SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Download to read offline
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
PP 41 / 2007
•Psl. 120 s.d Psl. 128:
Perangkat Daerah Provinsi:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas Daerah;
d. Lembaga Teknis Daerah;
Perangkat Daerah Kab/Kota:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas Daerah;
d. Lembaga Teknis Daerah;
e. Kecamatan;
f. Kelurahan.
PP ?
•Psl. 209:
Perangkat Daerah Provinsi:
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas; dan
e. badan.
Perangkat Daerah Kab/Kota:
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas;
e. badan; dan
f. Kecamatan.
UU 32/2004 UU 23/2014
PENGATURAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DALAM UU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
HASIL YANG DIHARAPKAN DARI
PENATAAN ORGANISASI
 Mewujudkan organisasi Pemerintah yang tepat
fungsi dan tepat ukuran (rightsizing);
 Mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi
baik internal maupun eksternal pada organisasi
pemda;
 Mengurangi fragmentasi tugas dan fungsi;
 Menyempurnakan diferensiasi organisasi pemda
agar lebih tepat dan sesuai ketentuan yang
berlaku;
 Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
tugas dan fungsi masing-masing OPD/SKPD.
SURAT EDARAN MENDAGRI
NOMOR : 120/253/SJ TGL.16 JANUARI 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH
SETELAH DITETAPKAN UU NOMOR 23
TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
1. Serah terima personel, pendanaan, sarana dan
prasarana serta dokumen (P3D) untuk menghindari
stagnasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang
berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat,
maka penyelenggaraan pemerintahan konkuren yang
bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif,
yang pelaksanaannya tidak dapat di tunda dan tidak
dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap di
laksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang
saat ini menyenggarakan urusan pemerintahan
konkuren tersebut, sampai dengan di serahkannya
P3D.
2. Urusan tersebut meliputi urusan :
a. pengelolaan pendidikan menengah;
b. pengelolaan terminal tipe A dan tipe B;
c. pelaksanaan rehabitasi di luar kawasan hutan strategis;
d. pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan
produksi;
e. pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
f. pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
g. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan
pengawasan petugas;
h. pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB
(PKB/PLKB);
i. pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
j. penyelenggaraan penyuluh perikanan nasional;
k. penyediaan dana untuk halayak masyakarat tidak mampu ,
pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum
berkembang di daerah terpencil dan pedesaan.
3. Khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk
pemberian atau pencabutan izin tetap di
laksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan
mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses
pelayanan perizinan serta mempertimbangkan
proses dan tahapan yang di lalui.
4. Penataan/perubahan perangkat daerah untuk
melaksanakan urusan pemerintahan konkuren
hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil
pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014.
5. Urusan pemerintah umum sebagaimana di maksud
pasal 25 uu no. 23/2004, tetap di laksanakan oleh
badan kesbangpol sebelum terbentuknya instansi
vertikal.
6. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 UU No 23 Tahun 2014 dibantu oleh
SKPD Provinsi sampai dengan dibentuknya
perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat.
SURAT EDARAN GUBERNUR BANTEN
Nomor : 120/1716-Pem/2015 Tanggal 17 April 2015
TENTANG
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH
DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
1. Melakukan inventarisasi, indentifikasi, dan verifikasi P3D
berdasarkan regulasi (by name, by address, by evidance based),
dilakukan oleh SKPD Teknis Kabupaten/Kota untuk selanjutnya
disampaikan kepada SKPD Teknis Provinsi, paling lambat
30 September 2015;
2. Melakukan Koordinasi antar Kementerian Lembaga, BKD,
DPRD dan SKPD terkait;
3. SKPD Teknis Provinsi/Kabupaten/Kota bersama Tim
Implementasi Daerah masing-masing (bila ada) melakukan
akselerasi inventarisasi, indentifikasi, dan verifikasi paling
lambat 31 Desember 2015 sebagai bahan penyusunan RKPD,
KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017, dalam akselerasi data
dapat bekerjasama dengan Inspektorat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing;
4. Menyusun RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun 2017 berdasarkan kewenangan
urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014;
5. Mempersiapkan pedoman pelaksanaan serah terima dengan
Berita Acara Serah Terima (BAST) dilengkapi Bukti Data
Relevan dan Akurat sesuai prosedur pada bulan April -
Oktober 2016.
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Organisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat DaerahOrganisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat DaerahSiti Sahati
 
