1. I - 1
1.1 MASALAH PERMUKIMAN DAN USULAN PROGRAM NSD
Bima adalah salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki
jumlah populasi penduduk sejumlah 163.101 jiwa. Kota Bima memiliki 5
kecamatan yaitu Rasanae Barat, Rasanae Timur, Mpunda, Asakota dan
Raba. Di wilayah yang memiliki luas sebesar 222,25 km2 ini menghadapi
berbagai masalah yaitu munculnya area-area permukiman kumuh yang
tumbuh secara liar di sepanjang pantai dan sungai serta arus urbanisasi
dan jumlah penduduk yang tinggi sehingga berdampak pada meningkatnya
kebutuhan akan tempat tinggal yang layak huni.
Kondisi ini tidak sebanding dengan kemampuan masyarakat yang sebagian
besar berpenghasilan rendah sehingga akses untuk mendapatkan rumah
layak huni menjadi tidak memungkinkan. Beberapa masyarakat
berpenghasilan rendah di Kota Bima terpaksa bermukim di wilayah kumuh
yang berlokasi di lahan-lahan illegal. Jika ditotalkan, sebanyak 25,32% dari
total jumlah populasi penduduk di Kota Bima menempati kawasan kumuh
illegal.
Pada tahun 2016, Kota Bima dilanda bencana banjir bandang yang
merendam 5 kecamatan yaitu di Kecamatan Rasane, Rasanae Timur,
Rasanae Barat, Mpunda dan Asakota. Penyebab datangnya banjir bandang
di Bima disebabkan cuaca ekstrem dan tingginya curah hujan. Hal ini
diperparah dengan banyaknya rumah yang dibangun di pinggir sungai serta
masalah sampah yang mengganggu aliran sungai. Akibatnya, ribuan rumah
terendam oleh banjir. Untuk mengatasi masalah banjir ini Pemerintah Kota
Bima mendapat bantuan dari BNPB dan NUSP-2. Bantuan dari BNPB
berupa normalisasi di sepanjang sungai dimana 50 meter dari badan sungai
dibebaskan dari permukiman dan melakukan pembersihan sampah-
sampah yang menyumbat aliran sungai. Sedangkan bantuan program
NUSP-2 berupa penanganan kumuh di skala lingkungan dan
penyelenggaraan New Site Development (NSD).
Untuk dapat mengikuti kegiatan penyelenggaraan NSD, Walikota Bima
kemudian menetapkan seluas 147,39 Ha yang tersebar di 17 kelurahan di
5 kecamatan sebagai kawasan kumuh yang tertuang dalam SK Walikota
NSD BIMA
2. I - 2
No. 620 Tahun 2016 dengan karakteristik kumuh daerah pesisir, tepi
sungai dan pusat kegiatan ekonomi yang harus diselesaikan. Kemudian
Pemerintah Kota Bima menyusun Slum Improvement Action Plan (SIAP)
atau dokumen rencana aksi dalam penuntasan permasalahan kumuh di
Kota Bima dengan memuat strategi utama yaitu rehabilitasi dan
peningkatan yang dirancang untuk kawasan kumuh legal dan relokasi untuk
kawasan kumuh illegal atau squatter.
Gambar 1. Peta Deliniasi Kumuh Kota Bima
Tabel 1. List Wilayah Kumuh Berdasarkan Sk Walikota
4. I - 4
No Kelurahan
Population Data Slum
Coverage
Area (Ha)
Slum Location (RT) Slum Level
Household Person
2 Santi 663 2,620 2.12 RT 3, RT 6, RT 8 Moderate
Slum
3 Manggemaci 928 3,469 7.56 RT 2, RT 3, RT 4, RT 5,
RT 6, RT 7, RT 10, RT
11
Moderate
Slum
4 Sambinae 895 2,891 4.58 RT 3, RT 4, RT 5, RT 6,
RT 8, RT 9
Moderate
Slum
TOTAL 23,881 80,058 147.39
Dalam rangka menerapkan strategi tersebut, Pemerintah Kota Bima
mengusulkan surat minat dalam kegiatan pengembangan NSD pada tahun
anggaran 2018 pada program NUSP-2. Salah satu kriteria kesiapan untuk
bergabung dengan NSD adalah Pemerintah Daerah wajib menyediakan
lahan yang legal dan bebas sengketa untuk pengembangan NSD. Untuk
memenuhi kriteria tersebut, Pemerintah Kota Bima telah menyediakan
lahan melalui proses land clearing seluas 3,91 Ha di Kelurahan Jatiwangi.
Pengembangan NSD tidak hanya tentang penyediaan perumahan dan
infrastruktur dasar, tetapi juga membangun aspek livelihood bagi penerima
manfaat yang akan menghuni lokasi NSD.
Gambar 2. Kondisi Kawasan Squatter Lokasi Awal Kelurahan Dara
Gambar 3. Kondisi Kawasan Squatter Lokasi Awal Kelurahan Melayu
5. I - 5
1.2 PENYUSUNAN READINESS CRITERIA
Berdasarkan Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan NSD,
setiap pemerintah daerah wajib memenuhi beberapa kriteria kesiapan
(readiness criteria). Beberapa kriteria kesiapan yang harus dipenuhi adalah
:
1. Pemerintah daerah wajib mengajukan minat dalam bentuk surat
yang ditandatangani oleh walikota/bupati ditembuskan ke DPRD
Kota/kabupaten;
2. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa lahan yang akan
digunakan untuk penyelenggaraan NSD adalah bukan lahan
sengketa yang dibuktikan oleh surat bukti kepemilikan lahan oleh
pemerintah daerah;
3. Lahan yang tersedia sudah seuai peruntukkannya berdasarkan
RTRW kabupaten/kota;
4. Mendapat dukungan dari DPD mengenai penggunaan lahan milik
pemerintah daerah;
5. Mendapat fasilitasi dari PLN dan PDAM;
6. Dan usulan daftar calon penerima manfaat permukiman baru yang
telah diseleksi berdasarkan kriteria calon penerima manfaat.
