Parcourir les diaporamas
- kebijakan dan perencanaan sosial
- kebijakan dan program pangan (yuti)
- kebijakan dan program pangan (yuti)
- kebijakan mutu stt nusa putra
- Kebijakan Ekonomi Industri
- Kebijakan Flu Babi Dinkes Jateng
- Kebijakan investasi di indonesia
- kebijakan kur 2013 maret 2014
- Kebijakan Manajemen Asset Daerah
- Kebijakan & Hubungan Hukum Kredit Perbankan
- Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
- Kebijakan dan konsep dasar ppk 2017
- Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Desentralisasi dan Perizinan SDA
- KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH
- Kebijakan dan Pengalaman Nepal dalam Implementasi Water Safety Plans
- Kebijakan dan Pengembangan SIINAS
- Kebijakan dan penyaluran tpg pnsd 2014
- Kebijakan dan perkembangan otonomi daerah di indonesia
- Kebijakan dan perundang kementrian kehutanan
- Kebijakan dan Praktek Konservasi di Indonesia
- Kebijakan dan Praktek Pengelolalan Sumber Daya Manusia
- Kebijakan dan Praktek Perbankan di Indonesia: Kajian Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah ( KPR) Terkait Prinsip Perlindungan Konsumen
- Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
- Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
- Kebijakan dan program direktorat pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dasar 2012, 7 3-2
- Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
- Kebijakan dan program konservasi energi
- Kebijakan dan Program Pemerintah terkait Hak Atas Air
- Kebijakan dan Regulasi K3 dalam Keperawatan
- Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
- Kebijakan dan Strategi e-Government di Indonesia
- Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi
- KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
- Kebijakan dan strategi pelayanan kb di era covid 19 dnr
- Kebijakan dan strategi pemberdayaan umkm
- Kebijakan dan Strategi penanganan drainase perkotaan
- Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Permukiman
- Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
- Kebijakan dan strategi pengembangan air minum
- KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
- Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
- Kebijakan dan strategi persampahan
- KEBIJAKAN DAN UPAYA INDONESIA MENANGANI TRANSNASIONAL CRIME (STUDI KASUS TENTANG PERDAGANGAN MANUSIA)
- KEBIJAKAN DAN UPAYA INDONESIA MENANGANI TRANSNASIONAL CRIME (STUDI KASUS TENTANG PERDAGANGAN MANUSIA)
- Kebijakan dana alokasi umum 2021
- Kebijakan dana alokasi umum 2021
- Kebijakan dana desa
- KEBIJAKAN DANA DESA 2020
- Kebijakan dana insentif-daerah-2021
- Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
- Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
- Kebijakan dbh pajak dan cht (pak lisbon)
- Kebijakan defisit anggaran
- Kebijakan deviden
- Kebijakan deviden (dividend policy)
- Kebijakan deviden di era covid
- Kebijakan di Bidang Ekspor dan Impor
- Kebijakan digital
- Kebijakan Diklat Aparatur_ Pelatihan MANAGEMENT of TRAINING_ ALPEKSI Jakarta
- Kebijakan Dinegara Filipina (Hardie)
- Kebijakan direktur tentang managemen nyeri
- Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014
- Kebijakan dit bindiklat paparan-9
- Kebijakan dit pembinaan slb paparan-7
- Kebijakan dit pembinaan smk paparan-8 a
- Kebijakan dit pembinaan smp paparan-5
- Kebijakan dit pembinaan tk&sd paparan-4
- Kebijakan DITPSMK
- Kebijakan dividen
- Kebijakan dividen/abshor.marantika/Cyndi Louisa(07)_3-03
- KEBIJAKAN DPD KOTA MAKASSAR DALAM RER REGISTRASI STR
- Kebijakan E Proc Pemprov Kepri
- Kebijakan Ekonomi Internasional ppt
- Kebijakan Ekonomi Pada Awal Kemerdekaan Indonesia .
