Melalui sertifikasi kompetensi pemerintahan, pegawai ASN harus jadi pelopor meminimalisir meluasnya musibah lima tahunan pasca pilkada dimana tim sukses tampil menjadi pejabat birokrasi pelayan masyarakat di daerah tanpa bekal kompetensi yang memadai

1. KOMPETENSI PEMERINTAHAN
Oleh :
Bambang Hendarsyah
Widyaiswara Ahli Muda pada BPSDM
Kementerian Dalam Negeri
Jakarta, 15 Mei 2019
Kontak :
0813-927-12345
bambanghendarsyah90@gmail.com
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
disampaikan dalam Traning of Trainers
Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
di lingkungan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan

2. Kompetensi yang dibangun..
Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri
PMDN 85/2017

3. Kompetensi Kepemimpinan lingkup Kemendagri & Pemda
Kepemimpinan yang memenuhi syarat-
syarat pengetahuan, keterampilan dan
sikap kerja meliputi kebijakan
desentralisasi, hubungan pusat dengan
daerah, pemerintahan umum,
pengelolaan keuangan daerah, urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, hubungan pemda dengan DPRD
dan etika pemerintahan.
UU 23/2014, pasal 233, diolah.

4. Tujuan Pembelajaran
Peserta mampu :
Memahami, berkomitmen
dan mengembangkan
kompetensi pemerintahan
lingkup Kemendagri dan
Pemda
KOMPETENSI
PEMERINTAHAN
KEMENDAGRI
&
PEMDA

5. Ilustrasi
Kompetensi Pemerintahan
Eksisting:
Kompetensi
PNS lingkup
Kemendagri
& Pemda
Intervensi:
Pengembangan
Kompetensi
Pemeritahan
bagi PNS
lingkup
Kemendagri &
Pemda

6. Dasar Penyelenggaraan Kompetensi
Pemerintahan
1.

7. Dasar Penyelenggaraan
1. UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah;
5. PP 12/2017 tentang Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemda;
6. PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Perpres 18/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. PMDN 85/2017 tentang Diklat Pimpemdagri;
9. PMDN 108/2017 tentang Kompetensi Pemerintahan;
10.Kepmendagri 893.20218/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat
Pimpemdagri.

8. UU 5 Tahun 2014 tentang ASN
Pasal 68
PANGKAT DAN JABATAN PEGAWAI ASN
① PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi
Pemerintah.
② Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan
objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang
dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan
persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
③ Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan
kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
④ PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat
dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan
penilaian kinerja.

9. Dasar Penyelenggaraan
Konstruksi Kompetensi Pemerintahan
Implementasi Kompetensi Pemerintahan
Materi Bahasan
1.
2.
3.

10. UU 5 Tahun 2014 tentang ASN
Jabatan Pegawai ASN
Pasal 13:
Jabatan ASN terdiri atas:
a. Jab. Administrasi; b. Jab. Fungsional; dan c. Jab. Pimpinan Tinggi.
Pasal 14:
Jabatan Administrasi
terdiri atas:
a. jabatan
administrator;
b. jabatan pengawas;
dan
c. jabatan pelaksana.
Pasal 19:
Jabatan Pimpinan
Tinggi terdiri atas:
a. jabatan pimpinan
tinggi utama;
b. jabatan pimpinan
tinggi madya; dan
c. jabatan pimpinan
tinggi pratama.
Pasal 18:
Jabatan Fungsional
terdiri atas:
• Jabatan fungsional
keahlian (ahli utama;
ahli madya; ahli
muda; dan ahli
pertama)
• Jabatan fungsional
keterampilan
(penyelia; mahir;
terampil; dan pemula)

14. 14

16. KETERKAITAN & DUKUNGAN
Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
terhadap Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang
Kompetensi Pemerintahan
Adapun tujuan ditetapkannya Permenpan RB Nomor 38 Tahun
2017 adalah:
a. agar setiap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat
menyusun standar kompetensi jabatan di lingkungan
organisasi yang menjadi lingkup kewenangannya;
b. agar setiap Kementerian/Lembaga dapat menyusun kamus
kompetensi teknis pada urusan pemerintah yang menjadi
kewenangannya.

17. Definisi Kompetensi dan Kompetensi Pemerintahan
1.
Kompetensi:
Kemampuan dan
karakteristik yang dimiliki
oleh seorang Pegawai ASN,
berupa pengetahuan,
keterampilan dan sikap
perilaku yang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas
jabatannya, sehingga ASN
tersebut dapat
melaksanakan tugasnya
secara profesional, efektif
dan efisien.
2.
Kompetensi Pemerintahan:
Kemampuan dan
karakteristik yang dimiliki
oleh seorang Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang
diperlukan untuk
melaksanakan tugas
pengelolaan pemerintahan
sesuai jenjang jabatannya di
lingkungan Kemendagri dan
Pemda secara profesional.

18. Kompetensi
Kompetensi tidak dapat
diprediksi , harus
dibuktikan untuk dijamin
bahwa pengetahuan ,
keterampilan, sikap
personal sesuai dengan
yang disyaratkan dalam
standar dimana standar
tersebut disyaratkan oleh
suatu posisi atau
kualifikasi
Knowledge Skills & Abilities
Individual
Characteristics
COMPETENCE
Experience
Education
Training
Performance Environment

19. Latar Belakang Kompetensi Pemerintahan
1.
Untuk menjamin
sinergitas
penyelenggaraan
Pemda berjalan sesuai
dengan kebijakan
nasional.
2.
Sebagai pedoman bagi
Daerah untuk
penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang
diserahkan ke Daerah.
3.
Sebagai pedoman bagi
Kementerian/LPNK
untuk melakukan
pembinaan &
pengawasan.
4.
Untuk membangun sistem
pengembangan kompetensi
yang terstandar, adil,
transparan & terintegrasi
antara NSPK urusan
pemerintahan dengan
kualifikasi pegawai ASN.
5.
Untuk membangun
birokrasi karir yang kuat
dalam aspek jumlah
dan kompetensinya.