Terkait dengan persyaratan di atas, Pemerintah Kota Bima telah
menyediakan lahan yang ditunjuk untuk lokasi NSD seluas 3,91 Ha di
Kelurahan Jatiwangi. Selain itu, Pemerintah Kota Bima juga menyiapkan
dokumen-dokumen kesiapan sebagai berikut:
a. Surat permohonan bantuan pembangunan rumah khusus dari
Pemerintah Kota Bima melalui Walikota Bima No. 690/463/VI/2017
tentang Permohonan Bantunan Pembangunan Rumah Khusus NSD;
b. Surat pernyataan minat dari pemerintah Kota Bima melalui surat
Walikota Bima No. 650/464/VI/2017, tetang Minat Mengikuti Program
NSD Bulan Juni 2017;
c. Surat keterangan lahan tidak bermasalah oleh pemerintah Kota Bima
melalui surat Pernyataan Walikota Bima No. 650/465/IV/2017 bulan
Juni 2017;
d. Surat permohonan pelimpahan aset tanah Pemerintah Kabupaten
Bima kepada Pemerintah Kabupaten Bima melalui Surat Walikota
Bima No. 600/217/IV/2017
e. Surat Jawaban Bupati Bima tentang persetujuan permohonan
pelimpahan aset tanah dari Bupati Bima No.029/191/038/2017;
f. Surat Walikota Bima No. 031/571/IX/2017 tentang Permohonan
Penambahan Luas Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bima,
6. I - 6
g. Surat Bupati Bima No. 459/256/038/2017 tentang Persetujuan
Permohonan Penambahan Luas Hibah Barang Milik Pemerintah
Kabupaten Bima;
h. Surat keterangan No. 600/141/DPUPR/VII/2017 tentang kesesuaian
lahan pembangunan rumah khusus NSD dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Bima dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Bima;
i. Surat Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Lahan Milik
Pemerintah Kota Bima No. 171/118/DPRD/VII/2017 dari DPRD Kota
Bima;
j. Dukungan penyediaan jaringan baru dari PLN Kota Bima melalui surat
Keterangan No. 0020/015.00.01/AREA BIMA/2017;
k. Surat dukungan PDAM Kabupaten Bima No. 08/PDAM/VII/2017
tentang keterangan Dukungan PDAM terkait NSD NUSP-2 Kota Bima;
dan
l. Indikasi calon penerima manfaat pembangunan permukiman baru
yang berasal dari Kelurahan Dara, Kelrahan Jatiwangi, Kelurahan
Melayu, Kelurahan Paruga dan Kelurahan Tanjung, penerima manfaat
merupakan MBR pada kawasan permukiman kumuh.
Tabel 1. Jumlah Calon Penerima Manfaat NSD Jatiwangi Kota Bima
dan Luas Area Kumuh
Kelurahan
Jumlah Calon
Penerima Manfaat
Luas Area
Dara 47 KK 2,820 m2
Jatiwangi 35 KK 2,100 m2
Melayu 44 KK 2,640 m2
Paruga 48 KK 2,880 m2
Tanjung 44 KK 2,640 m2
TOTAL 218 KK 13,080 m2
Adapun kronologisnya sebagai berikut:
1. Pada 2 Juni 2017, 3,75 Ha lahan di Kelurahan Jatiwangi yang
ditunjuk sebagai lokasi NSD diserahkan kepada Pemerintah Kota
Bima berdasarkan Surat No. 029/191/03.8/2017 tentang
Permohonan Persetujuan Pengadaan Aset Tanah;
2. Pada Bulan September 2017, berdasarkan SK Walikota Bima No.
031/571/IX/2017 tentang Permohonan Persetujuan Permintaan
Pembebasan Lahan Tambahan Pemerintah Kota Bima telah
meminta area tambahan untuk NSD seluas 0,16 Ha. Pemerintah
Kabupaten Bima mengabulkan permintaan yang diverifikasi melalui
surat dari Bupati Bima No. 459/256/03.08/2017 tentang Persetujuan
7. I - 7
Permintaan Pengadaan Tanah Tambahan. Dengan demikian, total
area yang ditunjuk untuk NSD Jatiwangi adalah 3,91 Ha.
3. Lahan NSD Jatiwangi seluas 3,91 Ha sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Kota Bima yang akan dibangun sebagai permukiman
berdasarkan surat nomor 600/141/DPUPR/VII/2017 tentang
Kepatuhan Pembangunan NSD yang dikeluarkan oleh Dinas Tata
Ruang pada tahun 2017. Selanjutnya, tanah tersebut disetujui oleh
DPRD Kota Bima sebagai lokasi kegiatan NSD melalui Surat
Persetujuan No. 171/118/DPRD/VII/2017 tentang Pemanfaatan
Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan pada 13 Juni 2017. Dengan
demikian, tanah di Kelurahan Jatiwangi telah dipenuhi persyaratan
sebagai lokasi NSD.
Pada awalnya, Lahan yang ditunjuk untuk lokasi NSD Jatiwangi merupakan
lahan kepemilikan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dialihkan kepada
Pemerintah Kota Bima. Pada mulanya lahan ini digunakan sebagai Pusat
Karantina Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui proses kolaborasi
antara Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Kota Bima kemudian
lokasi NSD Jatiwangi ini diserahkan kepada Pemerintah Kota Bima pada
Bulan Juni 2017.
Lokasi lahan NSD Jatiwangi berada di lingkungan Kedo, Kelurahan Ule
Kecamatan Jatiwangi dengan luas tanah sebesar 3,91 Ha. Batas Wilayah
Administrasi Kawasan NSD Jatiwangi sebagai berikut:
Utara : Kelurahan Kolo;
Selatan : Kelurahan Na’E dan Kelurahan Santi;
Barat : Kelurahan Jatibaru dan Metakando;
Timur : Kelurahan Melayu dan Kelurahan Sarae.
8. I - 8
Gambar 4. Peta Deliniasi Lokasi NSD Jatiwangi Kota Bima
1.3 TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROPOSAL
Setelah mendapatkan lahan untuk pembangunan rumah NSD, tahapan
berikutnya adalah penyusunan dokumen perencanaan dan proposal teknis.
Kedua dokumen ini bermuatan konsep pembangunan rumah NSD sampai
dengan pembiayaan. Pada tahapan penyusunan ini dibantu oleh tim
konsultan teknis yaitu Konsultan Manajemen Teknis (KMT), Sub Monev
9. I - 9
NSD di bawah kendali RMC (Regional Management Consulting) dan
Tenaga Ahli Urban Housing dari NMC (National Management Consulting).
Tim KMT bertugas untuk membantu Pemerintah Kota Bima dalam hal
penyusunan dokumen teknis NSD. Sub Monev NSD bertugas untuk
menyusun proposal teknis yang dibantu oleh tim Urban Housing dari NMC.
Sedangkan Tenaga Ahli Urban Housing di NMC melakukan konsultasi dan
melakukan pengawalan secara menyeluruh agar dalam penyusunan
dokumen-dokumen yang disusun tetap sesuai dengan petunjuk teknis yang
ada.
Dalam tahapan perencanaan dan penyusunan proposal ini, ada beberapa
dokumen yang harus disusun, yaitu:
a. Penyusunan Proposal Teknis;
b. Penyusunan Dokumen Lingkungan atau dokumen IEE (initial
Environtmental Examination)
c. Penyusunan Dokumen DDR;
d. Penyusunan Dokumen DED dan RAB..
