Dokumen tersebut membahas mengenai inventarisasi sarana prasarana, personil, dan dokumen terkait pengalihan urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Banten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN
2017
Oleh:
MASSAPUTRO DELLY TP.
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
& Otonomi Daerah

11. 1. UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH (PASAL
404)
2. SE MENDAGRI NOMOR 120/253/SJ TAHUN 2015 Tentang PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN UU.23/THN 2014 ttg
Pemerintahan Daerah (Tanggal 16 Januari 2015)
3. SE MENDAGRI NOMOR 120/5935/SJ TAHUN 2015 Tentang PERCEPATAN
PELAKSANAAN PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU 23 /
THN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tanggal 16 Oktober 2015)
4. SURAT MENDAGRI NOMOR 120/6942/SJ tanggal 16 Desember 2015 yang
ditujukan kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN
UU 23 THN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
5. SURAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT
JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH NOMOR 188/232/Bangda /2016
Tanggal 21 Januari 2016 tentang Percepatan Pengalihan P3D Urusan
Pemerintahan sesuai Undang-undang No. 23 Tahun 2014

12. Pasal 404
Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana,
serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi,
dan Daerah Kab/Kota yang diatur berdasarkan Undang-
Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung
sejak Undang-Undang ini di Undangkan (2 Okt 2014)

13. Untuk pengaturan dan proses serah terima P3D mengacu pada kebijakan dan
regulasi yang telah ditetapkan, yaitu:
1. Pengalihan Personel (Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN));
2. Pengalihan Pendanaan (Permendagri 59 Tahun 2007 Ttg Perubahan Atas
Permendagri 13 Tahun 2006 Ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah);
3. Pengalihan Sarana & Prasarana (PP 27 Tahun 2014 Ttg Pengelolaan
BMN/BMD dan Permendagri 17 Tahun 2007 Ttg Pedoman Teknis
Pengelolaan BMD);
4. Pengalihan Dokumen (Permendagri 78 Tahun 2012 Ttg Tata Kearsipan di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah).

14. 1. Pengelolaan Pendidikan Menengah & Pendidikan Khusus;
2. Pengelolaan terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Jembatan Timbang ;
3. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
4. Pemberdayaan Masyarakat di bidang kehutanan;
5. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
6. Pelaksanaan metrologi legal berupa, tera, tera ulang dan pengawasan;
7. Pengelolaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
8. Penyelenggaraan Pengawas ketenagakerjaan;
9. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional;
10. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi
11. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu,
pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang,
daerah terpencil dan perdesaan.
12. Rehabilitasi sosial bukan /tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan
NAPZA, orang dengan HIV/AIDS yang memerlukan rehabilitasi pada panti;
13. Penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan
kendaraan bermotor.

15.  Surat Edaran Gubernur Banten Nomor. 120/1716-Pem/2015 Tanggal 17 April 2015 tentang
Implementasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah ditetapkannya Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditujukan kepada /Bupati/Walikota;
(sdh)
 Surat Sekretaris Daerah Nomor. 120/1711-Pem/2015 Tanggal 17 April 2015 tentang
Implementasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ditujukan kepada Para Kepala SKPD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten; (sdh)
 Surat Edaran Gubernur Banten Nomor. 120/5372-Pem/2015 Tanggal 23 November 2015
tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan berdasarkan Undang-undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditujukan kepada /Bupati/Walikota; (sdh)
 Surat Sekretaris Daerah Nomor. 120/5345-Pem/2015 Tanggal 23 November 2015 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintah ditujukan kepada Para Kepala SKPD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten; (sdh)
 Surat Gubernur Banten Nomor. 120/519-Pem/2016 Tanggal 11 Februari 2016 tentang
Percepatan Pengalihan P3D Urusan Pemerintah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun
2014 ditujukan kepada kepada /Bupati/Walikota; (sdh)
 Surat Sekretaris Daerah Nomor. 120/671-Pem/2016 Tanggal 18 Februari 2016 tentang
Percepatan Pengalihan P3D Urusan Pemerintahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014.(sdh)

16. Maret-April 2015
Provinsi membentuk
TIM Implementasi UU
No. 23 Tahun 2014
Juni - Des 2015
Tim Provinsi dan
Kab/Kota
inventarisasi P3D
Maret 2016
RKPD,
KUA/PPAS,
RAPBD 2017
berdasarkan
Hasil Inv
entarisasi P3D
Maret- Oktober 2016
Perka BKN,Hibah Aset,
& Persetujuan DPRD
Januari – Februari 2016
Tim Daerah klarifikasi,
verifikasi , Validasi P2D &
inventarisasi P3D selesai
April – Mei 2015
Tim Provinsi
Sosialisasi, koordinasi
& regionalisasi P3D
2 Oktober 2016
Serah terima P2D
Januari 2017
Efektif Urusan
April – Mei 2015
Surat Edaran
Gubernur 120/1716-
Pem/2015 Ttg
Implentasi
Penyelnggaraan
Urusan P3D