20. Ruang Lingkup Kompetensi Pemerintahan
Standar kompetensi pemerintahan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan
sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam
negeri.
Pengetahuan, keterampilan, dan sikap
kerja berkaitan dengan:
1. Kebijakan Desentralisasi;
2. Hubungan Pemerintah Pusat dengan
Daerah;
3. Pemerintahan umum;
4. Pengelolaan keuangan Daerah;
5. Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah;
6. Hubungan Pemerintah Daerah dengan
DPRD; dan
7. Etika pemerintahan
1. Standar kompetensi kebijakan Desentralisasi;
2. Standar kompetensi hubungan Pemerintah
Pusat dengan Daerah;
3. Standar kompetensi pemerintahan umum;
4. Standar kompetensi pengelolaan keuangan
Daerah;
5. Standar kompetensi Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Standar kompetensi hubungan Pemerintah
Daerah dengan DPRD; dan
7. Standar kompetensi etika pemerintahan

21. Pengelompokan Kompetensi Pemerintahan
1.
1. Standar Kompetensi
Pemerintahan untuk
Pelaksana.
2. Standar Kompetensi
Pemerintahan untuk Pejabat
Fungsional.
3. Standar Kompetensi
Pemerintahan untuk
Pengawas.
4. Standar Kompetensi
Pemerintahan untuk
Administrator.
5. Standar Kompetensi
Pemerintahan untuk Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.
6. Standar Kompetensi
Pemerintahan untuk Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya.
2.
Selain pengelompokan
standar kompetensi
pemerintahan dikelompokkan
untuk jabatan tertentu di
lingkungan Pemerintah
daerah, ruang lingkup tugas
yang bersifat khusus yaitu;
a. Lurah.
b.Camat.
c. Sekda.

22. Uji Kompetensi Pemerintahan
STANDAR
KOMPETENSI
BUKTI KERJA
UJI KOMPETENSI
Uji Kompetensi bersifat:
a. Wajib untuk pejabat
pengawas, administrator,
jabatan tinggi pratama dan
jabatan tinggi madya.
b. Sukarela untuk pejabat
pelaksana dan pejabat
fungsional.

23. Konstruksi Kompetensi Pemerintahan
2.

24. Konstruksi :
Kompetensi Pemerintahan
KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA
(PERPRES 8/2012)
KOMPETENSI
KEPEMIMPINAN
LINGKUP
KEMENDAGRI & PEMDA
SINERGITAS
PEMERINTAHAN &
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
PRESIDEN
(UUD 1945)
UU 5/2014
Pasal 68-69
INPUT PROSES
OUTCOME
KOMPETENSI
PEMERINTAHAN
(PMDN 108/2017)
OUTPUT
UU 23/2014
Pasal 233
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
SERTIFIKASI

25. FUNGSI PEMERINTAHAN
PELAYANAN KEADILAN
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
PEMBERDAYAAN KEMANDIRIAN
PELINDUNGAN KENYAMANAN
Sumber: UU Nomor 30/2014-Pasal 1 (2), diolah.
PENGATURAN KETERTIBAN

26. Kompetensi Pemerintahan
(Dasar: UU 23/2014 Pasal 233)
1. Kebijakan Desentralisasi.
2. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah.
3. Pemerintahan umum.
4. Pengelolaan keuangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
6. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD.
7. Etika pemerintahan.

27. KOMPETENSI
Sosial Kultural
TeknisManajerial
Pemerintahan
Dasar Kompetensi ASN
1. UU 23/2014; PP 12/2017; PP 18/2016
2. Permendagri 108 tentang Kompetensi Pemerintahan
1. UU 5/2014; PP 11/2017
2. Permenpan RB 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN

28. Intervensi Kompetensi Pemerintahan
BK
S
K
P
P : Pengetahuan
K : Keterampilan
S : Sikap
B : Budaya Kerja

29. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan
Kerangka Kualifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
1.
KKNI:
Kerangka penjenjangan
kualifikasi kompetensi yang
dapat menyandingkan,
menyetarakan dan
mengintegrasikan antara
bidang pendidikan dan
bidang pelatihan kerja
serta pengalaman kerja
dalam rangka pemberian
pengakuan kompetensi
kerja di sesuai struktur
pekerjaan diberbagai
sektor.
2.
KK-APDN:
Kerangka penjenjangan
kualifikasi Kompetensi
Pemerintahan yang dapat
menyandingkan,
menyetarakan dan
mengintegrasikan antara
bidang pendidikan dan
bidang pendidikan dan
pelatihan serta pengalaman
kerja dalam rangka
pemberian pengakuan
Kompetensi Pemerintahan di
lingkungan Kemendagri dan
Pemda.

30. Kebijakan Penyusunan Kualifikasi
I. Jabatan ASN:
a. Jabatan Administrasi 3 jenjang: Pelaksana, Pengawas, Administrator.
b. Jabatan Fungsional 2 kelompok: Terampil dan Ahli.
1. Terampil 4 jenjang: Pemula, Mahir, Terampil, Penyelia.
2. Ahli 4 jenjang: Pertama, Muda, Madya, Utama.
c. Jabatan Pimpinan Tinggi 2 kelompok: Pratama dan Madya.
II. Kompetensi Penyelenggara Pemerintahan:
a. Kompetensi Teknis (Derivatif UU 5/2014 dan UU 23/2014)
b. Kompetensi Manajerial (Derivatif UU 5/2014 dan UU 23/2014)
c. Kompetensi Sosial Kultural (Derivatif UU 5/2014 dan UU 23/2014)
d. Kompetensi Pemerintahan (Derivatif UU 23/2014)
III. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres 8/2012)
IV. Kompetensi Pemerintahan (Permendagri 108/2017)

31. Penyetaraan Tingkat Pendidikan
dengan Jenjang Kualifikasi pada KKNI
1. Lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
2. Lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
3. Lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
4. Lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
5. Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
6. Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah
setara dengan jenjang 6;
7. Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan
jenjang 8;
8. Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
9. Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
10.Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.
Perpres 8/2012 Pasal 5

32. Penyetaraan Tingkat Pelatihan
dengan Jenjang Kualifikasi pada KKNI
1. Lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara
dengan jenjang 1, 2, dan 3;
2. Lulusan pelatihan kerja tingkat teknisi/analis setara
dengan jenjang 4, 5, dan 6;
3. Lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan
jenjang 7, 8, dan 9.
Perpres 8/2012 Pasal 6

