SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
BEBERAPA KETENTUAN KUOTA
UNTUK JENIS IKAN YANG
DILINDUNGI, Seperti HIU,
NAPOLEON:
Oleh:
Didi Sadili
Kasubdit Konservasi Jenis Ikan
Direktorat Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Disampaikan pada:
Rapat Koordinasi Penyusunan NDF dan KUOTA
Bogor, 08 Juli 2014
1. Besaran KUOTA disusun dalam
rangka persyaratan perdagangan
internasional (ekspor-impor) jenis ikan
yang masuk appendix 2 CITES,
2. basis besaran kuota adalah kuota
penangkapan/ pengambilan dari alam.
Yang dilaporkan ke sekretariat CITES
adalah kuota perdagangan,
Beberapa kentuan kuota CITES yang berlaku:
3. kuota diberlakukan untuk jenis/ikan
yang masuk daftar apendik 2 CITES, dan
untuk jenis ikan yang dilindungi maupun
yang tidak dilindungi secara nasional,
4. negara tidak memberikan kuota
kepada jenis/ikan yang berstatus
dilindungi penuh kecuali yang berstatus
satwa buru spt arwana jardini,
5. bagi ikan yang berstatus dilindungi
penuh dan masuk daftar apendik 1 dan
sudah bisa dibudidayakan, maka
perusahaan beserta induk ikannya harus
sudah teregristasi di sekretariat CITES,
maka negara akan mengajukan kuota
sesuai kemampuan produksi dan sesuai
rencana produksi dari data perusahaan
beserta induknya yg telah teregristrasi
tersebut. Contoh: ikan red arwana,
6. untuk ikan yang berstatus dilindungi terbatas
dan masuk daftar apendik 2 CITES, kuotanya
diberikan kepada diluar ukuran, waktu, dan tempat
yang masuk dilindungi. Contohnya ikan napoleon
yang dilindungi secara terbatas menurut ukuran,
ukuran yang dilindungi adalah yang dibawah 1 kg
dan yang berukuran 3 kg ke atas, maka kuota yang
diberikan kepada ikan napoleon adalah kepada
ukuran diluar 1 kg ke bawah dan diatas 3 kg atau
hanya diberikan kepada ikan napoleon yang
berukuran 1 – 3 kg,
7. bagi jenis ikan yang dilindungi
tetapi hasil budidaya, perdagangan ikan
tersebut tidak dikenakan kuota, hanya
saja perlu melaporkan bahwa produksi
ikan tersebut berasal dari perusahaan
dan induknya yang teregistrasi di
sekretarian CITES dan melaporkan
rencana produksinya ke sekretariat
CITES. Contoh: ikan red arwana,
8. bagi jenis ikan yang secara nasional
dilindungi penuh tapi masuk apendik 2 CITES,
secara nasional ikan tersebut tidak diberikan
kuota walaupun secara internasional hal itu
dapat diberikan kuota. Contoh: ikan hiu paus,
9. ikan yang masuk daftar apendik 2 CITES
tetapi belum ada regulasi perlindungannya
secara nasional, jenis ikan tersebut tetap
harus ada kuotanya. Contohnya terumbu
karang,
10. ikan yang tidak masuk daftar
apendik 2 CITES tetapi secara
nasional sudah dilindungi secara
terbatas, negara dapat memberikan
kuota sesuai kebutuhan.

More Related Content

What's hot

Ikan Napoleon Berstatus Dilindungi
Ikan Napoleon Berstatus DilindungiIkan Napoleon Berstatus Dilindungi
Ikan Napoleon Berstatus DilindungiDidi Sadili
 
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...Didi Sadili
 
Buku panduan dan log book survei hiu
Buku panduan dan log book survei hiuBuku panduan dan log book survei hiu
Buku panduan dan log book survei hiuhendrakkp
 
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA Prov DKI Jakarta tentang Penge...
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA  Prov DKI Jakarta tentang Penge...Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA  Prov DKI Jakarta tentang Penge...
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA Prov DKI Jakarta tentang Penge...Didi Sadili
 
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinyaKebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinyaDidi Sadili
 
Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)
Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)
Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)Doan Harsono
 
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di Indonesia
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di IndonesiaTantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di Indonesia
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di IndonesiaDidi Sadili
 
