1. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan perbuatan pidana dan bertujuan melindungi serta memberi ganti rugi korban 2. Doktrin kewajiban mengatur kewajiban seseorang untuk berhati-hati, menolong dalam keadaan pasif, serta tidak menimbulkan penderitaan mental bagi orang lain guna mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum

1. Doddy Arisona 1103101010303
Munawirsyah
1103101010302
Furqan 1103101010354
Mirza Saputra 1103101010356
Nurul Awni 1103101010385
Teuku Muammar Isfa 1103101010393
Septiamauli Joda 1103101010103

2.  LATAR BELAKANG
 Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata
memiliki ruang lingkup yang lebih luas
dibandingkan dengan perbuatan pidana. Dalam
perdata Perbuatan melawan hukum tidak hanya
mencakup perbuatan yang bertentangan dengan
undang-undang pidana saja tetapi juga jika
perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak
orang lain, kewajiban hukumnya sendiri dan
bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang
tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan
dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk
melindungi dan memberikan ganti rugi kepada
pihak yang dirugikan.

3.  RUMUSAN MASALAH
 Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
 - Apa yang dimaksud dengan doktrin kewajiban (duty rules) dalam PMH
 - bagaimana unsur-usur yang harus dilakukan dalam doktrin kewajiban untuk menghindari
PMH
 Tujuan
 - Untuk memberikan pengertian doktrin kewajiban (duty rules) dalam PMH
 - Untuk mengetahui doktrin kewajiban (duty rules) dan hubungannya dengan PMH
 - Menambah pemahaman tentang Perbuatan Melawan Hukum

 Manfaat
 - Agar kita bisa mempunyai landasan tentang Perbuatan Melawan Hukum
 - Agar tidak menyalah gunakan Perbuatan
 - Mengerti tentang Perbuatan Melawan Hukum
 - Mengetahui bermacam-macam Perbuatan Melawan Hukum

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia,
suatu perbuatan melawan hukum harus
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 Ada suatu perbuatan
 Adanya perbuatan melawan hukum
 Adanya kesalahan dari pelaku
 Adanya kerugian bagi korban
 Adanya hubungan klausal antara perbuatan
dengan kerugian

5.  1 ciri khas manusia : wajib untuk bertindak hati-hati

 Adanya unsur keajiban kehati-hatian (duty of care) merupakan
syarat agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu
kelalaian. Yakni merupakan suatu kewajiban untuk bersikap
tindak terhadap korban (dari perbuatan pmh) dengan tingkat
kepedulian saperti seandainya jika seorang manusia normal yang
wajar akan melakukannya dalam keadaan serupa. Namun ada
pengecualian atas kriterian manusia normal, diantaranya :
 Kebutaan pelaku.
 Keadaan mental pada umumnya.
 Kegilaan pelaku
 Keterbelakangan mental pelaku.
 Pelaku adalah anak dibawah umur
 Kebiasaan masyarakat

6.  kegagalan untuk berbuat
 Dalam unsur pertama perbuatan melawan hukum
adalah adanya suatu perbuatan. Seperti yang telah
disebutkan diatas perbuatan terbagi dua, yaitu
perbuatan aktif dan pasif. Perbuatan pasif adalah
pada saat seseorang tidak melakukan seseuatu
namun ia bisa terkena katagori perbuatan
melawan hukum. banyak yang mempertanyakan
dari segi hukum apakah ada kewajiban untuk
membantu orang lain yang berada dalam keadaan
kesusahan