Pada periode bulan Maret 2018, proposal teknis sudah mulai disusun. Pada
periode Bulan April 2018, Proposal teknis, IEE dan DDR sudah dilaporkan
kepada ADB untuk dilakukan revisi dengan harapan pada bulan Oktober
sudah bisa melakukan tandatangan kontrak pekerjaan. Pada tanggal 11
September 2018, Proposal Teknis, IEE dan DDR sudah diterima oleh ADB.
Kemudian pada 2 Oktober 2018 melakukan penandatangan kontrak kerja
kegiatan pekerjaan infrastruktur permukiman.
Untuk konsep perencanaan NSD Jatiwangi sendiri tertuang dalam
dokumen proposal teknis penyelenggaraan NSD. Acuan standar
perencanaan permukiman mengikuti Standar Nasional (SNI No. 03-1733-
2004) tentang Prosedur Perencanaan Lingkungan Perumahan Kota
dengan tujuan agar penyediaan fasilitas dan kebutuhan infrastruktur NSD
Jatiwangi dapat terpenuhi dengan baik dan memberikan dampak yang
positif bagi penerima manfaat dan juga warga sekitar NSD. Berikut konsep
dasar yang teah disusun dalam proposal teknis sesuai standar SNI dapat
dilihat pada tabel 2.
10. I - 10
Tabel 2. Rekomendasi Perencanaan NSD Jatiwangi
Component
Type of
Works
Standard
Rumah Rumah Type
28/80
KDB 60% dari total 3,91 Ha. Jumlah
perumahan maksimum adalah 292 unit
dengan asumsi bahwa setiap perumahan
akan ditempati 4 orang, total populasi
maksimum adalah 1.168 orang.
Jumlah total rumah di lokasi NSD
Jatiwangi adalah 218 unit, mengingat
konfigurasi lahan dan kebutuhan untuk
mengembangkan ruang publik dan ruang
terbuka hijau.
Settlement
Infrastructure
- Road
- Drainage
- Retention
- Water
Supply
- Sanitation /
Sewerage
- Waste
Management
- Electricity
- Fire
Protection
Jalan
Lebar Jalan Utama : 5-12 meter
Lebar Jalan Lingkungan : 2-5 meter
Drainase
Drainase lingkungan : 0.3-0.6 meters
Kolam retensi untuk mengakomodasi
runoff air hujan.
Suplai Air Bersih
Kebutuhan minimum air bersih 60
lt/orang/hari
Sumber distribusi air menggunakan
sistem perpipaan PDAM atau sumur bor
Pengelolaan Air Limbah
Untuk mengelola air limbah buangan, sistem
pengelolaan air limbah akan menerapkan
sistem on-site baik individu maupun
komunal. Sistem pengelolaan air limbah
perlu diintegerasikan dengan pengeloaan
akhir dalam rencana pengelolaan limbah
kota atau IPLT (Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja/IPLT)
Electricity
- Memenuhi kebutuhan listrik min. 900
Volt/KK
- Untuk memenuhi kebutuhan daya
maksimum di Jatiwangi sebesar 256.500
Volt akan dipasok oleh PLN.
Pengelolaan Persampahan
Sesuai dengan peraturan Rencana Tata
Ruang Kota Bima, sistem pengelolaan
persampahan di lokasi NSD Jatiwangi
menggunakan sistem TPS, yaitu sampah
diangkut dari setiap ruamh kemudian
dikumpulkan di TPS dengan menggunakan
11. I - 11
Component
Type of
Works
Standard
kendaraan sampah, lalu didistribusikan ke
tempat pembuangan akhir (TPA) dengan
menggunakan truk amroll.
Sistem Proteksi Kebakaran
Berdasarkan Petunjuk Teknis tentang
Penanggulangan Kebakaran No. 58 /
KPTS / DM / 2002, sebagai bentuk
penanggulangan dan pencegahan bahaya
kebakaran di NSD Jatiwangi
direkomendasikan untuk menggunakan
bahan bangunan yang tidak mudah
terbakar.
Fasilitas
Sosial
- Pasar
tradisional
- Fasilitas
pendidikan
(PAUD)
- Musholla
Traditional Market
Luas area terbangun minimum : 50 m2
Cakupan area minimum : 100 m2
Total populasi penduduk 250 jiwa
Fasilitas pendidikan (PAUD)
Luas area terbangunan minimum : 216 m2
Cakupan area minimum : 500 m2
Daya tamping ruang belajar maksimum:
30 children
Musholla
Minimum building area : 45 m2
Cakupan area minimum : 100 m2
Toal populasi penduduk : 250 orang
Lokasi musholla berada di tengah NSD
Menurut dokumen masterplan NSD Jatiwangi, penggunaan lahan antara
perumahan dengan area publik (infrastruktur, fasilitas umum dan taman)
terbangun memiliki rasio 45% - 55%. Kawasan NSD Jatiwangi terbagi
menjadi 2 (dua) tahapan pembangunan. Tahap pertama pembangunan
konstruksi rumah selesai pada Bulan April 2018 sebanyak 90 unit rumah
(Tipe 28/80). Pembangunan 90 unit rumah ini berjalan simultan dengan
pekerjaan infrastruktur seperti jalan, drainase, penyediaan air bersih, kolam
retensi, talud, sistem pengolahan air limbah, listrik dan ruang terbuka hijau.
Pada Tahap kedua terdiri dari 50 unit rumah (Tipe 28/80) dimulai pada
Bulan Juli tahun 2019. Sebanyak 78 unit rumah sisa diharapkan akan
kembali diakomodasi oleh DJPP pada TA 2020. Rencana Masterplan NSD
Jatiwangi Kota Bima dapat dilihat dari gambar dibawah ini;
12. I - 12
Gambar 7. Masterplan NSD Jatiwangi Kota Bima
Realisasi program pengembangan NSD Jatiwangi Kota Bima mencakup
beberapa kegiatan yang didistribusikan melalui tahapan implementasi
dalam periode 2017-2019. Jumlah total biaya proyek untuk NSD Jatiwangi
mencapai Rp 81.454.694.000,- dimana Ditjen Cipta Karya melalui BUSP-2
membiayai sebanyak Rp12.519.694.000,-. Untuk lebih rinci tertuang dalam
tabel berikut.
