Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
IMPLEMENTASI HASIL
PERENCANAAN KE DALAM
RANCANGAN APB-DESA
BAPPEDA KABUPATEN BOGOR
2016
DASAR HUKUM
1. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6...
SINERGI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
PERENCANAAN PENGANGGARAN
INFORMASI DAERAH TENTANG
ADD,DD,BHPRD DAN BANKEU KHUSUS
MUSR...
DEFINISI APB DESA
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, selanjutnya disebut
APBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemer...
I. PENDAPATAN DESA
Pendapatan Desa meliputi
semua penerimaan uang
melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1
(s...
JENIS-JENIS PENDAPATAN DESA
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas :
- Hasil usaha, yaitu antara lain hasil Bumdes...
STRUKTUR PENDAPATAN DESA
Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Keterangan
1 PENDAPATAN DESA
1 1 Pendapatan Asli Desa
1 1 1 Ha...
II. BELANJA DESA
Belanja Desa meliputi semua
pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1
(satu) t...
KETENTUAN ALOKASI BELANJA DESA
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa digunakan ...
KELOMPOK BELANJA DESA
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
c. Pembinaan Kemasyarakatan Des...
BELANJA DESA BERDASARKAN SUMBER PENDAPATAN
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; c.
Pemb...
JENIS-JENIS BELANJA
1. BELANJA PEGAWAI
DIANGGARKAN KHUSUS UNTUK :
- BELANJA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KADES DAN
PERA...
JENIS-JENIS BELANJA
2. BELANJA BARANG DAN JASA
Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yan...
JENIS-JENIS BELANJA
3. BELANJA MODAL
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
pembelian/ pengadaan barang at...
Belanja tak terduga
Belanja tak terduga adalah kelompok
belanja yang digunakan akibat adanya
keadaan darurat dan/atau kead...
STRUKTUR BELANJA DESA
Kode
Rekening
Uraian Anggara
n (Rp)
Keteran
gan
2 BELANJA DESA
2 1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah...
III. PEMBIAYAAN DESA
Pembiayaan desa meliputi semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan
d...
KELOMPOK PEMBIAYAAN
a. Penerimaan Pembiayaan, mencakup :
1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, anta...
KELOMPOK PEMBIAYAAN
B. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup :
1. Pembentukan Dana Cadangan, untuk mendanai kegiatan yang penye...
STRUKTUR PEMBIAYAAN DESA
Kode
Rekening
Uraian Anggaran (Rp) Keterangan
3 PEMBIAYAAN DESA
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 -...
URAIAN DEFINISI RINCIAN/KETERANGAN
Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- Hasil usaha hasil Bumdes, tanah kas ...
URAIAN DEFINISI RINCIAN/KETERANGAN
Belanja Desa
a. Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
b. Pelaksanaan Pembangunan
Desa
c. Pe...
URAIAN DEFINISI RINCIAN/KETERANGAN
Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
- Sisa lebih perhitungan
anggaran (SiLPA) tahu...
NO KELOMPOK BELANJA
PA-
DESA
PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN
LAIN-LAIN
DANA DESA ADD BHPRD
BANKEU
PROV
BANKEU KAB
HIBAH DAN...
TATACARA PENGALOKASIAN ADD (PP No. 47 Tahun 2015)
NILAI ADD
ALOKASI UNTUK SILTAP
BERDASARKAN KETENTUAN
ALOKASI SILTAP
ALOK...
SOTK DESA (Permendagri 84/2015)
Susunan
organisasi
Pola Maksimal Pola Minimal
Kepala Desa Sekretaris Desa Sekretaris Desa
...
Contoh perhitungan
Desa A akan mendapatkan ADD dari Pemerintah Kabupaten Bogor tahun
2017 sebesar Rp 504.000.000. Jika Des...
Penerima Siltap Komposisi
Siltap
Besaran Per
bulan
Siltap Per tahun
(12 bulan)
Kades (1 orang) 3.300.000 39.600.000
Sekdes...
