Dokumen tersebut membahas tentang persetujuan teknis pengelolaan limbah B3. Terdapat informasi mengenai manfaat training pengelolaan limbah B3, materi yang disampaikan, target peserta, serta narasumber yang akan memberikan pelatihan. Juga dibahas mengenai regulasi pengelolaan limbah B3 berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 dan perubahan yang terjadi dalam UU Cipta Kerja terkait pengelolaan limbah B3.
2. PENGELOLAAN LIMBAH B3 (PP 22 TAHUN 2021)
MANFAAT TRAINING
• MENGENAL REGULASI PENGELOLAAN LB3 PP 22 TAHUN 2021
• MAMPU MELAKUKAN TAHAPAN PROSES PENGAJUAN PENGELOLAAN LB3
• MENGETAHUI KRITERIA PENILAIAN PROPER LB3
• MAMPUMEBUAT PERTEK PEMANFAATAN LB3
• MAMPU MEMBUAT RINTEK LB3
FEBY DIAN PERMANA, S.T
• PRAKTISI ENVIRONMENTAL LEBIH DARI 10 TAHUN
• ENVIROMENTAL EXPERT CORPORATE APP SINAR MAS
• HP/EMAIL: 0813-88491452 / FEBYDIANPERMANA@YAHOO.CO.ID
MATERI :
• REGULASI PENGELOLAAN LB3 PP 22 TAHUN 2021
• IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN LB3 & NERACA LB3
• DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN
• TEKNIK SAMPLING LB3
• TINGKATAN PENGELOLAAN LB3
• TAHAPAN PROSES PENGAJUAN PENGELOLAAN LB3
• KRITERIA PENILAIAN PROPER LB3
• PERTEK PEMANFAATAN LB3
• RINTEK LB3
TARGET PESERTA :
HRGA MANAGER, HSE OFFICER, SUPERVISOR,
STAFF, MAHASISWA
2
3. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
TUJUAN :
a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja;
b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan;
c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan; dan
d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang
berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan
dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada
kepentingan nasional.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Cipta
Kerja mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja antara lain :
PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA
3
4. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, meliputi :
a. Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. Penyederhanaan persyaratan investasi.
PENINGKATAN
EKOSISTEM INVESTASI
DAN KEGIATAN
BERUSAHA
PENERPAPAN
PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO
4
5. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan
penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan
usaha.
Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh
berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya
bahaya.
Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek:
a. kesehatan;
b. keselamatan;
c. LINGKUNGAN; dan/atau
d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
Perizinan
Berusaha
Berbasis Resiko
Penilaian
Tingkat Bahaya
Kesehatan
Keselamatan
LINGKUNGA
N
Sumberdaya
5
6. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
Terkait perubahan terkait dengan ketentuan lingkungan meliputi : perubahan
pengaturan Izin Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran
Udara, Penegakkan Hukum, Dana Jaminan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3.
Dalam Pengelolaan Limbah B3, maka terjadi PERUBAHAN terhadap Pasal 59 menjadi :
(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3
yang dihasilkannya.
(2) Dalam hal B3 telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan
Limbah B3.
(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3,
pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
(4) Pengelolaan Limbah B3 WAJIB MENDAPAT PERIZINAN BERUSAHA, atau PERSETUJUAN
PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH.
(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan
lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola
limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.
(6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib diumumkan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
6
7. Memperpendek birokrasi perizinan, dan memperkuat
penegakan hukum, tanpa mengurangi tujuan dan fungsinya
(Integrasi Izin Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha)
MELINDUNGI KUALITAS LINGKUNGAN DAN MEMPERMUDAH KEGIATAN BERUSAHA
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 5 TAHUN 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 22 TAHUN 2021
Tentang Penyelenggaraan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup
7
8. Memperpendek birokrasi perizinan Memperkuat penegakan hukum
Dalam UU 32/2009,
ada 4 tahapan :
1. Proses Dokumen
lingkungan
(Amdal, UKL/UPL)
2. Persetujuan
Dokumen
Lingkungan
3. Izin Lingkungan
4. Izin Usaha
Menjadi 3
tahapan :
1. Proses
Dokumen
lingkungan
(Amdal,
UKL/UPL)
2. Persetujuan
Lingkungan
3. Perizinan
Berusaha
Jika ada
pelangaran, yang
akan terkena
adalah Izin
Lingkungan.
Selama Izin Usaha
tdk dicabut, maka
kegiatan dapat
tetap berjalan.
Jika ada
pelanggaran
Perizinan
Berusaha bisa
dicabut.