Tabel 5. Total Investasi NSD Jatiwangi
No Instansi Terkait Nilai Investasi
1 Pemerintah Kota Bima
Pengadaan lahan, pematangan
lahan, sosialisasi kepada calon
penerima manfaat, pembangunan
infrastruktur terbangun (sumur,
jalan akses, masjid, street
furniture, pohon, landscape, fasos,
fasum, RTH, supervisi)
Rp
31,650,000,000.00
2 DJPP
Pembangunan rumah 218 unit
Rp
34,880,000,000.00
3
DJCK / APBN
Rp
2,405,000,000.00
13. I - 13
No Instansi Terkait Nilai Investasi
Penyusunan masterplan, DED,
RAB
4 DJCK / NUSP2
Pembangunan infrastruktur
permukiman
Rp
12,519,694,000.00
Total Investasi NSD Jatiwangi
Rp
81,454,694,000.00
Pengadaan pekerjaan konstruksi melalui proses pinjaman NSD NUSP-2
akan dilakukan oleh Satker Kota Bima. Bersamaan dengan itu, pemerintah
Kota Bima juga melakukan pengadaan untuk tim pengawasan
menggunakan penganggaran daerah (APBD). Berikut daftar pekerjaan sipil
yang dibiayai dirinci pada pada Tabel 5.
14. I - 14
Tabel 5. Paket Pekerjaan NSD Jatiwangi (TA 2018)
Civil Work Package Scope of Work Quantity Unit Cost Unit
General and Mobilitation 1 Ls 26.100.000IDR
Talud Type 1 50 m´ 42.748.069IDR
Talud Type 2 60 m´ 89.551.772IDR
Talud Type 3 70 m´ 308.040.287IDR
Talud Type 4 50 m´ 241.129.905IDR
Asphalt Road (ROW 15) 123 m´ 604.092.444IDR
Sidewalk - Paving (ROW 15) 314 m² 54.832.339IDR
Stone Drainage (ROW 15) 252 m³ 272.882.691IDR
Asphalt Road (ROW 11) 92 m´ 359.790.590IDR
Sidewalk - Paving (ROW 11) 240 m² 42.009.281IDR
Precast Drainage (ROW 11) 134 m´ 135.696.740IDR
Asphalt Road (ROW 10) 33 m´ 128.932.368IDR
Sidewalk - Paving (ROW 10) 50 m² 8.810.935IDR
Precast Drainage (ROW 10) 56 m´ 55.630.260IDR
Asphalt Road (ROW 7) 42 m´ 125.171.569IDR
Sidewalk - Paving (ROW 7) 32 m² 5.506.835IDR
Precast Drainage (ROW 7) 42 m´ 35.590.140IDR
Asphalt Road (ROW 6) segment 1 46 m´ 82.744.339IDR
Sidewalk - Paving (ROW 6) segment 1 45 m² 7.866.907IDR
Stone Drainage with Plat (ROW 6) segment 1 80 m³ 91.021.723IDR
Asphalt Road (ROW 6) segment 2 20 m´ 30.517.196IDR
Precast Drainage (ROW 6) segment 2 20 m´ 20.001.510IDR
Asphalt Road (ROW 5.5) 130 m´ 368.481.549IDR
Precast Drainage (ROW 5.5) 260 m´ 259.944.935IDR
Asphalt Road (ROW 5.5) 1.363 m´ 3.343.350.653IDR
Precast Drainage (ROW 5.5) 1.363 m´ 1.130.475.805IDR
Asphalt Road (ROW 3) 211 m´ 371.663.232IDR
Surrounding Drainage Type A 462 m´ 260.415.839IDR
Surrounding Drainage Type B 537 m´ 549.357.964IDR
Box Culvert Type 1 28 Unit 447.172.818IDR
Box Culvert Type 2 4 Unit 63.404.560IDR
Box Culvert Type 3 1 Unit 34.328.102IDR
Box Culvert Type 4 3 Unit 482.943.804IDR
Concrete Plate 218 Unit 402.530.868IDR
HDPE Pipeline Network 2.901 m´ 512.850.456IDR
Meter Box 218 Unit 28.928.600IDR
Garbage Vehicle 2 Unit 91.080.000IDR
Waste Containers 2 Unit 110.000.000IDR
Temporary Waster Strorage 1 Unit 41.687.200IDR
Retention Pond 362 m² 245.109.638IDR
Park Lighting 11 Unit 99.596.200IDR
Street Lighting 43 Unit 532.516.300IDR
Electricity Installation 1.512 m´ 37.800.000IDR
Tree Planting 160 Unit 71.952.000IDR
Park and Landscape 21 Unit 72.102.200IDR
Main Gate and Security Station (2 unit) 3 Unit 116.169.247IDR
Gate Fence Construction 72 m´ 77.164.512IDR
12.519.694.382IDR
12.519.694.000IDR
12.519.694.000IDR
NSD Infrastructure
Development
Activities, Jatiwangi
Area, City Of Bima
TOTAL CIVIL WORK PACKAGE
ROUNDED OFF
TOTAL CIVIL WORK PACKAGE FOR NSD BIMA CITY
15. I - 15
Gambar 8. Timeline Pelaksanaan NSD Jatiwangi Kota Bima
1.4 TAHAPAN PENGADAAN DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Pelaksanaan konstruksi dalam penyelenggaraan NSD dibagi menjadi dua
yaitu pelaksanaan konstruksi komponen rumah dan konstruksi komponen
infrastruktur permukiman. Konstruksi komponen rumah dilaksanakan oleh
DJPP melalui SNVT Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan konstruksi
infrastruktur permukiman dilaksanakan oleh DJCK melalui program NUSP-
2. Pelaksanaan konstruksi meliputi pembangunan jalan lingkungan,
drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, pengelolaan
air limbah, penyediaan listrik dan ruang terbuka publik.
A. Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultan
Memasuki minggu ke-3 bulan Agustus 2019, diadakan lelang
pekerjaan infrastruktur untuk rumah khusus NSD Jatiwangi. Pada
akhir Bulan Agustus 2019, peserta lelang melakukan pemberkasan
dokumen. Pada Bulan September 2018 diumumkan bahwa
Kontraktor yang dinyatakan pemenang lelang adalah PT Tukadmas
General Contractors dari Surabaya. Penandatanganan kontrak blm
dapat dilakukan karena menunggu persetujuan dokuen
perencanaan dari ADB berupa NOL ADB. Kemudian pada tanggal2
Oktober 2018 dilakukan penandatanganan dokumen kontrak multi
years No. 002.NSD/NUSP-2/PPK-PKPBM/X/2018 dengan CV
Cakrawala Consultant sebagai konsultan pengawas pekerjaan.
16. I - 16
Berdasarkan dokumen kontrak tersebut periode pekerjaan selama
210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dimulai tanggal 02 Oktober
sampai 29 April 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp
11.871.297.000,-. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel jadual
kegiatan pengadaan barang dan jasa NSD Jatiwangi Kota Bima
2019.