Bahan: Rencana Aksi Konservasi Sidat (Anguilla spp.)
Bahan: Rencana Aksi Konservasi Sidat (Anguilla spp.)Bahan: Rencana Aksi Konservasi Sidat (Anguilla spp.)
Bahan: Rencana Aksi Konservasi Sidat (Anguilla spp.)Didi Sadili
 
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus Dilindungi
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus DilindungiKenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus Dilindungi
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus DilindungiDidi Sadili
 
Konservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu PausKonservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu PausDidi Sadili
 
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...Didi Sadili
 
Hukum laut presentation
Hukum laut presentationHukum laut presentation
Hukum laut presentationjerii
 
Kepmenlautkan kep/23/Men/2001 ttg Produktivitas Kapal penangkap ikan
Kepmenlautkan kep/23/Men/2001 ttg Produktivitas Kapal penangkap ikanKepmenlautkan kep/23/Men/2001 ttg Produktivitas Kapal penangkap ikan
Kepmenlautkan kep/23/Men/2001 ttg Produktivitas Kapal penangkap ikanSei Enim
 
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...Didi Sadili
 
Menjaga Keberlanjutan Ekonomi Lobster
Menjaga Keberlanjutan Ekonomi LobsterMenjaga Keberlanjutan Ekonomi Lobster
Menjaga Keberlanjutan Ekonomi LobsterLestari Moerdijat
 
Kenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Kenapa Pari Manta Perlu DilindungiKenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Kenapa Pari Manta Perlu DilindungiDidi Sadili
 
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di IndonesiaProgram Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di IndonesiaDidi Sadili
 

What's hot (20)

Ikan Napoleon Berstatus Dilindungi
Ikan Napoleon Berstatus DilindungiIkan Napoleon Berstatus Dilindungi
Ikan Napoleon Berstatus Dilindungi
 
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
 
Buku panduan dan log book survei hiu
Buku panduan dan log book survei hiuBuku panduan dan log book survei hiu
Buku panduan dan log book survei hiu
 
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA Prov DKI Jakarta tentang Penge...
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA  Prov DKI Jakarta tentang Penge...Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA  Prov DKI Jakarta tentang Penge...
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA Prov DKI Jakarta tentang Penge...
 
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinyaKebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya
 
Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)
Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)
Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)
 
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di Indonesia
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di IndonesiaTantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di Indonesia
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di Indonesia
 
Bahan: Rencana Aksi Konservasi Sidat (Anguilla spp.)
Bahan: Rencana Aksi Konservasi Sidat (Anguilla spp.)Bahan: Rencana Aksi Konservasi Sidat (Anguilla spp.)
Bahan: Rencana Aksi Konservasi Sidat (Anguilla spp.)
 
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus Dilindungi
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus DilindungiKenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus Dilindungi
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus Dilindungi
 
Konservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu PausKonservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu Paus
 
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
 
Ilegal fishing edit
Ilegal fishing editIlegal fishing edit
Ilegal fishing edit
 
Hukum laut presentation
Hukum laut presentationHukum laut presentation
Hukum laut presentation
 
Kepmenlautkan kep/23/Men/2001 ttg Produktivitas Kapal penangkap ikan
Kepmenlautkan kep/23/Men/2001 ttg Produktivitas Kapal penangkap ikanKepmenlautkan kep/23/Men/2001 ttg Produktivitas Kapal penangkap ikan
Kepmenlautkan kep/23/Men/2001 ttg Produktivitas Kapal penangkap ikan
 
POSTER PKL
POSTER PKLPOSTER PKL
POSTER PKL
 
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
 
Illegal fishing
Illegal fishing Illegal fishing
Illegal fishing
 
Menjaga Keberlanjutan Ekonomi Lobster
Menjaga Keberlanjutan Ekonomi LobsterMenjaga Keberlanjutan Ekonomi Lobster
Menjaga Keberlanjutan Ekonomi Lobster
 
Kenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Kenapa Pari Manta Perlu DilindungiKenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Kenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
 
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di IndonesiaProgram Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
 

Similar to Beberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleon

Mkdu01 hu biota laut dilindungi
Mkdu01 hu biota laut dilindungiMkdu01 hu biota laut dilindungi
Mkdu01 hu biota laut dilindungiYayasan TERANGI
 
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananUu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananSei Enim
 
