Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesia
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•97 views
Pemerintahan digital membutuhkan partisipasi publik yang lebih besar dalam pengambilan kebijakan. Pelaksanaan pemerintahan terbuka di Indonesia belum memadai, terutama dalam melibatkan masyarakat dan membuka proses pengumpulan data. Diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti melanjutkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas program dan membuka proses pengumpulan data, serta perlindungan terhadap partisipasi
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Similar to Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesia
Similar to Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesia (20)
More from Damar Juniarto
More from Damar Juniarto (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesia
- 1. DamarJuniarto Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020 Pemerintahan Digital: Refleksi Pelaksanaan Pemerintahan Terbuka di Indonesia 0 1
- 2. Poin Pemaparan Pemerintahan Digital: Refleksi Pelaksanaan Pemerintahan Terbuka di Indonesia 0 2 Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020 Demokrasi deliberatif membuka peluang politik yang mengajak publik untuk berpartisipasi GAGASAN Perjalanan Open Government Indonesia sejak Indonesia menjadi anggota di tahun 2011 sampai kini PERJALANAN Sejumlah tantangan dan hambatan atas pelaksanaan Pemerintahan Terbuka di Indonesia REFLEKSI Apa yang dapat diusulkan untuk dijadikan pijakan langkah perbaikan ke depan REKOMENDASI
- 3. Gagasan Politik yang Mengajak 0 3 Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020
- 4. 0 4
- 5. PublikTerlibat Akibat dari Politik yang Mengajak Aksi kolektif ataupun individual yang didesain untuk mengenali dan merespon kepentingan publik. • Civic (seperti relawan, keanggotaan kelompok, pencarian dana, penyelesaian masalah, partisipasi publik) • Elektoral (seperti pemilihan, kontribusi dalam kampanye, menjadi relawan bagi kandidat atau parpol) • Suara Politik (seperti kontak dengan pejabat, kontak dengan media, aksi protes, petisi, boikot, diskusi terbuka) 0 5 Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020
- 6. Partisipasi Apa yang diharapkan Segala proses yang melibatkan publik dalam menyelesaikan masalah atau pengambilan keputusan dan menggunakan masukan dari publik untuk membuat keputusan. Menyertakan individu yang terkena dampak atau tertarik pada isu tersebut, selain organisasi dan lembaga pemerintah. Komunikasi dua arah dan penyelesaian masalah yang kolaboratif untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan lebih diterima. 0 6 Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020 Suara: yaitu hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Akses: yaitu ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena governance, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik.Kendali: yaitu warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintah. Substansi
- 7. 0 7
- 8. Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur publik Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. Government Paradigma Lama Governance Paradigma Baru 0 8 Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020
- 9. Governance Konteks • Partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi sebagai hak warga masyarakat. • Masyarakat bukanlah sebagai hamba (client) melainkan sebagai warga (citizen). • Masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah tetapi sebagai partner pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. • Masyarakat bukan sekadar obyek pasif penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor atau subyek yang aktif menentukan kebijakan. 0 9 Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020
- 10. Perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020 1 0
- 11. Perjalanan OGPdiIndonesia Sejak 2011, Indonesia adalah salah satu negara Anggota pendiri OGP bersama Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brasil, Filipina, Inggris, Meksiko, dan Norwegia pada 2011. Tidak lama setelah OGP dideklarasikan, pemerintah Indonesia membentuk Sekretariat Nasional (Seknas) Open Government Indonesia (OGI) di bawah Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan (UKP4), Pada 2015, setelah pergantian kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo, pemerintah menyerahkan kepengurusan OGI pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang juga berperan sebagai kementerian yan mengoordinasikan inisiatif OGP di Indonesia. Komitmen yang dibuat adalah data terbuka (open data) dan pemerintahan berbasis elektronik (e-government). 11 Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020