Tabel 5. Jadual Kegiatan Pengadan Barang dan Jasa Pekerjaan NSD
Jatiwangi (TA 2018)
No. Kegiatan
Jumlah
Hari Kerja
Target Tanggal
Mulai Akhir
1
Pengumuman
Pascakualifikasi
7
Monday, 27
August 2018
Monday, 3
September
2018
2
Pendaftaran dan
Pengunduhan Dokumen
Pengadaan
8
Tuesday, 28
August 2018
Wednesday, 5
September
2018
3 Pemberian Penjelasan 1
Thursday, 30
August 2018
Thursday, 30
August 2018
4
Pemasukan Dokumen
Penawaran dan
Kualifikasi
5
Friday, 31
August 2018
Thursday, 6
September
2018
5
Pembukaan Dokumen
Penawaran dan
Kualifikasi
1
Thursday, 6
September
2018
Thursday, 6
September
2018
6 Evaluasi Penawaran 2
Thursday, 6
September
2018
Friday, 7
September
2018
7 Evaluasi Kualifikasi 2
Friday, 7
September
2018
Saturday, 8
September
2018
8 Pembuktian Kualifikasi 2
Monday, 10
September
2018
Tuesday, 11
September
2018
9
Pembuatan BAHP
(Rekomendasi
Pemenang)
2
Wednesday, 12
September
2018
Friday, 14
September
2018
10 Penetapan Pemenang 2
Friday, 14
September
2018
Saturday, 15
September
2018
11
Pengumuman
Pemenang
1
Monday, 17
September
2018
Monday, 17
September
2018
12 Masa Sanggah 5
Monday, 17
September
2018
Saturday, 22
September
2018
13
Surat Pemberitahuan
Pemenang dan
Penyampaian BAHP ke
PPK
1
Monday, 24
September
2018
Monday, 24
September
2018
14 Penerbitan SPPBJ 1
Monday, 24
September
2018
Monday, 24
September
2018
17. I - 17
No. Kegiatan
Jumlah
Hari Kerja
Target Tanggal
Mulai Akhir
15 Permohonan PCSS No 7
Monday, 24
September
2018
Monday, 1
October 2018
16
Penandatanganan
Kontrak
1
Tuesday, 2
October 2018
Tuesday, 2
October 2018
17 Masa Pelaksanaan
180
(Hari
Kalender)
Tuesday, 2
October 2018
Monday, 1
April 2019
TOTAL HARI KERJA (Pemasukan Penawaran hingga
Penandatanganan Kontrak)
26
Pada Bulan April 2019, dokumen kontrak ini dilakukan amandemen
kontrak dan diperpanjang sampai tanggal 29 September 2019. Hal
ini disebabkan oleh masih banyaknya pekerjaan yang belum selesai
dan terdapat permasalahan kandang milik Balai Karantina Bima
yang belum terselesaikan. Permasalahan kandang yang dihadapi
adalah gagalnya lelang penyediaan lahan pengganti kandang dan
status kandang yang masih beroperasi.
B. Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Perumahan
Pelaksanaan konstruksi perumahan dibagi menjadi 2 tahapan
pembangunan. Pada tahap pertama dimulai pada Bulan September
2018 sebanyak 90 unit rumah dari total 218 unit. Berdasarkan Nomor
kontrak KU.08.08/PPK RUSUS-SNVT3NTB/61.2, kontraktor
pelaksana pembangunan rumah khusus NSD adalah PT Sumber
Alam Sejahtera dengan konsultan pengawasnya adalah CV Archi
Teknik. Durasi pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh hari)
kalender kerja dengan pendanaan bersumber dari APBN senilai Rp.
4.715.784,-.
Pada Bulan Desember 2018, DJPP, Kementerian PUPUR elalui
SNVT Provinsi NTB telah menyelesaikan 90 unit rumah. Proses
seleksi calon penerima manfaat dilakukan simultan dengan
pekerjaan konstruksi rumah. Kemudian setelah pembangunan
rumah selesai, dilakukan proses legalisasi SK Penghunian dan Tarif
Sewa. Sementara menunggu proses pembangunan tahap 2 dari
SNVT, penghunian tahap pertama dilakukan setelah terbitnya SK
Penghunian dan Tarif Sewa serta SK Pembetukan Badan pengelola
pada Bulan Juli 2019.
18. I - 18
Pada bulan Mei 2019 dilakukan lelang pekerjaan pembangunan
rumah khusus tahap 2 sebanyak 50 unit rumah dari 128 unit.
Kemudian pada Bulan Juli 2019, mulai dilakukan pekerjaan
pembangunan rumah khusus tahap 2 sebanyak 50 unit oleh
kontraktor CV Rangga Makazza dengan konsultan pengawas CV
Karya Jasa Konsultan. Pada Bulan Oktober 2019 progres
pembangunan rumah khusus mencapai 55%. Sisa rumah khusus
sejumlah 78 unit diharapkan mendapat fasilitasi oleh DJPP pada
tahun anggaran 2020.
Gambar 9. Pelaksanaan Pra Konstruksi Rumah Khusus NSD
Jatiwangi Tahap I
Gambar 10. Pelaksanaan Konstruksi Rumah Khusus NSD Jatiwangi
Tahap I
19. I - 19
Gambar 11. Pelaksanaan Pasca Konstruksi Rumah Khusus NSD
Jatiwangi Tahap I
Gambar 12. Pelaksanaan Pra Konstruksi Rumah Khusus NSD
Jatiwangi Tahap II
Gambar 13. Pelaksanaan Konstruksi Rumah Khusus NSD Jatiwangi
Tahap II
20. I - 20
C. Pelaksanaan Pembangunan Komponen Infrastruktur
Permukiman
Proses pelaksanaan pembangunan konstruksi infrastruktur
permukiman di NSD Jatiwangi dimulai pada Bulan Oktober 2018,
satu bulan setelah pelaksanaan awal pekerjaan konstruksi rumah.
Kegiatan pembangunan infrastruktur di NSD jatiwangi meliputi jalan
aspal, drainase, landscape, TPS, kolam retensi, signage, taman dan
jaringan air bersih. Pada Bulan Desember 2018, progress pekerjaan
mencapai 30,214%. Pada minggu ke-16 atau Bulan Januari 2019
mulai menemui hambatan. Pekerjaan mengalami keterlambatan
pada progress galian pemasangan pipa HSDE.