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
8
9. Dampak
Jenis Perizinan
Berusaha
Pasal 1, 36, 37, 38, dan 40 RUU CK
Tinggi AMDAL
Menengah Tinggi
UKL-UPL
Rendah SPPL
Menengah
Rendah
IZIN
SERTIFIKAT STANDAR
NIB
SKKL
PKPLH
NIB
IZIN
PENGAWASAN
PEMBINAAN
Kriteria Risiko (dasar)
Dampak Penting AMDAL
UKL-UPL
Dampak Tidak Penting,
kegiatan Skala kecil
SPPL
Dampak Tidak
Penting
IZIN USAHA
DAN/ATAU
KEGIATAN
PENGAWASAN
PEMBINAAN
Izin Lingkungan
Tingkat Risiko
Norma Perizinan (UU 32/2009)
Konsep Perizinan RBA (UU CK)
• Penetapan jenis Perizinan Berusaha menggunakan konsep RBA, sementara penetapan jenis dokumen lingkungan menggunakan kriteria Dampak Penting;
• Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha.
Jenis Dokumen
Lingkungan
Jenis
Perizinan Berusaha
Persetujuan
Lingkungan
Persetujuan
Lingkungan
Jenis Dokumen
Lingkungan
Persandingan Amdal, UKL-UPL, SPPL, Persetujuan Lingkungan Perizinan Berusaha
9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH)
BAB VII. PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN
PENGELOLAAN LIMBAH NONB3
10
11. Bab I
Ketentuan Umum
(Psl. 1 - 2)
Bab II
Persetujuan Lingkungan
(11 Bagian)
(Psl. 3 - 106)
Bab III
Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Air
(Psl.107 - 162)
Bab IV
Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu
Udara
(Psl.163 - 219)
Bab V
Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu
Laut
(Psl. 220 - 271)
Bab VI
Pengendalian
Kerusakan
Lingkungan Hidup
(Psl. 272 - 273)
Bab VII
Pengelolaan Limbah
B3 Limbah nonB3
(Psl. 274 - 470)
Bab VIII
Dana Penjaminan utk
Pemulihan LH
(Psl. 471 - 479)
Bab IX
Sistem Informasi
Lingkungan Hidup
(Psl. 480 - 489)
Bab X
Pembinaan dan
Pengawasan
(Psl. 490 - 504)
Bab XI
Pengenaan Sanksi
Administrasi
(Psl. 505 - 526)
Bab XII
Ketentuan Peralihan
(Psl. 527)
Bab XIII
Ketentuan Penutup
(Psl. 528 - 534)
Struktur dan Sistematika Pengaturan dalam
PERATURAN PEMERINTAH NOMO 22 TAHUN 2020
• 13 Bab
• 534 Pasal
• 15 Lampiran
11
12. Terdiri dari :
196 Ps (Pasal 274 – 470)
Lampiran : IX, X, XI, XII, XIV
Ruang Lingkup:
1. Pengelolaan Limbah B3 (Pasal 274-449)
2. Pengelolaan Limbah nonB3 (Pasal 450-470)
BAB VII
Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NonB3
12
13. PRINSIP PERUBAHAN
dari PP 101 / 2014
PP 22 / 2021
“Frasa”
berubah
IZIN
PENGELOLAAN
LIMBAH B3
PERSETUJUAN TEKNIS
PENGELOLAAN LIMBAH B3
IZIN
LINGKUNGAN
PERSETUJUAN LINGKUNGAN
PERSETUJUAN
UJI COBA
KEWAJIBAN PELAPORAN,
DAN DILAKUKAN POST AUDIT
(setelah Pertek PLB3 terbit)
13
14. Pemohon yang belum memiliki fasilitas dan/atau melakukan uji coba
pemanfaatan/pengolahan Limbah B3, setelah mendapat PERSETUJUAN
TEKNIS dilakukan prosedur/mekanisme verifikasi.
Jika VERIFIKASI MEMENUHI
Persetujuan Teknis
diterbitkan Surat Persetujuan
Operasional (SLO) kegiatan.
Jika verifikasi TIDAK MEMENUHI
Persetujuan Teknis
diterbitkan surat penghentian
sementara.
PRINSIP PERUBAHAN
dari PP 101 / 2014
PP 22 / 2021
Penyimpanan Limbah B3 TERINTEGRASI dengan Persetujuan
Lingkungan
14
15. “Dumping”
Dumping hanya bisa dilakukan oleh yang Penghasil Limbah
B3.
Dumping membutuhkan Persetujuan dari Pemerintah Pusat.
(bukan Persetujuan Teknis, sesuai Pasal 22 angka 21 UUCK
yang mengubah Pasal 61 UU 32/2009).
Khusus fasilitas Penimbusan Akhir (Landfill), verifikasi dilakukan melalui
tiga tahapan:
① penentuan lokasi (syarat permeabilitas tanah sesuai dengan
kelas Landfill);
② pembangunan fasilitas Penimbusan Akhir (sesuai dengan kelas
Landfill); dan
③ operasional Penimbunan (tes kebocoran/leak inspection).
