Dokumen tersebut membahas tentang aplikasi komputer yang digunakan pemerintah untuk menunjang administrasi pemerintahan, seperti aplikasi kepegawaian, kependudukan, pajak daerah, serta konsep dan visi e-government.

1. [Date]
Komputer Untuk
Pemerintahan
[Document subtitle]
Ricko Gustiawan / 41811120153
UNIVERSITAS MERCUBUANA

2. Komputer dan Pemerintahan Hal. 1
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
PENDAHULUAN
Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat yang selalu berupaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanannya dari waktu ke waktu.
Pemerintah di negara manapun di dunia ini, merupakan administrator data yang
besar. Data merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam administrasi
pemerintahan. Lancarnya pelayanan amat tergantung dari kelengkapan data.
Berbagai jenis data seperti data kependudukan, perdagangan, kesehatan, industri,
pegawai negeri, angkatan bersenjata, dll membuat pemerintah merupakan pemakai komputer
terbesar. Berbagai jenis komputer digunakan untuk menunjang administasi pemerintahan.
APLIKASI KOMPUTER DI PEMERINTAHAN
Berikut ini adalah jenis –jenis aplikasi yang penting yang menunjang kegiatan-
kegiatan pemerintahan secara langsung baik yang bersifat operasional maupun yang
mengarah kepada terciptanya kebijakan-kebijakan dalam masalah kenegaraan,
Aplikasi kepegawaian
Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) adalah badan yang
mengadministrasikan seluruh data kepegawaian. Aplikasi pengolahan datanya meliputi :
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, penentuan masa pensiun.
Aplikasi di pemerintahan daerah
Aplikasi komputer yang digunakan meliputi : bidang kependudukan (KTP), kepegawaian
tingkat daerah, pajak-pajak daerah, perumahan dan lalu lintas.
Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)
Dibandingkan dengan negara-negara maju, perkembangan aplikasi komputer dalam
pemerintahan Indonesia tergolong lambat. Hal ini disebabkan karena :
Biaya
Sistem administrasi pemerintahan masih dalam proses pengembangan
Jadi, secara umum permasalahan yang timbul dengan adanya komputerisasi di
pemerintahan belum cukup besar untuk dipermasalahkan secara nasional
Sedangkan di negara-negara maju, perkembagan aplikasi komputer dalam bidang
pemerintahan berlangsung dengan cepat, sehingga komputerisasi mulai menimbulkan
masalah di negara-negara tersebut.
PERKEMBANGAN APLIKASI KOMPUTER DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PERMASALAHANNYA (di Amerika Serikat)

3. Komputer dan Pemerintahan Hal. 2
Pengolahan data
Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli perangkat dan peralatan komputer yang
menjadi tulang punggung pengolahan data pemerintahan
Sistem informasi raksasa
Tingkat pertumbuhan dalam penyimpanan informasi pada badan pemerintahan
sangat tinggi begitu pula kemajuan pada bidang telekomunikasi. Hal ini mendorong
diciptakannya sistem informasi ukuran raksasa yang melibatkan banyak basis data sekaligus.
Contoh :
FEDWIRE (jaringan transfer data elektronik yang disediakan oleh federal reserve system)
Sistem kartu kredit VISA
American Express
Sistem pengendalian lalu lintas udara dll...
Permasalahan yang timbul :
Kerahasiaan dan kebebasan penggunaan informasi
Peraturan penggunaan informasi
Keamanan darimsistem informasi
Keamanan transmisi data dengan enkripsi
Ketergantungan pada ‘otomasi birokrasi’
Jaminan dan hak penggunaan sistem informasi
Penyusunan kebijakan untuk mengarahkan pengembangan selanjutnya
Otomasi birokrasi
Data yang berlebihan
Kemungkinan pemecahan
Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah
dengan pihak-pihak lain disebut e-government. Penggunaan hubungan ini dapat dibedakan
menjadi 3 bentuk, yaitu:
G2C (Government to citizen), yaitu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
G2B (Government to bussines), yaitu hubungan antara pemerintah dengan pengusaha.
G2G (Government to Government), yaitu hubungan antara pemerintah dengan pemerintah.
Konsep e-government, mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh
pemerintahan, misalnya dengan menggunakan jaringan internet.
E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk,
pemerintah dengan bisnis, dan kegiatan lainnya.

