2. Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah rakyat. Tanpa
adanya rakyat sebuah negara tidak akan terbentuk. Rakyat disebuah
negara dibedakan menjadi 2, yaitu:
a. Penduduk dan bukan penduduk
Penduduk adalah mereka yang
bertempat tinggal atau
berdomisili di dalam suatu
wilayah Negara (menetap).
Sedangkan yang bukan penduduk
adalah mereka yang berada di
dalam suatu wilayah Negara
hanya untuk sementara waktu.
Contohnya, para turis
mancanegara atau tamu-tamu
instansi tertentu di dalam suatu
negara.
b. Warga Negara dan bukan warga
Negara (warga Negara asing).
Warga Negara adalah mereka
yang berdasarkan hukum tertentu
merupakan anggota dari suatu
Negara. Bukan Warga Negara
(orang asing) adalah mereka
yang berada pada suatu Negara
tetapi secara hukum tidak
menjadi anggota Negara yang
bersangkutan, namun tunduk
pada pemerintahan dimana
mereka berada.
3. Keberadaan rakyat sebagai warga negara maupun penduduk, secara
konstitusional tercantum dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yaitu:
1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara.
2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.
3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap penduduk belum tentu
warga negara.
Menurut UU No. 3 Tahun 1946 yang disebut WNI, diantaranya:
1. Penduduk asli dalam wilayah RI termasuk anak-anak dari penduduk asli.
2. Istri dari seorang warga negara Indonesia
3. Keturunan dari seorang WNI yang kawin dengan WNA
4. Anak-anak yang dilahirkan di wilayah RI dan tidak diketahui siapa orang tuanya
5. Anak-anak yang lahir di wilayah RI yang oleh orang tuanya tak diakui secara sah
6. Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya yang mempunyai
kewarganegaraam Indonesia meninggal dunia
4. 7. Orang yang bukan penduduk asli Indonesia terakhir telah berdomisili di Indonesia
selama 5 tahun berturut-turut dan telah berusia 21 tahun atau telah kawin. Jika
keberatan menjadi WNI, ia boleh menolak dengan keterangan, bahwa ia adalah
warga negara orang lain.
8. Masih menjadi warga negara Indonesia dengan jalan pewarganegaraan / naturalisasi
Yang dimaksud dengan WNI menurut UU No. 12 Tahun 2006 (UU
Kewarganegaraan) adalah :
a. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia
dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI;
b. anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNI;
c. anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang
ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut
berusia 18 tahun atau belum kawin;
d. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak
jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
e. anak yang baru lahir yang ditemukan diwilayah negara Republik Indonesia selama
ayah dan ibunya tidak diketahui;
5. f. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan
ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui
keberadaannya;
g. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari ayah dan
ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan
memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
h. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Selain itu, tetap diakui pula sebagai Warga Negara Indonesia bagi:
a. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun
dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan
asing;
b. anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh
warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Kewarganegaraan juga diperoleh bagi anak sebagai berikut:
a. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat
tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan
Indonesia;
a. Anak WNA yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut
penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia.
Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas,
dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses
pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara
Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima
tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan
pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang,
asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda
(dwikewarganegaraan). Dwi kewarganegaraan berarti
bahwa seorang individu adalah sebagai warga negara
untuk dua negara pada saat yang bersamaan.
7. Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun
2006 memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu sampai
setelah 18 tahun dan/atau telah menikah, anak tersebut harus mulai
memilih kewarganegaraannya dan diberikan kesempatan 3 tahun untuk
menentukan pilihan.
8. Penentuan Kewarganegaraandapat dibedakan
menurutAsas :
Ius Soli, yaitu penentuan asas kewarganegaraan berdasar-kan daerah/negara tempat
di mana ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia akan
menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. (Inggris,
Mesir, Amerika, dll).
Ius Sanguinis, yaitu penentuan asas kewarganegaraan ber-dasarkan pertalian
darah/keturunan dari orang ybs. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A,
tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga negara
B (dianut oleh negara RRC).
9. Kemungkinanstatus kewarganegaraanseseorang :
• Apatride, yaitu seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai
kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas
ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Maka orang
tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga
negara B.
– Bipatride, yaitu adanya penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan
sekaligus(dwikewarganegaraan). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B
yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius
soli. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga
negara B. Akan tetapi, negara A juga mengganggap dia warga negaranya
karena berdasarkan tempat lahirnya.
• Multipatride, yaitu mempunyai lebih dari 2 kewarganegaraan
10. Penentuanstatuskewarganegaraan lazimmenggunakan dua stelsel,
yakni :
• Stelsel aktif, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif.
• Stelsel pasif, tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.
Seseorang dalamsuatunegarapada dasarnyamemiliki hak-hak
• Hak Opsi adalah hak untuk memilik suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif).
• Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)
11. Menurut UU no.12 th.2006 tentang kewarganegaraan RI, Indonesia menganut asas-
asas berikut:
1. Asas Ius sanguins
2. Asas Ius Soli
3. Asas kewarganegaraan tunggal, yakni asas yang menentukan 1
kewarganegaraan bagi setiap orang
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yakni yang menentukan
kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam UUD.
12. Syarat-syarat Menjadi WNI
Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa yang menjadi Warga Negara
Indonesia adalah Warga Negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan
dengan undang-undang menjadi Warga Negara Indonesia. Penduduk asli negara
Indonesia secara otomatis adalah Warga Negara Indonesia, sedangkan orang dari
bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada
pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan
pewarganegaraan atau naturalisasi.
1. Naturalisasi biasa
Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan
pewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa, harus memenuhi syarat
sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 Undang-undang RI Nomor 12
Tahun 2006, sebagai berikut:
1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah
negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau
paling singkat sepuluh puluh tahun tidak berturut-turut;
13. 3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih;
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak
menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara
b. Naturalisasi Istimewa
naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan
kepada orang asing yang telah berjasa kepadanegara Republik Indonesia atau
dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika
menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.
14. Prosedur menjadi WNI :
Bagi WNA yang telah kawin dengan WNI dan ingin menjadi WNI, berdasarkan
Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
menyatakan bahwa WNA yang bersangkutan harus:
1. Mengajukan pernyataan ke pejabat/Menteri Hukum dan HAM untuk menjadi
WNI;
2. Memberikan surat pernyataan bahwa dia telah tinggal di Indonesia 5 tahun
berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut; dan
3. Pernyataan bahwa bila mendapat kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi
dwikewarganegaraan (Kewarganegaraan ganda).
Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara
tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada presiden
melalui menteri dan diajukan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal pemohon. Pemohon melampirkan pernyataan yang memuat : nama
Iengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal dan kewarganegaraan
pemohon, dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan
suami atau isteri pemohon.
15. Permohonan harus dilampiri :
1. Fotokopi kutipan akte kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal pemohon
yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotokopi kutipan akte kelahiran dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga
Negara Indonesia (WNI) suami atau isteri pemohon yang disahkan oIeh pejabat
yang berwenang;
4. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah pemohon dan suami atau isteri
yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. Surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang
menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat
lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
6. Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian di tempat tinggal Pemohon;
7. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menerangkan bahwa
setelah pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, ia
kehilangan kewarganegaraan negara yang bersangkutan;
16. 8. Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta
akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara
Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
9. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak enam lembar.
Prosesnya:
* Menteri meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden
dalam waktu paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
* Presiden yang berhak mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
* Keputusan Presiden ditetapkan paling lambat tiga bulan terhitung sejak permohonan
diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari
terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
* Pemohon yang tidak hadir dalam pengucapan sumpah pada waktu yang telah
ditentukan (setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan
sumpah) tanpa alasan yang jelas, maka Keputusan Presiden tersebut batal demi
hukum.
17. * Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan
pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
* Penolakan permohonan pewarganegaraan disertai alasan dan
diberitahukan
oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat tiga bulan terhitung
sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri
* Berbagai fotokopi dokumen dapat juga disahkan oleh Kakanwil atau Kepala
perwakilan RI atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. (Surat Edaran Menteri
Hukum dan HAM Nomor M.81 HL.03.01 tahun 2007 tertanggal 19 Pebruari
2007 )
* Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.
18. PENYEBAB HILANGNYA KEWARGANEGARAAN INDONESIA
Menurut pasal 23 UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang
kewarganegaraan Indonesia, penyebab WNI kehilangan
kewarganegaraannya ,yaitu sebagai berikut:
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedang
orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas
permohonannya sendiri.
d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari
presiden.
e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam
dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan hanya dapat dijabat oleh WNI.
f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia
kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang
bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing
atau-
19. surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku
dari negara lain atas namanya.
i. Bertempat tinggal diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 5
(lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan
yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap
menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun
berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi
WNI kepada Perwakilan Republik Indonesia di wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan RI tersebut sudah telah memberi
tahu secara tertulis kepada yg bersangkutan, sepanjang yg bersangkutan tidak
menjadi tanpa kewarganegaraan.
Pasal 26 UU RI No. 12 Tahun 2006 juga menyebutkan kehilangan kewarganegaraan
bagi suami atau istri WNI dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan
kewarganegaraannya jika menurut hukum negara asal suaminya,
kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat
perkawinan tersebut.
b. Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan
kewarganegaraannya, jika menurut hukum asal istrinya, kewarganegaraan suami
mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
