2. Pembagian Badan Hukum
1. berdasarkan landasan hukumnya
- badan hukum orisinil
-badan hukum tidak orisinil
Menurut pasal 1653 Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata)
• Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah
• Badan hukum yang diakui oleh pemerintah
• Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu
2. menurut penggolongan hukumnya dapat dibedakan menjadi
- badan hukum publik
-badan hukum yang memiliki teritorial
- badan hukum yang tidak memiliki teritorial
-badan hukum perdata

3. Dasar Hukum
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad
1847 No. 23).
• 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel Voor
Indonesie, Staatsblad tahun 1847 No. 43).
• 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
• 4. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004
• 5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• 6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
• 7. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

4. Jenis Badan Usaha yang ada di Indonesia
1. Badan Usaha / Perusahaan Perseorangan atau Individu
2. Perusahaan / Badan Usaha Persekutuan / Partnership
a. firma
b. Persekutuan Komanditer / CV / Commanditaire Vennotschaap
3. Perseroan Terbatas / PT / Korporasi / Korporat
Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari :
- Perseroan Terbatas (“PT”)
- Yayasan
- Koperasi
Badan Usaha tidak berbentuk Badan Hukum
- Persekutuan Perdata
- firma
- Persekutuan Komanditer (“CV”)

5. PERSEROAN TERBATAS
• Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut
perseroan, adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-
undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
(pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas)

6. Ciri & Sifat PT
- kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
- modal dan ukuran perusahaan besar
- kelangsungan hidup perusahaan pt ada di tangan pemilik saham
- dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
- kepemilikan mudah berpindah tangan
- mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai
- keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen
- kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham
- sulit untuk membubarkan pt
- pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden

7. Dokumen yang dibutuhkan mengurus
PT
• Copy KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang
• Copy KK penanggung jawab / Direktur
• Nomor NPWP Penanggung jawab
• Pas photo penanggung jawab ukuran 3×4 2 lbr berwarna
• Copy PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan berikut bukti lunasnya
• Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha
• Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung
Perkantoran
• Surat Keterangan RT / RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang
berdomisili di lingkungan perumahan khusus luar jakarta
• Stempel perusahaan (sudah ada yang sementara untuk pengurusan ijin-ijin)
• Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi,
komputer berikut 1-2 orang pegawainya). Biasanya ini dilakukan untuk
mempermudah pada waktu survey lokasi untuk PKP atau SIUP.

8. Syarat pendirian PT
- Jumlah Pendiri minimal 2 (dua) orang.setiap pendiri perseroan wajib mengambil
bagian saham pada saat perseroan didirikan
- harus dibuat dalam akta notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia.
- Pendiri harus Warga Negara Indonesia kecuali pendirian PT yang dimaksud adalah
dalam rangka fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA).
- Para pendiri juga dapat diangkat sebagai salah satu pengurus baik sebagai Direktur
atau Komisaris dan jika Anggota
- Direktur atau Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu dapat diangkat
menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.
- Nama Perseroan Terbatas (PT) Pemakaian nama Perseroan Terbatas diatur oleh
Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan
Terbatas.
- Kedudukan perseroan harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan
menyebutkan nama Kota dimana perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai
Kantor Pusat.
- Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
- Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

9. ORGAN DALAM PT
* Rapat umum pemegang saham
RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak
diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas waktu yang
ditentukan dalam UU PT atau anggaran dasar perseroan (pasal 1 butir 4
UU PT)
* Dewan komisaris
organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada
direksi dalam menjalankan perseroan (pasal 1 butir 6 UU PT)
* Direksi
organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk
kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam
maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (pasal
1 butir 5 UU PT)

10. Macam-macam Perseroan Terbatas
• PT terbuka
Perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya
kepada masyarakat melalui pasar modal (go public). Jadi sahamnya
ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham dan
setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut.
• PT tertutup
Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya
berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari
kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada
umum.
• PT kosong
Perseroan terbatas kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak
aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja.

11. PT Berdasarkan Penanaman Modalnya
• Perseroan Terbatas dalam rangka rangka Penanaman Modal
Asing (PT-PMA)
• Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Dalam
Negeri (PT-PMDN)
• Perseroan Terbatas yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara
Indonesia/Badan Hukum Indonesia (PT-SWASTA NASIONAL)
• PT-Perseron BUMN
• Perseroan Terbatas yang telah go public (PT-Go Public) yaitu
perseroan yang sebagian modalnya telah dimiliki Publik
dengan jalan membeli saham lewat pasar modal (Capital
Market) melalui bursa-bursa saham

12. Modal PT
menetapkan besarnya Modal Dasar, modal ditempatkan, modal disetor
serta siapa saja yang menjadi Pemegang saham dan berapa
jumlahnya seperti dibawah ini;
* Perseroan Terbatas harus memiliki modal dasar yang disebutkan
dalam Anggaran dasar perseroan terbatas minimal Rp. 50.000.000,-
(limapuluh juta) (pasal 32 ayat (1) UU PT) .
* modal ditempatkan, yakni sebagian dari modal dasar perseroan yang
telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri. dalam pasal 33 ayat
(1) UU PT disebutkan minimal 25 % dari modal dasar harus disetujui
oleh para pendiri.
* modal disetor yakni modal yang benar-benar ada dan disetor penuh
dan dapat dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah seperti yang
terdapat dalam pasal 33 ayat (2) UU PT
dalam pasal 34 UU PT disebutkan modal tidak harus dalam bentuk tunai
namun boleh dalam bentuk lain, nilainnya ditentukan berdasarkan
berdasarkan harga pasar. penyetoran dalam bentuk benda tidak
bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih dalam
jangka waktu 14 hari setelah akta pendirina ditandatangani.

13. PEMBUBARAN PT
• dibubarkan oleh hakim atas permohonan
kejaksaan karena usahanya bertentangan
dengan tata susila atau ketertiban umum
• karena waktu yang ditentuan dengan akta
pendirian sudah lampau/habis
• atas keputusan rapat umum pemegang saham
• karena keadaan insolvensi, setelah dinyatakan
pailit
• karena modal perseroan berkurang 75 % atau
lebih

14. KOPERASI
• Istilah koperasi berasal dari bahasa asing co-operation. (Co =
bersama, operation = usaha), koperasi berarti usaha bersama,
misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha bersama
masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Karyawan artinya
usaha bersama para karyawan.
• Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang
perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan
pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk
menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan
bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan
nilai dan prinsip Koperasi.
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992
tentang perkoperasian yang telah diubah menjadi undang-
undang nomor 17 tahun 2012

15. PERBEDAAN ANTARA KOPERASI
DENGAN BADAN USAHA LAINNYA
a. Dilihat dari segi organisasi
Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para
anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi
terletak di tangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi,
anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal, dan dalam melaksanakan
kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.
b. Dilihat dari segi tujuan usaha
Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan
melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada
umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
c. Dilihat dari segi sikap hubungan usaha
Koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerja sama antara koperasi satu
dan koperasi lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi sering bersaing satu
dengan lainnya.
d. Dilihat dari segi pengelolahan usaha
Pengelolahan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha
bukan koperasi pengelolahan usahanya dilakukan secara tertutup.

16. CIRI-CIRI KOPERASI
1. Perkumpulan orang.
2. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi.
3. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan
anggotanya, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
4. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota.
5. Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi keanggotaan pribadi
dengan prinsip kebersamaan.
6. Dalam rapat anggota tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan
jumlah modal masing-masing.
7. Setiap anggota bebas untuk masuk/keluar (anggota berganti) sehingga dalam koperasi
tidak terdapat modal permanen.
8. Seperti halnya perusahaan yang terbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka Koperasi
mempunyai bentuk Badan Hukum
9. Menjalankan suatu usaha.
10. Penanggungjawab koperasi adalah pengurus.
11. Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-
besarnya.
12. Koperasi adalah usaha bersama kekeluargaan dan kegotong-royongan. Setiap anggota
berkewajiban bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan para anggota.
13. Kerugian dipikul bersama antara anggota. Jika koperasi menderita kerugian, maka para
anggota memikul bersama. Anggota yang tidak mampu dibebaskan atas
beban/tanggungan kerugian. Kerugian dipikul oleh anggota yang mampu.

17. BENTUK KOPERASI
1. Koperasi primer adalah koperasi yang
didirikan oleh dan beranggotakan orang
seorang, dibentuk oleh sekurang-kurangnya
20 (duapuluh) orang.
2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang
didirikan oleh dan beranggotakan koperasi,
dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3(tiga)
koperasi.

18. RAPAT ANGGOTA KOPERASI
BERWENANG
a. menetapkan kebijakan umum Koperasi;
b. mengubah Anggaran Dasar;
c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja
Koperasi;
e. menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh
Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas
dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
g. menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran
Koperasi; dan
i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-
Undang ini.

19. YAYASAN
• Yayasan (Inggris: foundation) adalah suatu badan hukum
yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial,
keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan
memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam
undang-undang.
• Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat
paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui
undang-undang ini, dan Presiden RI Megawati
Soekarnoputri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober
2004.

20. ORGAN YAYASAN
Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas
Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengelolaan
kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan
dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Pengurus
wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan
kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan
perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugas
melakukan pengawasan serta memberi nasihat
kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan
yayasan.

21. PENGGABUNGAN & PEMBUBARAN
Perbuatan hukum penggabungan yayasan dapat
dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih
yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan
yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
Yayasan dapat bubar karena
- jangka waktu yang ditetapkan Anggaran Dasar
berakhir,
- tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak tercapai,
- putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum.

22. PERSEROAN KOMANDITER (CV)
• pasal 19 KUHD mengatakan bahwa perseroan komanditer
adalah perseroan menjalankan suatu perusahaan yang
dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang
secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada
satu pihak san satu orang atau lebih sebagai pelepas uang
pada pihak lain.
• persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu
yaitu
1. sekutu komplementer yaitu sekutu aktif yang menjadi
pengurus persekutuan
2. sekutu komanditer yaitu sekutu pasif yang tidak ikut
mengurus persekutuan.