7. Dalam hukum perdata terdapat beberapa faktor pengecualian terhadap asas
ketidakadaan kewajiaban menolong bagi orang yang berada di dekat korban, sehingga
menimbulkan kewajiban atasnya untuk menolong dan menyelesaikan tugasnya dengan
baik. Pengecualian tersebut adalah :
Jika pelaku mempunyai hubungan bisnis atau hubungan khusus dengan korban.
 Tidak memberikan atau gagal memberikan pertolongan dalam hal ia mempunyai
hubungan bisnis atau hubungan khusus dengan korban dapat dihukum suatu
sebagai kelalaian. Misalnya, antara pilot dan crew pesawat dengan
penumpangnya, nahkoda dengan penumpangnya dan pemilik toko/penjaga toko
dengan pengunjungnya. Maka jika ada pengunjung yang terjatuh di eskalator dan
penjaga toko tidak menghentikan jalannya eskalator itu, penjaga toko bisa
dimintakan pertanggungjawabannya karna PMH dengan unsur kelalaian.
Jika Ada Asumsi Kewajiban
 Dalam hal ini yang disebut dengan asumsi kewajiban adalah asumsi kewajiban
oleh pihak yang tidak memberikan pertolongan tersebut. Artinya pihak yang
tidak memeberikan pertolongan tersebut telah berasusmsi untuk menolong pihak
korban. Konsekuansinya, jika ia telah berasumsi kewajiban namun ia tidak
meneruskan kewajibannya maka ia dianggap telah lalai dan memenuhi unsur
untuk diguga karna telah melakukan PMH.

8.  Jika Kerugian Disebabkan Oleh Pelaku
apabila ada kontribusi dari seseorang (meskipun
dia dalam keadaan tidak bersalah) atas kerugian
dari pihak lain, misalnya sikap itu karna sikap
tidakannya atau karna instrumen yang dibawah
kontrolnya, maka hukum membebankan
kewajiban memberikan pertolongan kepada
korban atau dibebeankan kewajiban memberikan
peringatan.

9. Jika Pelaku Memenuhi Tugas Untuk Mengontrol
Pihak Lain
 Dalam hal ini pihak pasif dapat dimintakan
pertanggung jawabannya karna lalai apabila
seorang (pelaku pasif) memiliki tugas untuk
mengontrol pihak lain.
 Dalam hal ini pertanggung jawaban dari pelaku
pasif muncul dalam model kasus :
a. Jika pihak yang dikontrol sebagai korban
b. jika pihak ketiga sebagai pelaku yang
menyebabkan kerugian pada pihak yang dikontrol.

10.  Jika perlu telah memulai telah melakukan
pekerjaan.
 Jika puhak yang telah berdiri didekat korban
telah mulai melakuakn pekerjaannya
memberikan pertolongan, maka pertolongan
itu semastinya harus dikesjakan sampai selesai.
Karna logikanya jika perbuatan menolong itu
sudah dimulaikan akan menutup pihak lain
untuk melakuakn pertolongan yang sama.

11.  3 Penderitaan Mental Akibat Dari Perbuatan Melawan Hukum
 Lalu sesuatu yang selalu ada dalam setiap akhir dari perbuatan melawan
hukum adalah pergantian kerugian berupa sejumlah uang kepada korban
yang mengalami penderitaan mental. Ini berarti ada suatu kewajiban bagi
seseorang untuk tidak menimbulkan penderitaan mental bagi orang lain.
Maka ganti rugi yang seperti ini disebut ganti rugi immateril, yaitu
pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan
secara sistematis namun lebih merupakan kebijaksanaan hakim. Namun
terdapat beberapa syarat kewajaran dalam gantirugi yaitu :
 Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban
 Status dan kedudukan korban
 Situasi dan kondisi dimana perbuatan PMH terjadi
 Situasi kondisi mental dari korban
 Situasi kondisi mental dari pelaku
 Latar belakang terjadinya PMH
 Jenis PMH yang dilakukakan.

12. 1 Simpulan
 Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas
dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak
hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang
pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-
undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak
tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum
bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang
dirugikan.
 Untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum maka setiap orang
harus memiliki kewajiban-kewajiban dalam bertindak yang dirumuskan
dalam doktrin kewajiab. Maka dalam doktrin kewajiab dirumuskan apa-apa
saja yang menjadi kewajiban seseorang sebelum melakuakan sesuatu, yaitu :
 Kewajiban untuk berhati-hati
 Kewajiban menolong walau dalam keadaan pasif
 Kewajiban untuk tidak menimbulkan penderitaan mental bagi orang lain.