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA

IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA

  1. 1. IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA BAPPEDA KABUPATEN BOGOR 2016
  2. 2. DASAR HUKUM 1. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa 2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 3. PP No. 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 5. Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa 6. Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa 7. Permendesa&PDTT No.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
  3. 3. SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERENCANAAN PENGANGGARAN INFORMASI DAERAH TENTANG ADD,DD,BHPRD DAN BANKEU KHUSUS MUSRENBANG DESA PEMETAAN POTENSI DAN PERMASALAHAN DESA PENYUSUNAN RKP DESA PENYUSUNAN RAPB DESA
  4. 4. DEFINISI APB DESA Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
  5. 5. I. PENDAPATAN DESA Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
  6. 6. JENIS-JENIS PENDAPATAN DESA a. Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas : - Hasil usaha, yaitu antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa. - Hasil aset, yaitu antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. - Swadaya, partisipasi dan Gotong royong, adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. - Lain-lain pendapatan asli desa, yaitu antara lain hasil pungutan desa. b. Transfer, terdiri atas : - Dana Desa - Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah - Alokasi Dana Desa (ADD) - Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi - Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. c. Pendapatan Lain-Lain, terdiri atas : - Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, yaitu pemberian berupa uang dari pihak ke tiga. - Lain-lain pendapatan Desa yang sah, yaitu antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
  7. 7. STRUKTUR PENDAPATAN DESA Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Keterangan 1 PENDAPATAN DESA 1 1 Pendapatan Asli Desa 1 1 1 Hasil Usaha 1 1 2 Hasil Aset 1 1 3 Swadaya, partisipasi dan gotong royong 1 1 4 Lain-lain pendapatan asli desa 1 2 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa 1 2 2 Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten 1 2 3 Alokasi Dana Desa 1 2 4 1 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 1 2 4 2 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten 1 3 Pendapatan Lain-Lain 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 1 3 2 Lain-lain pendapatan desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN (1.1) + (1.2) + (1.3)
  8. 8. II. BELANJA DESA Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
  9. 9. KETENTUAN ALOKASI BELANJA DESA a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk : 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa 2. operasional Pemerintah Desa 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
  10. 10. KELOMPOK BELANJA DESA a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Pelaksanaan Pembangunan Desa c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa d. Pemberdayaan Masyarakat Desa e. Belanja Tak Terduga PALING SEDIKIT 70% DARI TOTAL BELANJA APB DESA
  11. 11. BELANJA DESA BERDASARKAN SUMBER PENDAPATAN a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; e. Belanja Tak Terduga; f. penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa; g. Tunjangan- tunjangan PENDAPATAN LAIN-LAIN a. Pelaksanaan Pembangunan Desa; b. Pemberdayaan Masyarakat Desa a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; e. Belanja Tak Terduga; f. Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat desa a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; e. Belanja Tak Terduga SESUAI DENGAN YANG DITETAPKAN OLEH PEMKAB BOGOR SESUAI DENGAN YANG DITETAPKAN OLEH PEMPROV JABAR DANA DESA ADD BHPRD BANKEU KAB BANKEU PROV a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; e. Belanja Tak Terduga; f. penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa; g. Tunjangan- tunjangan PA DES
  12. 12. JENIS-JENIS BELANJA 1. BELANJA PEGAWAI DIANGGARKAN KHUSUS UNTUK : - BELANJA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KADES DAN PERANGKAT DESA - TUNJANGAN KADES DAN PERANGKAT DESA - TUNJANGAN BPD CATATAN : DICATAT DALAM KELOMPOK BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
  13. 13. JENIS-JENIS BELANJA 2. BELANJA BARANG DAN JASA Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk belanja barang-jasa antara lain : - alat tulis kantor - benda pos - bahan/material - pemeliharaan - cetak/penggandaan - sewa kantor desa - sewa perlengkapan dan peralatan kantor - makanan dan minuman rapat - pakaian dinas dan atributnya - perjalanan dinas - upah kerja - honorarium narasumber/ahli - operasional Pemerintah Desa - operasional BPD - Operasinal RT/RW - Dll……
  14. 14. JENIS-JENIS BELANJA 3. BELANJA MODAL Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. CONTOH : - Komputer - Kursi - Semen - Pasir - Dll….
  15. 15. Belanja tak terduga Belanja tak terduga adalah kelompok belanja yang digunakan akibat adanya keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB). Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), yaitu keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Status Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa ditetapkan oleh Bupati
  16. 16. STRUKTUR BELANJA DESA Kode Rekening Uraian Anggara n (Rp) Keteran gan 2 BELANJA DESA 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 1 1 Penghasilan tetap dan tunjangan 2 1 1 1 Belanja Pegawai - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan BPD 2 1 2 Operasional perkantoran 2 1 2 2 Belanja barang dan jasa - ATK - Pakaian Dinas - Pemeliharaan gedung - Perjalanan dinas - Pembayaran air, listrik dan telepon - Alat kebersihan - dst…… 2 1 2 3 Belanja Modal - Komputer - Lemari besi - Meja/kursi - dst…… 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2 2 1 Pembangunan gedung posyandu 2 2 1 2 Belanja barang dan jasa - Upah kerja - honor - dst…… 2 2 1 2 Belanja Modal - Pasir - Semen - dst…….. Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Keterangan 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 2 3 1 Kegiatan …………. 2 3 1 2 - Belanja barang dan jasa 2 3 1 3 - Belanja modal 2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 4 1 Kegiatan …………. 2 4 1 2 - Belanja barang dan jasa 2 4 1 3 - Belanja modal 2 5 Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +(2.5) SURPLUS/(DEFISIT) Hasil pengurangan jumlah pendapatan terhadap jumlah belanja
  17. 17. III. PEMBIAYAAN DESA Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  18. 18. KELOMPOK PEMBIAYAAN a. Penerimaan Pembiayaan, mencakup : 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA digunakan untuk : * menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja. * mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan. * mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. 2. Pencairan Dana Cadangan, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
  19. 19. KELOMPOK PEMBIAYAAN B. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup : 1. Pembentukan Dana Cadangan, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan ini wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berisi : * penetapan tujuan pembentukan dana cadangan * program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan * besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan * sumber dana cadangan, yaitu dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. * tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Catatan : pembentukan dana cadangan tidak dapat melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. 2. Penyertaan Modal Desa
  20. 20. STRUKTUR PEMBIAYAAN DESA Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Keterangan 3 PEMBIAYAAN DESA 3 1 Penerimaan Pembiayaan 3 1 1 - SILPA tahun sebelumnya 3 1 2 - Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 - Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan Jumlah Penerimaan Pembiayaan 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 - Pembentukan Dana Cadangan 3 2 1 - Penyertaan Modal Desa Jumlah Pengeluaran Pembiayaan JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH selisih penerimaan- pengeluaran pembiayaan SiLPA tahun anggaran berkenaan Surplus/(defisit) + Jumlah Pembiayaan Daerah
  21. 21. URAIAN DEFINISI RINCIAN/KETERANGAN Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) - Hasil usaha hasil Bumdes, tanah kas desa - Hasil aset tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi - Swadaya, partisipasi dan Gotong royong membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang - Lain-lain pendapatan asli desa hasil pungutan desa di luar surat keterangan, surat Rekomendasi dan surat pengantar b. Transfer - Dana Desa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat - Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah - Alokasi Dana Desa (ADD) dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus - Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi - Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota c. Pendapatan Lain-Lain - Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat pemberian berupa uang dari pihak ketiga - Lain-lain pendapatan Desa yang sah pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di