23. JENIS-JENIS CV
• CV diam-diam
jenis cv ini belum menyatakan diri secara terbuka sebagai cv,
bagi orang luar jenis usaha ini masih dianggap usaha dagang
biasa
• cv terang-terangan
cv ini telah menyatakan diri secara terbuka kepada pihak
ketiga hal ini terlihat dengan dibuatnya akta pendirian cv oleh
notaris dan akta pendirian telah didaftarkan di daftar
perusahaan
• cv dengan saham
munculnya cv jenis ini karena dalam perkembangannya cv
membutuhkan modal. untuk mengatasi kekurangan modal
dapat dibagi atas beberapa saham masing-masing
komandataris dapat memilii satu atas beberapa saham.

24. BERAKHIRNYA CV
• berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan
dalam anggaran dasar
• sebelum berakhirnya jangka waktu dalam
angaran dasar namun akibat pengunduran diri
atau pemberhentian sekutu
• akibat perubahan anggaran dasar
• dengan demikian ketentuan pasal 1646-1652
KUHPerdata dan pasal KUHD dapat berlaku
juga.

25. FIRMA
• diatur didalam pasal 16-35 KUHD
• firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata
yang didirikan untuk menjalankan perusahaan
dengan nama bersama.
• tiap-tiap firma tidak dikecualikan dapat
mengikatkan firma dengan pihak ketiga dan
mereka masing-masing bertanggung jawab
atas seluruh hutang firma secara renteng

26. PENDAFTARAN FIRMA
• menurut pasal 22 KUHD tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan
akta autentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat
dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.
• Dalam pasal 23 KUHD disebutkan para persero firma diharuskan untuk
mendaftarkan akta pendirian dikepaniteraan pengadilan negeri yang
didalam hukumnya firma bertempat kedudukan.
• bahwa selama pendaftran dan pengumuman belum dilaksanakan
perseroan firma dianggap sebagai :
- perseroan umum
- didirikan untuk waktu yang tidak terbatas
- seolah-olah tidak ada seorang persero pun yang dikecualikan dari hak
bertindak melakukan perbuatan hukum dan hak menandatangani untuk
firma

27. BERAKHIRNYA FIRMA
- apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar
telah berakhir
-dapat berakhir sebelum jangka waktu dalam anggaran dasar
apabila adanya pengunduran diri atau pemerhentian sekutu
pembubaran firma harus dilakukan dengan akta otentik yang
dibuat oleh notaris didaftarkan di kepaniteraan pengadilan
negeri setempatdan pengumuman dalam tambahan berita
negara.
pemeberesan terhadap utang firma berdasarkan uang kas. jika
masih ada saldo maka saldo dibagi diantara para sekutu, jika
ada kekurangan itu harus dipenuhi dari kekayaan pribadi para
sekutu.

28. PERSEROAN PERDATA
(MAATSCHAP)
• menurut pasal 1618 KUHPerdata
suatu persetujuan dimana dua orang atau lbih
mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam
persekutuan dengan maksud membagi keuntungan
merupakan suatu bentuk kerja sama yang paling
sederhana karena tidak ada penetapan jumlah modal
tertentu yang harus disetorkan, bahkan boleh saja
hanya menyumbangkan tenaganya saja.
harta tersendiri terhadap anggota-anggotanya satu
sama lain dan tidak dapat dibagikan tanpa
persetujuan seluruh anggota.

29. BERAKHIRNYA MAATSCHAP
• dengan lewatnya waktu dimana perseroan
telah diadakan
• dengan musnahnya barang atau
diselesaikannya perbuatan yang menjadi
pokok perseroan
• atas kehendak semata-mata dari beberapa
orang atau seorang perseroan
• jika salah seorang perseroan meninggal atau
ditaruh dibawah pengampuan atau
dinyatakan pailit

30. PEMBAGIAN HARTA PERSEROAN
• setiap anggota mengambil kembali setiap
harga sero sebanyak jumlah yang
disetorkannya semula
• sisa harta yang merupakan laba dibagi-
bagikan menurut ketentuan undang-undang
• apabila perseroan mengalami kerugian itu
ditanggung oleh para anggotanya menurut
ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.

31. BUMN
Badan usaha milik negara (disingkat BUMN)
atau perusahaan milik negara merujuk kepada
perusahaan atau badan usaha yang dimiliki
pemerintah sebuah negara.

32. CIRI-CIRI BUMN
• Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.
• Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara
fungsional dilakukan oleh pemerintah.
• Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di
tangan pemerintah.
• Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan
dengan kegiatan usaha.
• Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung
jawab pemerintah.
• Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber
penghasilan negara.
• Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai
hajat hidup orang banyak.

33. • Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.
• Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama
mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.
• Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.
• Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta
terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.
• Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang
dipisahkan.
• Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki
oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51%
sahamnya dimiliki oleh negara.
• Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi.
• Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.
• Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan
rakyat.
• Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.