- Kebijakan ekonomi pada masa orde baru
- Kebijakan ekonomi politik; studi kebijakan antidumping dalam cafta
- Kebijakan ekonomi umar
- Kebijakan Ekonomi: Impor Beras 500 Ribu Ton Pada Awal Tahun 2018
- Kebijakan Energi Nasional Menuju Tahun 2050, Peran Batubara Mendukung Ketahanan Energi Nasional
- Kebijakan energi-nasional-2003-2020
- Kebijakan fasilitasi peningkatan mutu
- Kebijakan fiskal
- Kebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaran
- Kebijakan fiskal , kebijakan moneter , kebijakan penawaran
- Kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah
- Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter
- Kebijakan Fiskal dan Moneter
- Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintas
- Kebijakan Fiskal di Indonesia
- Kebijakan Fiskal Negara Brunei Darussalam - Anto Apriyanto
- Kebijakan fiskal presentasi
- Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
- Kebijakan flyover untuk atasi kemacetan
- kebijakan harga pemerintah
- KEBIJAKAN HARGA PERTANIAN
- Kebijakan Hub/Jaringan Inovasi Pelayanan Publik
- Kebijakan ic
- Kebijakan implementasi asi ekslusif
- Kebijakan implementasi asi ekslusif
- Kebijakan implementasi asi ekslusif
- Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
- Kebijakan implementasi ppi rs di sulsel 2014
- Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
- Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)
- Kebijakan insentif pdrd edit13919
- Kebijakan institusi sames implementasika kontrak SOA (standing offer agreement)
- Kebijakan Investasi dan Pembelanjaan Modal Kerja
- Kebijakan ispa
- Kebijakan ispa jateng (pertm kab 2014)
- Kebijakan Jabatan Fungsional Kesehatan
- Kebijakan jamkesmas jampersal2011
- Kebijakan jamsostek (disnakertrans)
- Kebijakan jawa tengah pada homestay di destinasi pariwisata 2016
- Kebijakan jepang
- Kebijakan Jepang (Ekana Kusuma N & Widya Sri M)
- Kebijakan jepang di bidang politik
- Kebijakan Jepang di Indonesia
- Kebijakan Jepang di Indonesia
- Kebijakan Jokowi dan Hubungan Indonesia-India
- Kebijakan kalteng harati
- Kebijakan Kapitalistik Penyebab Utama Harga-Harga Naik
- Kebijakan Kapitalistik Penyebab Utama Harga-Harga Naik
- Kebijakan karantina hewan dan pengawasan keamanan pangan asal perta hewan
- Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
- Kebijakan kehumasan
- Kebijakan Kehumasan Instansi Pemerintah
- Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
- Kebijakan keluarga norwegia fitri m
- Kebijakan kemahasiswaan adibuana - Djoko AW
- Kebijakan Kemdikbud tentang Merdeka Belajar: Kampus merdeka
- Kebijakan kemenag tentang zakat
- Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
- Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
- Kebijakan Kemendikbud: Merdeka Belajar
- Kebijakan kemenkes 5 pilar stbm kadis
- KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DESA CERDAS MANDIRI (DCM)
- Kebijakan kependidikan
- Kebijakan Kependudukan Sumatera Selatan Berkaitan Hasil SDKI 2012
- Kebijakan keras pemerintah jepang
- Kebijakan keras pemerintah jepang
- Kebijakan keras pemerintah jepang terhadap pergerakan indonesia
- Kebijakan kerjasama pemerintah badan usaha [kpbu]
- Kebijakan kerjasama pemerintah badan usaha [kpbu]
- Kebijakan kesehatan
- Kebijakan kesehatan 17 maret 2012. final
- Kebijakan kesehatan 2013
- Kebijakan kesehatan 2013(1)
- Kebijakan kesehatan 2013(2)
- Kebijakan kesehatan 2013(3)
- Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Fasyankes
- Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
- Kebijakan kesehatan dimensi_makro_-_ayun_sriatmi
- Kebijakan kesehatan haji 1
- Kebijakan Keuangan Akses UMKM (Kebanksentralan BAB 4)
- KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
- Kebijakan Keuangan Perusahaan _ Materi Training "Business Analysis and Valuation"
- Kebijakan Khilafah di Bidang Pariwisata