“Landfill”
PRINSIP PERUBAHAN
dari PP 101 / 2014
PP 22 / 2021
15
16. LIMBAH
Limbah B3
pada daftar
Lampiran IX
Limbah
nonB3
TERDAFTAR
Limbah
nonB3
KHUSUS
Pengelolaan Limbah
nonB3
• Tidak memerlukan
Persetujuan Teknis
• Standar pengelolaan
tercantum dalam
Persetujuan
Lingkungan/SK
Pengecualian Menteri
Pengelolaan Limbah B3
• Memerlukan
Persetujuan Teknis
• Pertek terintegrasi
dengan
Persetujuan
Lingkungan
Setiap Orang yang
menghasilkan Limbah wajib
menlakukan pengelolaan
limbah yang dihasilkannya.
Limbah nonB3 pada
Lampiran XIV
(9 Jenis Limbah) yang
semula Limbah B3
Spesifik Khusus)
Limbah nonB3 dari
Pengecualian
Limbah B3
per Pelaku Usaha
(Uji Karakteristik)
PENGELOLAAN
LIMBAH B3
PENGELOLAAN
LIMBAH NON B3
PRINSIP PERUBAHAN
dari PP 101 / 2014
PP 22 / 2021 16
17. IZIN PLB3 Diintegrasikan
PERSETUJUAN
LINGKUNGAN
*KBLI: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
PERIZINAN
BERUSAHA
PEMENUHAN
KOMITMEN
PERSETUJUAN TEKNIS
Surat Kelayakan
Operasional
PERSYARATAN
PERMOHONAN
PERSETUJUAN
TEKNIS
NON JASA/
PENGHASIL LB3
(KBLI mengikuti kegiatan induk) Persetujuan
Teknis untuk kegiatan penghasil LB3 mencakup:
pengolahan; pemanfaatan; penimbunan; dan
dumping LB3.
JASA PLB3
(KBLI – Bidang Usaha
Pengelolaan LB3)
IZIN USAHA
DI MENTERI
LHK
Diganti :
Persetujuan Teknis, dan
Persetujuan Pemerintah
Pusat (untuk kegiatan
Dumping )
PENGAWASAN
Verifikasi /
Pembinaan
PRINSIP PERUBAHAN
dari PP 101 / 2014
PP 22 / 2021 17
18. PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pengelolaan Limbah B3
adalah kegiatan yang
meliputi:
Pengurangan;
Penyimpanan;
Pengangkutan
Pengumpulan,
Pemanfaatan,
Pengolahan. dan/atau
Penimbunan.
PERSETUJUAN TEKNIS DAN
SURAT KELAYAKAN
OPERASIONAL (SLO)
Siapa, Apa,
Siapa, Apa,
Siapa, Apa,
Siapa, Apa,
Bagaimana ?
Bagaimana ?
Bagaimana ?
Bagaimana ?
18
19. Siapa ?
Permohonan Persetujuan Teknis disampaikan oleh :
Penghasil Limbah B3 (Industri dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Limbah B3).
“Jasa” yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan
Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan/atau Penimbunan Limbah B3.
19
20. Apa ?
Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau
Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hiclup dan/atau analisis
mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai
peraturan perundang-undangan.
Surat Kelayakan operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah
surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau
Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20
21. KEDUDUKAN PERSETUJUAN TEKNIS
DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN
Menteri
LHK
Gubernur
Bupati/
Wali Kota
Penilaian Substantif
Penilaian Administratif
21
22. PERMOHONAN DAN PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS DAN
SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3
Persetujuan Teknis (Pertek) dan
Surat Kelayakan Operasional (SLO) WAJIB dimiliki oleh :
KEGIATAN PERTEK SLO KEWENANGAN
(PEJABAT PENERBITAN)
a. Pengumpulan LB3 ✔ ✔ Menteri, Gubernur,
Bupati, Walikota
b. Pemanfaatan LB3 ✔ ✔ Menteri
c. Pengolahan LB3 ✔ ✔ Menteri
d. Penimbunan LB3 ✔ ✔ Menteri
e. Dumping LB3 ✔ Menteri
CARA PENGAJUAN PERTEK
1. Wajib
AMDAL
Bersamaan
dengan PL
Pengajuan
sendiri
2. Wajib
UKL-UPL
Diajukan
sebelum
Pangajuan PL
PEMOHON
PEJABAT
PENERBIT
Dilengkapi persyaratan
teknis kelengkapan
dokumen lainnya
PEMERIKSAAN DOKUMEN (2 hari kerja)
PROSES PENERBITAN PERTEK
PERUBAHAN PERTEK dapat
dilakukan :
Sebelum terbitnya Pertek
atau
Sesudah terbitnya Pertek
VERIFIKASI (7 hari kerja)
PENERBITAN PERTEK (7 hari kerja)
22
24. KBLI (Klasifikasi Baku Usaha Lapangan Indonesia)
Kode KBLI 38120 : Pengumpulan Limbah B3
Kode KBLI 38220 : Pengolahan, Pemanfaatan dan/atau
Penimbunan Limbah B3.