4. Komputer dan Pemerintahan Hal. 3
Selain manfaat dalam bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi juga
bermanfaat dalam bidang pemerintahan antara lain seperti berikut:
- Meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat,
kerena informasi dapat lebih mudah untuk diperoleh.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan adanya
transparansi kegiatan pemerintah.
- Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, yaitu masyarakat dapat dilayani
kapan-pun dan dimana-pun, tanpa memandang jam buka kantor, dan bahkan tanpa
perlu datang ke kantor pemerintahan.
- Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui internet,
sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan dengan benar.
- Hilangnya birokrasi yang selama ini seolah-oleh menjadi penghalang bagi
masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah, sehingga pelaksanaan
pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.
-
KONSEP DAN VISI E-GOVERNMENT
PemicuUtama E-Government
Dibandingkan dengan negara-negara maju, perkembangan aplikasi komputer dalam
pemerintahan Indonesia tergolong lambat. Hal ini disebabkan karena :
 Biaya
 Sistem administrasi pemerintahan masih dalam proses pengembangan
Jadi, secara umum permasalahan yang timbul dengan adanya komputerisasi di pemerintahan
belum cukup besar untuk dipermasalahkan secara nasional . Sedangkan di negara-negara
maju, perkembagan aplikasi komputer dalam bidang pemerintahan berlangsung dengan
cepat, sehingga komputerisasi mulai menimbulkan masalah di negara-negara tersebut.
Dilihat dari sejarahnya, konsep e-Government berkembang karena adanya 3(tiga) pemicu
(driveis) utama, yaitu :
1. Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu
semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil
society, good corporate governance, perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain
sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika
yang bersangkutan tidak ingin diasingkan dan pergaulan dunia. Dalam format ini,
pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah
negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri,
menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana
memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah porgaulan global. Jika
dahulu di dalam sebuah negara kekuasaan lebih berpusat pada sisi pemerintahan
(supply side), sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya

5. Komputer dan Pemerintahan Hal. 4
menjadi semakin tinggi (karena untuk dapat bergaul dengan mudah dan efektif
dengan masyarakat negara lain, masyarakat di sebuah negara harus memiliki
sebuah lingkungan yang kondusif dimana hal ini merupakan tanggungjawab
pemerintah).
2. Kemajuan teknologi informasi (Komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian
pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan
teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di
berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di
berbagai negara di dunia dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada
siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (mediasi) apapun. Tentu saja
buah dari terknologi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa
modern harus bersikap dalam melayani masyarakatnva, karena banyak aspek-aspek
dan fungsi-fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak langsung telah diambil
alih oleh masyarakatnya sendiri (misalnya masalah pers, sosial, agama, pendidikan,
kesehatan, dan lain sebagainya) karena adanya teknologi ini. Inilah alasan lain
mengapa pemerintah bersangkutan dapat secara benar dan efektif rnereposisikan
peranan dirinya.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin
membaiknya kinerja industri di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja
industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Keintiman antara
masyarakat (sebagai pelanggan) dengan pelaku ekonomi (padagang, investor,
perusahaan, dan lain-lain) telah membuat terbentunya sebuah standar pelayanan
yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Percepatan peningkatan kinerja di
sektor swasta ini tidak diikuti dengan pecepatan yang sama di sektor publik, sehingga
masyarakat dapat melihat adanya kepincangan dalam standar kualitas pemberian
pelayanan. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar
pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi, bahkan jika terbukti terjadirya
penyimpangan-penyimpanan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak
segan-segan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui demonstrasi atau jalur-
jalur lainnya.
Ketiga aspek di atas menyebabkan terjadinya tekanan dari masyarakat agar permerintah
memperbaiki kinerjanya secara signifikan, dengan cara memanfaatkan berbagai teknoiogi
informasi yang ada. Negara Inggris misalnya melihat perkawinan antara pemerintah dengan
teknologi melahirkan sebuah konsep yang diistilahkan sebagai Electronic Service Delivery
(ESD), yaitu bagaimana melalui media elektronik dan digital, pemerintah dapat menyediakan
jasa pelayanan kepada masyarakatnya. ESD ini kemudian berkembang dan menjadi cikal
bakal e-Government, yaitu mekanisme dimana pemerintah menggunakan teknologi informasi
(terutama internet) sebagai sarana utama yang menghubungkan dirinya dengan para
stakeholder, yaitu masyarak-at umum, kalangan industri, dan sektor publik lainnya.

