
MASING2 DGN PEDOMAN BLUE PRINT INSTANSINYA
- ADA PERUBAHAN YG DIUKUR, DIRENCANAKAN BUKAN REVOLUSI
- REFORMASI HARUS ADA YG MEMIMPIN, DAN DIIKUTI OLEH TIM REFORMASI
KECIL SBG AGENT OF CHANGE.
- PUSAT ALL OUT MENDUKUNG INSTITUSI YANG MEREFORMASI, SIAP REWARD
AND PENALTY, REWARD AND PENALTY OLEH PUBLIK
- ADA SUASANA KOMPETISI UNTUK TDK MEMAKAN WAKTU LAMA, TIDAK
BOLEH MENUNGGU,
- CONTROL – DENGAN MELETAKAN ATURAN DASAR UNTUK DIWARISKAN
3. HARUS BERHASIL;
BILA TIDAK, KONSEKUENSINYA SANGAT BESAR, TARUHANNYA BESAR; RUGI TIDAK
BERMANFAAT, TIDAK BISA BERSAING DENGAN INSTITUSI LAIN, HARUS
MENGHASILKAN BENEFIT BAGI MASYARAKAT

6. GRAND DESIGN REFORMASI
AREA PERUBAHAN;
ORGANISASI (TEPAT FUNGSI DAN UKURAN), TATA LAKSANA, PER-UU-AN, SDM
APARATUR, PENGAWASAN, AKUNTABILITAS, PELAYANAN PUBLIK, POLA PIKIR /
MINDSET DAN BUDAYA KERJA / CULTURE SET APARATUR
SASARAN;
- TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH & BEBAS KKN (IPK, OPINI BPK)
- TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA
MASYARAKAT (INTEGRITAS YAN PUBLIK, PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA)
- MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI (INDEKS
EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN, PEMERINTAH YANG AKUNTABEL)
METODE
PREEMTIF, PERSUASIF, PREVENTIF, REPRESIF / TINDAKAN / REWARD DAN
PUNISHMENT
ROADMAP
SEJALAN RPJMN, SETIAP 5 THN, BAGIAN DARI 5 THN BERIKUT
PROGRAM MIKRO; MANAJEMEN PERUBAHAN, PENATAAN PER-UU-AN,
PENATAAN PENGUATAN ORGANISASI

7. GRAND DESIGN REFORMASI...
PELAKSANA
KOMITE PENGARAH, TIM REFORMASI (UNIT PENGELOLA RBN), TIM INDEPENDEN,
TIM QUALITY ASSURANCE,
UKURAN KEBERHASILAN;
MENGHASILKAN GOVERNANCE YANG BERKUALITAS, SEMAKIN BAIK KUALITAS
GOVERNANCE SEMAKIN BAIK PULA HASIL PEMBANGUNAN/DEVELOPMENT
OUTCOMES DENGAN TANDA-TANDA :
• TIDAK ADA KORUPSI
• TIDAK ADA PELANGGARAN
• APBN, APBD BAIK,
• SEMUA PROGRAM SELESAI DENGAN BAIK
• SEMUA PERIZINAN CEPAT DAN TEPAT
• KOMUNIKASI DENGAN PUBLIK BAIK,
• PENGGUNAAN WAKTU/JAM KERJA EFEKTIF DAN PRODUKTIF
• PENERAPAN REWARD AND PUNISHMENT KONSISTEN BERKELANJUTAN
• HASIL PEMBANGUNAN NYATA (PRO PERTUMBUHAN, PRO LAPANGAN KERJA,
PRO PENGURANGAN KEMISKINAN, PERBAIKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)