33. Kerangka Kualifikasi Aparatur PDN

34. Skema Kompetensi SDM Pemdagri Dalam Jenjang KKNI-APDN pada Jabatan ASN
PENDIDIKAN FORMAL JENJANG
KUALIFIKASI
PANGKAT
/ GOL.
RUANG
JENJANG
KESETARAAN
PENDIDIKAN
DAN
PENGALAMAN
JABATAN ASN
AKADEMI
K
KEJURUAN
JAB. FUNGSIONAL ADM JPT
TRAMPIL AHLI
S3 SUPER
SPESIALIS
KUALIFIKASI 9 IV/c-d-e
AHLI
Utama UTAMA
MADYA
PRATAMA
Adminis-
trator
MadyaS2 SPESIALIS KUALIFIKASI 8 IV/a-b
Penyelia
Muda
PROFESI KUALIFIKASI 7 III/d
Pengawas
III/c
Mahir
PertamaIII/b
S1 D4 KUALIFIKASI 6 III/a
TEKNISI
/ANALIS
Pelaksana4
(Teknis)
Trampil
D3 KUALIFIKASI 5 II/d
Pelaksana 3
Administrasi
D2 KUALIFIKASI 4 II/c Operaasion
al
D1 KUALIFIKASI 3 II/b
OPERATOR
Layanan
SMA SMK KUALIFIKASI 2 II/a Pemula
SD/SMP KUALIFIKASI 1

35. Kompetensi Pemerintahan

36. Estimasi Target Group
TARGET
GROUP
JPT PRATAMA
(ESELON 2)
12.160
PENGAWAS
(ESELON 4)
109.440
JPT MADYA
(ESELON 1)
11+34
ADMINISTRATOR
(ESELON 3)
36.480

37. Implementasi Kompetensi Pemerintahan
3.

38. Implementasi :
Kompetensi Pemerintahan
DIKLAT PIMPEMDAGRI
D LINGKUNGAN
KEMENDAGRI & PEMDA
KOMPETENSI
KEPEMIMPINAN
PEMERINTAHAN DALAM
NEGERI
SINERGITAS
PEMERINTAHAN &
PEINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
KOMPETENSI
PEMERINTAHAN
(UU 23/2014)
AKUNTABILITAS
KEPEMIMPINAN
(UU 5/2014)
INPUT PROSES OUTCOME
UJI KOMPETENSI
UNTUK SERTIFIKASI
KOMPETENSI
PEMERINTAHAN
OUTPUT

39. Pemetaan Fungsi
Kompetensi Pemerintahan

40. Peta Fungsi Kompetensi Pemerintahan
Fungsi Kunci
Fungsi Utama
Fungsi Dasar
Unit
Kompetensi
Mata Diklat
Kompetensi Pemerintahan

41. TUJUAN
UTAMA
F. KUNCI
F. KUNCI
F. KUNCIF. KUNCIF. KUNCI
F. KUNCIF. KUNCI
F. UTAMA
F. UTAMA
F. UTAMA
FUNGSI DASAR
FUNGSI DASAR
FUNGSI DASAR
Pemetaan Standar Kompetensi

42. Pemetaan Fungsi
Kompetensi Pemerintahan

43. FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
Pengelolaan
Kebijakan
Desentralisasi
Formulasi
Kebijakan
Merumuskan Inovasi Kebijakan Desentraliasi
Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan
Melakukan Diagnosis Organisasi
Membuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Menyajikan Informasi Bahan Formulasi
Kebijakan
Melakukan Pendataan Implementasi Regulasi
Evaluasi
Kebijakan
Menetapkan Pendekatan Evaluasi Kinerja
Kebijakan
Membuat Kriteria Evaluasi Kinerja Kebijakan
Melakukan Evaluasi Formatif Dan Sumatif
Pelaksanaan Kebijakan
Membuat Laporan Evaluasi Kinerja Kebijakan
Menafsirkan Peraturan Yang Relevan Dalam
Pelaksanaan Tugas
Pemetaan Fungsi Ke-1
Kompetensi Pemerintahan untuk Kebijakan Desentralisasi

44. FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
Pemerintahan
Umum
Pelaksanaan Wawasan
Kebangsaan, Ketahanan
Nasional Berbasis
Empat Pilar
Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan Dan
Ketahanan Nasional
Menyusun Konsep Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional
Membuat Analisis Resiko Ketahahan Nasional
Melakukan Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional
Melakukan Pendataan Lingkungan Strategik
Menyusun Dokumentasi Ancaman Ketahanan Nasional
Pembinaan Persatuan
Dan Kesatuan Bangsa
Dengan Demokrasi
Merumuskan Rencana Kebijakan Pemerintah Berbasis
Budaya Lokal
Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal
Menganalisis Informasi Budaya Lokal
Melakukan Kajian Budaya Lokal
Menyajikan Informasi Budaya Lokal
Pembinaan Kerukunan
Suku Agama, Ras Antar
Golongan
Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik Suku Agama
Ras Antar Golongan
Mengelola Keberagaman Masyarakat
Mengelola Penanganan Konflik Suku Agama Ras Antar
Golongan
Mengkaji Perubahan Sosial
Melakukan Kajian Implementasi Keberagaman
Pemetaan Fungsi Ke-2
Kompetensi Pemerintahan untuk Pemerintahan Umum

45. FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Perencanaan
APBD
Menganalisa Kontribusi Terhadap Fungsi
Anggaran
Menyusun Kebijakan APBD
Pelaksanaan
APBD
Menggunakan Informasi Keuangan Dan
Ekonomi Untuk Pengambilan Keputusan
Strategis
Menyusun Dokumen Perencanaan Umum
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Menyusun Dokumen Rencana Teknis
Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
Pengadaan Barang / Jasa
Pemetaan Fungsi Ke-3
Kompetensi Pemerintahan untuk Keuangan Daerah

46. Pemetaan Fungsi Ke-4
Kompetensi Pemerintahan untuk Hub. Pemda-DPRD
FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
Hubungan
Pemerintah
Daerah
dengan DPRD
Pembentukan
Program
Legislasi Daerah,
Peraturan
Daerah (Perda)
Menetapkan Program Pembentukan Peraturan
Daerah
Menyusun (Mengkoordinasikan) Draf Naskah
Akademik
Menghimpun Bahan Naskah Akademik
Menyiapkan Alat Kelengkapan Dalam Proses
Penyusunan Naskah Akademik
Penyusunan
Anggaran
Pendapatan Dan
Belanja Daerah
(APBD)
Menyusun Rencana Strategis SKPD
Menyusun Rencana Kerja SKPD
Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran
Menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran

47. FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
Urusan
Pemerintahan
Yang Menjadi
Kewenangan
Daerah
Implementasi
Urusan
Pemerintahan
Mengimplementasikan Kemitraan Dalam
Koordinasi Program Pembangunan Masyarakat
Mengimplementasikan Strategi Pengembangan
Masyarakat
Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan
Pelaksanaan
Pelayanan
Pemerintahan
Membangun Organisasi Pembelajaran
Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah
Melakukan Evaluasi Penerapan Standar
Pelayanan Pemerintahan
Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah
Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam
Proses Pelayanan Pemerintah
Mengendalikan Proses Pelayanan
Melakukan Pengawasan Pelayanan
Pemetaan Fungsi Ke-5
Kompetensi Pemerintahan untuk Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah

48. FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
Hubungan
Pemerintah
Pusat dengan
Daerah
Penetapan Ruang
Lingkup
Perjanjian
Kerjasama
Kelembagaan
Melakukan Pengembangan Sistem Pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama
Merumuskan Strategi Hubungan Kerjasama
Mengembangkan Hubungan Kerjasama Dengan
Pihak Profesional dan Pakar
Melakukan Kerjasama Dengan Konsultan
Menyusun Program Kegiatan Kerjasama Strategis
Menyusun Perencanaan Kegiatan Kerjasama
Strategis
Menyusun Laporan Kerja Sama Strategis
Antarlembaga
Penetapan Peta
Keterkaitan
Kewenangan dan
Hubungan Antar
Kelembagaan
Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan
Antar Kelembagaan
Membuat Konsep Peta Hubungan Antar
Kelembagaan
Pemetaan Fungsi Ke-6
Kompetensi Pemerintahan untuk Hubungan Pusat-Daerah

49. FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
Etika
Pemerintahan
Pelaksanaan
Etika
Individu
Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi
Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik
Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik
Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan
Publik
Menerapkan Nilai Pelayanan Publik Dalam Perilaku Kerja
Menerapkan Etika Pelayanan Publik Dalam Perilaku Kerja
Pelaksanaan
Etika Organisasi
Melaksanakan Manajemen Pengetahuan Dalam
Organisasi
Melakukan Diplomasi Organisasi
Merumuskan Dokumen Informasi Organisasi
Melakukan Kajian Informasi Organisasi
Menangani Permintaan Informasi
Pencegahan
Tindak Pidana
Korupsi
Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Mengidentifikasi Potensi Korupsi Dalam Organisasi
Mengimplementasikan Kegiatan Pencegahan Korupsi
Dalam Organisasi
Melakukan Pendataan Kasus Korupsi
Pemetaan Fungsi Ke-7
Kompetensi Pemerintahan untuk Etika Pemerintahan

50. Pemaketan Unit-Unit Kompetensi
Sesuai Jenjang Jabatan ASN

51. KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI
O.841120.065.01 Melaksanakan Manajemen Pengetahuan dalam Organisasi
O.841120.066.01 Mengimplementasikan Kemitraan dalam Kordinasi Program
Pembangunan Masyarakat
O.841120.067.01 Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah
O.841120.068.01 Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi
O.841120.069.01 Membangun Organisasi Pembelajaran
O.841120.070.01 Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik Suku Agama Ras Antar
Golongan
O.841120.071.01 Merumuskan Inovasi kebijakan Desentraliasi
O.841120.072.01 Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional
O.841120.073.01 Merumuskan Rencana Kebijakan Pemerintah Berbasis Budaya Lokal
O.841120.074.01 Menggunakan Informasi Keuangan dan Ekonomi Untuk Pengambilan
Keputusan Strategis
O.841120.075.01 Melakukan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)
PMDN 108/2017

52. KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI
O.841120.048.01 Mengembangkan Hubungan Kerjasama Dengan Pihak Profesional & Pakar
O.841120.049.01 Menyusun Draf Naskah Akademik
O.841120.050.01 Merumuskan Strategi Hubungan Kerjasama
O.841120.051.01 Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
O.841120.052.01 Melakukan Diplomasi Organisasi
O.841120.053.01 Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik
O.841120.054.01 Menyusun Rencana Strategis SKPD
O.841120.055.01 Menyusun Dokumen Perencanaan Umum Pengadaan Barang /Jasa
Pemerintah
O.841120.056.01 Menganalisa Kontribusi Terhadap Fungsi Anggaran
O.841120.057.01 Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal
O.841120.058.01 Menyusun Konsep Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional
O.841120.059.01 Menetapkan Pendekatan Evaluasi Kinerja Kebijakan
O.841120.060.01 Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan
O.841120.061.01 Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat
O.841120.062.01 Mengelola Keberagaman Masyarakat
O.841120.063.01 Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah
O.841120.064.01 Melakukan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemerintahan
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)

53. Standar Kompetensi Jabatan Administrator (Eselon III)
KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI
O.841120.031.01 Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan
O.841120.032.01 Menghimpun Bahan Naskah Akademik
O.841120.033.01 Menyusun Kebijakan APBD
O.841120.034.01 Melakukan Diagnosis Organisasi
O.841120.035.01 Menyusun Rencana Kinerja SKPD
O.841120.036.01 Membuat Kriteria Evaluasi Kinerja Kebijakan
O.841120.037.01 Membuat Analisis Resiko Ketahahan Nasional
O.841120.038.01 Menganalisis Budaya Lokal
O.841120.039.01 Mengelola Penanganan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan
O.841120.040.01 Menyusun Dokumen Rencana Teknis Pengadaan Barang & Jasa Pem.
O.841120.041.01 Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah
O.841120.042.01 Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik
O.841120.043.01 Merumuskan Dokumen Informasi Organisasi
O.841120.044.01 Mengidentifikasi Potensi Korupsi dalam Organisasi
O.841120.045.01 Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar
Kelembagaan
O.841120.046.01 Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam Proses Pelayanan Pem.
O.841120.047.01 Melakukan Kerjasama Dengan Konsultan

54. KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI
O.841120.018.01 Menyiapkan Alat Kelengkapan Dalam Proses Penyusunan Naskah
Akademis
O.841120.019.01 Menyusun Program Kegiatan Kerjasama Strategis
O.841120.020.01 Mengimplementasikan Kegiatan Pencegahan Korupsi dalam Organisasi
O.841120.021.01 Melakukan Kajian Informasi Organisasi
O.841120.022.01 Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik
O.841120.023.01 Mengendalikan Proses Pelayanan
O.841120.024.01 Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran
O.841120.025.01 Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa
O.841120.026.01 Mengkaji Informasi Perubahan Sosial
O.841120.027.01 Melakukan Kajian Informasi Budaya Lokal
O.841120.028.01 Melakukan Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional
O.841120.029.01 Melakukan Evaluasi Formatif Dan Sumatif Pelaksanaan Kebijakan
O.841120.030.01 Membuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Standar Kompetensi Jabatan Pengawas (Eselon IV)

