Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Slide hukum pidana rose

4 848 vues

Publié le

BAHAN KULIAH

HUKUM PIDANA

Publié dans : Formation
  • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
    Votre message apparaîtra ici
  • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
    Votre message apparaîtra ici
  • Terimakasih atas partisipasinya ya?
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
    Votre message apparaîtra ici
  • Soyez le premier à aimer ceci

Slide hukum pidana rose

  1. 1. Krimonologi: etiologi kriminal (menentukan sebab-sebab dari kejahatan) dan politik kriminal(menemukan cara-cara pemberantasannya.Ilmu forensik(Sosiologi hukum
  2. 2. Ruang Lingkup Hukum PidanaHukum terbagi dua:a. Publik  hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidanab. Privat  hukum perdata
  3. 3. Pengertian Hukum Pidana Hukum pidana menurut pompe adalah semua aturan-aturan hukum yangmemuat terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu. Hukum pidana menurut simons adalah kesemuanya perintah- perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dnegansuatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-sayarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan- aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut. Hukum pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, jenis macam pidana dan cara-cara menyelidik, menuntut, pemeriksaan persidangan serta pelaksanaan pidana.
  4. 4. Moeljatno merumuskan hukum pidana adalah bagiandarii keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara,yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yng tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.b. Menetukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
  5. 5. c. Menentukan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
  6. 6. Fungsi Hukum PidanaFungsi umum – fungsi khusus Fungsi umum: untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta ketertiban bersama Fungsi khusus: (1) Melindungi kepentingan hukum (individu, masyarakat dan negara) (2) Dasar bagi negara dalam menjalankan fungsinya (3) Pembatasan kekuasaan negara dalam menjalankan fungsinya
  7. 7. Penafsiran dalam hukum Pidana1. Penafsiran autentik2. Penafsiran tata bahasa3. Penafsiran historis4. Penafsiran sistemati/dogmatis5. Penafsiran logis6. Penafsiran ekstentif
  8. 8. Asas legalitasPasal 1 ayat (1) KUHP: nullum delictum, nulla poena sinepraevia lege poenali. Artinya tidak ada perbuatan pidana,tidak ada pidana, tanpa kketentuan undang-undangterlebih dahulu.Fungsi asas legalitas:a. Instrumental, tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntutb. Melindungi, tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang.
  9. 9. Sambungan asas legalitas…Tujuh aspek asas legalitas yang dapat dibedakan yaitu:a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undangb. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogic. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaand. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat lex carta = uu yang dapat dipercaya)e. Tidak ada kekuatan surut dari undang-undang pidanaf. Tida ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang- undangg. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

×