1. Reformasi Birokrasi UPPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan
Randudongkal, Kabupaten Pemalang
Indra Fibiona
12/337230/PSP/04321
Pendahuluan
Reformasi memiliki makna perubahan tanpa merusak atau revitalisasi yang diprakarsai
dalam suatu sistem, karena sadar bahwa tanpa reformasi sistem itu bisa ambruk. Ringkasnya,
reformasi diprakarsai dari dalam sistem itu sendiri. Karena itu, metode reformasi selalu
bersifat gradual, bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian perlu dipahami bahwa
suatu proses pemaksaan untuk sebuah reformasi total adalah bertentangan dengan spirit
reformasi itu sendiri. Sejauh ini terlihat adanya kecenderungan salah paham dalam
masyarakat tentang makna reformasi. Ini perlu diklarifikasikan agar reformasi tidak dijadikan
tema untuk menyamarkan sebuah agenda reformasi. Tema penggantian sistem, tidak percaya
kepada sistem yang ada, dan semacamnya yang sudah mulai bergulir (winarwan, 2008).
Reformasi juga berarti suatu tindakan perbaikan dari suatu yang dianggap kurang baik
tanpa mengesampingkan pranata-pranata yang sudah ada. Pranata-pranata yang dimaksud
disini adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang
mengatur tingkah laku itu, dan perlengkapannya dalam berbagai kompleksitas manusia di
dalam masyarakat (Winarwan, 2008). Reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalam
revitalisasi efektivitas birokrasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, karena
dalam reformasi birokrasi ada proses peningkatan sistemik kinerja operasional sektor publik
secara terencana (Effendi, 2000). Keberhasilan reformasi birokrasi diukur dari suksesnya
pelayanan publik yang berorientasi pada keseimbangan antara integritas dan deferensiasi.Di
era globalisasi saat ini, birokrasi dituntut untuk dapat mereformasi diri terutama memperbaiki
kinerja pelayanan publik. Birokrasi sebagai pelayan masyarakat, regulasi dan pemberdayaan
tidak dapat menjalankan fungsi yang diembannya dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya
faktor-faktor yang turut mempengaruhinya baik secara internal maupun secara
eksternal.Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini memberikan deskripsi mengenai Reformasi
birokrasi yang berjalan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Fokus dan locus tulisan
ini adalah reformasi birokrasi di UPPK (Unit PengelolaPendidikan Kecamatan)

2. Randudongkal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka pencapaian kinerja
birokrasi yang lebih baik.
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Prestasi Kinerja UPPK Kecamatan
Randudongkal
UPPK Kecamatan Randudongkal melayani administrasi kepegawaian baik pegawai
tidak tetap dan pegawai tetap dinas pendidikan pemuda dan olahraga di kecamatan
Randudongkal yang bertugas di 59 Sekolah Dasar Negeri dan 2 Sekolah Dasar Swasta dan 24
Taman Kanak – kanak dan 31 Pendidikan Anak Usia Dini.Jumlah total PNS yang ditangani
oleh UPPK kecamatan Randudongkal adalah 387 orang, tersebar di 13 desa di Kecamatan
Randudongkal.
Jumlah pegawai di UPPK Kecamatan Randudongkal adalah 20 orang, terdiri dari
pegawai PNS 17 orang dan non PNS sebanyak 3 orang.Presentase pegawai yang memiliki
kompetensi dalam pengoperasian komputer dan sistem informatika 60%. Ini mengindikasikan
bahwa tingkat diferensiasi dan integritas sedang. Jenjang pendidikan yang telah diampu
pegawai sebagian besar merupakan lulusan S1 dari berbagai disiplin ilmu. Susunan
Organisasi unit pengelola pendidikan (UPPK) menurut peraturan bupati Pemalang No. 109
tahun 2008 terdiri dari:
a. Kepala UPPK
Memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan pemuda dan
olahraga di bidang Unit pengelola pendidikan Kecamatan (UPPK), dengan memimpin
danmemanajemen administrasi birokrasi UPPK.
b. Kepala Subbagian Tata Usaha
Memiliki uraian tugas pokok berupa memimpin pengelolaan tata administrasi UPPK
c. Pelaksana
Memiliki uraian tugas berupa melakukan pengelolaan tata administrasi seperti
pembuatan usulan kenaikan pangkat dan jabatan guru, pembuatan laporan sarana, dana
bantuan, dana BOS, administrasi UAS dan UAS, serta tugas tugas lainnya.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Terdapat 2 substruktur pada kelompok Jabatan fungsional yaitu Pengawas TK/SD
yang memiliki tugas pokok untuk melakukan proses monitoring terhadap pelaksanaan

