SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
KEBIJAKAN PENGELOLAN
IKAN NAPOLEON DAN REGULASINYA
(Khususnya di Kab. Kep. Anambas Prov. Kepri)
STATUS SAAT INI :
 KEPMEN KP No. 37
TAHUN 2013
PENETAPAN STATUS
PERLINDUNGAN IKAN
NAPOLEON
 Appendiks II CITES
Oleh:
Didi Sadili
Kasubdit Konservasi Jenis Ikan
Dit. Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut
Ditjen. Pengelolaan Ruang Laut
Disampaikan pada:
Workshop Penyusunan Dokumen Sea Ranching Ikan Napoleon.
Badan Litbang Kelautan dan Perikanan
Jakarta, 20 November 2015
• Menetapkan ikan Napoleon sebagai jenis ikan yang DILINDUNGI secara
TERBATAS
• Perlindungan terbatas ikan Napoleon berdasarkan UKURAN tertentu,
yaitu :
a. Larangan menangkap dan memperdagangkan ikan Napoleon
berukuran dari 100 (seratus) gram sampai dengan 1000 (seribu)
gram; dan b.
b. Larangan menangkap dan memperdagangkan ikan Napoleon
berukuran lebih dari 3000 (tiga ribu) gram;
KEPMEN KP No. 37 TAHUN 2013
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN IKAN NAPOLEON
(Cheilinus undulatus)
KARAKTERISTIK BIOLOGI SUBSTANSI PENGATURAN
Ukuran ≤ 100 gr/ekor;
Angka kematian tinggi, disebabkan
predator alami
Ukuran ± 800 gr/ekor;
Pertama kali matang memijah
Ukuran ± 1000 gr/ekor;
Diperkirakan sudah beberapa kali
melakukan pemijahan
Ukuran ± 3000 gr/ekor;
Mengalami perubahan jenis
kelamin dari betina menjadi jantan
X
V
V
X
DIPERBOLEHKAN DITANGKAP
Untuk tujuan pembesaran,
dan meningkatkan survival rate
DILARANG DITANGKAP
Memberikan kesempatan yang
Lebih besar untuk setiap ikan
napoleon melakukan pemijahan
DIPERBOLEHKAN DITANGKAP
Diperkirakan setiap ikan yang
berukuran lebih dari 1000 gr/ekor
sudah beberapa kali melakukan
pemijahan
DILARANG DITANGKAP
Memberikan kesempatan yang
Lebih besar untuk membuahi
Ikan napoleon betina
4
Appendiks II (Tahun
2006)
- Termasuk jenis yang saat ini
belum terancam punah
namun perdagangannya
harus dikontrol agar tidak
menjadi terancam punah
- Mekanisme Peredaran sesuai
tata aturan CITES
Convention International Trade on
Endanger Species Flora and Fauna
PERDAGANGAN IKAN NAPOLEON
• Kuota → Salah satu unsur pengendali/kontrol agar
pemanfatan ikan Napoleon yang berlebih
dan menjamin kelestariannya.
• LIPI → Scientific Authorithy mengeluarkan
rekomendasi kuota tahunan.
• Kuota → Tahun 2006 = 8.000 ekor/tahun
> Tahun 2014 = 2.000 ekor/tahun
Syarat Jalur Ekspor melalui Udara.
• Izin saat ini → Kementrian Kehutanan
(Managemen authority)
6
No Nama Jenis
Jatah Lokasi
Tangkap
Keterangan
Tangkap Ekport
Chelinus undulatus 2000 2000 Total
500
600
400
200
150
150
Kep.Riau
Maluku
Papua
Barat
Papua
NTT
Sulsel
Untuk perbaikan manajemen
dengan memaksa ekspor
melalui udara, karena banyak
kebocoran melalui laut
Kuota Napoleon 2014
Convention International Trade on
Endanger Species Flora and Fauna
Kuota 2014
No Nama Jenis
Kuota
Tangkap/Ambil
Lokasi
Tangkap/Ambil
Keterangan
Chelinus undulatus 2000 Total
1000
600
200
200
Kep.Riau
Maluku
Kaltim
Sulsel
Untuk Napoleon Wrasse eksport yang diijinkan
diangkut melalui udara saja, khusus untuk
Anambas sedang dipertimbangkan untuk
diberikan kuota khusus untuk juvenil. Besarnya
kuota juvenile menunggu data dari KKP
Anambas
Rekomendasi LIPI untuk Kuota 2015
Kondisi Pemanfaatan Ikan Napoleon di Kab. Anambas
Pemanfaatan Anakan dari Alam
– Aturan Pemda Anambas : Ukuran yg
diperbolehkan : 3 – 4 cm
– Lokasi : Perairan P. Matak dan P Jemaja
– Alat : Serok (kain kelambu)
– Prinsip alat tangkap yang diperbolehkan
ramah lingkungan
– Habitat : wilayah Seagrass, Sargassum &
Terumbu Karang
– Eksploitasi anakan sangat tinggi
– Harga Anakan
→ Tahun 2012 = 150.000/ekor
→ Tahun 2014 = 20.000/ekor
PETA LOKASI PEMANFAATAN IKAN NAPOLEON
DI ANAMBAS
Lokasi
Penangakapan
Anakan
Anpoleon
Lokasi
pembudidayaan
Napoleon
KONDISI PEMANFAATAN NAPOLEON DI ANAMBAS
Pembesaran Anakan
– Kegiatan pembesaran tersebar di 49
desa = 1.318 RTP.
– Sistem : Keramba (± 3.720 unit)
• KJT = ± 3.220 unit
• KJA = ± 500 unit (kombinasi
kerapu) →penampung
– Lokasi = Siantan Tengah; Siantan
Timur, Siantan Selatan, Palmatak,
Jemaja dan Jemaja Timur
KONDISI PEMANFAATAN NAPOLEON DI ANAMBAS
Pembesaran Anakan
– Ukuran bibit : 3 – 4 cm
– Pakan →
• Fase Larva : daging kepiting
• Fase Dewasa : Ikan Rucah
• Ketersediaan ikan rucah sebagai pakan
telah mengalami penurunan.
– Lama pembesaran :
• s/d ukuran 600 – 800 gram = 4 – 5 tahun
• s/d ukuran 1000 gram = 6 – 7 tahun
KONDISI PEMANFAATAN NAPOLEON DI ANAMBAS
Perdagangan/Ekspor
– Sistem Perdagangan melalui Transportasi
Laut/Kapal Laut (tidak sesuai CITES, tidak
terkontrol & ilegal)
– Mitra Dagang/pengimpor = China/
Hongkong
– Jalur Pengangkutan = Cina/Hongkong →
Tanjung Pinang→Anambas →Natuna
→China/ Hongkong
– Rata-rata Ekspor dari tahun 2001 – 2012 =
35 ton/tahun (frekuensi 3 kali/bulan)
– Tahun 2013 dan 2014 terjadi penurunan
menjadi 12 ton dan 6,5 Ton
KONDISI PEMANFAATAN NAPOLEON DI ANAMBAS
Perdagangan/Ekspor
 Ukuran Napoleon sesuai permintaan
importer : 600 – 800 gram dengan harga = 1 -
1,2 juta/kg (diperoleh melalui pembesaran
anakan)
 Selain napoleon juga diekspor Ikan Kerapu
• tahun 2012 sebesar 28,75 ton;
• 2013 sebesar 30 ton dan
• 2014 sebesar 31,9 ton (januari-september)
 Ekspor ikan napoleon tahun 2014 terakhir
dilakukan pada bulan Agustus.
KONDISI PEMANFAATAN NAPOLEON DI ANAMBAS
Retribusi
• Saat ini retribusi yang diperoleh dari
perdagangan ikan hidup berasal dari ikan
Kerapu
• Ikan Napoleon tidak dipungut karena tidak
memiliki legalitas dalam perdagangan.
• Retribusi Kerapu sebesar 2,5% dari HPI
(harga patokan ikan)
KONDISI PEMANFAATAN NAPOLEON DI ANAMBAS
Stok Napoleon di Keramba
 Tahun 2013 →penurunan ekspor Napoleon
(pembatasan konsumsi di China/Hongkong)
 Jumlah Napoleon hasil pembesaran yang
tidak terjual sangat besar.
No. Kecamatan Jumlah Ikan (ekor) Jumlah
(Ekor
< 2 tahun 2 – 4 tahun > 4 tahun
1. Siantan Tengah 29.153 38.375 39.730 107.258
2. Siantan Timur 3.500 1.300 560 5.360
3. Siantan Selatan 30 6 15 51
4. Palmatak 12.083 7.264 71 19.418
5. Jemaja 50 65 40 155
6. Jemaja Timur 1.870 - - 1.870
Total 46.686 47.010 40.416 134.112
KEBIJAKAN PEMANFAATAN IKAN NAPOLEON
• Apabila menerapkan status perlindungan penuh maka
diperlukan kebijakan terkait kerugian nelayan/pengusaha
Napoleon yang telah membesarkan ikan Napoleon.
• Perlu penanganan stok Ikan Napoleon di Anambas saat ini
yang mencapai 134.112 ekor di keramba dengan ukuran
yang bervariasi.
• Diperlukan keterlibatan dan kerjasama antar Eselon I/II di
lingkup KKP diantaranya adalah :
Diskusi:
1. Terkait status ikan napoleon sebagai ika
1. Status ikan napoleon sebagai ikan yang dilindungi, perlu penerbitan
‘peraturan/regulasi’ yang melegalkan perdagangan ikan napoleon berbagai
ukuran yang berasal dari hasil pembesaran/budidaya,
2. Ketentuan pokok aturan CITES adalah: keterlacakan, keberlanjutan, dan legalitas.
Maka Dinas KP Kabupaten Anambas perlu diberikan kewenangan untuk
menerbitkan surat keterangan asal ikan napoleon (terkait dengan ‘keterlacakan’)
yang dipelihara di KJA/KJT agar aspek legalitas perdagangan ikan napoleon
ukuran berapapun dapat terpenuhi, dan
3. Code perdagangan ikan napoleon dari CITES adalah ‘W’ yang berarti semua ikan
napoleon yang diperdagangkan saat ini dianggap berasal dari hasil penangkapan
dari alam (wild). Seyognya status perdagangannya tersebut diusahakan menjadi
code ‘R’ atau rearing, bahkan kalau perlu menjadi ‘C’ atau captive. Kode kode
perdagangan ini akan terkait kepada perlakuan perdagangannya, terutama
kepada penetapan besaran kuota perdagangannya.
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya

More Related Content

What's hot

Ppt mesin dan alat bantu (2013)
Ppt mesin dan alat bantu (2013)Ppt mesin dan alat bantu (2013)
Ppt mesin dan alat bantu (2013)
Badiuzzaman
 
Power point terumbu karang
Power point terumbu karangPower point terumbu karang
Power point terumbu karang
rantikaput
 
1 b. faktor produksi usaha perikanan b
1 b. faktor produksi usaha perikanan b1 b. faktor produksi usaha perikanan b
1 b. faktor produksi usaha perikanan b
Andary Aindåapryl
 
Pemantauan usaha budidaya, penyakit dan kualitas lingkungan di pulau nguan
Pemantauan usaha budidaya, penyakit dan kualitas lingkungan di pulau nguanPemantauan usaha budidaya, penyakit dan kualitas lingkungan di pulau nguan
Pemantauan usaha budidaya, penyakit dan kualitas lingkungan di pulau nguan
Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia
 

What's hot (20)

Ppt mesin dan alat bantu (2013)
Ppt mesin dan alat bantu (2013)Ppt mesin dan alat bantu (2013)
Ppt mesin dan alat bantu (2013)
 
Alat Tangkap Ramah Lingkungan
Alat Tangkap Ramah LingkunganAlat Tangkap Ramah Lingkungan
Alat Tangkap Ramah Lingkungan
 
Power point terumbu karang
Power point terumbu karangPower point terumbu karang
Power point terumbu karang
 
Kartu kusuka 2
Kartu kusuka 2Kartu kusuka 2
Kartu kusuka 2
 
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
 
Peran Serta Pokmaswas dalam Mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Per...
Peran Serta Pokmaswas dalam Mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Per...Peran Serta Pokmaswas dalam Mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Per...
Peran Serta Pokmaswas dalam Mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Per...
 