  22. 22. URAIAN DEFINISI RINCIAN/KETERANGAN Belanja Desa a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Pelaksanaan Pembangunan Desa c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa d. Pemberdayaan Masyarakat Desa e. Belanja Tak Terduga
  23. 23. URAIAN DEFINISI RINCIAN/KETERANGAN Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan - Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan - Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan - Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan b. Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan - ditempatkan pada rekening tersendiri - tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa - ditetapkan dengan peraturan desa - Penyertaan Modal Desa
  24. 24. NO KELOMPOK BELANJA PA- DESA PENDAPATAN TRANSFER PENDAPATAN LAIN-LAIN DANA DESA ADD BHPRD BANKEU PROV BANKEU KAB HIBAH DAN SUMBANGAN LPADES YANG SAH 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa V V V V, K V, K V, K V 2 Pelaksanaan Pembangunan Desa V V V V V, K V, K V, K V 3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa V V V V, K V, K V, K V 4 Pemberdayaan Masyarakat Desa V V V V V, K V, K V, K V 5 Belanja Tak Terduga V V V V, K V, K V, K V PENGANGGARAN RENCANA BELANJA BERDASARKAN SUMBER PENDAPATAN Keterangan : V : kegiatan yang direncanakan dapat dianggarkan melalui sumber dana dimaksud K : kegiatan yang direncanakan dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan pemberi bantuan, pemberi hibah, atau pemberi sumbangan
  25. 25. TATACARA PENGALOKASIAN ADD (PP No. 47 Tahun 2015) NILAI ADD ALOKASI UNTUK SILTAP BERDASARKAN KETENTUAN ALOKASI SILTAP ALOKASI BELANJA DI LUAR SILTAP ≤500.000.000 Maks 60% Maks 300.000.000 Maks 200.000.000 >500.000.000 - 700.000.000 Antara 300.000.000 – maks 50% 300.000.000 – 350.000.000 Antara 200.000.000 – 350.000.000 >700.000.000 – 900.000.000 Antara 350.000.000 – maks 40% 350.000.000 – 360.000.000 Antara 350.000.000 – 540.000.000 >900.000.000 Antara 360.000.000 – maks 30% Min 360.000.000 Min 540.000.000 SUSUNAN ORGANISASI Komposisi Kades Sekdes 70%-80% dari Siltap Kades per bulan Perangkat desa non Sekdes 50-%-60% dari siltap Kades per bulan PORSI SILTAP
  26. 26. SOTK DESA (Permendagri 84/2015) Susunan organisasi Pola Maksimal Pola Minimal Kepala Desa Sekretaris Desa Sekretaris Desa Perangkat Desa : Sekretaris Desa Sekretaris Desa - Urusan tata usaha dan umum - Urusan Umum dan Perencanaan - Urusan keuangan - Urusan keuangan - Urusan perencanaan Pelaksana Kewilayahan Pelaksana Kewilayahan Pelaksana Teknis Pelaksana Teknis - Seksi pemerintahan - Seksi pemerintahan - Seksi kesejahteraan - Seksi kesejahteraan dan pelayanan - Sseksi pelayanan  Berhak mendapatkan Penghasilan Tetap dari ADD
  27. 27. Contoh perhitungan Desa A akan mendapatkan ADD dari Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2017 sebesar Rp 504.000.000. Jika Desa A memiliki struktur organisasi pola maksimal dengan jumlah Kadus sebanyak 5 orang, maka : 1. Alokasi Siltap dari ADD berada antara Rp 300.000.000 – maks 50% atau antara Rp 300.000.000 – Rp 350.000.000. 2. Jumlah aparat desa yang memperoleh siltap :  Kepala Desa = 1 orang  Sekretaris Desa = 1 orang  Kepala Urusan = 3 orang  Kepala Dusun = 5 orang  Kepala Seksi = 3 orang  Total perangkat desa diluar Sekdes = 11 orang
  28. 28. Penerima Siltap Komposisi Siltap Besaran Per bulan Siltap Per tahun (12 bulan) Kades (1 orang) 3.300.000 39.600.000 Sekdes (1 orang) 80% dari siltap Kades 2.640.000 31.680.000 Perangkat non Sekdes (1 orang) 60% dari Siltap Kades 1.980.000 23.760.000 Perangkat non Sekdes (11 orang) 21.780.000 261.360.000 Total 27.720.000 332.640.000 Jika ditetapkan siltap Kepala Desa per bulan sebesar Rp 3.300.000, maka : Kesimpulan : 1. Besaran siltap tidak boleh melampaui ketentuan yang berlaku 2. Besaran siltap dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu 3. Pasca ditetapkannya siltap, sisa ADD dapat dipergunakan untuk belanja desa (4 kelompok belanja + belanja tak terduga)

×