55. Konfigurasi Unit Kompetensi
Pada Standar Kompetensi dengan
Regional Model Competency Standard (RMCS)

56. Panduan Penilaian
Batasan Variabel
1.1 K, S, A
1.2
1.3
2.1
2.2
1.
2.
3
4.
Kriteria Unjuk
Kerja
Elemen
Kompetensi
Deskripsi Unit
Judul Unit Kompetensi
Kode Unit
KODE UNIT diisi dengan
sejumlah huruf dan angka
sesuai dengan kategori fungsi
utama pekerjaan.
Satu pekerjaan yang diakui,
terukur & terobservasi
penjelasan lebih lanjut
tentang judul unit dan dapat
berisi informasi tambahan
tentang unit tersebut
ELEMEN
KOMPETENSI (EK)
merupakan
Kompetensi Dasar
yang merupakan tugas-
tugas yang membentuk
rangkaian proses
tercapainya pekerjaan
sesuai judul unit
kompetensi
Memberi konteks serta
kondisi untuk
memenuhi indikator unjuk
kerja ditempat dimana
pekerjaan
dilaksanakan
Pada kolom ini berisi:
Peraturan perundang-
undangan, SOP, Kebijakan
Perusahaan, Manual,
Peralatan dan bahan yang
dibutuhkan
Panduan Penilaian berisi tentang panduan
pelaksanaan pengujian dan unit kompetensi
yang mungkin dipersyaratkan.
Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan
Keterampilan pendukung yang dibutuhkan
Level kompetensi Kunci
Konfigurasi Unit Kompetensi Pada Standar
KRITERIA UNJUK KERJA
(KUK) merupakan
Indikator Keberhasilan
yang merupakan
rumusan tentang
tindakan - tindakan yang
menjadi patokan untuk
menilai pelaksanaan
suatu pekerjaan oleh
seseorang/individu

57. Pemaketan Unit-unit Kompetensi
Sesuai Jenjang Jabatan Dengan Ruang Lingkup
Tugas Yang Bersifat Khusus

58. Standar Kompetensi Pemerintahan untuk Sekretaris Daerah
1. Mengembangkan Hubungan Kerjasama Dengan Pihak Profesional Dan Pakar
2. Merumuskan Strategi Hubungan Kerjasama
3. Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
4. Melakukan Diplomasi Organisasi
5. Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik
6. Menganalisa Kontribusi Terhadap Fungsi Anggaran
7. Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal
8. Menyusun Konsep Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional
9. Menetapkan Pendekatan Evaluasi Kinerja Kebijakan
10. Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan
11. Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat
12. Mengelola Keberagaman Masyarakat
13. Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah
14. Melakukan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemerintahan
15. Melaksanakan Manajemen Pengetahuan Dalam Organisasi
16. Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Kordinasi Program Pembangunan Masyarakat
17. Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah
18. Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi
19. Membangun Organisasi Pembelajaran
20. Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan
21. Merumuskan Inovasi kebijakan Desentraliasi
22. Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
23. Merumuskan Rencana Kebijakan Pemerintah Berbasis Budaya Lokal
24. Menggunakan Informasi Keuangan Dan Ekonomi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis
25. Melakukan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

59. Standar Kompetensi Pemerintahan untuk Camat
1. Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan.
2. Melakukan Diagnosis Organisasi.
3. Menyusun Rencana Kinerja SKPD.
4. Membuat Analisis Resiko Ketahahan Nasional.
5. Menganalisis Budaya Lokal.
6. Mengelola Penanganan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan.
7. Menyusun Dokumen Rencana Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
8. Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah.
9. Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik.
10. Mengidentifikasi Potensi Korupsi dalam Organisasi.
11. Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan.
12. Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam Proses Pelayanan Pemerintah.
13. Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
14. Melakukan Diplomasi Organisasi.
15. Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik.
16. Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal.
17. Menyusun Konsep Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional.
18. Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat.
19. Mengelola Keberagaman Masyarakat.
20. Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah.
21. Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Kordinasi Program Pembangunan Masyarakat.
22. Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan.
23. Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

60. Standar Kompetensi Pemerintahan untuk Lurah
1. Menyusun Program Kegiatan Kerjasama Strategis.
2. Mengimplementasikan Kegiatan Pencegahan Korupsi dalam Organisasi.
3. Melakukan Kajian Informasi Organisasi.
4. Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik.
5. Mengendalikan Proses Pelayanan. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran.
6. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
7. Mengkaji Informasi Perubahan Sosial.
8. Melakukan Kajian Informasi Budaya Lokal.
9. Melakukan Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional.
10. Melakukan Evaluasi Formatif Dan Sumatif Pelaksanaan Kebijakan.
11. Membuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan.
12. Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan
13. Melakukan Diagnosis Organisasi.
14. Membuat Analisis Resiko Ketahahan Nasional.
15. Menganalisis Budaya Lokal.
16. Mengelola Penanganan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan.
17. Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah.
18. Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik.
19. Merumuskan Dokumen Informasi Organisasi.
20. Mengidentifikasi Potensi Korupsi dalam Organisasi.
21. Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan.

61. Akuntabilitas
Jabatan Aparatur Sipil Negara

62. II
III
IV
- V
- Pelaksana
I
KEPEMIMPINAN
VISIONER
KEPEMIMPINAN
STRATEGIK
KEPEMIMPINAN
OPERASIONAL
KEPEMIMPINAN
TAKTIKAL
Renstra: Visi,Misi,
Core Values, Tujuan, Sasaran
Strategi, Kebijakan
Program,
Tusi
Kegiatan,
Uraian Tugas
PIMTI UTAMA/MADYA
PIMTI PRATAMA
ADMINISTRATOR
PENGAWAS
PELAKSANA
Ruang Lingkup Kewenangan Jabatan ASN

63. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan
pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan
pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi
politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pasal 12
UU ASN
Peran Pegawai ASN

64. Pegawai ASN
sebagai unsur aparatur negara
bebas dari pengaruh dan intervensi
semua golongan dan partai politik
melaksanakan kebijakan yang
ditetapkan oleh pimpinan Instansi
Pemerintah
Pasal 8-9
UU ASN
Kedudukan Pegawai ASN

65. Pegawai ASN
melaksanakan kebijakan publik yang
dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan
mempererat persatuan dan kesatuan
NKRI
memberikan pelayanan publik yang
profesional dan berkualitas
Pasal 11
UU ASN
Tugas Pegawai ASN

66. Pegawai ASN
Pelaksana kebijakan publik
Perekat dan pemersatu bangsa
Pelayan publik
Pasal 10
UU ASN
Fungsi Pegawai ASN

