2. Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(Laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang
dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala)
Fungsi Pemantauan
(Kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan
penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal)
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
Manfaat :
9 Informasi Perkembangan Realisasi Investasi per Sektor dan Lokasi secara berkala
9 Informasi perkembangan penyerapan tenaga kerja
9 Informasi permasalahan yang dihadapi penanam modal
9 Salah satu sumber informasi yang dipertimbangkan
dalam penetapan kebijakan, dll
BKPM
3. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal
TAHAP PERSIAPAN TAHAP KONTRUKSI/
PEMBANGUNAN
TAHAP PRODUKSI/
KOMERSIAL
a. Sektor Pertanian;
b. Sektor
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;
c. Sektor Kelautan
dan Perikanan;
d. Sektor Energi dan
Sumber Daya
Mineral;
e. Sektor
Perindustrian;
f. Sektor Pertahanan
dan Keamanan;
g. Sektor PU dan
Perumahan Rakyat;
h. Sektor
Perdagangan;
i. Sektor Pariwisata;
j. Sektor
Perhubungan;
k. Sektor
Komunikasi dan
Informatika;
l. Sektor
Ketenagakerjaan;
m. Sektor
Pendidikan dan
Kebudayaan;
n. Sektor
Kesehatan; dan
o. Sektor Ekonomi
Kreatif.
Menjadi rujukan dalam penerbitan perizinan dan
nonperizinan yang antara lain
a. Pertimbangan Teknis Pertanahan;
b. Izin Lokasi;
c. IMB;
d. Pengesahan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA);
e. Izin Lingkungan;
f. Surat Keputusan Fasilitas;
g. Rekomendasi Teknis;
h. Sertifikat Layak Operasi; atau
i. Izin Operasional.
BKPM
4. OBJEK PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL
Penanaman modal adalah segala bentuk
kegiatan menanam modal, baik oleh penanam
modal dalam negeri maupun penanam modal asing
untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia
UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal
Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan
apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan
oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh
keuntungan dan atau laba.
(UU Nomor 3/1982 )
5. OBJEK PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri
dengan menggunakan modal dalam negeri
Badan Hukum :
badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan
BKPM
6. OBJEK PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal
dalam negeri
Badan Hukum :
wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam
wilayah negara Republik Indonesia
BKPM
7. Pasal 15 UU Nomor 25 Tahun 2007, dan
Pasal 5 Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN
Kewajiban
UU
25/2007
‐ menerapkan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik;
‐ melaksanakan tanggungjawab sosial
perusahaan;
‐ membuat laporan
tentang kegiatan
penanaman modal dan
menyampaikannya
kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal;
‐ menghormati tradisi budaya
masyarakat sekitar lokasi kegiatan
usaha penanaman modal; dan
‐ mematuhi semua ketentuan peraturan
perundang ‐undangan Kewajiban
Perka
17/2015
‐ meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara
Indonesia melalui pelatihan kerja;
‐ menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi
kepada tenaga kerja warga negara Indonesia yang
memperkerjakan TKA;
‐ menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
‐ melaksanakan CSR perusahaan;
‐ membuat & menyampaikan LKPM;
‐ menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/ atau
barang dan bahan;
‐ menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API;
‐ menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi
kegiatan usaha Penanaman Modal;
‐ mematuhi semua ketentuan peraturan perundang‐
undangan; dan
‐ mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan
lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup
bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam
yang tidak terbarukan
BKPM
8. PERIODE PELAPORAN
Triwulan I (Jan‐Mar)
•Paling lambat tanggal 10
bulan April
masih dalam tahap konstruksi
(tahap pembangunan)
telah produksi/operasi komersial
(telah ada izin usaha)
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Juni
Juli
Agst
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Triwulan IV (Okt‐Des)
•Paling lambat tanggal 10
bulan Januari
Triwulan II (Apr‐Jun)
•Paling lambat tanggal 10
bulan Juli Triwulan III (Jul‐Sep)
•Paling lambat tanggal 10
bulan Oktober
Semester I (Jan‐Jun)
•Paling lambat tanggal 10
bulan Juli
Semester II (Jul ‐ Des)
•Paling lambat tanggal 10
bulan Januari Tahun berikutnya
Tahun Berikutnya
Tahun Berjalan
BKPM
9. Jumlah LKPM yang disampaikan
Izin Penanaman
Modal
Lokasi A Bidang Usaha I LKPM 1
Lokasi B
Bidang Usaha II LKPM 2
Bidang Usaha III LKPM 3
Izin Penanaman Modal dapat berupa :
9Izin Prinsip, Izin Investasi, Izin Prinsip Perluasan dan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, Izin
Prinsip Penggabungan Perusahaan (merger);
9Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (merger) dan
Izin Usaha Perubahan;
9Perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan
perundang‐undangan
Contoh Ilustrasi
BKPM
10. REALISASI
NYATA
REALISASI
ADMINISTRASI
9 akta pendirian perusahaan dan
pengesahannya;
9 NPWP;
9 izin lokasi;
9 perjanjian sewa lahan/gedung;
9 surat persetujuan fasilitas bea
masuk atas impor barang
modal;
9 API‐P;
9 rencana penggunaan tenaga
kerja asing bagi yang
menggunakan tenaga kerja
warga negara asing
pendatang;