3. pendidikan dan juga infrastruktur untuk sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah
Dasar. Substruktur yang ke dua adalah Penilik PNFI (Pendidikan Non-Formal dan
Informal) yang memiliki tugas pokok untuk melakukan proses monitoring terhadap
pelaksanaan pendidikan untuk sekolah nonformal maupun informal seperti PAUD,
dan sekolah lainnya.
Kepala UPPK
Kelompok Jabatan Fungsional Kasubag Tata Usaha
Pengawas Penilik PNFI
TK/SD
Pelaksana
Struktur Organisasi di UPPK Randudongkal
Menurut Max Weber, untuk membagun birokrasi yang ideal, perlu adanya afirmasi
dalam membedakan antara birokrasi dengan organisasi lainnya yaitu adanya spesialisasi kerja,
adanya hierarki yang berkembang, adanya suatu sistem dari prosedur dan aturan aturan,
adanya promosi jabatan yang berdasarkan atas kecakapan (thoha, 2011 : 13). Terkait dengan
hal tersebut, reformasi birokrasi yang telah dilakukan di UPPK Randudongkal
mengedepankan spesialisasi kerja, kemudian adanya promosi jabatan sesuai dengan
kompetensi dan prestasi yang telah dicapai. Reformasi birokrasi yang dilakukan sedikit demi
sedikit membawakan hasil yang baik walau tidak begitu signifikan. Secara bertahap, pada
awal proses recruitment pegawai UPPK menjalani fit and proper test untuk menilai
kapabilitas dan kompetensi dasar yang dimiliki. Selain itu, proses learning organization dalam
rangka reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kreativitas
pegawai juga didukung dengan pengadaan diklat oleh Widyaiswara dari provinsi, tetapi masih
sangat terbatas.
Ada dua bentuk interaksi antar pegawai dilihat dari pengaturan letak susunan kerja, yaitu
bentuk umum terbatas dan bentuk terbuka(thoha, 2011: 96). Bentuk interaksi antar pegawai
yang dicerminkan dari letak pengaturan susunan kerja adalah terbuka, tetapi ada pemisahan

4. antara ruang pegawai struktural dengan ruang fungsional. Interaksi antara pegawai struktural
dan fungsional mampu terjalin dengan orientasi equalitas yang sangat baik. Selain itu, sikap
personal dan impersonal antar pegawai bisa terkontrol. Para pegawai di UPPK mmpu bekerja
secara profesional dan juga berorientasi pada sikap kekeluargaan. Koordinasi tugas non
deferensiasi antar pegawai mampu dilaksanakan dengan baik. Tidak ada bentuk kooptasi
politik dari pihak luar, mengingat pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan
Kabupaten begitu ketat.
Jika ditinjau dari prespektif peranan hubungan antarpribadi (interpersonal Role) seperti
yang diungkapkan Mintzberg, pemimpin memiliki peran sebagai figurehead yakni peran yang
dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpin dalam persoalan dan kesempatan timbul
secara formal. Peranan sebagai leader atau bertindak sebagai pemimpin yang memiliki fungsi
pokok sebagai kepala, motivator anggota pegawai, fungsi pengembangan dan pengendalian.
Selain itu juga peran sebagai perantara (liaison manager) atau hubungan antara pemimpin
dengan individu lain di luar organisasi yang dia pimpin (thoha, 2012:266). Berhubungan
dengan dengan hal tersebut, Kepala UPPK Randudongkal yang baru mampu melaksanakan
tugasnya mengelola kinerja seluruh pegawai di UPPK Kecamatan Randudongkal dengan
cukup baik. Hal tersebut terlihat dari pencapaian tujuan kebijakan dan program. Kepala UPPK
Randudongkal memiliki kapabilitas dalam memanajemen dan pengelolaan dengan cukup
baik.
Merit system belum sepenuhnya diterapkan dalam penyelenggaraan birokrasi di
UPPK kecamatan Randudongkal, terlihat dari jabatan fungsional maupun struktural yang
masih ditempati oleh pegawai yang belum sepenuhnya kompeten. Di sisi lain, bentuk
birokrasi administrasi publik yang dilakukan sudah cukup baik untuk menangani 387 PNS
dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang tersebar di 13 desa di Kecamatan
Randudongkal. Capaian efektivitas kinerja mampu diakselerasi dengan cukup baik, terlihat
dari penanganan administrasi kepegawaian dan kebutuhan 387 PNS bisa ditangani dengan
proses yang tidak terlalu banyak taking time dan sesuai dengan prioritas.

5. Konklusi
Menurut Frederickson, indikasi keberhasilan reformasi birokrasi adalah perubahan
dari sistem birokratis yang mempunyai karakteristik rowing, service, monopolistic, rule-
driven, budgeting inputs, bureaucracy- driven, menjadi birokrasi yang mempunyai
karakteristik steering, empowering, competition, mission driven, funding outcomes,
customers driven, earning, preventing, teamwork/participation, market/public demand. Dalam
hal ini, birokrasi pemerintahan konvensional harus bisa lebih bersifat enterpreneurship,
mengutamakan prioritas dan lebih responsif serta efisien dan efektif dalam melakukan
pelayanan publik (Soebhan, 2000). Jika melihat indikasi tersebut, UPPK di Kecamatan
Randudongkal belum memenuhi semua indikasi yang digambarkan oleh Frederickson,
mengingat masih adanya faktor faktor penghambat diantaranya adalah keterbatasan akses
informasi serta proses learning organization yang belum maksimal. Perlu adanya peningkatan
kualitas sumberdaya manusia yang lebih intensif terutama terkait dengan inovasi dan
kreativitas, agar kinerja pegawai di instansi UPPK Randudongkal bisa lebih maksimal. Selain
itu juga teamwork/participation yang belum maksimal mengingat sumber daya manusia
pegawai yang masih sangat terbatas. Dengan demikian, konklusi yang bisa didapat dari
reformasi birokrasi yang telah diimplementasikan di UPPK Randudongkal adalah belum
tercapainya hasil secara signifikan dan maksimal. Perlu proses learning yang lebih intensif
serta komitmen dari segenap civitas stakeholder untuk bisa memaksimalkan dan mengawal
proses reformasi birokrasi secara maksimal. Ekspektasi terhadap proses reformasi yang telah
berjalan ke depannya adalah semangat dan komitmen tinggi, serta penghilangan segala bentuk
transaksional oleh pegawai diluar ketentuan yang bisa menghambat pencapaian kinerja yang
maksimal.
Referensi :
Arsip UPPK Kecamatan Randudongkal
Effendi, sofian. 2000. Ceramah Pada Re-entry Workshop Strategic Management of Local
Authorities, Diselenggarakan oleh Badan Diklat Depdagri, 21 Juli 2000.
Peraturan Bupati Pemalang, No. 109 tahun 2008

6. Thoha, Miftah. 2011. Perilaku Organisasi : Konsep dasar dan Aplikasinya. Jakarta : Rajawali
Press.
Soebhan, Syafuan Rozi. 2000. “Model Reformasi Birokrasi Indonesia”. Dalam Jurnal
Widyariset, Vol.1, 2000
Uraian Surat Tugas UPPK Kecamatan Randudongkal.
Winarwan, Deddy. 2007. “Reformasi Birokrasi”. Artikel Seminar tentang Kebijakan terkait
Birokrasi, Universitas Gadjah Mada
Wawancara Kasubag UPPK Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tanggal 26 desember 2012
pukul 08.30 s.d. pukul 11.45