67. Jabatan
Administrasi
Jabatan
Administrator
Jabatan
Pelaksana
Jabatan
Pengawas
Memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan
pembangunan
Mengendalikan pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan oleh
pejabat pelaksana
Melaksanakan kegiatan
pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan
pembangunan
Pasal 14-15
UU ASN
Jabatan Administrasi

68. Jabatan
Pimpinan Tinggi
(JPT)
JPT
Utama
JPT
Pratama
JPT
Madya
Berfungsi memimpin dan
memotivasi setiap Pegawai ASN
pada Instansi Pemerintah melalui:
a. kepeloporan dalam bidang:
1. keahlian profesional;
2. analisis dan rekomendasi
kebijakan; dan
3. kepemimpinan manajemen.
b. pengembangan kerja sama
dengan instansi lain; dan
c. keteladanan dalam
mengamalkan nilai dasar ASN
dan melaksanakan kode etik dan
kode perilaku ASN.
Pasal 19-UU 5/2014
Jabatan Pimpinan Tinggi

69. Skema Sertifikasi
Kompetensi Pemerintahan

70. Skema Sertifikasi
Pemaketan
Standar
Kompetensi
Peta
Kompetensi
Peta Fungsi
SERTIFIKASIKOMPETENSI
STANDARDISASI

71. Kewenangan NSPK
STANDARDISASI
SERTIFIKASI
KOMPETENSI -
-
KOMPETENSI-
SERTIFIKASI
KOMPETENSI
PUSAT KABUPATEN/KOTAPROVINSI
UU 23/2014
Pasal 16

72. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda
NSPK
Pasal 16
(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan
Daerah.
(3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
(4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan
dengan kementerian terkait.
(5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah
mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

73. Metode Uji
Kompetensi Pemerintahan

74. METODE UJI PENJELASAN CONTOH
Tes lisan Menggunakan pertanyaan-pertanyaan lisan untuk
memperoleh jawaban lisan dari peserta penilaian,
yang menunjukan kemampuan peserta penilaian
dalam hal mendengarkan, menginterpretasi, dan
mengkomunikasikan gagasan yang dia miliki.
Pertanyaan-pertanyaan lisan
terbuka ataupun tertutup yang
diajukan oleh penilai kepada
peserta penilaian.
Tes tertulis Menggunakan sejumlah pertanyaan tertulis untuk
menggali jawaban dari peserta penilaian.
Pertanyaan-pertanyaan tertulis
yang membutuhkan jawaban
singkat, essay, pilihan ganda, atau
melengkapi kalimat.
Observasi Mengamati peserta penilaian ketika melakukan
kegiatan yang menunjukan kompetensi yang dia
miliki.
Mengamati peserta penilaian
ketika membuat suatu produk.
Simulasi,
bermain
peran, studi
kasus
Menciptakan situasi yang menyerupai kondisi
tempat peserta penilaian bekerja.
● Simulator penerbangan.
● Interaksi bermain peran dengan
pelanggan.
● Studi kasus yang berkaitan
dengan kasus-kasus yang
biasanya muncul atapun kasus
baru yang harus dipecahkan
oleh peserta penilaian.
Portofolio Peserta penilaian menunjukan berbagai bukti yang
mendukung kompetensi yang dia miliki.
Sertifikat pelatihan, piagam
penghargaan, laporan pihak
ketiga.

75. Pra-UjiKompetensiuntukSertifikasi
Provinsi Kaltara , 16-07-2018

76. UjiTertulispadaSertifikasiJabatanFungsionalPolisiPamongPraja
Jakarta, 12-10-2016

77. Verifikasi Portofolio padaSertifikasiJafungPolisiPamongPraja
Bogor, 07-11-2016

78. Wawancara pada SertifikasiJabatanFungsionalPolisiPamongPraja
Lampung, 19-12-2017

79. Perangkat Uji Kompetensi
METODE UJI PERANGKAT UJI
Observasi  Instruksi untuk kandidat & assesor
 Pedoman Observasi dengan kriteria & skoring
Simulasi, Role-play, studi
kasus
 Skenario / rangkaian paran atau isu yg akan disimulasikan
 Pedoman observasi
 Kriteria respon
 Sistem skoring
Tes tertulis  Instruksi pengerjaan
 Lembar jawaban
 Sistem skoring
 Kunci jawaban
Tes lisan, LGD  Instruksi pelaksanaan
 Daftar pertanyaan
 Pedoman jawaban
 Kriteria respon / daftar cek perilaku
Laporan kerja, Tugas,
Proyek
 Aspek yg diungkap
 Kriteria respon
 Kualifikasi umum
Portfolio, Journal or Diary  Format penilaian
 Klasifikasi aspek yang dilaporkan
 Kriteria penilaian

80. Prosedur Interpretasi Terhadap Standar Kompetensi
STANDAR
KOMPETENSI
METODE UJI
PERANGKAT
UJI
JENIS BUKTI
DIMENSI
KOMPETENSI

81. Kriteria Bukti
1. Valid (VALID), sahih apabila bukti :
• Memperhatikan elemen dan kriteria unjuk kerja
• Merefleksikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan
• Memperlihatkan penggunaan sebagaimana dikemukakan pada
batasan variabel
• Mendemonstrasikan kinerja keterampilan dan pengetahuan yang
digunakan, baik pada kondisi kerja real ataupun simulasi
2. Asli (AUTHENTIC), apabila bukti :
• Asesi pernah mengerjakan pekerjaan dimaksud
• Dapat diakui/diverifikasi
3. Terkini (CURRENT), apabila bukti :
• Mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan terkini asesi
• Memenuhi standar keterkinian
4. Memadai (SUFFICIENT), apabila bukti :
• Mendemonstrasikan kompetensi setiap saat
• Mendemonstrasikan kompetensi secara berulang
• Tidak berkurang kemampuan/persyaratan bahasa, literasi,numerasi

82. Pembulatan dan Kesimpulan

83. Kompetensi-Standar Kompetensi-Uji Kompetensi
Kompetensi adalah
perpaduan dari
keterampilan, pengetahuan,
sikap kerja dalam memenuhi
standar tertentu.
Standar Kompetensi adalah
rujukan penilaian dalam
seluruh proses Uji
Kompetensi, dengan menilai
bukti yang diajukan dengan
bukti yang disyaratkan.
Uji Kompetensi adalah serangkaian kegiatan
pengumpulan bukti guna memberikan keputusan
tentang tingkat pencapaian kompetensi individual
dengan kompetensi yang di syaratkan dalam
standar kompetensi dimana standar tersebut
melandasi suatu tugas pokok dan fungsi di tempat
kerja.