24
25. Pengajuan Uji Kelayakan AMDAL atau
Pemeriksaan Formulir UKL-UPL, kepada
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai
kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha
sesuai sektor
Ya
Tidak
Menyampaikan Laporan
Pembangunan Fasilitas
dan Uji Coba
Proses pembangunan fasilitas
Pengelolaan Limbah B3 atau Uji
Coba oleh Penghasil Limbah B3
PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK
PENGHASIL LIMBAH B3
Pemohon
Pemohon
Pemohon
Pemohon/
Penghasil
Limbah B3
VALIDASI
VALIDASI
VALIDASI
VALIDASI
2 hari
VERIFIKASI
VERIFIKASI
VERIFIKASI
VERIFIKASI
7 Hari
Menteri
Menteri
Menteri
Menteri menerbitkan
menerbitkan
menerbitkan
menerbitkan
Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3
7 hari
Menteri LHK VERIFIKASI
VERIFIKASI
VERIFIKASI
VERIFIKASI
10 Hari
Ya/Sesuai Tidak
Menolak permohonan
Persetujuan Teknis.
7 hari
Penyampaian
Surat agar
Merubah
PerTek
7 Hari
7 Hari
Penerbitan
Penerbitan
Penerbitan
Penerbitan
SLO
SLO
SLO
SLO
Terbit
Terbit
Terbit
Terbit Persetujuan
Persetujuan
Persetujuan
Persetujuan Lingkungan
Lingkungan
Lingkungan
Lingkungan
oleh Menteri,
oleh Menteri,
oleh Menteri,
oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota
sesuai kewenangan penerbitan Perizinan
Berusaha sesuai sektor
(Lihat RPP NSPK)
Terbit
Terbit
Terbit
Terbit Perizinan
Perizinan
Perizinan
Perizinan Berusaha
Berusaha
Berusaha
Berusaha Menteri
Menteri
Menteri
Menteri, Gubernur,
atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan
penerbitan Perizinan Berusaha sesuai sektor
(Lihat RPP NSPK)
25
26. PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK
JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3
Proses Penerbitan
7 Hari
Proses Penerbitan
7 Hari
VERIFIKASI
VERIFIKASI
VERIFIKASI
VERIFIKASI
7 Hari
Tidak
MENTERI LHK
Menteri LHK;
Menteri LHK;
Menteri LHK;
Menteri LHK;
Gubernur
Gubernur
Gubernur
Gubernur (untuk
Pengumpulan Skala
Provinsi); dan
dan
dan
dan Bupati
Bupati
Bupati
Bupati/
/
/
/
WaliKota
WaliKota
WaliKota
WaliKota (untuk
Pengumpulan Skala
Kabupaten/Kota).
VALIDASI
VALIDASI
VALIDASI
VALIDASI
2 hari
MULAI
VERIFIKASI
VERIFIKASI
VERIFIKASI
VERIFIKASI
10 Hari
Ya
Tidak:
Tidak:
Tidak:
Tidak:
Disertai
alasan
penolakan
PERTEK
diterbitkan Menteri,
Gubernur, atau
Bupati / WaliKota.
Penerbitan
Penerbitan
Penerbitan
Penerbitan SLO
SLO
SLO
SLO
7 Hari
YA
YA
YA
YA
26
27. Surat Kelayakan Operasional (SLO)
SLO
Sebagai dasar dimulainya OPERASIONAL PLB3
Sebagai dasar dimulainya PENGAWASAN terhadap PLB3
PROSES PENERBITAN SLO
PELAKU USAHA
LAPORAN PENJELASAN
PEMBANGUNAN FASILITAS
LAPORAN UJI COBA PLB3
VERIFIKASI
(10 hari kerja)
PENERBITAN
SLO PLB3
(7 hari kerja)
PERSETUJUAN LINGKUNGAN
27
30. PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS
PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3
No Persyaratan Permohonan Persetujuan Teknis
Pengumpulan
Limbah B3
Pemanfaatan
Limbah B3
Pengolahan
Limbah B3
1. Nama, sumber, kategori, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dikelola √ √ √
2. Lokasi dan koordinat kegiatan Pengelolaan Limbah B3 √ √ √
3. Rencana pembangunan fasilitas Pengelolaan Limbah B3 √ √ √
4. Tempat Penyimpanan Limbah B3 √ √ √
5. Pengemasan Limbah B3 √ √ √
6. Desain dan spesifikasi teknologi, metode, proses, dan kapasitas - √ √
7. Nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 apabila
digunakan sebagai campuran untuk melakukan Pengelolaan Limbah B3 - √ √
8. Prosedur Pengelolaan Limbah B3 √ √ √
9. Rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengelolaan Limbah B3 - √ √
10. Bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup √ √ √
11. Perhitungan biaya dan model keekonomian √ √ √
12. Rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa
laboratorium
√ √ √