Pada periode bulan Maret 2019 tepatnya pada minggu ke-25
pekerjaan infrastruktur sudah mencapai 73,25%. Pada periode ini
juga dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan reservoir
yang didanai oleh APBD Kota Bima. Kemudian terdapat beberapa
item pekerjaan tambahan yaitu pafar BRC, aksesoris pipa dan pulp,
penambahan undakan rumah di bagian depan dan belakang dan
pagar bagian samping, beberapa item pengurangan pekerjaan
seperti pengurangan talud dan penggantian lantai dasar saluran
utama menjadi rabat beton sehingga diperlukan CCO-01. Selain
permasalahan pekerjaan konstruksi juga terdapat kandang milik
Balai Karantina yang belum dibongkar karena belum mendapatkan
kandang pengganti. Hal ini berpengaruh pada permasalahan
keterlambatan pekerjaan. Untuk mengantisipasi permasalahan
tersebut, Pemerintah Kota Bima melakukan adendum sampai
tanggal 26 September 2019. Status pekerjaan Bulan April 2019
mencapai 77,80%.
Pada periode Bulan Mei 2019, CCO-01 telah dilakukan sehingga
progress pekerjaan mengalami kemajuan sebesar 83,28% dengan
tingkat deviasi (+1,66). Terkait permasalahan kandang, telah
dilakukan pembongkaran 1 buah kandang dari 3 kandang yang ada.
Sisa 2 kandang lagi belum dilakukan pembongkaran karena masih
beroperasi dan belum tersedianya kandang pengganti sehingga
proses relokasinya menunggu pengesahan oleh walikota dan tim
appraisal. Pada periode ini pula dilakukan penyambungan jaringan
air ke 50 unit rumah. Pada periode Bulan Juli 2019, pipa jaringan air
bersih telah tersambung ke 90 unit rumah. Sementara itu
pembangunan reservoir masih belum dapat direalisasikan karena
masih menunggu perhitungan dari tim appraisal.
21. I - 21
Memasuki bulan September 2019, kegiatan capaian infrastruktur
NSD Jatiwangi telah mencapai 90,99%. Menjelang akhir masa
kontrak pekerjaan infrastruktur kembali terhambat oleh penyelesaian
kandang milik Balai Karantina yang belum dibongkar. Status
kandang sedang proses pemetaan bidang tanah oleh BPN. Terkait
hal tersebut Pemerintah Kota Bima memutuskan untuk
memperpanjang pekerjaan sampai 45 hari. Namun sampai akhir
Bulan Oktober 2019 belum dilakukan pembongkaran. Sebagai
tindaklanjut dari permasalahan tersebut, jika permasalahan kandang
tidak memungkinkan untuk diselesaikan maka sisa anggaran akan
dikembalikan ke kas negara. Namun proses relokasi akan tetap
dilakukan. Untuk sisa ruas jalan kandang yang belum dibongkar
akan dimasukan ke APBD.
Gambar 15. Pelaksanaan Pra Konstruksi Infrastruktur NSD Jatiwangi
Gambar 16. Pelaksanaan Konstruksi Infrastruktur NSD Jatiwangi
(minggu ke-13)
22. I - 22
Gambar 17. Pelaksanaan Konstruksi Infrastruktur NSD Jatiwangi
(minggu ke-22)
Gambar 18. Pelaksanaan Konstruksi Infrastruktur NSD Jatiwangi
(minggu ke-43)
1.5 TAHAPAN PENGHUNIAN DAN PASCA KONSTRUKSI
Tahapan penghunian mencakup serangkaian pembentukan tim seleksi
penghunian, melakukan seleksi calon penerima manfaat yang berhak
menghuni rumah NSD Jatiwangi, proses penyusunan dan legalisasi SK
Penghunian dan Tarif Sewa serta SK Badan Pengelola, pembentukan
Badan Pengelola sampai melakukan pemindahan calon penerima manfaat
untuk pindah ke rumah NSD. Dalam prosesnya penentuan penerima
manfaat dilakukan secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari pihak
manapun serta melibatkan seluruh pihak.
A. Seleksi Calon Penerima Manfaat NSD Jatiwangi Kota Bima
Pada tahapan pertama adalah melakukan seleksi calon penerima
manfaat potensial. Tahapan ini dilakukan oleh Pemerintah Kota
Bima dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Kota Bima yang membidangi perumahan dan permukiman
dengan melibatkan unsur kelurahan mulai dari Kepala Lurah, Ketua
RT, Ketua RW dan Kepala Dusun. Struktur tim komite seleksi calon
23. I - 23
penerima manfaat potensial untuk NSD Jatiwangi dapat dilihat pada
tabel berikut:
Table 6. Struktur Komite Seleksi Penerima Manfaat untuk NSD
Jatiwangi Kota Bima
No Nama Posisi Jabatan
1 Ir. Hamdan
Kepala Dinas Perumahan dan
Permukiman (DPKP)
Ketua
2 Wahyudin, SE
Sekretaris Dinas Perumahan
dan Permukiman (DPKP)
Sekertaris
3
Pujawan
Proklamasiansyah,
ST
Kepala Bidang Permukiman
dan Pertanahan, DPKP Anggota
4
Drs. Isfahmin
Lalu Sukarsana,
S.IP
Kepala Camat Anggota
5
Haerunnas, S.Sos
Kamrin, S.Sos
Muhamad Esos
Hussen, S.Pt
Bukhari
Lurah Paruga
Lurah Melayu
Lurah Jatiwangi
Lurah Tanjung
Lurah Dara
Anggota
6 Amir Ma’ruf, ST
Section Head of Slum
Settlement Area Planning of
DPKP
Anggota
7
Khatimatussa’dah,
ST
Section Head of Formal
Housing of DPKP
Anggota
8
Iman Naafiah, ST
Section Head of Control and
Development of Settlement of
DPKP
Anggota
9 Fitrah, ST Section Head of Land Tenure of
DPKP
Anggota
10 Awan Darmawan,
ST., MT
Section Head of Rehabilitation
of BPBD
Anggota
11 Nur Komalasari,
ST
Leni Uswatun, SP
Nasrudin
Staff of DPKP Anggota
12 M. Sidik Ridwan
Abdul Karim Azis
Suharno
Hasanuddin
Community’s informal leader of
Kelurahan
Dara
Community’s informal leader of
Kelurahan Paruga
Community’s informal leader of
Kelurahan Jatiwangi
Anggota
24. I - 24
No Nama Posisi Jabatan
Suwardi, S.Pd
Community’s informal leader of
Kelurahan Tanjung
Community’s informal leader of
Kelurahan Melayu
Source : Mayor’s Decree Number 66 of 2018
Berdasarkan Keputusan Walikota Bima No. 66 Tahun 2018, peran
panitia seleksi penerima manfaat NSD Jatiwangi mencakup:
a. Menyiapkan prosedur seleksi untuk proses seleksi dan
penentuan hasil seleksi;
b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota dan masyarakat
mengenai pelaksanaan seleksi;
c. Mengidentifikasi dan inventarisasi data pasar penerima manfaat
potensial;
d. Melakukan proses seleksi sebelumnya untuk menntukan daftar
panjang calon penerima manfaat;
e. Validasi keaslian data dasar dari calon penerima manfaat;
f. Melakukan proses seleksi akhir dan menentukan penerima
manfaat potensial; dan
g. Melaporkan semua proses seleksi kepada walikota dan lembaga
pemerintah kota.
