Perpres nomor 58 tahun 2014

•

0 j'aime•610 vues

Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur Dan Sekitarnya

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Perpres nomor 58 tahun 2014

Recommandé

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran 1 borobudur)

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran 1 borobudur)

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran 1 borobudur)Achmad Wahid

Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah

Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah

Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerahAchmad Wahid

SE ATR/BPN Percepatan Investasi

SE ATR/BPN Percepatan Investasi

SE ATR/BPN Percepatan InvestasiAchmad Wahid

Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah

Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah

Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahAchmad Wahid

Lampiran1Achmad Wahid

Sk.8.menlhk2018

Sk.8.menlhk2018

Sk.8.menlhk2018Achmad Wahid

Peta penetapanAchmad Wahid

Peta karakteristik

Peta karakteristik

Peta karakteristikAchmad Wahid

Recommandé

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran 1 borobudur)

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran 1 borobudur)

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran 1 borobudur)Achmad Wahid

Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah

Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah

Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerahAchmad Wahid

SE ATR/BPN Percepatan Investasi

SE ATR/BPN Percepatan Investasi

SE ATR/BPN Percepatan InvestasiAchmad Wahid

Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah

Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah

Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahAchmad Wahid

Lampiran1Achmad Wahid

Sk.8.menlhk2018

Sk.8.menlhk2018

Sk.8.menlhk2018Achmad Wahid

Peta penetapanAchmad Wahid

Peta karakteristik

Peta karakteristik

Peta karakteristikAchmad Wahid

Lampiran2Achmad Wahid

JawaAchmad Wahid

Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang

Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang

Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruangAchmad Wahid

SE ATR/BPN Percepatan Investasi

SE ATR/BPN Percepatan Investasi

SE ATR/BPN Percepatan InvestasiAchmad Wahid

P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng

P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng

P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jatengAchmad Wahid

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 Achmad Wahid

KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018

KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018

KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018Achmad Wahid

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018Achmad Wahid

PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISAchmad Wahid

Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa

Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa

Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaAchmad Wahid

Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan

Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan

Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinanAchmad Wahid

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...Achmad Wahid

UU 4 2016 TAPERA

UU 4 2016 TAPERA

UU 4 2016 TAPERAAchmad Wahid

permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim

permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim

permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimAchmad Wahid

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)Achmad Wahid

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)Achmad Wahid

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARAAchmad Wahid

Perbup nomor-5-th-2013

Perbup nomor-5-th-2013

Perbup nomor-5-th-2013Achmad Wahid

Kab bombana 20_2008

Kab bombana 20_2008

Kab bombana 20_2008Achmad Wahid

OBAT IKANAchmad Wahid

20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx

20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx

20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy

SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara

SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara

SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubarazannialzur

Contenu connexe

Plus de Achmad Wahid

Lampiran2Achmad Wahid

JawaAchmad Wahid

Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang

Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang

Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruangAchmad Wahid

SE ATR/BPN Percepatan Investasi

SE ATR/BPN Percepatan Investasi

SE ATR/BPN Percepatan InvestasiAchmad Wahid

P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng

P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng

P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jatengAchmad Wahid

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 Achmad Wahid

KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018

KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018

KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018Achmad Wahid

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018Achmad Wahid

PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISAchmad Wahid

Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa

Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa

Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaAchmad Wahid

Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan

Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan

Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinanAchmad Wahid

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...Achmad Wahid

UU 4 2016 TAPERA

UU 4 2016 TAPERA

UU 4 2016 TAPERAAchmad Wahid

permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim

permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim

permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimAchmad Wahid

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)Achmad Wahid

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)Achmad Wahid

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARAAchmad Wahid

Perbup nomor-5-th-2013

Perbup nomor-5-th-2013

Perbup nomor-5-th-2013Achmad Wahid

Kab bombana 20_2008

Kab bombana 20_2008

Kab bombana 20_2008Achmad Wahid

OBAT IKANAchmad Wahid

Plus de Achmad Wahid (20)

Lampiran2

Jawa

Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang

Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang

Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang

SE ATR/BPN Percepatan Investasi

SE ATR/BPN Percepatan Investasi

SE ATR/BPN Percepatan Investasi

P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng

P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng

P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017

KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018

KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018

KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018

PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa

Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa

Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa

Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan

Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan

Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...

UU 4 2016 TAPERA

UU 4 2016 TAPERA

UU 4 2016 TAPERA

permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim

permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim

permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran ii borobudur)

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)

Perpres nomor 58 tahun 2014 (Lampiran iii borobudur)

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Perbup nomor-5-th-2013

Perbup nomor-5-th-2013

Perbup nomor-5-th-2013

Kab bombana 20_2008

Kab bombana 20_2008

Kab bombana 20_2008

OBAT IKAN

Dernier

20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx

20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx

20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy

SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara

SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara

SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubarazannialzur

Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat

Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat

Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyatzidantalfayaed

Materi negara dan konstitusi materi.pptx

Materi negara dan konstitusi materi.pptx

Materi negara dan konstitusi materi.pptxAchmadHidayaht

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfCI kumparan

hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx

hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx

hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxmaxandrew9

Dernier (6)

20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx

20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx

20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx

SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara

SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara

SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara

Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat

Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat

Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat

Materi negara dan konstitusi materi.pptx

Materi negara dan konstitusi materi.pptx

Materi negara dan konstitusi materi.pptx

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf

hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx

hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx

hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx