Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1) Dokumen tersebut membahas tentang etika bisnis dan korporasi, hak-hak konsumen, serta perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang di Indonesia. 2) Kode etik korporasi digunakan untuk memandu perilaku perusahaan dan menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. 3) Konsumen memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang

1. Nama : Ditta Ayu Anggraini Jurusan Magister Manajemen
N I M : 55118110059 Fakultas Pasca Sarjana
Mata Kuliah : Business Etich and
Good Governance
Universitas Mercu Buana
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir,
MM, CMA, MPM
20 Mei 2019
EXECUTIVE SUMMARY
Corporate Ethics :Rights, Privileges, Problems and Protection
Pendahuluan
Etika bisnis mengacu pada standar organisasi kontemporer, prinsip, rangkaian
nilai dan norma yang mengatur tindakan dan perilaku individu dalam organisasi bisnis.
Etika bisnis memiliki dua dimensi, etika bisnis normatif atau etika bisnis deskriptif.
Sebagai praktik perusahaan dan spesialisasi karir, bidang ini terutama bersifat normatif.
Akademisi yang mencoba memahami perilaku bisnis menggunakan metode deskriptif.
Kisaran dan kuantitas masalah etika bisnis mencerminkan interaksi perilaku
memaksimalkan laba dengan masalah nonekonomi.
Etika Korporat
Etik korporat adalah bentuk etika terapan atau etika profesional, yang meneliti
prinsip-prinsip etika dan masalah moral atau etika yang dapat timbul dalam lingkungan
bisnis. Ini berlaku untuk semua aspek perilaku bisnis dan relevan dengan perilaku
individu dan seluruh organisasi. Etika ini berasal dari individu, pernyataan organisasi
atau dari sistem hukum. Norma-norma, nilai-nilai, etika, dan praktik yang tidak etis inilah
yang digunakan untuk memandu bisnis. Mereka membantu bisnis tersebut
mempertahankan hubungan yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan
mereka.
a. Etika dan nilai-nilai perusahaan
Etika perusahaan dan nilai-nilai menggambarkan perilaku yang diharapkan dari
organisasi. Salah satu peran kunci dari dewan termasuk menetapkan budaya, nilainilai
dan etika perusahaan. Adalah penting bahwa Dewan menetapkan "nada dari atas."
Para direktur harus memimpin dengan memberi contoh dan memastikan standar
perilaku yang baik meresap ke seluruh tingkat organisasi. Ini akan membantu
mencegah perilaku tidak senonoh, tidak etis, dan mendukung penyampaian
kesuksesan jangka panjang.

2. b. Kepentingan umum
Dalam hal etika dan nilai-nilai perusahaan ini menyoroti bahwa patokan di mana
lembaga harus dinilai adalah yang berlaku untuk organisasi yang beroperasi di sektor
public. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni
bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati
kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sejak
disadarinya pentingnya aktivitas bisnis dilakukan dengan bermoral, maka banyak
perusahaan maupun organisasi menyusun kode etik organisasi atau korporasi
(Corporate Code of Conduct, Code of Ethics or Organization’s Code of Ethical
Conduct).
Aturan-aturan disusun untuk membantu semua pegawai dan anggota organisasi
untuk berperilaku yang bermoral dengan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip moral
seharusnya diterapkan dalam kerja atau memberikan pedoman yang lebih spesifik atau
perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang (permitted and prohibited behavior).
Manfaat dari kode etik korporasi adalah sebagai berikut :
1) Untuk mendorong banyak orang dalam organisasi untuk berpikir, mendiskusikan visi,
misi mereka dan tanggung jawab yang penting sebagai kelompok dan individu
terhadap perusahaan, pihak-pihak lain dalam perusahaan, dan terhadap
stakeholders lainnya.
2) Suatu kode etik yang telah disusun dapat digunakan untuk menghasilkan diskusi
yang positif bagi penyempurnaan dan kemungkinan untuk modifikasi.
3) Dapat membantu karyawan baru dalam rangka penyesuaian diri, menanamkan
perlunya berpikir atas aspek-aspek moral dalam tindakan mereka, serta
menanamkan pentingnya mengembangkan sifat-sifat luhur yang sesuai dengan
posisi mereka dalam organisasi.
4) Digunakan sebagai dokumen untuk referensi bila mereka meragukan tindakan atau
perintah yang harus dilakukannya.
5) Digunakan untuk meyakinkan pihak luar atas fakta bahwa perusahaan berpegang
pada prinsip-prinsip moral, dan memberikan mereka kriteria untuk mengukur
tindakan perusahaan.
c. Aspek-aspek atau Unsur-unsur Kode Etik Korporasi
Aspek-aspek atau unsur-unsur penting dalam etika perusahaan atau korporasi
yang diatur dalam kode etik adalah sebagai berikut:

