1. Disampaikan pada kegiatan Rapat Koordinasi SKPD Kota Singkawang Tahun 2013
SINGKAWANG,
21 Februari 2013

2. SINGKAWANG,
21 Februari 2013
I. KONSEP PINJAMAN DAERAH
Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011
pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.
Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan
alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka
pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman.

3. II. PRINSIP DASAR PINJAMAN DAERAH
SINGKAWANG,
21 Februari 2013
1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka
melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan
untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi
pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan
dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan
pinjaman daerah.
8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat
dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan
dalam APBD.

4. III. PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH
SINGKAWANG,
21 Februari 2013
Penggunaan Pinjaman Daerah telah diatur sebagaimana jenis pinjamannya,
yaitu:
1. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup
kekurangan arus kas.
2. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan
publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi
prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik
yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan
penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
4. Khusus Pinjaman Jangka Panjang dalam bentuk Obligasi Daerah
digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau
sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan
penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan
prasarana dan/atau sarana tersebut.

5. IV. SUMBER PINJAMAN
SINGKAWANG,
21 Februari 2013
Pinjaman Daerah bersumber dari:
1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi
Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan
Pinjaman Luar Negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan
mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang
berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui
penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

6. V. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
SINGKAWANG,
21 Februari 2013
Merupakan lembaga dibawah Kementerian Keuangan yang
dibentuk untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional
melalui investasi diberbagai sektor strategis yang memberikan
imbal hasil optimal dengan resiko yang terukur.
TUGAS, PERAN DAN FUNGSI
Tugas
Melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan
investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(Bersambung ke slide 7...)

7. V. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
SINGKAWANG,
21 Februari 2013
Peran
Menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi terutama dalam
percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi pada
sektor-sektor strategis.
(Bersambung ke slide 8...)
Fungsi
1. Pengelolaan Rekening Induk Dana Investasi.
2. Penyusunan rencana strategi bisnis.
3. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan.
4. Penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi,
pengembangan instrumen, pengendalian, pembiayaan, dan
masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat.

8. V. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
SINGKAWANG,
21 Februari 2013
5. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan
pelaporan.
6. Pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi
Pemerintah.
7. Pelaksanaan urusan umum.
(Sambungan slide 7...)

9. V. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
SINGKAWANG,
21 Februari 2013
Struktur Organisasi

10. V. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
SINGKAWANG,
21 Februari 2013
GALERI (FOTO&VIDEO)
2
1
3
4
5
Keterangan Gambar:
1. Ring Road Kota Bogor
2. PIP Danai 1200 Gerbong
INKA, Madiun Jatim
3. Project RSUD Type B di
Kendari
4. Project RSUD surakarta
5. PIP Salurkan Dana kepada
BPJT (Badan Pembangunan
Jalan Tol)

11. VI. PROSEDUR PINJAMAN DAERAH
SINGKAWANG,
21 Februari 2013

12. VI. PROSEDUR PINJAMAN DAERAH
SINGKAWANG,
21 Februari 2013
1. Memastikan bahwa Proyek yang
diusulkan pembiayaan dari PIP
telah masuk pada RPJMD;
2. Memastikan bahwa Perencanaan
Proyek sudah diselesaikan (DED,
Masterplan);
3. Status tanah proyek milik Pemkot
yang dibuktikan dengan sertifikat;
4. Adanya peranan pendanaan dari
APBD atas pembangunan proyek;
5. Adanya persetujuan dari DPRD
atas rencana pinjaman.

13. VI. PROSEDUR PINJAMAN DAERAH
SINGKAWANG,
21 Februari 2013
1. Pemkot mengajukan Surat Permohonan
kepada Kepala PIP ;
2. Pembahasan Teknis antara Pejabat Teknis
Pemkot dan PIP;
3. Presentasi Kepala Daerah di PIP (sangat
dianjurkan unsur Pimpinan DPRD
diikutsertakan);
4. Pemkot menyampaikan Proposal, Study
Kelayakan dan dokumen pendukung
berdasarkan surat dari PIP;
5. Tim Analis PIP melakukan penilaian
kelayakan proyek;
6. PIP meminta analisis Keuangan
Pemerintah Daerah kepada DJPK
(Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan).

14. VI. PROSEDUR PINJAMAN DAERAH
SINGKAWANG,
21 Februari 2013
1. Tim Analis menyampaikan Hasil Analisa ke
Kepala PIP untuk mendapatkan
persetujuan diterima/ ditolak atas:
• Pinjaman sampai Rp 100 M dengan
jangka waktu sampai 5 tahun
persetujuan oleh Kepala PIP
• Pinjaman diatas 100 M – 500 M
dengan jangka waktu diatas 5 – 10
tahun mendapatkan persetujuan
Dewan Pengawas PIP
• Di atas 500 M dan jangka waktu diatas
10 tahun mendapatkan persetujuan
Komite Investasi Pemerintah Pusat
(Bersambung ke slide 15...)

15. VI. PROSEDUR PINJAMAN DAERAH
SINGKAWANG,
21 Februari 2013
2. Penyampaian indicative offer
kepada Pemkot;
3. Persetujuan Pemkot terhadap
indicative offer yang ditawarkan
PIP;
4. PIP memberikan persetujuan
pinjaman;
5. Penandatangan perjanjian
pinjaman.
(Sambungan slide 14...)

16. VI. PROSEDUR PINJAMAN DAERAH
SINGKAWANG,
21 Februari 2013
1. PERDA tentang Pinjaman Daerah;
2. Surat Pernyataan Kepala Daerah
bersedia dipotong DAU dan/ atau
DBH secara langsung;
3. Surat Kuasa Kepala Daerah kepada
Dirjen Perimbangan Keuangan untuk
melakukan pemotongan DAU dan/
atau DBH;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM) dari Kepala Daerah;
5. Legal Opinion dari Biro/ Kabag
Hukum Pemkot;
6. Penyaluran dana pinjaman.

17. VII. PERSYARATAN UMUM
SINGKAWANG,
21 Februari 2013
Persyaratan Umum Pinjaman Daerah
1. Jumlah sisa pinjaman dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi
75% dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya;
2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah kemampuan daerah dalam
memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman, minimal 2,5 kali dari
jumlah proyeksi penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya lain yang jatuh
tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik;
3. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari
Pemerintah Pusat;
4. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3
(tiga) tahun terakhir;
5. Defisit Anggaran tidak melebihi 4,5% dari APBD kecuali ada izin pelampauan
defisit dari Menteri Keuangan.

18. VII. PERSYARATAN UMUM
SINGKAWANG,
21 Februari 2013
Persyaratan Umum Pinjaman BUMD dan Swasta
1. Tidak memiliki tunggakan utang kepada Pemerintah Pusat;
2. Laporan Keuangan Audited 3 (tiga) tahun terakhir dengan Opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP);
3. Proyek dalam lingkup infrastruktur dan bidang lainnya.

19. SEKIAN & TERIMA KASIH 
SINGKAWANG,
21 Februari 2013