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan IklimRehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim
 
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilPenyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
 
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
 
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
 
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikananKarakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
 
Teknik transplantasi lamun
Teknik transplantasi lamunTeknik transplantasi lamun
Teknik transplantasi lamun
 
Climate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspectClimate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspect
 
Budidaya tiram mutiara
Budidaya tiram mutiaraBudidaya tiram mutiara
Budidaya tiram mutiara
 
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinyaPenataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
 
Metode pemantauan terumbu karang
Metode pemantauan terumbu karangMetode pemantauan terumbu karang
Metode pemantauan terumbu karang
 
1 b. faktor produksi usaha perikanan b
1 b. faktor produksi usaha perikanan b1 b. faktor produksi usaha perikanan b
1 b. faktor produksi usaha perikanan b
 
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek RegulasinyaKebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
 
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannyaVersi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
 
Pemantauan usaha budidaya, penyakit dan kualitas lingkungan di pulau nguan
Pemantauan usaha budidaya, penyakit dan kualitas lingkungan di pulau nguanPemantauan usaha budidaya, penyakit dan kualitas lingkungan di pulau nguan
Pemantauan usaha budidaya, penyakit dan kualitas lingkungan di pulau nguan
 

Viewers also liked

Pedoman teknis-pengelolaan-konservasi-penyu
Pedoman teknis-pengelolaan-konservasi-penyuPedoman teknis-pengelolaan-konservasi-penyu
Pedoman teknis-pengelolaan-konservasi-penyu
juraijbwz
 

Viewers also liked (19)

Inisiatif Usulan Status Perlindungan Ikan Napoleon
Inisiatif Usulan Status Perlindungan Ikan NapoleonInisiatif Usulan Status Perlindungan Ikan Napoleon
Inisiatif Usulan Status Perlindungan Ikan Napoleon
 
Pedoman Penanganan Mamalia Laut Terdampar
Pedoman Penanganan Mamalia Laut TerdamparPedoman Penanganan Mamalia Laut Terdampar
Pedoman Penanganan Mamalia Laut Terdampar
 
Pedoman teknis-pengelolaan-konservasi-penyu
Pedoman teknis-pengelolaan-konservasi-penyuPedoman teknis-pengelolaan-konservasi-penyu
Pedoman teknis-pengelolaan-konservasi-penyu
 
Status and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesiaStatus and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesia
 
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
 
140304 presentasi penyu
140304 presentasi penyu140304 presentasi penyu
140304 presentasi penyu
 
Dugong Mengapa Harus Dilindungi
Dugong Mengapa Harus DilindungiDugong Mengapa Harus Dilindungi
Dugong Mengapa Harus Dilindungi
 
Konservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu PausKonservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu Paus
 
Konsenvasi penyu
Konsenvasi penyuKonsenvasi penyu
Konsenvasi penyu
 
Penyu
PenyuPenyu
Penyu
 
Kebijakan pengelolaan konservasi penyu
Kebijakan pengelolaan konservasi penyuKebijakan pengelolaan konservasi penyu
Kebijakan pengelolaan konservasi penyu
 
Status pengelolaan penyu di indonesia
Status pengelolaan penyu di indonesiaStatus pengelolaan penyu di indonesia
Status pengelolaan penyu di indonesia
 
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanPengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
 
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di IndonesiaProgram Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
 
Sebaran dan Jenis Jenis Lobster dan Kepiting di Perairan Indonesia
Sebaran dan Jenis Jenis Lobster dan Kepiting di Perairan IndonesiaSebaran dan Jenis Jenis Lobster dan Kepiting di Perairan Indonesia
Sebaran dan Jenis Jenis Lobster dan Kepiting di Perairan Indonesia
 
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalImplementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
 
Lamun dan Dugong
Lamun dan Dugong Lamun dan Dugong
Lamun dan Dugong
 
Biota laut dilindungi
Biota laut dilindungiBiota laut dilindungi
Biota laut dilindungi
 
Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)
Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)
Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)
 

Similar to Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya

Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...
Andi Mahardika
 

Similar to Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya (20)

Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
 
Proposal www.i-kedai.com budidaya ikan mas
Proposal www.i-kedai.com budidaya ikan masProposal www.i-kedai.com budidaya ikan mas
Proposal www.i-kedai.com budidaya ikan mas
 
Presentation2
Presentation2Presentation2
Presentation2
 
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariSosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
 