- 12. Nilai-nilai yang didorong untuk dicapai Akses publik ke informasi yang dimiliki pemerintah, bukan hanya informasi tentang kegiatan pemerintah. 1. AKSESINFORMASI Membuka partisipasi publik formal atau mencipta lingkungan yang memungkinkan partisipasi dalam ruang sipil. 2.PARTISIPASIWARGA Hukum, peraturan dan mekanisme yang meminta aktor pemerintah untuk secara terbuka bertindak atas kritik, dan menerima tanggung jawab atas kegagalan. 12 Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020 Apakah Pemerintahan Terbuka? 3.AKUNTABILITASPUBLIK Memakai teknologi baru untuk berbagi informasi, partisipasi publik, dan kolaborasi. 4.INOVASI&TEKNOLOGI
- 13. PP/Perpres • Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2017 tentang Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia • UU Nomor 14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) • UU Nomor25/2009 tentang Pelayanan Publik • Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB) Nomor 56/2017 Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020 UU/SE 1 3
- 14. Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020 1 4 Seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia (data.go.id)
- 15. Refleksi Permenungan setelah membaca Independent Research Monitoring 2017-2019 Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020 1 5
- 16. Keterlibatan publik memiliki dampak positif yang signifikan pada perencanaan keterbukaan pemerintah di sektor ekstraktif Sumber Daya Alam, kesehatan, kemiskinan. Hal ini membuat layanan publik lebih mudah diakses, hemat biaya, dan efisien. Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020 Keterlibatan Publik 1 6
- 17. Apayangdicapai? Pembacaan dari temuan IRM 2017-2019 DIGITALISASIDATA KEBIJAKAN PEKERJAANRUMAH Open data / Data Terbuka baru sebatas dimaknai sebagai online repositories, belum sebagai membuka proses pengumpulan data. Pemerintah belum merestui warga berpartisipasi dalam menyusun kebijakan secara bersama. Tantangan besar dalam partisipasi publik dalam menyampaikan ekspresi adalah penyempitan ruang demokrasi akibat pemidanaan dengan UU ITE. Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020 1 7
- 18. Rekomendasi Langkah tindak lanjut Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020 1 8
- 19. Prioritas Program ProsesData Dibuka Pelibatan CSOs dalam perencanaan apa yang menjadi prioritas dalam Pemerintahan Terbuka perlu diteruskan. Tapi kali ini harus ikut dihadiri oleh kehadiran pucuk pimpinan Kementerian/Lembaga yang terkait. MELANJUTKANPELIBATAN WARGADALAMMEMILIH PRIORITAS Proses bagaimana data dikumpulkan, dipilah, dan diolah harus ikut dibuka sehingga bukan sekedar kumpulan data belaka yang ditampilkan dengan bantuan teknologi. OPENDATABUKANONLINE REPOSITORIESBELAKA Petisi terbuka, penyampaian pendapat di muka umum, kritik di media tidak diperlakukan sebagai tindak kriminal, tetapi justru harus dilindungi untuk menjamin kontrol atas pemerintahan terbuka. MASUKANDANKRITIK STOPDIPIDANAKAN Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020 1 9 Perlindungan Partisipasi
- 20. Terimakasih Hubungi lewat email info@safenet.or.id hotline 08119223375 Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet adalah Badan Hukum Perkumpulan yang terdaftar dengan Pembela Kebebasan Asia Tenggara yang didirikan pada 27 2013 dan berkedudukan di Denpasar, Bali. Sebelumnya hanya berfokus pada advokasi kebebasan Internet, baru pada tahun 2018, SAFEnet mulai advokasi hak-hak digital. Beranggota 40 orang yang berada di lebih dari 20 kota di Indonesia. Anggota perkumpulan terdiri dari latar belakang yang berbeda: blogger, jurnalis, akademisi, pakar tata kelola Internet, minoritas gender, dan aktivis SAFEnet berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil di kawasan Asia Tenggara dan internasional. Southeast Asia Freedom of Expression Network FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris 30 Oktober 2020 2 0