13. Sistem Tanggap Darurat √ √ √
14. Tenaga kerja memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3
√ √ √
32. PENETAPAN LIMBAH B3
Dalam hal terdapat Limbah di luar daftar Limbah
B3 sebagaimana tercantum pada Lampiran IX
Melakukan Uji
Karakteristik
PEMERINTAH
Tetap
Limbah
Non B3
List
LB3
Memenuhi
karakteristik LB3
Tidak memenuhi
karakteristik LB3
+
+
PEMERINTAH data + referensi
Limbah nonB3 :
slag besi, slag nikel, dan FABA (fly ash
bottom ash) dari PLTU
KARAKTERISTIK LIMBAH
B3, meliputi :
a. Mudah meledak;
b. Mudah menyala;
c. Reaktif;
d. Korosif;
e. Infeksius; dan/atau
f. Beracun
32
33. Pengurangan Limbah B3 dilakukan melalui:
SUBSTITUSI BAHAN,
MODIFIKASI PROSES,
MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI RAMAH
LINGKUNGAN
Laporan mengenai
pelaksanaan Pengurangan
Limbah B3. WAJIB
disampaikan secara tertulis
MENTERI
LHK
PENGURANGAN LIMBAH B3
Pemilihan bahan baku dan/atau bahan
penolong yang semula mengandung B3
digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan
penolong yang tidak mengandung B3.
Pemilihan dan penerapan proses produksi yang
lebih efisien.
33
34. Izin PENYIMPANAN LB3
TERINTEGRASI ke dalam
NIB atau dokumen Amdal,
UKL-UPL (tergantung risiko
Pelaku Usaha).
Kedepan,
tidak ada lagi
izin TPS LB3
berdiri sendiri
Cukup dengan
memenuhi
persyaratan
ketentuan teknis
TPS LB3 yg
ditetapkan
Bila terjadi
perubahan
karena
pengembanga
n kegiatan
Perubahan
Dokumen
Amdal, UKL-UPL,
atau disesuaikan
dengan peraturan
Selama ini
Kewenangan izin
TPS LB3 ada di
Kab/Kota
PENYIMPANAN LIMBAH B3 34
35. TANGKI
BANGUNAN
KONTAINER
SILO
PERSYARATAN TEKNIS
TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3
WASTE
IMPOUNDMENT
WASTE PILE
Bebas Banjir dan
Tidak Rawan
Bencana Alam
Memenuhi Permeabilitas
Tanah
Waste pile dan waste impoundment
(permeabilitas tanah paling besar 10-5
cm/detik) dan Waste impoundment
(permeabilitas tanah paling besar 10-5
cm/detik dan memiliki lapisan kedap di
atas tanah)
Berada dalam
Penguasaan Setiap Orang
Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat,
Pengolah, dan/atau Penimbun LB3
3
Wajib dilengkapi Fasilitas:
Wajib dilengkapi Fasilitas:
Wajib dilengkapi Fasilitas:
Wajib dilengkapi Fasilitas:
Pertolongan pertama Penanganan Tumpahan Bongkar Muat
Laboratorium dan/atau
alat analisa laboratorium
Peralatan penanggulangan keadaan darurat
2
1
35
36. CARA DAN WAKTU PENYIMPANAN LIMBAH B3
Wajib memenuhi ketentuan persyaratan kemasan
1
Menggunakan kemasan yang terbuat
dari bahan logam atau plastik yang
dapat mengemas Limbah B3 sesuai
dengan karakteristik Limbah B3
2 Mampu mengungkung Limbah B3
untuk tetap berada dalam kemasan
3
Memiliki penutup yang kuat untuk
mencegah terjadinya tumpahan saat
dilakukan penyimpanan, pemindahan,
dan/atau pengangkutan
4 Berada dalam kondisi tidak bocor,
tidak berkarat, dan tidak rusak
KONTAINER
IBCTank
Drum
Jumbo Bag
kemasan dan/atau
wadah lainnya
sesuai dengan
karakteristik
Limbah B3
Kemasan
pada
bangunan
a. 90 hari (50 kg/hari atau lebih)
b. 180 hari (kurang dari 50 kg/hari untuk Limbah B3 kategori 1)
c. 365 hari (kurang dari 50 kg/hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari
sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum)
d. 365 hari (Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus)
Waktu Penyimpanan Limbah B3
36
37. Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:
Segregasi Limbah B3;
Penyimpanan Limbah B3; dan
Segregasi Limbah B3 dilakukan sesuai dengan:
nama Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX
Peraturan Pemerintah No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Limbah B3; dan
karakteristik Limbah B3, meliputi meledak, mudah menyala, reaktif,
infeksius,korosif dan/atau beracun.