9 IMB); dan/atau
9 Izin UUG/HO atau SITU.
REALISASI FISIK
9 pengadaan
lahan/tempat
usaha;
9 pembangunan/sew
a gedung/pabrik,
atau ruang
kantor/tempat
usaha;
9 pengimporan
mesin dan/atau
pembelian mesin
dalam negeri.
1 2
11. KOMPILASI DATA REALISASI PENANAMAN MODAL
SECARA NASIONAL
PEMERINTAH
PERUSAHAAN
Tanggal 1
Tanggal 10
Tanggal 15
Paling lambat tanggal 30/31
Kompilasi Data Realisasi
• BKPM, DPMPTSP Provinsi/
Kabupaten/Kota, KPBPB atau KEK
Press Release
•Realisasi Investasi
Nasional
LKPM terakhir masuk
•Batas akhir penyampaian
LKPM
LKPM mulai masuk
•Dientry secara online oleh
perusahaan
BKPM
12. Apabila belum dapat menyampaikan secara online
Tanggal 15
Tanggal 17
Paling lambat tanggal 30/31
DPMPTSP
Kab/Kota
• Mengajukan
pendampingan
• Menyampaikan
data kompilasi
DPMPTSP Provinsi
• Menyampaikan
hasil kompilasi
BKPM
• Melakukan
Pendampingan
• Mengkompilasi
Data Realisasi
Nasional
Kepala Badan Pengusahaan
KPBPB dan Administrator KEK
•Mengajukan pendampingan
•Menyampaikan data
kompilasi
Pendampingan dilakukan dengan memberikan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan verifikasi
dan evaluasi serta pencatatan LKPM secara daring (Online)
Batas
entry
oline
(Bulan Periode Pelaporan)
15. 1. Nama perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar
Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM,
atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2. Akta pendirian
Nama Notaris
Pengesahan Menteri Hukum dan
HAM
: Diisi nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan
Diisi nama notaris yang membuat akta.
Diisi nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum &
HAM
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
: Diisi sesuai NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak.
4. Bidang Usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam
pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman
modal/ persetujuan penanaman modal.
5. Alamat lokasi proyek : Diisi dengan alamat lokasi proyek, nama gedung, nama jalan,
kota‐nomor kode pos, nomor telepon, faksimili dan e‐mail.
6. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota‐nomor kode
pos, nomor telepon, faksimili dan e‐mail. Kantor pusat
perusahaan merupakan tempat dan kedudukan perusahaan
(UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
KETERANGAN PERUSAHAAN
Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan harus
mengajukan perubahan Izin Prinsip/Perluasan Penanaman Modal.
BKPM
16. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN
MODAL YANG DIMILIKI
1. Izin Prinsip Penanaman Modal :
:
No.
Tanggal
No.
Tanggal
2. Angka Pengenal Importir Produsen
(API‐P)
: No.
Tanggal
3. Fasilitas bea masuk atas impor :
‐ barang modal (mesin/peralatan)
‐ bahan baku/penolong
:
:
No.
Tanggal
4. Fasilitas Fiskal Lainnya : No.
Tanggal
5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
Asing
: No.