6. Komputer dan Pemerintahan Hal. 5
Visi E-Government
Konsep e-Government ini berkembang di atas tiga kecenderungan yaitu:
1. Masyarakat bebas memilih bilamana dan darimana yang bersangkutan ingin
berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau
mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 hari sehari dan 7 hari seminggu
(non-stop).
2. Untuk menjalankan mekanisme interaksi tersebut masyarakat dapat dan boleh
memilih berbagai kanal akses (multiple channels), baik yancg sifatnya
tradisional/konvensional maupun yang maupun yang paling modern, baik yang
disediakan oleh pemerintah maupun kerja sama antara pemerintah dengan sektor
swasta atau institusi non komersial lainnya.
3. Seperti layaknya konduktor dalam sebuah orkestra, pemerintah dalam hal ini
berperan sebagai koordinator utarna yang memungkinkan berbagai hal yang
diinginkan masyarakat tersebut terwujud artinya yang bersangkutan akan membuat
sebuah suasana yang kondusif agar tercipta sebuah lingkungan penyelenggaraan
pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnya tersebut.
Berdasarkan hal tersebut,maka selayaknya apabila sebuah negara memiliki visi e-
Governmentnya masing-masing, sesuai dengan karakteristik dan cita-cita bangsanya.
Visi e-Government baik akan berdasarkan pada empat prinsip utama yaitu :
 Prinsip pertama : Fokuslah pada perbaikan pelayaan pemerintahan kepada
masyarakat. Karena bagitu selayaknya jenis pelayanan diberikan pemerintah kepada
masyarakatnya, maka harus dipikirkan pelayanan mana saja yang menjadi prioritas.
 Prinsip kedua : Bangunlah sebuah lingkungan yang kompetitif. Yang dimaksud
dengan lingkungan yang kompetitif disini adalah bahwa misi untuk melayani
masyarakat tidak hanya diserahkan, dibebani, atau menjadi hak dan tanggung jawab
institusi publik (pemerintah) semata, tetapi sektor swasta dan non komersial diberikan
pula kesempatan untuk melakukannya.
 Prinsip ketiga : Berikan penghargaan pada inovasi,dan berilah ruang kesempatan
bagi kesalahan.
 Prinsip keempat: Tekanlah pada pencapaian organisasi.
Peluang bagi E-Government
Ada beberapa tantangan dan sekaligus peluang dari keberadaan eGov :
 Efisiensi : efisiensi bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Beberapa proyek dapat
mengurangi kesalahan dan meningkatkan konsistensi hasil dengan melakukan
standarisasi otomatisasi tugas. Lebih lanjut, efisiensi juga terjadi pada sisi

7. Komputer dan Pemerintahan Hal. 6
pembiayaan dan minimalisasi lapisan-lapisan proses di dalam organisasi dengan
reengineering dan mengefisienkan prosedur operasi. Tentu saja waktu juga menjadi
lebih efisien, terutama pada tugas-tugas yang berulang. Manfaatnya adalah pegawai
pemerintah dapat memperoleh kesempatan untuk menambah ilmu dan kecakapan
mereka.
 Peningkatan layanan dan lahirnya layanan baru : akan ditemui peningkatan kualitas,
rentang jangkauan dan aksesibilitas pada setiap layanan yang diberikan pemerintah.
Dalam upaya memperbaiki efisiensi, layanan harus ditingkatkan dengan cara, seperti,
transaksi yang lebih cepat, akuntabilitas yang semakin baik, dan proses-proses kerja
yang lebih baik. Dari eGov juga akan memicu lahirnya layanan baru : seiring dengan
kemungkinan untuk mengkombinasikan layanan yang sudah ada, dapat sekaligus
dikreasikan bagaimana memajukan iklim usaha dan sekaligus meningkatkan interaksi
antar warga.
 Peningkatan partisipasi warga dalam pemerintahan : hal ini terjadi dengan cara
menghubungkan setiap orang yang berada dalam wilayah kendali, sedemikian
hingga mereka dapat mengirim dan menerima segala informasi dengan mudah. Hal
tersebut akan membentuk komunitas -komunitas di masyarakat berdasarkan
kemampuan profesional mereka, hobi atau kebiasaan yang sama, hingga yang
concern secara khusus di bidang politik.
 Transparansi : setiap warga, tanpa batas wilayah, dapat dengan mudah mengakses
informasi akurat tentang kinerja pemerintah, misal di bidang politik dan ekonomi,
dengan cara yang mudah dan murah. Dengan isu demokratisasi sekarang,
kesenjangan transparansi politik.
E-Government memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan,
dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga
dan adanya suatu peningkatan terhadap Global Information Infrastructure (GII) . Namun pada
sisi lain, eGov juga memberikan suatu tantangan, diantaranya keamanan informasi, privacy,
kesenjangan dalam akses komputer, dan manajemen dan penyediaan pendanaan. Semua
hal itu berselang selimpat dengan kombinasi intra dan antar perilaku dalam pemerintahan.
Bagaimanapun juga, ditemukan sejumlah perulangan tema yang terkadang dihubungkan
dengan hal-hal sebelumnya, minimnya pendekatan ketidaktergantungan teknologi untuk
meningkatkan kualitas pemerintah seperti wewenang yurisdiksi, prosedur penanganan
informasi yang tepat, membangun dan memelihara infrastruktur, penyediaan layanan, dan
hak-hak warga.
ELEMEN SUKSES PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