3. 1) Perilaku Dewan Direksi, Komisaris, dan Karyawan:
 suap, hadiah, dan komisi;
 entertainment;
 penyalahgunaan informasi;
 konflik kepentingan;
 kecurangan penggunaan aset dan sumber daya korporasi;
 utang/pinjaman; dan
 perilaku individu, termasuk pekerjaannya di luar korporasi.
2) Hubungan dengan supplier dan kontraktor
 kompetisi yang adil dan terbuka;
 pemenuhan kepentingan umum dan akuntabiitas;
 prosedur lelang dan tender;
 praktik suap dan KKN; dan
 prosedur pembayaran.
3) Tanggung jawab kepada pemilik/pemegang saham
 perkembangan yang berkelanjutan;
 jujur dan transparan dalam informasi;
 prosedur dan kebijakan akuntansi yang benar dan adil; dan
 insider trading.
4) Hubungan dengan pelanggan dan konsumen
 pelayanan;
 produk yang berkualitas dan harga yang wajar;
 keamanan, kesehatan dan kejelasan dalam penggunaan instruksi; dan
 kebijakan produk dan harga.
5) Hubungan dengan karyawan
 jaminan keamanan dan kesehatan;
 kesempatan kerja yang sama;
 kebebasan berkreasi bagi individu dan hak pribadi;
 komunikasi;
 pengembangan dan remunerasi; dan
 kebijakan berkaitan dengan rokok, narkoba, dan obat terlarang.
6) Tanggung jawab sosial
 kebijakan lingkungan;
 partisipasi dalam komunitas;
 kebijakan dan praktik pemberian sumbangan;
 kegiatan politik; dan

4.  pelanggaran dan sanksi atas code of conduct serta rehabilitasi bagi yang
dikenakan sanksi
Hak
Secara umum, hak adalah klaim atau kepemilikan individu atau sesuatu.
Seseorang dikatakan memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan
dalam suatu cara tertentu atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam
suatu cara tertentu kepadanya.
Hak juga berasal dari sistem standar moral yang tidak bergantung pada sistem
hukum tertentu. Hak untuk bekerja, misalnya, tidak dijamin dalam Konstitusi Amerika,
namun banyak yang menyatakan bahwa ini adalah hak yang dimiliki oleh semua
manusia. Hak merupakan sebuah sarana atau cara yang penting dan bertujuan agar
memungkinkan Individu untuk memilih dengan bebas apa pun kepentingan atau
aktivitas mereka dan melindungi pilihan-pilihan mereka.
Hak Negatif dan Positif
Sejumlah hak yang disebut hak negative dapat digambarkan dari fakta bahwa
hak-hak yang termasuk di dalamnya dapat didefinisikan sepenuhnya dalam kaitannya
dengan kewajiban orang lain untuk tidak ikut campur dalam aktivitas-aktivitas tertentu
dari orang yang memiliki hak tersebut. Contohnya, jika saya memiliki hak privasi, ini
berarti semua orang, termasuk atasan saya, berkewajiban tidak ikut campur dalam
urusan atau aktivitas-aktivitas pribadi saya.
Sebaliknya, hak positif tidak hanya memberikan kewajiban negative, namun juga
mengimplikasikan bahwa pihak lain (tidak selalu jelas siapa mereka) memiliki kewajiban
positif pada si pemilik hak untuk memberikan apa yang dia perlukan untuk dengan
bebas mencari atau mengejar kepentingan-kepentingannya. Contohnya, jika saya
punya hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, maka ini tidak hanya berarti orang
lain tidak boleh ikut campur namun juga berarti jika saya tidak bisa memperoleh
penghasilan yang layak, maka harus ada pihak lain (mungkin pemerintah) yang wajib
memberikan pekerjaan dengan penghasilan yang layak.
Teori Hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena berkaitan dengan
kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Dalam
pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling
banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Teori
ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan
tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya, kemudian dilema-dilema itu dipecahkan
dengan berpegang pada hierarki hak-hak. Dalam teori ini yang penting adalah bahwa
tuntutan-tuntutan moral seseorang yaitu haknya ditanggapi dengan serius. Contoh :
asisten rumah tangga yang mempunyai hak untuk mendapatkan gaji bulanannya
setelah ia melakukan kewajibannya mengurus rumah dan sebagainya.

5. Hak Istimewa
Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang.
Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege
dapat Anda lihat dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”),
yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang
sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata
berdasarkan sifat piutangnya.
Masalah dan Perlindungan
Konsumen ialah orang yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi
keperluan dan kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada
golongan besar suatu rumah tangga yaitu golongan Rumah Tangga Konsumsi (RTK),
dan golongan Rumah Tangga Produksi (RTP). Perlindungan konsumen adalah
perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak sebagai contoh para
penjual diwajibkan menunjukka tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada
konsumen. Dengan kata lain, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Oleh karena itu, Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak
dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang
bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika adanya
tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu.
Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.
Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya
telah dilanggar oleh pelaku usaha.
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat
mengajukan perlindungan adalah :
 Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1),
Pasal 27 , dan Pasal 33.
 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia No. 3821.
 Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian
Sengketa.
 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

6.  Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang
Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag
Prop/Kab/Kota.
 Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795
/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.
Menurut Undang- undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
Pasal 1 butir 1,2 dan 3 :
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan taua badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun buka badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggaraka kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi. Seperti dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3,
disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :
 Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;
 Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari
ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
 Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha;
 Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen.

7. DAFTAR PUSTAKA
Fernando, A. C. (2012). Business Ethics and Corporate Governance, Second Edition.
india. Pearson.
LoRusso, James Dennis. (2017). Spirituality, Corporate Culture, and American
Business: The Neoliberal Ethic and the Spirit of Global Capital (Critiquing Religion:
Discourse, Culture, Power), London. Bloomsbury .
Hapzi Ali, 2016. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana