Soumettre la recherche
Mettre en ligne
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)
•
0 j'aime
•
382 vues
Achmad Wahid
Suivre
Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur Dan Sekitarnya
Lire moins
Lire la suite
Droit
Signaler
Partager
Signaler
Partager
1 sur 20
Télécharger maintenant
Télécharger pour lire hors ligne
Recommandé
Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur Dan Sekitarnya
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran 1 borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran 1 borobudur)
Achmad Wahid
Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur Dan Sekitarnya
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)
Achmad Wahid
PENETAPAN STATUS RUAS JALAN SEBAGAI JALAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
Achmad Wahid
pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Achmad Wahid
PERCEPATAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG DALAM RANGKA MENDORONG PENANAMAN MODAL (INVESTASI) DI DAERAH
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
Achmad Wahid
Luas Baku Lahan Sawah 2019
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Achmad Wahid
KEPMEN LHK NO SK.8/MENLHK/SETJEN/1/2018
Lampiran1
Lampiran1
Achmad Wahid
KEPMEN LHK NO SK.8/MENLHK/SETJEN/1/2018
Sk.8.menlhk2018
Sk.8.menlhk2018
Achmad Wahid
Recommandé
Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur Dan Sekitarnya
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran 1 borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran 1 borobudur)
Achmad Wahid
Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur Dan Sekitarnya
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)
Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)
Achmad Wahid
PENETAPAN STATUS RUAS JALAN SEBAGAI JALAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
Achmad Wahid
pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Achmad Wahid
PERCEPATAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG DALAM RANGKA MENDORONG PENANAMAN MODAL (INVESTASI) DI DAERAH
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
Achmad Wahid
Luas Baku Lahan Sawah 2019
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Achmad Wahid
KEPMEN LHK NO SK.8/MENLHK/SETJEN/1/2018
Lampiran1
Lampiran1
Achmad Wahid
KEPMEN LHK NO SK.8/MENLHK/SETJEN/1/2018
Sk.8.menlhk2018
Sk.8.menlhk2018
Achmad Wahid
KEPMEN LHK NO SK.8/MENLHK/SETJEN/1/2018
Peta penetapan
Peta penetapan
Achmad Wahid
KEPMEN LHK NO SK.8/MENLHK/SETJEN/1/2018
Peta karakteristik
Peta karakteristik
Achmad Wahid
KEPMEN LHK NO SK.8/MENLHK/SETJEN/1/2018
Lampiran2
Lampiran2
Achmad Wahid
KEPMEN LHK NO SK.8/MENLHK/SETJEN/1/2018
Jawa
Jawa
Achmad Wahid
percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Achmad Wahid
Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
Achmad Wahid
Perda Prov Jateng No 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Prov Jawa Tengah
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
Achmad Wahid
KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
Achmad Wahid
PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN / KOTA KEPADA GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
Achmad Wahid
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PERTANAHAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI, BIDANG PELATIHAN DAN PENDIDIKAN, BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN, BIDANG KEPAMONGPRAJAAN, BIDANG PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG SERTA BIDANG PEREKONOMIAN TAHAP I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
Achmad Wahid
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Achmad Wahid
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Achmad Wahid
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Achmad Wahid
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2Oi6 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
UU 4 2016 TAPERA
UU 4 2016 TAPERA
Achmad Wahid
PENANGGULANGAN KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM, kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan kanker terbanyak di Indonesia yang memerlukan tindakan/intervensi kesehatan masyarakat dalam bentuk program penanggulangan nasional
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
Achmad Wahid
Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur Dan Sekitarnya
Perpres nomor 58 tahun 2014
Perpres nomor 58 tahun 2014
Achmad Wahid
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Achmad Wahid
Perbup nomor-5-th-2013
Perbup nomor-5-th-2013
Achmad Wahid
Kab bombana 20_2008
Kab bombana 20_2008
Achmad Wahid
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PERMEN-KP/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.04/MEN/2012 TENTANG OBAT IKAN
OBAT IKAN
OBAT IKAN
Achmad Wahid
FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III Sultan Raja Djaenudin) dari Trah Sunan Gunung Jati adalah Sultan Asli.
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
Indra Wardhana
manajemen logistik
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
muhammadrezza14
Contenu connexe
Plus de Achmad Wahid
KEPMEN LHK NO SK.8/MENLHK/SETJEN/1/2018
Peta penetapan
Peta penetapan
Achmad Wahid
KEPMEN LHK NO SK.8/MENLHK/SETJEN/1/2018
Peta karakteristik
Peta karakteristik
Achmad Wahid
KEPMEN LHK NO SK.8/MENLHK/SETJEN/1/2018
Lampiran2
Lampiran2
Achmad Wahid
KEPMEN LHK NO SK.8/MENLHK/SETJEN/1/2018
Jawa
Jawa
Achmad Wahid
percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Achmad Wahid
Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
Achmad Wahid
Perda Prov Jateng No 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Prov Jawa Tengah
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
Achmad Wahid
KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
Achmad Wahid
PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN / KOTA KEPADA GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
Achmad Wahid
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PERTANAHAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI, BIDANG PELATIHAN DAN PENDIDIKAN, BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN, BIDANG KEPAMONGPRAJAAN, BIDANG PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG SERTA BIDANG PEREKONOMIAN TAHAP I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
Achmad Wahid
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Achmad Wahid
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Achmad Wahid
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Achmad Wahid
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2Oi6 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
UU 4 2016 TAPERA
UU 4 2016 TAPERA
Achmad Wahid
PENANGGULANGAN KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM, kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan kanker terbanyak di Indonesia yang memerlukan tindakan/intervensi kesehatan masyarakat dalam bentuk program penanggulangan nasional
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
Achmad Wahid
Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur Dan Sekitarnya
Perpres nomor 58 tahun 2014
Perpres nomor 58 tahun 2014
Achmad Wahid
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Achmad Wahid
Perbup nomor-5-th-2013
Perbup nomor-5-th-2013
Achmad Wahid
Kab bombana 20_2008
Kab bombana 20_2008
Achmad Wahid
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PERMEN-KP/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.04/MEN/2012 TENTANG OBAT IKAN
OBAT IKAN
OBAT IKAN
Achmad Wahid
Plus de Achmad Wahid
(20)
Peta penetapan
Peta penetapan
Peta karakteristik
Peta karakteristik
Lampiran2
Lampiran2
Jawa
Jawa
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
UU 4 2016 TAPERA
UU 4 2016 TAPERA
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
Perpres nomor 58 tahun 2014
Perpres nomor 58 tahun 2014
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Perbup nomor-5-th-2013
Perbup nomor-5-th-2013
Kab bombana 20_2008
Kab bombana 20_2008
OBAT IKAN
OBAT IKAN
Dernier
FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III Sultan Raja Djaenudin) dari Trah Sunan Gunung Jati adalah Sultan Asli.
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
Indra Wardhana
manajemen logistik
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
muhammadrezza14
Metode penafsiran Literal/Lettelijk menurut Arief Sidharta merupakan penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis. Hakim berusaha untuk mengetahui makna suatu kata dalam peraturan perundang-undangan
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
ekahariansyah96
Undang Undang
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
S. Gautama: PH adalah para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk melakukan pilihan, mereka dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak mereka. Mereka hanya bisa/bebas untuk memilih tetapi mereka tidak bebas untuk menentukan sendiri perundang-undangannya.
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
ekahariansyah96
AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A)
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
mohamadhafiz651
Ekonomi Publik
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Sumardi Arahbani
Hak Kekayaan Intelektual
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
dillaayuna
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
yunitahatmayantihafi
Dernier
(9)
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
Télécharger maintenant