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009Mes Ry
 
UU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
UU no 9 Tahun 1985 tentang PerikananUU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
UU no 9 Tahun 1985 tentang PerikananPenataan Ruang
 
Perkembangan perdagangan ikan tuna
Perkembangan perdagangan ikan tunaPerkembangan perdagangan ikan tuna
Perkembangan perdagangan ikan tunaKiki Kemalasari
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Isi makalah hpp
Isi makalah hppIsi makalah hpp
Isi makalah hppHan Hanif
 
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdfPengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdfkantarasquad
 
RJ1-20151120-095003-4146.pdf
RJ1-20151120-095003-4146.pdfRJ1-20151120-095003-4146.pdf
RJ1-20151120-095003-4146.pdfSulaimanSHMH
 
52163807 makalah-ikan-hias
52163807 makalah-ikan-hias52163807 makalah-ikan-hias
52163807 makalah-ikan-hiasSanto Nezz
 
Teknologi penangkapan ikan
Teknologi penangkapan ikanTeknologi penangkapan ikan
Teknologi penangkapan ikanshihatin
 
Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir
Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan PesisirHak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir
Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisirbung gunawan
 
Dugong presentasi
Dugong presentasiDugong presentasi
Dugong presentasiKyra393
 
Potensi dan Peluang Ekspor
Potensi dan Peluang EksporPotensi dan Peluang Ekspor
Potensi dan Peluang EksporDr. Mauli Kasmi
 
DOKUMEN-DOKUMEN DI ATAS KAPAL.pptx
DOKUMEN-DOKUMEN DI ATAS KAPAL.pptxDOKUMEN-DOKUMEN DI ATAS KAPAL.pptx
DOKUMEN-DOKUMEN DI ATAS KAPAL.pptxYusep Sugianto
 
2. dokumen dokumen-di_atas_kapal.pptx
2. dokumen dokumen-di_atas_kapal.pptx2. dokumen dokumen-di_atas_kapal.pptx
2. dokumen dokumen-di_atas_kapal.pptxDwi Wahyu Kurniawati
 

Similar to Beberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleon (20)

Mkdu01 hu biota laut dilindungi
Mkdu01 hu biota laut dilindungiMkdu01 hu biota laut dilindungi
Mkdu01 hu biota laut dilindungi
 
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananUu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
 
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
 
Uu 2009 45
Uu 2009 45Uu 2009 45
Uu 2009 45
 
Uu 2009 45
Uu 2009 45Uu 2009 45
Uu 2009 45
 
Uu no 31 2004_perikanan
Uu no 31 2004_perikananUu no 31 2004_perikanan
Uu no 31 2004_perikanan
 
UU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
UU no 9 Tahun 1985 tentang PerikananUU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
UU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
 
Perkembangan perdagangan ikan tuna
Perkembangan perdagangan ikan tunaPerkembangan perdagangan ikan tuna
Perkembangan perdagangan ikan tuna
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Isi makalah hpp
Isi makalah hppIsi makalah hpp
Isi makalah hpp
 
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdfPengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
 
RJ1-20151120-095003-4146.pdf
RJ1-20151120-095003-4146.pdfRJ1-20151120-095003-4146.pdf
RJ1-20151120-095003-4146.pdf
 
52163807 makalah-ikan-hias
52163807 makalah-ikan-hias52163807 makalah-ikan-hias
52163807 makalah-ikan-hias
 
Teknologi penangkapan ikan
Teknologi penangkapan ikanTeknologi penangkapan ikan
Teknologi penangkapan ikan
 
Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir
Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan PesisirHak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir
Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir
 
Turbot War
Turbot WarTurbot War
Turbot War
 
Dugong presentasi
Dugong presentasiDugong presentasi
Dugong presentasi
 
Potensi dan Peluang Ekspor
Potensi dan Peluang EksporPotensi dan Peluang Ekspor
Potensi dan Peluang Ekspor
 
DOKUMEN-DOKUMEN DI ATAS KAPAL.pptx
DOKUMEN-DOKUMEN DI ATAS KAPAL.pptxDOKUMEN-DOKUMEN DI ATAS KAPAL.pptx
DOKUMEN-DOKUMEN DI ATAS KAPAL.pptx
 
2. dokumen dokumen-di_atas_kapal.pptx
2. dokumen dokumen-di_atas_kapal.pptx2. dokumen dokumen-di_atas_kapal.pptx
2. dokumen dokumen-di_atas_kapal.pptx
 