17. NO KAB/KOTA GURU
PNS
KET
DI BKN
15 Juni 2016
1 Kabupaten Serang 745
2 Kabupaten Pandeglang 754
3 Kabupaten Lebak 682
4 Kabupaten Tangerang 842
5 Kota Serang 668
6 Kota Cilegon 540
7 Kota Tangerang 1.237
8 Kota Tangerang Selatan 612
TOTAL JUMLAH TENAGA PENDIDIKAN 6.080

18. PNS PENERA PROVINSI MENJADI PNS KAB/KOTA:
NO KAB/KOTA JUMLAH PENERA KET
1 Kabupaten Serang 8 DI BKD 25 Juli 2016
2 Kabupaten Pandeglang
3 Kabupaten Lebak
4 Kabupaten Tangerang 2
5 Kota Serang 1
6 Kota Cilegon 12
7 Kota Tangerang 4
8 Kota Tangerang Selatan
TOTAL JUMLAH TENAGA PENERA 27

19. NO KAB/KOTA JUMLAH TENAGA
PEGAWASAN
TENAGAKERJA
KET
1 Kabupaten Serang 8 DI BKN 25 JULI 2016
2 Kabupaten Pandeglang 2
3 Kabupaten Lebak 1
4 Kabupaten Tangerang 24
5 Kota Serang 2
6 Kota Cilegon 16
7 Kota Tangerang 16
8 Kota Tangerang Selatan 6
TOTAL JUMLAH TENAGA
PENYULUH
75

20. NO PROVINSI JUMLAH TENAGA
PENYULUH
KET
1 Provinsi Banten 7
DI KEMENTERIAN
4 Agustus 2016
KET : 1 Salah SK (6)

21. NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH TENAGA
PENYULUH
KET
1 Kabupaten Serang 11 Penyuluhan
2 Kabupaten Pandeglang 24 Kehutanan
3 Kabupaten Lebak 14
Lebak &
Pandeglang
4 Kabupaten Tangerang 3 Sudah di BKN
5 Kota Serang -
25 Agustus
2016
6 Kota Cilegon -
7 Kota Tangerang -
8 Kota Tangerang Selatan -
TOTAL JUMLAH TENAGA
PENYULUH
52

22. NO KAB/KOTA
PNS PROVINSI
MENJADI PNS
KEMENTERIAN ESDM
(5) ORANG
PNS KAB/KOTA
URUSAN
PERTAMBANGAN
PERSONIL
ADMINISTRASI
1 Kabupaten Serang 2
2 Kabupaten Pandeglang 12
3 Kabupaten Lebak 5
4 Kabupaten Tangerang -
5 Kota Serang -
6 Kota Cilegon -
7 Kota Tangerang -
8 Kota Tangerang Selatan -
TOTAL 19

23. N
O
KAB/KOTA
GURU DAN TENAGA
PENDIDIKAN YANG
USULKAN
GURU DAN TENAGA
PENDIDIKAN YANG
SELESAI YANG DI SK
KAN
KET
1 Kabupaten Serang 745
2
Kabupaten
Pandeglang
754
3 Kabupaten Lebak 682
4 Kabupaten Tangerang 842
5 Kota Serang 668
6 Kota Cilegon 540
7 Kota Tangerang 1.237
8
Kota Tangerang
Selatan
612
TOTAL
6.080 6.023 57 (Pensiun)

24. N
O
KAB/KOTA
URUSAN
ENERGI DAN
SUMBER DAYA
MINERAL
URUSAN
KEHUTANAN
SELAIN
TAHURA
PENGAWASAN
TENAGA KERJA
TOTAL
1 Kabupaten Serang 2 11 8 21
2
Kabupaten
Pandeglang
12 24 2 38
3 Kabupaten Lebak 5 14 1 20
4
Kabupaten
Tangerang
- 3 24 27
5 Kota Serang - - 2 2
6 Kota Cilegon - - 16 16
7 Kota Tangerang - - 16 16
8
Kota Tangerang
Selatan
- - 6 6
TOTAL
19 52 75 146

25. DATA INVENTARISASI P3D (TERMINAL)
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
No Kabupaten/Kota Nama
Terminal
Tipe Luas Sarana Prasarana Personil
1 Kab. Pandeglang Labuan B Luas Tanah :
20350 M2
Bangunan :
275 M2
Status Tanah
: Hak Pakai
Penggunaan
: Terminal
Antar Kota
a) Jalur pemberangkatan;
b) Jalur kedatangan;
c) Tempat naik turun penumpang;
d) Tempat parkir kendaraan umum;
e) Bangunan kantor terminal;
f) Tempat tunggu penumpang, pengantar
dan/atau penjemput;
g) Menara pengawas;
h) Loket penjualan karcis;
i) Rambu-rambu dan papan informasi yang
memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal
perjalanan;
j) Pelataran parkir kendaraan pengantar,
penjemput dan/atau taksi.
1) Kamar kecil/ toilet;
2) Mushola;
3) Kios/ kantin;
4) Ruang pengobatan;
5) Ruanginformasi dan
pengaduan;
6) Fasilitas
telekomunikasi;
7) Tempat penitipan
barang;
8) Alat pemadam
kebakaran;
dan/atau
9) Taman / RTH (
Ruang Terbuka
Hijau)
 Kepala UPT : 1
 Kasubag TU : 1
 Pelaksana : 26
Kadubanen A Luas Lahan :
8.572 M2
a) Gedung Utama 2 Lantai
b) Jalan Beton
c) Koridor
d) Shelter Kedatangan
e) Pos Pemantau
1. Toilet
2. Mebeulair
3. Peralatan Kantor
Lampe C
Panimbang C
Menes C
Cibaling C

26. No Kabupaten/
Kota
Nama
Terminal
Tip
e
Luas Sarana Prasarana Personil
2 Kabupaten
Serang
Tanara C Luas Tanah: ± 5 Ha
Luas bangunan : ± 1 Ha
1 Koordinator
4 Anggota
Cikande C Luas : ± 680 M2
1 Koordinator
4 Anggota
Pasar Anyer C Luas : ± 800 M2
1 Koordinator
4 anggota
3 Kota Serang Pakupatan A
Cipocok B
Kepandean B
Rau C

27. No Kabupaten/Kota Nama
Terminal
Tipe Luas Sarana Prasarana Personil
4 Kota Tangerang Poris
Plawad
A Luas Tanah :
50.000 M2
Luas
Bangunan :
25.000 M2
 Jalur pemberangkatan kend. umum
 Jalur kedatangan kend. umum
 Tempatparkir, tempat tunggu & istirahat kend.
umum
 Bangunan kantor Terminal
 Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar
 Menara pengawas
 Loket penjualan karcis
 Rambu&papaninformasiygmemuatpetunjukjurusa
n, tarip&jadwalperjalanan
 Pelataranparkirkendpengantardan/atautaksi
 Integrasi Angkutan Massal (Halte Buslane)
 Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu lalulintas)
 Kamarkecil/ toilet
 Fasilitas Penyandang
Cacat dan Ibu Hamil
 Fasilitas Ibu Menyusui
 Musholla
 Kios/ Kantin
 Ruangpengobatan
 Ruanginformasidanpen
gadaan
 Teleponumum
 Tempat penitipan
barang
 Taman
 Park n Ride
 Alat Pemadam
Kebakaran
 Tempat Istirahat Awak
Kendaraan
Jumlah Personil : 68
10 Personil PNS
58 Personil Non PNS
Cimone C Luas
Terminal :
9.316 M2
 Jalurpemberangkatankend. umum
 Jalurkedatangankend. umum
 Tempatparkir, tempattunggu&istirahatkend.
umum
 Bangunankantor Terminal
 Menarapengawas
 Loketpenjualankarcis
 Rambu&papaninformasiygmemuatpetunjukjurusan
, tarip&jadwalperjalanan
 Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu lalulintas)
 Kamar kecil/ toilet
 Musholla
 Telepon umum
 Taman
Jumlah Personil : 18
2 Personil PNS
16 Personil Non PNS

28. No Kabupaten
/Kota
Nama
Terminal
Tipe Luas Sarana Prasarana Personil
4 Kota
Tangerang
Pasar
Baru
C Luas
Termin
al :
3.620
M2
 Jalur pemberangkatan kend. umum
 Jalur kedatangan kend. umum
 Tempat parkir, tempat tunggu &
istirahat kend. Umum
 Bangunan kantor Terminal
 Pelataran parkir kend pengantar
dan/atautaksi
 Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu
lalulintas)
 Kamarkecil/
toilet
 Musholla
 Telepon umum
 Taman
Jumlah Personil
: 13
3 Personil PNS
10 Peronil Non
PNS

29. No Kabupaten/
Kota
Nama
Terminal
Tipe Luas Sarana Prasarana Personil
5 Kab. Lebak Kaduagung B Luas : 10.200 M2  Pintu Masuk Bus dan Angkot
 Parkir Kedatangan Bus
 5 Jalur Pemberangkatan
 Jalur Pemberangkatan Bus
 Pos Tpr
 Lahan Parkir Angkot
 Lahan Parkir Micro bus
 Gedung Kantor
 Bangunan
Musholla
 Bangunan
Toilet
A. 5 Petugas
Retribusi
B. 4 Petugas
Kebersihan
Malingping B Luas : 50.000 M2
Sunan
Kalijaga
C Luas : 4.275 M2
Bayah C Luas : 10.000 M2
Cikotok C
Binuangeun C Luas : 4.000 M2
6 Kota
Tangerang
Selatan
Pondok
Cabe
A Luas : 25.995 M2

30.  Berita Acara Penyerahan Aset & Personil Pendidikan Menengah
Kota Tangerang Selatan, proses penandatangan;
 Penyerahan Aset Terminal Tipe A ke Pemerintah Pusat, tahap
inventarisasi dan validasi;
 Penyerahan Aset Pangkalan Pendaratan Ikan, dari
Kabupaten/Kota ke Provinsi;
 Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan
Provinsi Banten, masih tahap inventarisasi.
Di luar SE 13 item proses pelimpahan
kewenangan.

31. TERIMA KASIH