Penyimpanan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Penyimpanan Limbah B3. ( Pasal 54 – Pasal 80 Permen LHK No. 6
Pengumpulan Limbah B3 37
38. SKALA PENGUMPULAN FASILITAS PENGUMPULAN
PENGUMPULAN SKALA KABUPATEN/KOTA
Kewenangan Bupati/ Wali Kota
PENGUMPULAN SKALA PROVINSI
Kewenangan Gubernur
PENGUMPULAN SKALA NASIONAL
Kewenangan Menteri
A. FASILITAS PERTOLONGAN PERTAMA
B. PERALATAN PENANGANAN
TUMPAHAN
C. BONGKAR MUAT
D. LABORATORIUM DAN/ATAU ANALISIS
LABORATORIUM
Pemanfaatan
38
39. Pengumpul Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan
Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak
Limbah B3 diserahkan oleh Penghasil Limbah B3.
Dalam hal pengumpul Limbah B3 tidak dapat memenuhi
batasan waktu Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90
(sembilan puluh) hari, wajib menyerahkan Limbah B3
kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3
dan/atau Penimbun Limbah B3
Dalam hal Pengumpul Limbah B3 akan melakukan ekspor,
dilakukan dalam batasan waktu Penyimpanan paling
lama 90 (sembilan puluh) hari. Apabila ekspor tidak
dilakukan sampai dengan batas waktu Penyimpanan
Limbah B3 berakhir, maka Pengumpul Limbah B3 wajib
menyerahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah
Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3.
39
40. Ketentuan Limbah B3:
• Kategori 1
Alat Angkut tertutup
• Kategori 2
Alat Angkut
tertutup/terbuka
PENGANGKUTAN LIMBAH B3
Persyaratan khusus angkutan jalan:
• sertifikat kompetensi pengemudi
• surat tanda nomor kendaraan
• surat bukti kelayakan alat angkut
Alat angkut :
• Jalan umum
angkutan darat;
• Perkeretaapian
• Laut, Sungai, Danau dan
Penyeberangan
Persyaratan khusus
perkeretaapian:
• surat bukti kelayakan alat
angkut
Persyaratan khusus angkutan laut,
sungai, danau, dan
penyeberangan:
• surat izin usaha perusahaan
alat angkut laut
• surat bukti kepemilikian alat
angkut kapal
• surat bukti kelayakan kapal
PENGANGKUTAN
LIMBAH B3
41. Spesifikasi Alat Angkut Limbah B3 Angkutan Jalan
PT TRANSPORTASI
Telp. (021) xxxxxxxx
Roda 4 atau lebih
Prosedur Tanggap
Darurat
Alat Penanganan Limbah
B3 yang diangkut
Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3
Berlaku 5 tahun (dapat diperpanjang)
Prosedur bongkar - muat
GPS Tracking
yang
dikoneksikan
dengan
SILACAK
Simbol Limbah B3 pada
keempat sisi
Nama Perusahaan
pada keempat sisi
kendaraan
Nomor telepon pada
sisi kanan, kiri dan
belakang
42. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN
LIMBAH B3
PASAL 83-104 PERMENLHK NO. 6 TAHUN 2021
Identitas Pemohon
Akta pendirian badan
usaha
Bukti kepemilikan atas dana
penjaminan untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup
Bukti kepemilikan alat
angkut
Dokumen
pengangkutan Limbah
B3
Dokumen
Pengangkutan Limbah
B3 :
1. Jenis dan jumlah
alat angkut;
2. Sumber, nama dan
karakteristik
Limbah B3 yang
diangkut;
3. Prosedur
penanganan
Limbah B3 pada
kondisi darurat;
4. Peralatan untuk
penanganan
Limbah B3; dan
5. Prosedur bongkar
muat Limbah B3
Dasar terbitnya Izin
Penyelenggaraan Angkutan
Barang Khusus untuk Barang
Berbahaya oleh Kemenhub
berdasarkan:
1. Pasal 88 ayat (2) PP 74/2014
tentang Angkutan Jalan
2. Pasal 92 ayat (2) PP 51/2002
tentang Perkapalan
43. Substitusi
Bahan
Baku
Substitusi
Bahan
Bakar*
Bahan
Baku
Sesuai
IPTEK
Bila dibakar menghasilkan
panas dan energi
Kalori ≥ 2500 kkal/kg;TOX
2% dan Sulfur 1%
Mengurangi bahan bakar
utama
Sesuai standar LH
Sifat / fungsi sama dengan
bahan baku
Komposisi 100% dari total
bahan baku
Memenuhi SNI / standar
lain yg setara
Memenuhi standar LH atau
baku mutu LH
Technically Feasible
Environment
Friendly
Sifat / fungsi sama dengan
bahan baku yang disubstitusi
Komposisi 100% dari total
bahan baku
Produk telah memiliki SNI
Memenuhi standar LH
PERSYARATAN KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3