Tanggal
6. Izin Lokasi : No.
Tanggal
7. SK Hak Atas Tanah/Sertifikat : No.
Tanggal
8. Izin Mendirikan Bangunan : No.
Tanggal
9. Izin UU Gangguan/HO : No.
Tanggal
10. Izin Teknis lainnya : No.
Tanggal
Diisi perizinan yang
dimiliki oleh
perusahaan
berdasarkan bidang
usaha sesuai nomor
dan tanggal izin‐izin
dan non perizinan
yang telah
diperoleh baik dari
Instansi Pusat
maupun Daerah.
BKPM
17. NILAI INVESTASI TAHAP KONSTRUKSI
A. Investasi
Realisasi Periode
Pelaporan, tidak
termasuk realisasi yang
telah dilaporkan pada
periode sebelumnya
Total akumulasi
realisasi s/d Periode
Pelaporan
1. Modal Tetap :
a. Pembelian dan Pematangan Tanah :
b. Bangunan/Gedung :
c. Mesin/Peralatan & Suku Cadang :
d. Lain‐lain :
Sub jumlah :
2. Modal Kerja :
Total Jumlah Realisasi
Nilai realisasi investasi : PMDN dalam mata uang Rupiah (Rp) dan PMA dalam mata uang Dollar Amerika
Serikat (US$). Realisasi investasi modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum
dalam nilai perolehannya.
Komponen pembelian dan
pematangan tanah adalah
biaya yang dikeluarkan untuk
pengadaan termasuk biaya
pematangan tanah
Dalam komponen
bangunan/gedung termasuk
bangunan pabrik, gudang
dan prasarana yang ada
dalam lokasi proyek
Dalam komponen
mesin/peralatan termasuk
suku cadang (spareparts),
baik yang diimpor maupun
pembelian lokal termasuk
peralatan pencegahan
pencemaran lingkungan
Dalam komponen lain‐lain
termasuk alat angkutan,
peralatan kantor, inventaris
kantor dan biaya studi
kelayakan
Modal kerja diisi dengan nilai realisasi
pengeluaran untuk bahan baku/penolong,
gaji/upah karyawan dan biaya overhead
perusahaan pada saat akan/siap melakukan
produksi/komersial
BKPM
18. (Lanjutan)
A. Sumber Pembiayaan
Realisasi
Periode
Pelaporan
Total akumulasi realisasi
s/d Periode Pelaporan
1. Modal Sendiri :
2. Laba ditanam kembali :
3. Modal Pinjaman :
Jumlah
Total Nilai Realisasi Sumber Pembiayaan = Nilai Realisasi Investasi
Nilai realisasi pada Sumber Pembiayaan mencerminkan sumber pembiayaan nilai
realisasi Imvestasi yang terjadi pada masing‐masing periode pelaporan
NILAI INVESTASI TAHAP KONSTRUKSI
BKPM
19. MESIN/PERALATAN & SUKU CADANG
Realisasi Periode
Pelaporan
Total akumulasi
realisasi s/d
Periode
Pelaporan
1. Pembelian Dalam Negeri :
2.Impor :
a. Menggunakan
Fasilitas
:
b. Tidak Menggunakan
Fasilitas
:
Pengadaan dalam negeri,
yaitu nilai realisasi
pengadaan
mesin/peralatan yang
dibuat/dibeli dari dalam
negeri.
Impor atau pengadaan
dari luar negeri, yaitu nilai
realisasi pengadaan
mesin/peralatan dari luar
negeri baik yang
mengunakan fasilitas
pabean atau tanpa
menggunakan fasilitas
pabean
BKPM
20. PENGGUNAAN TENAGA KERJA
Tenaga Kerja Perusahaan : (tambahan tenaga kerja selama
periode pelaporan, tidak termasuk
tenaga kerja yang telah dilaporkan
pada periode sebelumnya)
1. Indonesia
- Perempuan Orang
- Laki‐Laki Orang
2. Asing : Orang
Sub Jumlah Orang
Tenaga Kerja Pihak Ketiga/
Kontraktor
:
1. Indonesia
- Perempuan Orang
- Laki‐Laki Orang
2. Asing : Orang
Sub Jumlah Orang
Total Jumlah Tenaga Kerja
Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap
sejumlah ......... orang
Tenaga kerja perusahaan diisi
dengan jumlah TKI dan TKA
(pegawai tidak tetap dan pegawai
tetap) dengan perusahaan
Tenaga kerja pihak ketiga atau
kontraktor diisi dengan jumlah TKI
dan TKA (pegawai tidak tetap dan
pegawai tetap) dengan perusahaan
pihak ketiga atau kontraktor yang
merupakan tenaga kerja
pembangunan (erector), musiman
dan borongan.