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanAsas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanBayu Rizky Aditya
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiArdi Susanto
 
Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2suparmono
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiAshep Ramdhan
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
 
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekOtonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekDadang Solihin
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan DaerahInovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)Izzatul Ulya
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022BappedaLampungUtara
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD Dadang Solihin
 

What's hot (20)

Organisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat DaerahOrganisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat Daerah
 
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanAsas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupati
 
Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
 
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekOtonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan DaerahInovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
 
Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah Pusat dan DaerahPemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Modul Aset Desa
Modul Aset DesaModul Aset Desa
Modul Aset Desa
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
 

Similar to Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah

8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdfWidyaKurniatiMohi
 
1958585
19585851958585
1958585dddin
 
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
 
BAHAN PAPARAN INSPEKTORAT.pptx
BAHAN PAPARAN INSPEKTORAT.pptxBAHAN PAPARAN INSPEKTORAT.pptx
BAHAN PAPARAN INSPEKTORAT.pptxcabaeRawitz
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...Kota Serang
 
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemdaadi verond
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor  10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor  10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...iniPurwokerto
 
Materi Paparan Kelembagaan Ketua 07 Maret 2023.pdf
Materi Paparan Kelembagaan Ketua 07 Maret 2023.pdfMateri Paparan Kelembagaan Ketua 07 Maret 2023.pdf
Materi Paparan Kelembagaan Ketua 07 Maret 2023.pdfsekretariatbawasluka
 
Tupoksi sekertariat dan inspektorat
Tupoksi sekertariat dan inspektoratTupoksi sekertariat dan inspektorat
Tupoksi sekertariat dan inspektoratAkB
 
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptx
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptxKonsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptx
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptxIBRAHIMNAJIBRUSLAN
 
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPermendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPajeg Lempung
 
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desaPermendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desaPajeg Lempung
 
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desadermolo
 
Perda Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Perda Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Status Desa Menjadi KelurahanPerda Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Perda Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Status Desa Menjadi KelurahanArifuddin Ali
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaYudhi Aldriand
 
SK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi BirokrasiSK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi Birokrasibagorghst
 
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)DesaSrimulyo
 
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptxMarioMario435914
 

Similar to Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah (20)

8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
 
Perangkat desa (1)
Perangkat desa  (1)Perangkat desa  (1)
Perangkat desa (1)
 
1958585
19585851958585
1958585
 
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
 
BAHAN PAPARAN INSPEKTORAT.pptx
BAHAN PAPARAN INSPEKTORAT.pptxBAHAN PAPARAN INSPEKTORAT.pptx
BAHAN PAPARAN INSPEKTORAT.pptx
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
 
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor  10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor  10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...
 
Materi Paparan Kelembagaan Ketua 07 Maret 2023.pdf
Materi Paparan Kelembagaan Ketua 07 Maret 2023.pdfMateri Paparan Kelembagaan Ketua 07 Maret 2023.pdf
Materi Paparan Kelembagaan Ketua 07 Maret 2023.pdf
 
Tupoksi sekertariat dan inspektorat
Tupoksi sekertariat dan inspektoratTupoksi sekertariat dan inspektorat
Tupoksi sekertariat dan inspektorat
 
6. perda 6 2015
6. perda 6 20156. perda 6 2015
6. perda 6 2015
 
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptx
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptxKonsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptx
Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah,PPT.pptx
 
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPermendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
 
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desaPermendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
Permendagri no.83 th 2015 tentang pengangkatan pemberhentiaan perangkat desa
 
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
9. permendagri no.83-th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
 
Perda Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Perda Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Status Desa Menjadi KelurahanPerda Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Perda Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desa
 