More from Didi Sadili

Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Didi Sadili
 
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaPaparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaDidi Sadili
 
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Didi Sadili
 
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilKebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilDidi Sadili
 
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Didi Sadili
 
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaMekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaDidi Sadili
 
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Didi Sadili
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Didi Sadili
 
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirMengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirDidi Sadili
 
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanDidi Sadili
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariDidi Sadili
 
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalImplementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalDidi Sadili
 
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Didi Sadili
 
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanPengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanDidi Sadili
 
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Didi Sadili
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaDidi Sadili
 
Status and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesiaStatus and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesiaDidi Sadili
 

More from Didi Sadili (20)

Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
 
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaPaparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
 
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
 
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilKebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
 
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
 
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaMekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
 
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
 
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirMengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
 
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
 
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalImplementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
 
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
 
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanPengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
 
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
 
Status and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesiaStatus and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesia
 

Beberapa ketentuan kuota untuk jenis ikan yang dilindungi seperti hiu, napoleon

  • 1. BEBERAPA KETENTUAN KUOTA UNTUK JENIS IKAN YANG DILINDUNGI, Seperti HIU, NAPOLEON: Oleh: Didi Sadili Kasubdit Konservasi Jenis Ikan Direktorat Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Disampaikan pada: Rapat Koordinasi Penyusunan NDF dan KUOTA Bogor, 08 Juli 2014
  • 2. 1. Besaran KUOTA disusun dalam rangka persyaratan perdagangan internasional (ekspor-impor) jenis ikan yang masuk appendix 2 CITES, 2. basis besaran kuota adalah kuota penangkapan/ pengambilan dari alam. Yang dilaporkan ke sekretariat CITES adalah kuota perdagangan, Beberapa kentuan kuota CITES yang berlaku:
  • 3. 3. kuota diberlakukan untuk jenis/ikan yang masuk daftar apendik 2 CITES, dan untuk jenis ikan yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi secara nasional, 4. negara tidak memberikan kuota kepada jenis/ikan yang berstatus dilindungi penuh kecuali yang berstatus satwa buru spt arwana jardini,
  • 4. 5. bagi ikan yang berstatus dilindungi penuh dan masuk daftar apendik 1 dan sudah bisa dibudidayakan, maka perusahaan beserta induk ikannya harus sudah teregristasi di sekretariat CITES, maka negara akan mengajukan kuota sesuai kemampuan produksi dan sesuai rencana produksi dari data perusahaan beserta induknya yg telah teregristrasi tersebut. Contoh: ikan red arwana,
  • 5. 6. untuk ikan yang berstatus dilindungi terbatas dan masuk daftar apendik 2 CITES, kuotanya diberikan kepada diluar ukuran, waktu, dan tempat yang masuk dilindungi. Contohnya ikan napoleon yang dilindungi secara terbatas menurut ukuran, ukuran yang dilindungi adalah yang dibawah 1 kg dan yang berukuran 3 kg ke atas, maka kuota yang diberikan kepada ikan napoleon adalah kepada ukuran diluar 1 kg ke bawah dan diatas 3 kg atau hanya diberikan kepada ikan napoleon yang berukuran 1 – 3 kg,
  • 6. 7. bagi jenis ikan yang dilindungi tetapi hasil budidaya, perdagangan ikan tersebut tidak dikenakan kuota, hanya saja perlu melaporkan bahwa produksi ikan tersebut berasal dari perusahaan dan induknya yang teregistrasi di sekretarian CITES dan melaporkan rencana produksinya ke sekretariat CITES. Contoh: ikan red arwana,
  • 7. 8. bagi jenis ikan yang secara nasional dilindungi penuh tapi masuk apendik 2 CITES, secara nasional ikan tersebut tidak diberikan kuota walaupun secara internasional hal itu dapat diberikan kuota. Contoh: ikan hiu paus, 9. ikan yang masuk daftar apendik 2 CITES tetapi belum ada regulasi perlindungannya secara nasional, jenis ikan tersebut tetap harus ada kuotanya. Contohnya terumbu karang,
  • 8. 10. ikan yang tidak masuk daftar apendik 2 CITES tetapi secara nasional sudah dilindungi secara terbatas, negara dapat memberikan kuota sesuai kebutuhan.