8. Komputer dan Pemerintahan Hal. 7
Menurut hasil kajian dan dan riset dari Harvard JFK School of Government untuk
menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang
harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut
adalah: Support, Capacity, dan Value.
Support
Elemen pertarna dan paling krusial yang harus dimifiki oleh pemerintah adalah keinginan
(intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan
konsep e-Goverment; bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif
yang berkaitan dengan prinsip-prinsip a-Government. Yang dimaksud dengan dukungan di
sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang
diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:
 Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses negara
dalam mencapai visi dan misi bangsanya.
 Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informazi,
dan lain-lain di setiap tataran pemerintahan.
 Dibangunnya berbagai infrastruktur.
 Struktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk
pengembangan e-Government; dan
 Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu. konsisten, dan
menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara
umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.
Capacity
Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau
keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian e-Government terkait
menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah
sehubungan dengan elemen ini, yaitu :
 Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-
Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
 Ketersediaan infrastruktur teknologi inforrnasi yang menandai karena fasilias ini
merupakan 50% dari kunci keberhasilan peneranan konsep e-Government, dan
 Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang
dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai dengan asas manfaat yang
diharapkan.
Value

9. Komputer dan Pemerintahan Hal. 8
Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah
selaku pihak pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif e-Government tidak akan ada
gunarnya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi
konsep tersebut. Dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh
dengan adanya e-Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat
dan mereka yang berkepentingan (demand side). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-
benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government apa saja yang harus
didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (Manfaat) yang secara
signifikan dirasakan, oleh masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah
yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep e-
Government.
Perpacuan antara kegiatan elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah nexus atau
pusat syaraf jaringan e-Government yang merupakan kunci sukses utama menjamin
keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman memperhatikan bahwa jika elemen yang
menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep e¬-Government
berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk nexus) tersebut, maka probabilitas
kegagalan proyek tersebut akan tinggi.

10. Komputer dan Pemerintahan Hal. 9
JENIS-JENIS PELAYANAN PADA E-GOVERNMENT
Dalam implementasinya dapat dllihat sedemikian beragam tipe palayanan yang ditawarkan
oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui e-Governrnent. Salah satu cara
mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek
utama :
 Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi
e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan; dan
 Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya
manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.
Saat ini sudah cukup banyak aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah.
Contohnya antara lain:
 SIMTAP (Sistem Informasi Satu Atap/terpadu)
 SIMBADA (Sistem Informasi Barang dan Aset daerah)
 SIAK/ SIMDUK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
 SIMKEUDA/ SAKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah)
 SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)
 SIMPATDA (Sistem Informasi Pendapatan daerah)
 SIMKES (Sistem Informasi Manajemen Kesehatan)
 SIMPUS (Sistem Informasi Puskesmas)
 SIM-TENDER/E-PROCUREMENT ( Sistem Informasi Lelang/Tender)
 SIM-RUMAH SAKIT (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)
 SIADIK (Sistem Informasi SIDIK JARI)
 SIM-ARSIP/E-OFFICE (Sistem Informasi Kerasipan)
 GIS (Geographical Information System)
Berdasarkan dua aspek di atas; maka jeni-jenis proyek e-Government dapat dibagi menjadi
tiga kelas utama, yaitu : Publish, Interact, dan Transact.
Publish
Jenis ini merupakan implementasi e-Government yang termudah karena selain proyeknya
yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya
yang besar dan beragam.
Interact
Berbeda dengan kelas publish yang sifatnya pasif, pada kelas interact telah terjadi
komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis
aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait
memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara
spesifik sedangkan yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat

11. Komputer dan Pemerintahan Hal. 10
dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Transact
Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja
terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke
pihak lainnya. Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena
harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara
aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik.
EMPAT TIPE RELASI E-GOVERNMENT
Government to Citizens
Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana
pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan
tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan
kata lain, tujuan dari dibangunan aplikasi e-Government; bertipe G-to-C adalah untuk
medekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar
masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahannya untuk pemenuhan berbagai
kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut :
Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk
melangsungkan ibadah haji ditahun-tahun tertnetu sehingya pemerintah dapat
mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.
Government to Business
Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan
bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana
mestinya. Contoh dari aplikasi e-Government berjenis G-to-B ini adalah sebagaii berikut :
Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web
menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan
pembayaran melalui internet;
Government to Government
Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara¬negara untuk saling
berkomrInikasi secar alebih intens dari hari-ke hari. Berbagai penerapan e-Government
bertipe G-to-G ini yang telah dikenal antara lain :
Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah
kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jendral untuk membantu penyediaan data dan

12. Komputer dan Pemerintahan Hal. 11
informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah
air;
Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintahan setempat dengan bank-bank
asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan
menanamkan uangnya;
Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk medeteksi mereka
yang tidak boleh masuk atau keluar dan wilayah negara (cegah dan tangkal).
Government to Employees
Pada akhirnya aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan
kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah
institusi sebagai pelayanan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan
menggunakarr formal G-to-E ini salah satunya :
Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan, yang merupakan hak
dari pegawai hak dari pegawal pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi
hak¬hak individualnya.
APLIKASI KOMPUTER DI PEMERINTAHAN
 Aplikasi kepegawaian
 Aplikasi di pemerintahan daerah
 Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)
E-GOVERNMENT
Suatu bentuk sistem baru yang mampu membantu pemerintah dalam hal transparansi
informasi serta layanan masyarakat secara online.
Penerapan E-Government
Pembuatan website berisi informasi lengkap & akurat.
Bersifat interaktif.
Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan
Manfaat E-Government
Pelayanan jasa yang lebih baik kepada masyarakat.
Peningkatan hubungan antara pernerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat
umum.
Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
Pelaksanaan pernerintahan yang lebih efisien.
Guna E-Government
Bagi Pemerintah
 Pembuatan surat-surat dan dokumen penting akan lebih mudah dan cepat.
 Pencatatan kompetensi penduduk.

13. Komputer dan Pemerintahan Hal. 12
 Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.
 Pelacakan data dan informasi seseorang.
Bagi Masyarakat
 Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan
penyediaan informasi selarna 24 jam
 Adanya keterbukaan antara pernerintah terhadap masyarakat, sehingga
timbul kepercayaan terhadap pemerintah.
 Pernberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
 Adanya informasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan-
perusahaan yang memberikan kemudahan bagi para pencari kerja.
 Masyarakat juga dapat memberikan informasi tentang pengaduan atau
keluhan terhadap kondisi lingkungannya.
Hal-hal yang Perlu Diingat dalam Penerapan E-Government
1. Komitmen dan kesiapan dari pihak pemerintah daerah itu sendiri dalam
membangun dan melaksanakan system E-Government, serta membutuhkan
dukungan dari pihak yang terkait.
2. Tekad dan kemauan dari pihak Pemda beserta seluruh jajarannya untuk
memperbaiki system administrasi (manual) yang ada saat ini.
3. Keterbukaan dari pihak Pemda dan seluruh jajarannya untuk menerima dan
mempelajari kemajuan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas
kerja di lingkungannya masing-masing.
Hambatan Mengimplementasikan E-Government
 Kultur berbagi belum ada.
 Kultur mendokumentasi belum lazim.
 Langkanya Sumber Daya Manusia yang handal.
 Infrastruktur yang belum memadai dan mahal.
 Tempat akses yang terbatas