SK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi BirokrasiSK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi Birokrasi
 
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)
 
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
 

More from Massaputro Delly TP

Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Massaputro Delly TP
 
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Massaputro Delly TP
 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalRencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalMassaputro Delly TP
 
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Massaputro Delly TP
 
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Massaputro Delly TP
 
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Massaputro Delly TP
 
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Massaputro Delly TP
 
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)Massaputro Delly TP
 
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)Massaputro Delly TP
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) Massaputro Delly TP
 
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)Massaputro Delly TP
 
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)Massaputro Delly TP
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)Massaputro Delly TP
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Massaputro Delly TP
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)Massaputro Delly TP
 
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...Massaputro Delly TP
 

More from Massaputro Delly TP (20)

Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara
 
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalRencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
 
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
 
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
 
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
 
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
 
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
 
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
 
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
 
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
 
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
 
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
 
Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018
 
Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
 
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
 

Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah

  • 18. PP 41 / 2007 •Psl. 120 s.d Psl. 128: Perangkat Daerah Provinsi: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah; Perangkat Daerah Kab/Kota: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah; e. Kecamatan; f. Kelurahan. PP ? •Psl. 209: Perangkat Daerah Provinsi: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; dan e. badan. Perangkat Daerah Kab/Kota: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan. UU 32/2004 UU 23/2014 PENGATURAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM UU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  • 24. HASIL YANG DIHARAPKAN DARI PENATAAN ORGANISASI  Mewujudkan organisasi Pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing);  Mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi baik internal maupun eksternal pada organisasi pemda;  Mengurangi fragmentasi tugas dan fungsi;  Menyempurnakan diferensiasi organisasi pemda agar lebih tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku;  Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing OPD/SKPD.
  • 25. SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR : 120/253/SJ TGL.16 JANUARI 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH SETELAH DITETAPKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  • 26. 1. Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat di tunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap di laksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut, sampai dengan di serahkannya P3D.
  • 27. 2. Urusan tersebut meliputi urusan : a. pengelolaan pendidikan menengah; b. pengelolaan terminal tipe A dan tipe B; c. pelaksanaan rehabitasi di luar kawasan hutan strategis; d. pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; e. pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan; f. pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi; g. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan petugas; h. pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); i. pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan; j. penyelenggaraan penyuluh perikanan nasional; k. penyediaan dana untuk halayak masyakarat tidak mampu , pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang di daerah terpencil dan pedesaan.
  • 28. 3. Khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan izin tetap di laksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang di lalui. 4. Penataan/perubahan perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
  • 29. 5. Urusan pemerintah umum sebagaimana di maksud pasal 25 uu no. 23/2004, tetap di laksanakan oleh badan kesbangpol sebelum terbentuknya instansi vertikal. 6. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UU No 23 Tahun 2014 dibantu oleh SKPD Provinsi sampai dengan dibentuknya perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
  • 30. SURAT EDARAN GUBERNUR BANTEN Nomor : 120/1716-Pem/2015 Tanggal 17 April 2015 TENTANG IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  • 31. 1. Melakukan inventarisasi, indentifikasi, dan verifikasi P3D berdasarkan regulasi (by name, by address, by evidance based), dilakukan oleh SKPD Teknis Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disampaikan kepada SKPD Teknis Provinsi, paling lambat 30 September 2015; 2. Melakukan Koordinasi antar Kementerian Lembaga, BKD, DPRD dan SKPD terkait; 3. SKPD Teknis Provinsi/Kabupaten/Kota bersama Tim Implementasi Daerah masing-masing (bila ada) melakukan akselerasi inventarisasi, indentifikasi, dan verifikasi paling lambat 31 Desember 2015 sebagai bahan penyusunan RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017, dalam akselerasi data dapat bekerjasama dengan Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing;
  • 32. 4. Menyusun RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2017 berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Mempersiapkan pedoman pelaksanaan serah terima dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilengkapi Bukti Data Relevan dan Akurat sesuai prosedur pada bulan April - Oktober 2016.