- KEBIJAKAN KKBPK
- Kebijakan Kompensasi Kenaikan Harga BBM dan Program Kompensasinya tahun 2008
- Kebijakan Komunikasi di Bidang Penyiaran I (RADIO)
- Kebijakan komunikasi era reformasi ; pers
- Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
- Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
- Kebijakan kurikulum 2013 dan mutu pendidikan
- Kebijakan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus
- Kebijakan lingkungan
- Kebijakan lingkungan
- Kebijakan Lingkungan dan Kegagalan Pasar
- Kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional
- Kebijakan m ts n barabai
- Kebijakan madrasah
- Kebijakan makro ekonomi dalam perekonomian terbuka
- Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
- Kebijakan Makro untuk Perekonomian Terbuka
- Kebijakan Makroprudensial (Kebanksentralan BAB 2)
- Kebijakan malaria
- Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
- Kebijakan Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
- Kebijakan materi ka subdit ptml
- Kebijakan mendikbud Nadiem Makarim tentang Kebijakan MERDEKA BELAJAR
- KEBIJAKAN MENERAPKAN PP 46/2016 TENTANG KLHS
- Kebijakan mengenai bbm bersubsidi
- Kebijakan moneter
- Kebijakan moneter & fiskal
- Kebijakan moneter & fiskal
- Kebijakan moneter 2
- Kebijakan Moneter Bulanan - Bank Indonesia
- Kebijakan moneter dalam perspektif islam
- Kebijakan moneter dan fiskal
- Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal (SMA kelas XI semester II)
- Kebijakan moneter ekonomi
- Kebijakan moneter kebijakan fiskal kebijakan anggaran
- Kebijakan Moneter, Keuangan Negara dan Pajak
- Kebijakan moneter-130129212100-phpapp02
- KEBIJAKAN NAPZA DI INDONESIA: TINJAUAN HISTORIS
- Kebijakan Nasional air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
- KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
- KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
- KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
- Kebijakan Nasional Kumuh
- kebijakan nasional mitigasi perubahan iklim
- kebijakan nasional mitigasi perubahan iklim
- Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis Masyarakat
- Kebijakan nasional pembangunan bidang persampahan dan drainase
- Kebijakan Nasional Pembangunan Sanitasi Pemukiman
- Kebijakan Nasional Pengembangan Knowledge Management
- Kebijakan nasional pengendalian dbd 2015
- Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Kebijakan Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan
- Kebijakan nasional spmi pt
- Kebijakan New Normal COVID-19 Pariwisata Indonesia
- Kebijakan obat tradisional nasional tahun 2007
- Kebijakan obat tradisional nasional tahun 2007
- Kebijakan otonomi daerah_dalam_kerangka_nkri
- Kebijakan otonomi khusus di indonesia
- Kebijakan pablik
- Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengah
- Kebijakan pada Masa Pemerintahan Megawati
- Kebijakan Pangan dan Gizi
- Kebijakan Pangan dan Ketahanan Pangan Nasional
- Kebijakan pariwisata diy 15 sep 2009 woro,tour operator di jogja,tour operator di yogya
- Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
- Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2
- Kebijakan Pelaksanaan NUSP-2
- Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2019paparan Jawa Barat
- Kebijakan Pelaksanaan UN TP. 2017/2018 Jabar
- Kebijakan pelaporan HIV AIDS & IMS
- Kebijakan pelatihan bidang kesehatan pd masa covid
- Kebijakan pelatihan sdmk
- Kebijakan pelayanan hari ibu
- Kebijakan pelayanan kesehatan
- Kebijakan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana pada masa pandemi covid-19
- Kebijakan pelayanan kesehatan kerja
- Kebijakan pelayanan publik slide
- Kebijakan pelayanan publik slide
- Kebijakan Pemanfaatan TIK Pembelajaran
- Kebijakan pemanfaatan tik untuk pendidikan
- Kebijakan Pemasaran Domestik Tahun 2013
- Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL BM)
- Kebijakan pembangunan china (tugas prof. dr. utang suwaryo)
- Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita
- Kebijakan pembangunan ekonomi
- Kebijakan Pembangunan ekonomi Indonesia
- Kebijakan pembangunan hukum
- Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi
- Kebijakan Pembangunan Parekraf Prov. NTT
- Kebijakan pembangunan pariwisata kabupaten sikka
- Kebijakan Pembangunan Perbatasan Skim10
- Kebijakan pembangunan pertanian
- Kebijakan pembangunan pertanian dan peternakan kubu raya
- Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
- Kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM)
- Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan
- Kebijakan pembangunan-infrastruktur-provinsi-jawa-timur
- Kebijakan pembatasan aktivitas pada PSBB
- Kebijakan Pembatasan Arus Orang Dalam Penanganan Covid-19
- Kebijakan Pembelajaran Dengan e-Learning di Lembaga Pendidikan
- Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Sosial
- Kebijakan Pembinaan PNS
- Kebijakan pembinaan smk 2017 (rakor lsp, 140317)
- Kebijakan pemda materi pelatihan kpmd
- Kebijakan pemekaran
- Kebijakan pemenuhan tenaga teknis menengah kehutanan
- Kebijakan pemerintah
- Kebijakan Pemerintah dan Tantangan Revolusi Mental
- KEBIJAKAN PEMERINTAH MENJAMIN HAK ANAK dalam KASUS KEKERASAN SEKSUAL
- Kebijakan pemerintah atasi darurat listrik 2010
- Kebijakan pemerintah belanda terhadap pendidikan islam di indonesia
- Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
- Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban umum
- Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
- Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi
- Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Darah
- Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian
- Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian
- Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian
- Kebijakan pemerintah dalam penyuluhan
- Kebijakan pemerintah dalam perekonomian
- Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
- Kebijakan Pemerintah dan Pemda (RPJP/D, Visi, Misi, RPJM/D, RKP/D)
- Kebijakan Pemerintah dan Pemda (RPJP/D, Visi, Misi, RPJM/D, RKP/D)
- Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Mengefektifkan dan Mempercepat Pengelolaan Sampah
- Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi
- Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan
- Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan Dasar
- Kebijakan Pemerintah di bidang TIK
- Kebijakan pemerintah Indonesia mengatasi konflik papua
- Kebijakan pemerintah kolonial di nusantara
- Kebijakan Pemerintah Masa Nifas
- Kebijakan Pemerintah Masa Nifas
- Kebijakan Pemerintah Masa Orde Baru: Pemilihan Umum
- KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PERUBAHAN IKLIM TERKAIT KONDISI EKONOMI DI INDONESIA (STUDY KASUS KEBIJAKAN RAD-GRK DI PROV. SULSEL)
- Kebijakan Pemerintah Menuju Jaminan Kesehatan Semesta Tahun 2014
- Kebijakan pemerintah orba dalam bidang pendidikan
- Kebijakan pemerintah provinsi jawa tengah pada kspn sangiran
- kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
- Kebijakan Pemerintah Tentang Tenaga Kependidikan 2011
- Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Koperasi dan UMKM (Presentasi)
- Kebijakan pemerintah-tt-autis-(baru)
- Kebijakan Pemerintahan Gusdur
- Kebijakan pemerintahan japan
- Kebijakan pemerintahan japan
- Kebijakan Pemerintahan Kependudukan Jepang di Bidang Kemiliteran
- Kebijakan Pemerintahan Orde Baru
- Kebijakan PemerintahanGubernur Jenderal Herman Williem Daendels
- Kebijakan pemprov jateng 2017
- Kebijakan Penanggulangan Bencana Dinkes
- Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
- Kebijakan penanggulangan napza
- Kebijakan – kebijakan pemerintah kolonialisme & pengaruhnya
- Kebijakan – kebijakan politik orde baru