84. Kesimpulan
Sertifikasi merupakan amanat dari UU 23/2014 sebagai syarat
menduduki jabatan perangkat daerah, administrator dan pengawas
Kompetensi pemerintahan dapat mengisi kesenjangan dalam
pelaksanaan tugas pegawai ASN lingkup Kemendagri dan Pemda
Kompetensi pemerintahan dapat dijadikan instrumen untuk uji
kompetensi pemerintahan
Kompetensi pemerintahan dapat dijadikan instrumen pengembangan
kompetensi pemerintahan
1.
2.
3.
4.

85. Tindak Lanjut

86. Kemanfaatan Penerapan SKKNI
Telusur & Ekivalensi dengan Sistem Diklat, Sertifikasi & SOP Organisasi
SKKNI PENERAPAN DALAM DIKLAT SERTIFIKASI
PENERAPAN PADA
ORGANISASI
Judul Unit
Judul Learning material/
Judul Mata Diklat
Skema sertifikasi
unit kompetensi
Judul SOP
Deskripsi
unit
Ruang lingkup diklat
Ruang lingkup
asesmen
Ruang lingkup SOP
Elemen
Pencapaian hasil
pembelajaran/
Judul Bab
Elemen asesmen
Langkah-langkah
proses
KUK
Kriteria evaluasi belajar/
Indikator keberhasilan
Kriteria pencapaian
Kompetensi
Instruksi kerja
Batasan
Veriabel
Kontektualisasi diklat
Kontektualisas
asesmen &
spesifikasi
Spesifikasi sesuai
dengan konteks
Panduan
Penilaian
Evaluasi Penduan asesmen
Pengawasan &
pengendalian

87. INDIVIDU
• Kenali isu
organisasi
• Petakan
masalahn
ya
KELAS
Tentukan
satu core
isu kelas
Presentasi
individu
mengenai
isu
strategis
organisasi
yang telah
divalidasi
oleh
pimpinan
EXPECTING
CONDITION
(COMPETENCY
AND
PERFORMANCE)
Penapisanis
u organisasi
yang dibawa
oleh peserta
menjadi
satu core
isu dengan
menggunak
an istrumen
Permendagr
i No
86/2017
EXISTING
CONDITION
(COMPETENCY
AND
PERFORMANCE)
CORE ISU
LEVEL
JABATAN
GAP
SUDAH DITETAPKAN
SATU CORE ISU KELAS
YANG AKAN DIGUNAKAN
PADA PEMBELAJARAN
TAHAP BERIKUTNYA
B
E
I
N
G
C
O
M
P
E
T
E
N
T
1 KEBIJAKAN DESENTRALISASI
2 HUBUNGAN PEMERINTAH
PUSAT DAN DAERAH
3 URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN
DAERAH
4 PEMERINTAHAN UMUM
5 PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
6 HUBUNGAN PEMERINTAH
DAERAH DAN DPRD
7 ETIKA PEMERINTAHAN
LEVELLIN
G
JPT-M JPT-
P
AD
M
PENG
AWAS
CORE
COMPETE
NCY
SESUAIKAN DENGAN
PERMENDAGRI
108/2017
B
E
I
N
G
E
X
P
E
R
I
E
N
C
E
ON THE SPOT
LEARNING
VISITASI KE LOCUS YANG BENAR-
BENAR TERJADI PERMASALAHAN
SESUAI CORE ISU
1 Mencari Penyebab Masalah
2 Menemukan akar masalah
3 Mengidentifikasi alternatif
solusi
4 Penetapan Solusi
5 Mengidentifikasi
Stakeholder
FINDING A SOLUTION
Mendatangi locus yang
memiliki pengalaman praktek
terbaik (best practice) dalam
menyelesaikan
permasalahan yang
ditetapkan sebagai core isu
MERUMUSKAN SOLUSI
DENGAN MELIBATKAN
STAKEHOLDER DI LOKUS
MELALUI FOCUS GROUP
DISCUSSION (FGD)
RUMUSKAN INSTRUMENT
GUIDANCE BERDASAR
UK,ELEMEN DAN KUK
YAKINKAN BAHWA
RENCANA SOLUSI SUDAH
TEPAT
1. Penyebab masalah;
2. Akar Masalah;
3. Alternatif solusi;
4. Penetapan solusi;
5. Identifikasi dan
mobilisasi stakeholder
PERLU DILAKUKAN UJI
IMPLEMENTASI
MELALUI
SIMULASI/GELADI
KEYAKINAN BAHWA
RENCANA SOLUSI SUDAH
TEPAT DAN SUDAH TERUJI
MENSIMULASIKAN
CARA/METODE PEMECAHAN
MASALAH
GELADI
MANAJEMEN
PEMERINTAH
AN
GELADI OLAH
KEPEMIMPINA
N
BUAT
SKENA
RIO
1.Masalah;
2.Solusi;
3.Rencana
tindakan;
4.Stakeholder;
5.Target
waktu
KOMUNIKASIKAN
DENGAN ORGANISASI
GELADI
MELAKSANAKAN
PERAN
MEMBAGI PESERTA KE
DALAM PERAN SESUAI
SKENARIO GELADI
EVALUASI UMUM
MEMBERIKAN
PENILAIAN
MENGAWASI
PELAKSANAAN
GELADI
RENCANA TINDAK LANJUT
BERSIFAT INDIVIDUAL UNTUK
MENYELESAIKAN ISU STRATEGIS
ORGANISASI YANG DIBAWA OLEH
PESERTA PADA DEFINE A
PROBLEM
Mengadopsi dan menganalogikan
cara penyelesaian masalah yang
telah dilakukan pada tahap
sebelumnya
DIPRESENTASIKAN DI
DALAM KELAS SECARA
INDIVIDUAL
MASING-MASINGPESERTA
MEMAHAMI PERAN DAN DAPAT
MENSIMULASIKANPENYELESAIAN
MASALAH SECARA BENAR
BERDASARKAN KUK SECARA
KOMPREHENSIFDAN LINTAS
SEKTORAL
MEMBUAT RENCANA
AKSI YANG KONKRIT
DAN MENGANDUNG
KEBARUAN SESUAI
ELEMEN KOMPETENSI
DAN KUK, YANG
SETIDAKNYA BERISI :
1. Isu organisasi;
2. Data pendukung;
3. Akar masalah;
4. Stakeholder;
5. Prioritas tindakan;
6. Tujuan;
7. Analisis lingkungan
strategis;
8. Rencana tindak
(SMART);
9. Biaya;
10. Waktu.
PESERTA MEMAHAMI
SECARA KOMPREHENSIF
DAN TERINTEGRASI
MATERI PEMBELAJARAN
MULAI DARI TAHAP AWAL
SAMPAI AKHIR, SEBAGAI
PROSES PERSIAPA
MENGIKUTI UJI
KOMPETENSI
DEFINE A
PROBLEM
DEFINE A SOLUTION
SUBSTANTIAL LEARNING GELADI
COMPARATIVE
STUDY BHAP
THEORETICAL
FRAMEWORK
POLICY
FRAMEWORK
EXPLICITE KNOWLEDGE TACIT KNOWLEDGE