PERSYARATAN KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3
PERSYARATAN KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3
PERSYARATAN KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3
43
*bila diedarkan wajib memenuhi SNI / standar dari ESDM
44. Wajib dilakukan uji coba
Pemanfaatan Limbah B3 :
44
Substitusi
Bahan Baku
belum ber-SNI
Substitusi Sumber
Energi
1 Peralatan danTeknologi
Pemanfaatan Limbah B3
2 Metode Pemanfaatan Limbah B3
3 Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3
TATA CARA KEGIATAN
TATA CARA KEGIATAN
TATA CARA KEGIATAN
TATA CARA KEGIATAN
PEMANFAATAN LIMBAH B3
PEMANFAATAN LIMBAH B3
PEMANFAATAN LIMBAH B3
PEMANFAATAN LIMBAH B3
Kegiatan Uji Coba Pemanfaatan
Limbah B3, mencakup:
45. PENGOLAHAN LIMBAH B3
Stabilisasi Dan
Solidifikasi
Termal Cara Lain Sesuai IPTEK
Insinerasi
Cara lain
Proses Bioremediasi
Proses
Elektrokoagulasi
Pencucian Tangki
Kapal (Tank Cleaning)
Pencucian Kemasan
Bekas B3 Dan/Atau
Limbah B3
Tidak memiliki
karakteristik mudah
meledak
Bukan Limbah B3
berupa merkuri
Bukan Limbah B3 yang
mengandung radioaktif
Memiliki karakteristik
mudah meledak, mudah
menyala, reaktif,
infeksius, korosif dan
beracun
Melakukan analisis
organik dan anorganik
berdasarkan baku mutu
TCLP C
Tidak berwujud cair.
45
46. PERSYARATAN LOKASI
FASILITAS PENGOLAHAN LIMBAH B3
46
Bebas banjir / rekayasa;
kawasan industri dan/atau daerah industri, bagi
Pengolah Limbah B3; dan
Memiliki jarak:
1. ≥ 150 m terhadap jalan utama atau jalan tol
2. ≥ 300 m dari daerah pemukiman,
perdagangan, rumah sakit, pelayanan
kesehatan atau kegiatan sosial, hotel,
restoran, fasilitas keagamaan dan
pendidikan
3. ≥ 300 m dari garis pasang naik laut, sungai,
daerah pasang surut, danau, rawa, mata air
4. ≥ 300 m dari daerah yang dilindungi (cagar
alam dan hutan lindung)
atau
Permodelan dispersi sebaran Emisi menggunakan
Gaussian Dispersion Model atau pendekatan
permodelan lainnya yang setara dan berlaku
secara nasional dan/atau internasional.
Insinerasi Stabilisasi dan Solidifikasi,
Elektrokoagulasi dan Pencucian
Kemasan B3 dan/atau Limbah B3
Daerah yang bebas banjir atau
daerah yang dapat dilakukan
rekayasa dengan teknologi
Bioremediasi
Bukan daerah genangan air
sepanjang tahun
Bukan daerah aliran sungai
intermittent
Bukan daerah lindung
Jarak dari lokasi pemukiman lebih
dari 300 (tiga ratus) m
Lahan datar dan/atau lahan landai
dengan kemiringan paling tinggi
12% (dua belas persen)
Kondisi hidrogeologi memenuhi
Kedalaman air tanah minimum 4 m
dari lapisan terbawah unit
pengolahan
Tekstur tanah tidak memiliki
porositas tinggi
48. 48
SISTEM PELAPIS PADA FASILITAS PENIMBUSAN AKHIR
Geomembran
Geomembran
Lapisan Penutup
LIMBAH
Lapisan Pelindung
Sistem
Pengumpul Lindi
Lapisan Tanah
Penghalang
Sistem Pendeteksi
Kebocoran
Lapisan Dasar
Tanah Setempat
Penimbusan Akhir
Kelas I
Geomembran
Lapisan Penutup
LIMBAH
Lapisan Pelindung
Sistem
Pengumpul Lindi
Lapisan Tanah
Penghalang
Sistem Pendeteksi
Kebocoran
Lapisan Dasar
Tanah Setempat
Penimbusan Akhir
Kelas II
Lapisan Penutup
LIMBAH
Lapisan Pelindung
Sistem
Pengumpul Lindi
Lapisan Tanah
Penghalang
Sistem
Pengumpul Lindi
Lapisan Dasar
Tanah Setempat
Penimbusan Akhir
Kelas III
1 m
30 cm
30 cm
Total ±2
m
49. Persyaratan fasilitas
Penimbunan Limbah B3
• desain fasilitas
• zona target injeksi (untuk sumur
injeksi)
• sistem pelapis
• kelengkapan fasilitas meliputi
drainase, pengumpul lindi dan
sumur pantau
• peralatan pendukung
• rencana Penimbunan Limbah B3,
penutupan, dan pasca penutupan
fasilitas Penimbunan Limbah B3
PERSYARATAN DAN TATA CARA
KEGIATAN PENIMBUNAN LIMBAH B3
Persyaratan uji Limbah B3
uji TCLP, TK zat pencemar, tingkat kontaminasi
radioaktif, paint filter, karakteristik, kandungan
organik, serta wujud Limbah B3 dan
uji kuat tekan.