Jumlah tenaga kerja yang dicatat merupakan jumlah tenaga kerja pada saat periode pelaporan.
Tenaga kerja asing diisi dengan
tenaga kerja asing yang
dipekerjakan dan telah memperoleh
Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA).
BKPM
21. PERMASALAHAN PERUSAHAAN YANG DIHADAPI
Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul
dalam pelaksanaan proyek, seperti :
a. masalah pertanahan,
b. masalah ketenagakerjaan,
c. masalah pemasaran dan
d. upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan
penyelesaiannya.
e. dll
Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.
BKPM
22. A. Investasi
Realisasi Periode Pelaporan,
tidak termasuk realisasi yang
telah dilaporkan pada periode
sebelumnya
Total Akumulasi realisasi
s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap
2. Modal Kerja
Jumlah
NILAI INVESTASI TAHAP PRODUKSI
9 Apabila terdapat tambahan selama periode laporan agar dicantumkan nilai tambahan
investasi baik untuk modal tetap maupun modal kerja.
9 Penambahan nilai investasi yang tidak mempengaruhi penambahan kapasitas (>30% sektor
industri), bidang usaha, lokasi, dan lainnya sesuai ketentuan perluasan usaha.
BKPM
23. KEWAJIBAN PENANAMAN MODAL
1. Kemitraan : a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
b. Pola Kemitraan: 1)
2)
c. Nama Perusahaan yang bermitra : 1)
2)
2. Pelatihan tenaga kerja Indonesia**) : a. Jenis pelatihan: 1)
2)
b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *)
c. Jumlah TKI yang dilatih .............. orang
3. Tanggung jawab sosial (CSR) : a. Sudah/belum*) dilaksanakan
b. Jenis CSR yang dilakukan: 1)
2)
c. Alokasi biaya CSR Rp. .........
3. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan : a. Tidak diwajibkan/UKL‐UPL/AMDAL*)
b. Unit Pengolahan Limbah:
c. Kondisi peralatan pengolah limbah : beroperasi/tidak beroperasi *)
4. Lain – Lain :
*) Coret salah satu.
**) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.
BKPM
25. PENYAMPAIAN LKPM
SECARA DARING (ONLINE)
Penyampaian LKPM harus dilakukan
secara dalam jaringan (daring) melalui
SPIPISE (http://nswi.bkpm.go.id)
atau
secara manual dalam hal belum
dimungkinkan secara daring
(Pasal 12 Ayat 5 Perka BKPM No. 17/2015)
Bagi DPMPTSP Kabupaten/Kota, KEK, KPBPB yang belum dapat melakukan penyimpanan LKPM
secara daring, dapat :
1. mendapatkan pendampingan dan/atau
2. melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal dan menyampaikan hasil kompilasi
beserta rekaman LKPM nya
26. Penyampaian LKPM melalui SPIPISE (http://nswi.bkpm.go.id) atau secara manual dalam
hal belum dimungkinkan secara daring
MEKANISME PENYAMPAIAN LKPM
entry data
Staf Perusahaan
Staf Instansi
Penanaman Modal
BKPM/ DPMPTSP
Provinsi/ Kab/ Kota/
KPBPB/ KEK
Verifikasi dan Evaluasi
Kasi/Kasubdit BKPM
Kasubid/kabid Kab/Kota
Online Sistem
Manual
atau
hard copy
PERUSAHAAN
Kasubid/kabid Provinsi
Kasubid/kabid KPBPB atau
Administrator KEK
BKPM
27. Search by google
“ONLINE BKPM”
BKPM website
www.bkpm.go.id
ALAMAT APLIKASI INVESTASI SECARA ONLINE