Ilegal fishing edit
Ilegal fishing editIlegal fishing edit
Ilegal fishing edit
 
PPT 123-12.pptx
PPT 123-12.pptxPPT 123-12.pptx
PPT 123-12.pptx
 
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus Dilindungi
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus DilindungiKenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus Dilindungi
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus Dilindungi
 
Profile Identification of Scallop Producers in Batang Regency, Central Java
Profile Identification of Scallop Producers in Batang Regency, Central JavaProfile Identification of Scallop Producers in Batang Regency, Central Java
Profile Identification of Scallop Producers in Batang Regency, Central Java
 
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITESPenyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
 
Menjaga Keberlanjutan Ekonomi Lobster
Menjaga Keberlanjutan Ekonomi LobsterMenjaga Keberlanjutan Ekonomi Lobster
Menjaga Keberlanjutan Ekonomi Lobster
 
Teknologi produk perikanan
Teknologi produk perikananTeknologi produk perikanan
Teknologi produk perikanan
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
 
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
 
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...
Hasil |Manajemen Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacit...
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasaIndonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
 
3 dm 05-edi-babi-pendahuluan
3 dm 05-edi-babi-pendahuluan3 dm 05-edi-babi-pendahuluan
3 dm 05-edi-babi-pendahuluan
 
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaAturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
 
ALAT TANGKAP AKTIF, PASIF DAN STATIS
ALAT TANGKAP AKTIF, PASIF DAN STATISALAT TANGKAP AKTIF, PASIF DAN STATIS
ALAT TANGKAP AKTIF, PASIF DAN STATIS
 
DAF 1313 T1 SEJARAH.pptx
DAF 1313 T1 SEJARAH.pptxDAF 1313 T1 SEJARAH.pptx
DAF 1313 T1 SEJARAH.pptx
 
DAF 1313 T1 SEJARAH.pptx
DAF 1313 T1 SEJARAH.pptxDAF 1313 T1 SEJARAH.pptx
DAF 1313 T1 SEJARAH.pptx
 

More from Didi Sadili

More from Didi Sadili (20)

Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
 
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaPaparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
 
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
 
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilKebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
 
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
 
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaMekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
 
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
 
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirMengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
 
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
 
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
 
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
 
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IKonservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
 

Recently uploaded

Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
IvvatulAini
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
furqanridha
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
DessyArliani
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
MaskuratulMunawaroh
 

Recently uploaded (20)

MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
 

Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya

  • 1. KEBIJAKAN PENGELOLAN IKAN NAPOLEON DAN REGULASINYA (Khususnya di Kab. Kep. Anambas Prov. Kepri) STATUS SAAT INI :  KEPMEN KP No. 37 TAHUN 2013 PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN IKAN NAPOLEON  Appendiks II CITES Oleh: Didi Sadili Kasubdit Konservasi Jenis Ikan Dit. Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut Ditjen. Pengelolaan Ruang Laut Disampaikan pada: Workshop Penyusunan Dokumen Sea Ranching Ikan Napoleon. Badan Litbang Kelautan dan Perikanan Jakarta, 20 November 2015
  • 2. • Menetapkan ikan Napoleon sebagai jenis ikan yang DILINDUNGI secara TERBATAS • Perlindungan terbatas ikan Napoleon berdasarkan UKURAN tertentu, yaitu : a. Larangan menangkap dan memperdagangkan ikan Napoleon berukuran dari 100 (seratus) gram sampai dengan 1000 (seribu) gram; dan b. b. Larangan menangkap dan memperdagangkan ikan Napoleon berukuran lebih dari 3000 (tiga ribu) gram; KEPMEN KP No. 37 TAHUN 2013 PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN IKAN NAPOLEON (Cheilinus undulatus)
  • 3. KARAKTERISTIK BIOLOGI SUBSTANSI PENGATURAN Ukuran ≤ 100 gr/ekor; Angka kematian tinggi, disebabkan predator alami Ukuran ± 800 gr/ekor; Pertama kali matang memijah Ukuran ± 1000 gr/ekor; Diperkirakan sudah beberapa kali melakukan pemijahan Ukuran ± 3000 gr/ekor; Mengalami perubahan jenis kelamin dari betina menjadi jantan X V V X DIPERBOLEHKAN DITANGKAP Untuk tujuan pembesaran, dan meningkatkan survival rate DILARANG DITANGKAP Memberikan kesempatan yang Lebih besar untuk setiap ikan napoleon melakukan pemijahan DIPERBOLEHKAN DITANGKAP Diperkirakan setiap ikan yang berukuran lebih dari 1000 gr/ekor sudah beberapa kali melakukan pemijahan DILARANG DITANGKAP Memberikan kesempatan yang Lebih besar untuk membuahi Ikan napoleon betina
  • 4. 4 Appendiks II (Tahun 2006) - Termasuk jenis yang saat ini belum terancam punah namun perdagangannya harus dikontrol agar tidak menjadi terancam punah - Mekanisme Peredaran sesuai tata aturan CITES Convention International Trade on Endanger Species Flora and Fauna
  • 5. PERDAGANGAN IKAN NAPOLEON • Kuota → Salah satu unsur pengendali/kontrol agar pemanfatan ikan Napoleon yang berlebih dan menjamin kelestariannya. • LIPI → Scientific Authorithy mengeluarkan rekomendasi kuota tahunan. • Kuota → Tahun 2006 = 8.000 ekor/tahun > Tahun 2014 = 2.000 ekor/tahun Syarat Jalur Ekspor melalui Udara. • Izin saat ini → Kementrian Kehutanan (Managemen authority)
  • 6. 6 No Nama Jenis Jatah Lokasi Tangkap Keterangan Tangkap Ekport Chelinus undulatus 2000 2000 Total 500 600 400 200 150 150 Kep.Riau Maluku Papua Barat Papua NTT Sulsel Untuk perbaikan manajemen dengan memaksa ekspor melalui udara, karena banyak kebocoran melalui laut Kuota Napoleon 2014 Convention International Trade on Endanger Species Flora and Fauna Kuota 2014 No Nama Jenis Kuota Tangkap/Ambil Lokasi Tangkap/Ambil Keterangan Chelinus undulatus 2000 Total 1000 600 200 200 Kep.Riau Maluku Kaltim Sulsel Untuk Napoleon Wrasse eksport yang diijinkan diangkut melalui udara saja, khusus untuk Anambas sedang dipertimbangkan untuk diberikan kuota khusus untuk juvenil. Besarnya kuota juvenile menunggu data dari KKP Anambas Rekomendasi LIPI untuk Kuota 2015
  • 7.
  • 8. Kondisi Pemanfaatan Ikan Napoleon di Kab. Anambas Pemanfaatan Anakan dari Alam – Aturan Pemda Anambas : Ukuran yg diperbolehkan : 3 – 4 cm – Lokasi : Perairan P. Matak dan P Jemaja – Alat : Serok (kain kelambu) – Prinsip alat tangkap yang diperbolehkan ramah lingkungan – Habitat : wilayah Seagrass, Sargassum & Terumbu Karang – Eksploitasi anakan sangat tinggi – Harga Anakan → Tahun 2012 = 150.000/ekor → Tahun 2014 = 20.000/ekor
  • 9. PETA LOKASI PEMANFAATAN IKAN NAPOLEON DI ANAMBAS Lokasi Penangakapan Anakan Anpoleon Lokasi pembudidayaan Napoleon