Adapun kriteria calon penerima manfaat NSD Jatiwangi Kota Bima
sebagai berikut:
1. Keluarga miskin yang tingal di daerah kumuh dan daerah rawan
bencana, tidak memiliki rumah atau memiliki rumah;
2. Keluarga dianggap miskin berdasarkan kriteria BPS;
3. Penghasilan anggota keluarga bukan pegawai negeri, anggota
polisi atau militer;
4. Lebih diprioritaskanbagi rumah tangga yang dikepalai wanita dan
rumah tangga rentan lainnya;
5. Masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak pernah menerima
segala bentuk subsidi pemerintah untuk kepemilikan rumah
(KPR-BTN).
Kriteria lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bima antara lain:
1. Pendapatan rata-rata per kapita per bulan kurang dari Rp
600.000,-;
2. Sebagian besar bekerja sebagai nelayan atau buruh;
3. Luas lantai rumah adalah kurang dari 8m2; dan
4. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga adalah lulusan sekolah
dasar (lulus atau tidak lulus).
25. I - 25
Calon penerima manfaat yang menetap di lokasi squatter
diidentifikasi berdasarkan survei kampung sendiri (SKS). Kemudian
setelah dilakukan identifikasi, panitia melakukan verifikasi sehingga
diperoleh longlistatau daftar panjang nama calon penerima manfaat.
Kemudian, longlist tersebut diseleksi kembali sehingga diperoleh
shortlist atau daftar pendek nama-nama calon penerima manfaat.
Setelah proses seleksi, calon penerima manfaat pada shortlist
mendapatkan pengarahan dari pemerintah setempat mengenai hak
dan kewajiban termasuk berkewajiban untuk membayar iuran
bulanan untuk pemeliharaan rumah dan lingkungan NSD. Shortlist
tersebut kemudian dilegalkan dalam bentuk SK Penghunian dan
Tarif Sewa yang ditandatangani oleh walikota. Skema proses
penghunian ini lebih rinci dapat dilihat pada skema berikut ini.
Gambar 19. Timeline Pelaksanaan NSD Jatiwangi Kota Bima
B. Pembentukan Badan Pengelola NSD Jatiwangi Kota Bima
Pada mulanya Pemerintah Kota Bima membentuk manajemen NSD
sebagai sub-unit yang baru dibentuk di bawah Unit Pengelola Teknis
Daerah (UPTD) yang ada. Namun, belajar dari pengalaman
pembentukan unit baru pada UPTD untuk NSD Bima yang
mengalami kendala birokrasi pada proses revisi pembentukan
UPTD, maka Pemerintah Kota Bima mengubah sub-unit UPTD
menjadi Badan Pengelola. SK Badan Pengelola ini sudah diterbitkan
26. I - 26
dengan ditandatangani oleh Walikota Bima pada tanggal 19 Juli
2019 dengan Nomor SK 188.45/521/650/VII/2019 tentang
Pembentukan Tim Pengelola Rumah Khusus New Site Development
di lingkungan Kedo Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima
Tahun 2019. Berikut struktur kelembagaan Badan Pengelola NSD
Jatiwangi Kota Bima.
Gambar 20. Strukur Kelembagaan Badan Pengelola NSD Jatiwangi
Kota Bima
Adapun tugas dari Badan Pengelola ini sebagai berikut:
Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan konseling penerima
manfaat NSD;
Melakukan pengawasan dan kontrol teknis atas pelaksanaan
kegiatan penerima manfaat NSD, termasuk jika ada penerima
manfaat yang melakukan perubahan pada pembangunan
perumahan;
Melakukan manajemen, perawatan rutin dan perbaikan segera
untuk komponen-komponen perumahan yang rusak (atap,
dinding dan lantai) dan infrastruktur di setiap bidang perumahan
seperti listrik dan sistem pasokan air;
Melakukan rapat koordinasi dengan badan-badan lokal terkait
dengan kebutuhan perbaikan untuk kerusakan infrastruktur dasar
di dalam lokasi NSD (jalan, drainase, pipa, penerangan jalan, dll);
27. I - 27
Memfasilitasi perawatan rutin untuk septic tank individu melalui
pengumpulan/penyedtan lumpur dan memastikan bahwa lumpur
kemudian dipindahkan ke IPLT;
Melakukan pemeliharaan lanskap NSD;
Melakukan rapat koordinasi rutin melalui forum komunitas
mempertimbangkan pengaturan pemeliharaan lingkungan;
Melakukan pemeliharaan berkala untuk infrastruktur melalui
pelayanan masyarakat (kerja bakti).
C. Mekanisme Tarif Sewa
Penetapan dan pemberlakuan tari sewa dihitung dengan
empertimbangkan 3 (tiga) aspek, yaitu:
1. Biaya operasional terdiri dari insentif/honorarium untuk personil
bagi seluruh anggota badan pengelola, biaya operasional kantor,
biaya administrasi, biaya pajak dan biaya asuransi kebakaran;
2. Biaya pemeliharaan terdiri dari biaya untuk perbaikan
infrastruktur dan perumahan (secara teratur dan kebetulan jika
ada bagian infrastruktur dan perumahan yang rusak), biaya
retribusi untuk pengumpulan sampah/limbah padat, dan biaya
retribusi untuk keamanan;
3. Biaya investasi terdiri dari pembelian tanah dan pengembangan
infrastruktur. Untuk menurunkan tarif sewa, biaya investasi
dianggap Rp.0 sebagai subsidi pemerintah (semua investasi
dibiayai oleh pemerintah pusat melalui anggaran nasional/APBN,
dan pemerintah daerah/kota melalui anggaran daerah/APBD).
Rincian biaya operasional dapat dilihat pada tabel berikut.