8. HASIL PENILAIAN RBP GEL I
(TIM INDEPENDEN RBN)
INTERNAL EKSTERNAL
• SEBARAN LAYANAN BLM SENTUH
TITIK TERDEPAN SEBAGIAN MASY
PERSONEL • PERS BLM SEMUA PAHAM RBP MASIH BELUM
• KOMITMEN KURANG
• LAMA DIK BRIGADIR KURANG
MEMAHAMI TTG TINGKAT
PROGRAM KESADARAN HUKUM
• BIAYA RAWAT & PELIHARA SARPRAS
MINIM
REFORMASI MASY MASIH
SARPRAS • DUKUNGAN BBM UTK TUGAS OPS BIROKRASI YG RELATIF RENDAH
MINIM DILAKSANAKAN
• SOSIALISASI RBP PD TINGKAT OLEH POLRI
SATWIL TDK MAKSIMAL
• REWARD & PUNISHMENT TDK
SISMET BERLAKU KONSISTEN SEBAGIAN MASY MASY MASIH
• KABAG RBP DI POLDA PD
STRUKTUR BARU BLM JALAN
MASIH BELUM MAU MENGANGGAP
• BLM SEMUA POLDA BENTUK TIM BERUBAH THD BAHWA POLRI
PENGGIAT LAP & TIM KERJA RBP PERUBAHAN YG MASIH BELUM
• DUKUNGAN ANGGARAN TERBATAS DILAKUKAN OLEH BERUBAH, SHG
ANGGARAN UTK KESEJAHTERAAN, SARPRAS, & POLRI (MASY MSH MASIH TERBANGUN
PROGRAM RBP INGIN MENGAMBIL OPINI TENTANG
• FUNGSI WASDAL DLM LAKS RBP
JALAN PINTAS DLM KEJELEKAN KINERJA
WASDAL BLM OPTIMAL KASUS) POLRI
• MONEV TDK BERJALAN DGN BAIK

9. HASIL PENILAIAN RBP GEL I
(TIM INDEPENDEN RBN)
1
QUICK WINS
3.88
TATA RATA-RATA
LAKSANA KELEMBAGAAN
4 3.63 2
3.42 3.66
(BAIK)
KESIMPULAN: SDM
POLRI TELAH SIAP UTK
MELAKSANAKAN 3.55
REFORMASI BIROKRASI 3

10. INISIATIF POLRI DLM RANGKA
KAT WAS CEGAH KKN
• TH. 2004 S.D 2008 DISCLAIMER, 2009 S.D 2010 WTP
• MENGIKUTI PROGRAM PIAK (PELAKS INPRES NO. 9 TH 21011);
• MOU DGN BPK, OMBUDSMAN, BPKP, KOMPOLNAS, KPK,
KOMNAS HAM
• PEMULIAAN PROFESI ; PENEGAKAN DISIPLIN, KEK, PIDANA
• KOMITMEN IME & EMI;
• PENINGKATAN KUALITAS SDM POLRI MELALUI ASSESMENT
CENTER;
• PENYUSUNAN S.O.P TTG MEKANISME WAS MANAJEMEN
PENYIDIKAN;

11. KERANGKA PENYUSUNAN PROGRAM
RBP GELOMBANG II
HASIL ANALISIS & EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM
RBP GELOMBANG I &
TAHUN I GEL II (2010)
IMPLEMENTASI
ACUAN STRATEGIS POLRI REFORMASI
(GRAND STRATEGY,
RENSTRA POLRI 2010-2014, BIROKRASI POLRI
REVITALISASI POLRI) GELOMBANG II
2011-2014
8 PROGRAM MIKRO
REFORMASI BIROKRASI
(PERMENPAN NOMOR 20
TAHUN 2010)

12. PROGRAM RBP GELOMBANG II (2011 – 2014)
PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN
TERBANGUNNYA ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI
1.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI DAN TEPAT UKURAN
TERBANGUNNYA SISTEM , PROSES DAN PROSEDUR
2. PENATAAN TATA LAKSANA KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN , TERUKUR DAN
SESUAI GOOD GOVERNANCE
3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-
REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG
UNDANGAN
TINDIH DAN KONDUSIF
4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TERWUJUDNYA KEMAMPUAN LEMBAGA DALAM
PUBLIK MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
TERBANGUNNYA KUALITAS SDM APARATUR
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
BERINTEGRITAS, PROFESIONAL , MODERN DAN
APARATUR
SEJAHTERA
ADANYA PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET.
6. TRANSFORMASI BUDAYA/ PERUBAHAN SERTA TERBANGUNNYA BIROKRASI DENGAN
INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN FUNGSI
7. PENGUATAN PENGAWASAN
KEPOLISIAN YG BERSIH & BEBAS KKN
MENINGKATKAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS
8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA KINERJA
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI MELALUI 4
9. MONITORING DAN EVALUASI GIAT: MONITORING; EVALUASI; PELAPORAN;
REFRESHING

13. PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI (PIAK)
(DIREKTORAT LITBANG KPK)
5 INSTANSI DGN NILAI DI ATAS 6
1. KEMENTERIAN PERINDAG 6,86
2. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 6,74
29
INSTANSI 3. PEMKOT SURABAYA 6,57
PESERTA 4. PEMPROV DKI JAKARTA 6,52
PIAK 5. PEMKOT MAKASSAR 6,48
1. SSDM POLRI 7,79
2. SEKJEN KEMENTRIAN PERINDAG 7,34
10 UNIT 3. DIVPROPAM POLRI 7,07
59 UNIT
UTAMA 4. DITJEN INDUSTRI UNGGULAN KEMENPERINDAG 6,84
UTAMA PADA
DGN 5. DIVHUMAS POLRI 6,57
INSTANSI
NILAI DI 6. SSARPRAS POLRI 6,54
PESERTA PIAK
ATAS 6
7. DITJEN DIK ISLAM KEMENAG 6,48
8. DITJEN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR PERINDAG 6,41
9. SETJEN KEMENTRIAN ESDM 6,31
10. KORLANTAS POLRI 6,27

14. CLEAN GOVERNMENT & GOOD
GOVERNANCE
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
ANKUM
WAS
EKSTERNAL
WAS STATE ; LEGISLATIF,
PROGIAT/ YUDIKATIF, EKSEKUTIF
INTERNAL KEBIJAKAN INDEPENDEN ; BPK,
(IRWASUM, OMBUDSMAN,
KOMPOLNAS, KOMNAS
PROPAM)
HAM, KONTRAS, LSM,
NGO
PUBLIK
BAWAHAN

15. POLRI ACOUNTABILITY
• PENGAWASAN NEGARA
– EKSEKUTIF; SIDANG KABINET, BPKP,MENPAN
– LEGISLATIF; KOMISI 3 DAN KOMISI 1 DPRRI/DPRD,PANSUS
– YUDIKATIF; CJS,PRAPERADILAN, LAWYER , PERADILAN
PIDANA
• PENGAWASAN PUBLIK
– MEDIA/ UU PERS 80/1999
– LSM, ICW,IPW,DLL
– MASYARAKAT/PPID UU NO.14/2008
• PENGAWASAN EXTERNAL INDEPENDENT
– BPK, KOMPOLNAS, KOMNAS HAM, TII, OMBUDSMAN
• PENGAWASAN INTERNAL
– HUKUM DISIPLIN,KODE ETIK, ADMINISTRASI
– IRWAS,PROPAM,WASKAT,WASFUNG PARA KASATKER

17. REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II
GELOMBANG I (2004 – 2009) (2011 – 2014)
TINGKAT PELAKSANAAN: TINGKAT PELAKSANAAN:
INSTANSIONAL NASIONAL DAN INSTANSIONAL
SASARAN:
1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH
SASARAN:
DAN BEBAS KKN
2. TERWUJUDNYA KAT KUALITAS PELAYANAN
TERWUJUDNYA TATA KELOLA
PUBLIK KEPADA MASYARAKAT
PEMERINTAHAN YANG BAIK
3. MENINGKATNYA KAPABILITAS DAN
AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
AREA/ BIDANG PERUBAHAN:
AREA/BIDANG PERUBAHAN:
1. ORGANISASI
2. TATA LAKSANA
1. KELEMBAGAAN
3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(ORGANISASI)
4. SDM APARATUR
2. BUDAYA ORGANISASI
5. PENGAWASAN
3. KETATALAKSANAAN
6. AKUNTABILITAS
4. REGULASI-DEREGULASI
7. PELAYANAN PUBLIK
5. SDM
8. MIND SET DAN CULTURE SET APARATUR

18. KONDISI YANG DIHARAPKAN PADA TAHUN 2014
ATAU SEJALAN DENGAN BERAKHIRNYA
REFORMASI GELOMBANG KE II
A. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH,
BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME;
B. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG SEMAKIN BAIK DAN;
C. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI SERTA;
D. PROFESIONALISME SDM APARATUR YANG DIDUKUNG OLEH
SISTEM REKRUTMEN DAN PROMOSI JABATAN YANG BERBASIS
KOMPETENSI, TRANSPARAN SERTA MEMPEROLEH GAJI DAN
BENTUK JAMINAN KESEJAHTERAAN YANG SEPADAN.