Persyaratan lokasi fasilitas
Penimbunan Limbah B3
• sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah
• bebas banjir seratus tahunan
• permeabilitas tanah
• merupakan daerah yang secara geologis
aman, stabil, tidak rawan bencana, dan
di luar kawasan lindung
• tidak merupakan daerah resapan air
tanah; hidrologi permukaan.
Tata cara Penimbunan
Limbah B3
• memperhatikan penempatan
Limbah B3
• melakukan pengelolaan air lindi
• melakukan pemeriksaan dan
pemeliharaan sarana dan
prasarana
• melakukan pemantauan
lingkungan.
Penetapan penghentian
kegiatan Penimbunan
Limbah B3
• penutupan fasilitas Penimbunan
Limbah B3
• pemeliharaan fasilitas Penimbunan
Limbah B3
• pemantauan fasilitas Penimbunan
Limbah B3.
50. PERSYARATAN DAN TATA CARA KEGIATAN dumping
(Pembuangan) limbah
tata cara Dumping
(Pembuangan)
• jenis Limbah
• jumlah limbah
• jarak Dumping (Pembuangan)
Limbah terhadap daerah
sensitif
• durasi Dumping
(Pembuangan)
• debit Dumping (Pembuangan)
• cara Dumping (Pembuangan)
• proses dan jenis kegiatan
pertambangan, untuk Limbah
tailing
persyaratan lokasi Dumping
(Pembuangan)
• terletak di dasar laut pada laut
yang memiliki lapisan termoklin
permanen
• tidak berada di lokasi tertentu
atau di daerah sensitif
• rona awal kualitas air laut harus
memenuhi baku mutu air laut
persyaratan
Limbah sebelum
dilakukan
Dumping
(Pembuangan)
• netralisasi atau
penurunan kadar
racun
pemantauan lingkungan
• kualitas air laut
• dampak lingkungan
51. PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
ᛐ Pasal 326 b; Pasal 355 b:
Penghasil limbah B3 yang tidak mampu melakukan sendiri pemanfaatan dan/atau
pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya dapat melakukan ekspor limbah B3.
Ekspor limbah B3 dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi pemanfaatan
dan/atau pengolahan limbah B3 di dalam negeri.
ᛐ Pasal 408; Pasal 409 (tatacara ekspor limbah B3)
Ratifikasi Konvensi Basel melalui Keppres Nomor 61 Tahun 1993:
Kepentingan Indonesia meratifikasi Konvensi Basel guna mencegah Indonesia sebagai
tempat pembuangan limbah; membantu pengawasan atas UU 32 Tahun 2009 Pasal 69
tentang Pelarangan Impor Limbah B3; memicu peningkatan kapasitan ESM dalam
teknologi pengelolaan limbah B3; dan mendasari aktifitas Indonesia sebagai negara
eksportir limbah B3 yang juga merupakan salah satu negara transit.
Notifikasi Ekspor Limbah B3 : Dasar Hukum
51
52. PERSYARATAN DAN T
PERSYARATAN DAN T
PERSYARATAN DAN T
PERSYARATAN DAN TATA CARA EKSPOR LIMBAH
ATA CARA EKSPOR LIMBAH
ATA CARA EKSPOR LIMBAH
ATA CARA EKSPOR LIMBAH B3
B3
B3
B3
Permohonan Notifikasi dilengkapi:
a. Identitas eksportir:
b. Negara tujuan ekspor:
c. Dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah LB3 yang akan diekspor;
d. Alat angkut yang digunakan;
e. Negara transit;
f. Tanggal rencana penagnagkutan, pelabuhan atau terminal transit, waktu tinggal di
setiap transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan keluar;
g. Dokumen mengenai asuransi;
h. Dokumen mengenai pengemasan LB3;
i. Dokumen mengenai tata cara penanganan LB3 yang akan diangkut; dan dokumen
berisi pernyataan dari penghasil/eksportir LB3 mengenai keabsahan dokumen yang
disampaikan.
Start
Selesai
Permohonan notifikasi
1
1 2
2
Dikirimkan ke
negara tujuan
negara transit
Disetujui oleh negara
tujuan
Penghasil
limbah
B3/eksportir
limbah B3
mengajukan
notifikasi
kepada Menteri Menteri
menerbitkan
Rekomendasi
ekspor limbah
B3
3
4 Rekomendasi
Ekspor Limbah
B3
52