Table 7. Rincian Biaya Operasional
Item Remarks Initial Cost
Cost
Escalation
Incentive / Honorarium
Head of UPTD Civil servants
under Bima
Housing and
Settlement
Agency
IDR. 300,000,- Estimate
escalation
refers to
inflation rate
in Bima City
: 0.98 %
Head Sub-Unit
UPTD
IDR. 200,000,-
Sub-Section
Personnel
(2 persons)
IDR. 150,000,-
Staff for each
sub-section (8
persons)
Non-civil
servant
personnel. NSD
beneficiaries are
allowed to join
as staff. The
IDR.1,700,000,- In
accordance
with the
increasing of
annual
City’s
28. I - 28
Item Remarks Initial Cost
Cost
Escalation
value of
honorarium is in
accordance with
City’s Minimum
Salary
Regulation FY
2017 (Upah
Minimum Kota) :
IDR. 1,631,245
Minimum
Salary
Regulation
Office Operational
Water Estimation per
month
IDR. 200,000,- Estimate
escalation
referring to
inflation rate
in Bima City:
0.98 %
Electricity IDR. 150,000,-
Telephone and
internet IDR. 600,000,-
Administration Cost
Administration
cost
Estimation per
month
IDR. 750,000,- Estimate
escalation
referring to
inflation rate
in Bima City:
0.98 %
Tax
Property Tax
(PBB)
±3% of
investment cost IDR. 2,590,-
No
escalation
Income Tax
(PPH)
±10% of total
rental cost
IDR.
3,513,645,-
Escalate
along with
the
escalation of
rental rate
Insurance
Fire Insurance
±1% of
investment cost
IDR. 863,- No
escalation
Others (if any) Based on actual
needs IDR. 1,000,- x
number of
housing
Estimate
escalation
per year:
IDR. 500,-
29. I - 29
Table 7. Rincian Alokasi Pemeliharaan
Item Remarks Initial Cost
Escalation
Cost
Monthly Maintenance
Retribution cost
for garbage /
solid waste
collection
Not being calculated
as rental cost
(separate payment
from rental cost)
- -
Reservoir
Maintenance
Routine
maintenance
IDR. 3.000,-
x number of
housing
Estimate
escalation
per year:
IDR. 500,-
Sludge
Collection
Not being calculated
as rental cost
(separate payment
from rental cost)
- -
Security Cost Not being calculated
as rental cost
(separate payment
from rental cost)
- -
Others (if any)
Maintenance for
landscape, street
lighting, etc.
IDR. 3.000,-
x number of
housing
Estimate
escalation
per year:
IDR. 500,-
Tarif sewa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bima untuk
penerima manfaat NSD Jatiwangi sangat terjangkau yaitu sebesar
Rp 89.000,-/bulan/penerima manfaat dan sudah resmi sejak
terbitnya SK Tarif Sewa No. 188.45/379/650/V/2019 yang telah
ditandatangani oleh Walikota Bima pada tanggal 6 Mei 2019 dan
berlaku progresif. Pada tahun pertama, Pemerintah Kota Bima
melakukan subsidi sebesar 50% dari biaya sewa dimana setiap
tahunnya akan berkurang sebanyak 5% dengan asumsi bahwa
kondisi ekonomi penerima manfaat dapat tumbuh. Detail tarif sewa
dapat dilihat pada tabel berikut.
Table 8. Simulasi Penerapan Tarif Sewa/Iuran
No Year
Initial
Rate
(IDR)
Rate
Escalation
(IDR)
Subsidy
(%)
Subsidi
Value
(IDR)
Rental
Rate
(IDR)
Rate
Escalation
(IDR)
1 2019 177.549 - 50 88.775 88.775 -
2 2020 188.726 11.177 45 84.926 103.799 15.024
3 2021 196.722 7.996 40 78.689 118.033 14.234
4 2022 205.214 8.492 35 71.825 133.389 15.356
30. I - 30
No Year
Initial
Rate
(IDR)
Rate
Escalation
(IDR)
Subsidy
(%)
Subsidi
Value
(IDR)
Rental
Rate
(IDR)
Rate
Escalation
(IDR)
5 2023 214.241 9.027 30 64.272 149.969 16.580
6 2024 223.844 9.603 25 55.961 167.883 17.914
7 2025 234.070 10.226 20 46.814 187.256 19.373
8 2026 244.968 10.898 15 36.745 208.223 20.967
9 2027 255.534 10.566 15 38.330 217.204 8.981
10 2028 268.996 13.462 15 40.349 228.647 11.443
Gambar 21. Grafik Tarif Sewa dan Skema Subsidi
D. Proses Penghunian Berkelanjutan
Proses relokasi dan penghunian dibagi menjadi dua tahap. Proses
identifikasi calon penerima manfaat pada tahap satu sebanyak 90
KK selesai pada Bulan Februari 2019. Sampai dengan Bulan Mei
2019, SK Penerima Manfaat dan Tarif Sewa telah terbit. Pada Bulan
Juli 2019, menyusul SK Pembentukan Badan Pengelola telah
dilegalisasi oleh walikota. Dengan disahkannya SK tersebut maka
proses relokasi sudah bisa dilakukan.
Pada pertengahan Bulan Juli 2019, menjelang acara Tour Media
Visit dari Asia, proses jumlah rumah yang telah dihuni sebanyak 50
unit. Memasuki bulan Agustus 2019, total penerima manfaat yang
telh menghuni sebanyak 90 KK. Kemudian sebanyak 3 KK
mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Oleh karena itu
Pemerintah Kota Bima melakukan pendataan dan verifikasi ulang
calon penerima manfaat yang baru. Hingga Bulan Oktober 2019, 3
KK tersebut masih dalam poses verifikasi, diharapkan dapat
diproses bersamaan dengan penghunian tahap 2 sebanyak 50 KK.
31. I - 31
Untuk 128 calon penerima manfaat potensial yang tersisa, proses
validasi dan seleksi dilakukan bersamaan dengan pekerjaan
konstruksi 50 unit rumah tahap 2. Oleh karena itu, legalisasi SK
Penghunian tahap dua ditargetkan selesai pada bulan November
2019 dan proses penghunian diharapkan pada Bulan Desember
2019. Pemberlakuan biaya tarif sewa dimulai satu Bulan setelah
proses penghunian.
Gambar 21. Kondisi Pasca Relokasi Penerima Manfaat ke Rumah
Khusus NSD Jatiwangi
1.6 KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH
Beberapa hal yang menjadi komitmen Pemerintah Kota Bima dalam
pengembangan NSD Jatiwangi Bima melalui dana APBD:
Penyediaan lahan melalui mekanisme land clearing seluas 3,91 Ha di
Kelurahan Jatiwangi yang ditetapkan sebagai lokasi NSD oleh
Pemerintah Kota Bima);
Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas social;
Memfasilitasi dalam mengintegrasikan pembangunan infrastruktur
dasar di lokasi NSD oleh NUSP-2 seperti pengembangan side entrance
dan pengembangan listrik ke lokasi NSD;
Mensupervisi impelemntasi pekerjaan infrastruktur.
32. I - 32
Gambar 22. Diagram Komitmen Pemerintah Kota Bima