  • 10. KONDISI PEMANFAATAN NAPOLEON DI ANAMBAS Pembesaran Anakan – Kegiatan pembesaran tersebar di 49 desa = 1.318 RTP. – Sistem : Keramba (± 3.720 unit) • KJT = ± 3.220 unit • KJA = ± 500 unit (kombinasi kerapu) →penampung – Lokasi = Siantan Tengah; Siantan Timur, Siantan Selatan, Palmatak, Jemaja dan Jemaja Timur
  • 11. KONDISI PEMANFAATAN NAPOLEON DI ANAMBAS Pembesaran Anakan – Ukuran bibit : 3 – 4 cm – Pakan → • Fase Larva : daging kepiting • Fase Dewasa : Ikan Rucah • Ketersediaan ikan rucah sebagai pakan telah mengalami penurunan. – Lama pembesaran : • s/d ukuran 600 – 800 gram = 4 – 5 tahun • s/d ukuran 1000 gram = 6 – 7 tahun
  • 12. KONDISI PEMANFAATAN NAPOLEON DI ANAMBAS Perdagangan/Ekspor – Sistem Perdagangan melalui Transportasi Laut/Kapal Laut (tidak sesuai CITES, tidak terkontrol & ilegal) – Mitra Dagang/pengimpor = China/ Hongkong – Jalur Pengangkutan = Cina/Hongkong → Tanjung Pinang→Anambas →Natuna →China/ Hongkong – Rata-rata Ekspor dari tahun 2001 – 2012 = 35 ton/tahun (frekuensi 3 kali/bulan) – Tahun 2013 dan 2014 terjadi penurunan menjadi 12 ton dan 6,5 Ton
  • 13. KONDISI PEMANFAATAN NAPOLEON DI ANAMBAS Perdagangan/Ekspor  Ukuran Napoleon sesuai permintaan importer : 600 – 800 gram dengan harga = 1 - 1,2 juta/kg (diperoleh melalui pembesaran anakan)  Selain napoleon juga diekspor Ikan Kerapu • tahun 2012 sebesar 28,75 ton; • 2013 sebesar 30 ton dan • 2014 sebesar 31,9 ton (januari-september)  Ekspor ikan napoleon tahun 2014 terakhir dilakukan pada bulan Agustus.
  • 14. KONDISI PEMANFAATAN NAPOLEON DI ANAMBAS Retribusi • Saat ini retribusi yang diperoleh dari perdagangan ikan hidup berasal dari ikan Kerapu • Ikan Napoleon tidak dipungut karena tidak memiliki legalitas dalam perdagangan. • Retribusi Kerapu sebesar 2,5% dari HPI (harga patokan ikan)
  • 15. KONDISI PEMANFAATAN NAPOLEON DI ANAMBAS Stok Napoleon di Keramba  Tahun 2013 →penurunan ekspor Napoleon (pembatasan konsumsi di China/Hongkong)  Jumlah Napoleon hasil pembesaran yang tidak terjual sangat besar. No. Kecamatan Jumlah Ikan (ekor) Jumlah (Ekor < 2 tahun 2 – 4 tahun > 4 tahun 1. Siantan Tengah 29.153 38.375 39.730 107.258 2. Siantan Timur 3.500 1.300 560 5.360 3. Siantan Selatan 30 6 15 51 4. Palmatak 12.083 7.264 71 19.418 5. Jemaja 50 65 40 155 6. Jemaja Timur 1.870 - - 1.870 Total 46.686 47.010 40.416 134.112
  • 16. KEBIJAKAN PEMANFAATAN IKAN NAPOLEON • Apabila menerapkan status perlindungan penuh maka diperlukan kebijakan terkait kerugian nelayan/pengusaha Napoleon yang telah membesarkan ikan Napoleon. • Perlu penanganan stok Ikan Napoleon di Anambas saat ini yang mencapai 134.112 ekor di keramba dengan ukuran yang bervariasi. • Diperlukan keterlibatan dan kerjasama antar Eselon I/II di lingkup KKP diantaranya adalah :
  • 17. Diskusi: 1. Terkait status ikan napoleon sebagai ika 1. Status ikan napoleon sebagai ikan yang dilindungi, perlu penerbitan ‘peraturan/regulasi’ yang melegalkan perdagangan ikan napoleon berbagai ukuran yang berasal dari hasil pembesaran/budidaya, 2. Ketentuan pokok aturan CITES adalah: keterlacakan, keberlanjutan, dan legalitas. Maka Dinas KP Kabupaten Anambas perlu diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan asal ikan napoleon (terkait dengan ‘keterlacakan’) yang dipelihara di KJA/KJT agar aspek legalitas perdagangan ikan napoleon ukuran berapapun dapat terpenuhi, dan 3. Code perdagangan ikan napoleon dari CITES adalah ‘W’ yang berarti semua ikan napoleon yang diperdagangkan saat ini dianggap berasal dari hasil penangkapan dari alam (wild). Seyognya status perdagangannya tersebut diusahakan menjadi code ‘R’ atau rearing, bahkan kalau perlu menjadi ‘C’ atau captive. Kode kode perdagangan ini akan terkait kepada perlakuan perdagangannya, terutama kepada penetapan besaran kuota perdagangannya.

Editor's Notes

  1. 4
  2. 6