88. AGENDA 1. Core Competency Pemerintahan
Kebijakan Desentralisasi
(JPTM-JPTP-ADM-WAS)-18 JP
Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah
(JPTM-JPTP-ADM-WAS)-18 JP
Pemerintahan Umum
(JPTM-JPTP-ADM-WAS)-18 JP
Pengelolaan Keuangan Daerah
(JPTM-JPTP-ADM-WAS)-18 JP
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
(JPTM-JPTP-ADM-WAS)-18 JP
Hubungan Pemda dengan DPRD
(JPTM-JPTP-ADM-WAS)-18 JP
Etika Pemerintahan
(JPTM-JPTP-ADM-WAS)-18 JP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

89. Mata Diklat untuk Diklat Pimpemdagri
berdasarkan KEPMENDAGRI
Nomor 893.2 -218 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri

90. Pengawas
MATA DIKLAT/UNIT KOMPETENSI UNTUK PENGAWAS
1. Kebijakan Desentralisasi: Membuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
2. Pemerintahan Umum: Melakukan Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional
3. Pengelolaan Keuangan Daerah: Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
4. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran
5. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah: Mengendalikan Proses Pelayanan
6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Menyusun Program Kegiatan Kerjasama Strategis
7. Etika Pemerintahan: Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik
MATA DIKLAT/UNIT KOMPETENSI UNTUK ADMINISTRATOR:
1. Kebijakan Desentralisasi: Melakukan Diagnosis Organisasi.
2. Pemerintahan Umum: Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah: Menyusun Kebijakan APBD.
4. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Menyusun Rencana Kinerja SKPD
5. rusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah: Melakukan Penerapan Standar Pelayanan dalam Proses Pelayanan Pemerintah
6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan
7. Etika Pemerintahan: Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik
MATA DIKLAT/UNIT KOMPETENSI UNTUK JPT PRATAMA:
1. Kebijakan Desentralisasi: Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan.
2. Pemerintahan Umum: Mengelola Keberagaman Masyarakat.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah: Menganalisa Kontribusi terhadap Fungsi Anggaran.
4. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Menyusun Rencana Strategis SKPD.
5. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah: Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat.
6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Merumuskan Strategi Hubungan Kerjasama.
7. Etika Pemerintahan: Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik
MATA DIKLAT/UNIT KOMPETENSI UNTUK JPT MADYA:
1. Kebijakan Desentralisasi: Merumuskan Inovasi Kebijakan Desentralisasi.
2. Pemerintahan Umum: Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah: Menggunakan Informasi Keuangan dan Ekonomi untuk Pengambilan Keputusan Strategis.
4. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah: Mengimplementasikan Kemitraan dalam Koordinasi Program Pembangunan
Masyarakat.
6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Melakukan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
7. Etika Pemerintahan: Mengelola Hubungan dengan Unsur Media Informasi

91. • Mengidentifikasi
akar penyebab
masalah yang
terjadi di lingkup
organisasi peserta
diklat sesuai
dengan lingkup
jabatannya
Define A
Problem
20 JP
• Menggali solusi
dan inovasi dari
organisasi lain
untuk kemudian
bisa direplikasi
sesuai kebutuhan
organisasi asal
peserta
Studi
Lapangan
18 JP • Simulasi aplikasi
pemecahan
masalah
kepemimpinan
dan pemerintahan
berdasarkan kasus
yang terpilih
Geladi
18 JP
• Rumusan strategi
yang akan
diterapkan di
organisasi asal
peserta sesuai
tahapan kerja
dalam Standar
Kompetensi
Back Home
Action Plan
19 JP
AGENDA 2. Tahapan Pembelajaran
GELADI & BHAP

92. Output TOT
9

93. Rekomendasi
1. Kemendagri harus memberi contoh konkret sekaligus menjadi garda terdepan dalam mengawal
eksistensi kompetensi pemerintahan di lingkungan Kemendagri dan Pemda;
2. Kemenpan-RB harus komit mendukung pengembangan kompetensi dalam lingkup kewenangan K/L
dan Pemda;
3. LAN harus memberikan pengakuan dan penghormatan eksistensi kelembagaan secara sinergis
berkolaburasi dalam pengembangan kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural;
4. Para Kepala Daerah beserta para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus konsisten, komit dan taat
asas menjadikan patuh pada perintah sertifikasi dijadikan salah satu syarat dalam pengangkatan
jabatan Kepala Perangkat Daerah, jabatan Administrator dan jabatan Pengawas di lingkungan Pemda
Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. LSP-PDN Kemendagri harus secara serius mendorong pembentukan LSP-PDN di seluruh provinsi di
Indonesia, menyiapkan pembentukan tenaga-tenaga asesor kompetensi dan menyiapkan sejumlah
perangkat uji kompetensi serta infrastruktur kelembagaan lainnya;
6. LSP-PDN Provinsi harus segera terbentuk di 34 (tiga puluh empat) Provinsi mempunyai
tanggungjawab sertifikasi dalam lingkup Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota yang ada dalam lingkup
kewenangan sertifikasinya;
7. Para Asesor Kompetensi yang tergabung dalam wadah LSP-PDN Kemendagri maupun LSP-PDN
Provinsi harus terus mengembangkan diri menyiapkan sejumlah perangkat uji yang memadai dengan
memperhatikan jumlah target grup pengembangan kompetensi dan sertifikasi yang ada di wilayah
provinsinya; serta,
8. Para Widyaiswara harus menyiapkan sejumlah perangkat pembelajaran, yang disusun sebagai hasil
konversi dari setiap Unit Kompetensi dalam Kompetensi Pemerintahan untuk dijadikan Mata Diklat
Pimpemdagri, agar siap dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi
pegawai ASN penyelenggara pemerintahan, terutama yang menjadi gap kompetensi pemerintahan
individual pegawai ASN penyelenggara urusan pemerintahan.

94. Terimakasih
Salam NKRI