SlideShare a Scribd company logo

Tugas MPR, DPR dan DPD

•Download as PPTX, PDF•
•
E
ericalonsdale

Dokumen tersebut membahas fungsi-fungsi lembaga negara Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi, DPR, dan DPD. Mahkamah Konstitusi berperan dalam mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan mereka. DPR berperan dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sedangkan DPD berperan dalam pengajuan usul legislasi tertentu dan pengawasan pelaksanaan undang-undang tertentu.

Law
1 of 9
- Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar - Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum - Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya - Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden - Memilih Presiden dan wakil Presiden
DPR mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Legislasi Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden. Anggaran Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
Pengawasan Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
DPD memiliki fungsi: Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah seharusnya 136 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Recommended

Presentasi tentang MPR
Presentasi tentang MPRPresentasi tentang MPR
Presentasi tentang MPRAnggin N U
 
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)Zhafira Rahmayanti
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
 
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkFungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkNoviayuana Putri
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangIdris Miaus
 
Lembaga independen
Lembaga independenLembaga independen
Lembaga independenShinta Happy Yustiari
 
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrechbuku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.UtrechPet-pet
 
Mahkamah agung
Mahkamah agungMahkamah agung
Mahkamah agungMajid Abdullah
 

Recommended

Presentasi tentang MPR
Presentasi tentang MPRPresentasi tentang MPR
Presentasi tentang MPRAnggin N U
 
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)Zhafira Rahmayanti
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
 
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkFungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkNoviayuana Putri
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangIdris Miaus
 
Lembaga independen
Lembaga independenLembaga independen
Lembaga independenShinta Happy Yustiari
 
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrechbuku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.UtrechPet-pet
 
Mahkamah agung
Mahkamah agungMahkamah agung
Mahkamah agungMajid Abdullah
 
Pengantar pelaksanaan anggaran
Pengantar pelaksanaan anggaranPengantar pelaksanaan anggaran
Pengantar pelaksanaan anggaranTatang Suwandi
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukumdimahana
 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)Oktavia Pramesti
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negaraaishkhuw fillah
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranAry Efendi
 
Power point konstitusi
Power point konstitusiPower point konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Izzatul Ulya
 
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesiaPerbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesiaSiti Sahati
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum KonstitusiTri Widodo W. UTOMO
 
Desentralisasi
DesentralisasiDesentralisasi
DesentralisasiNanangnugrah4
 
Lembaga yudikatif
Lembaga yudikatifLembaga yudikatif
Lembaga yudikatifJimmy Lie
 
Arbitrase
ArbitraseArbitrase
ArbitraseAlvie Mencarie Cahaya
 
Revormasi Pajak
Revormasi PajakRevormasi Pajak
Revormasi PajakFair Nurfachrizi
 
Kel 3 Konsep Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah desa.pptx
Kel 3 Konsep Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah desa.pptxKel 3 Konsep Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah desa.pptx
Kel 3 Konsep Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah desa.pptxnesyanurhalimah1
 
Hukum Dagang - Pasar Modal
Hukum Dagang - Pasar ModalHukum Dagang - Pasar Modal
Hukum Dagang - Pasar ModalUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
 
Matakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanMatakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanBagoes Prasetya
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Operator Warnet Vast Raha
 
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presidenTugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presidenOperator Warnet Vast Raha
 

More Related Content

What's hot

Pengantar pelaksanaan anggaran
Pengantar pelaksanaan anggaranPengantar pelaksanaan anggaran
Pengantar pelaksanaan anggaranTatang Suwandi
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukumdimahana
 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)Oktavia Pramesti
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negaraaishkhuw fillah
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranAry Efendi
 
Power point konstitusi
Power point konstitusiPower point konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Izzatul Ulya
 
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesiaPerbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesiaSiti Sahati
 
Lembaga yudikatif
Lembaga yudikatifLembaga yudikatif
Lembaga yudikatifJimmy Lie
 
Kel 3 Konsep Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah desa.pptx
Kel 3 Konsep Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah desa.pptxKel 3 Konsep Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah desa.pptx
Kel 3 Konsep Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah desa.pptxnesyanurhalimah1
 
Matakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanMatakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanBagoes Prasetya
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 

What's hot (20)

Pengantar pelaksanaan anggaran
Pengantar pelaksanaan anggaranPengantar pelaksanaan anggaran
Pengantar pelaksanaan anggaran
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
Power point konstitusi
Power point konstitusiPower point konstitusi
Power point konstitusi
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
 
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesiaPerbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Desentralisasi
DesentralisasiDesentralisasi
Desentralisasi
 
Lembaga yudikatif
Lembaga yudikatifLembaga yudikatif
Lembaga yudikatif
 
Arbitrase
ArbitraseArbitrase
Arbitrase
 
Revormasi Pajak
Revormasi PajakRevormasi Pajak
Revormasi Pajak
 
Kel 3 Konsep Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah desa.pptx
Kel 3 Konsep Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah desa.pptxKel 3 Konsep Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah desa.pptx
Kel 3 Konsep Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah desa.pptx
 
Hukum Dagang - Pasar Modal
Hukum Dagang - Pasar ModalHukum Dagang - Pasar Modal
Hukum Dagang - Pasar Modal
 
Matakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanMatakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaan
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 

Viewers also liked

Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Operator Warnet Vast Raha
 
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presidenTugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presidenOperator Warnet Vast Raha
 
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, kyBpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, kyOperator Warnet Vast Raha
 
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenFungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenapotek agam farma
 
Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-d...
Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-d...Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-d...
Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-d...barat ujang
 
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...Amira Hasan Rahmawati
 
Konstitusi amerika PKN kelas X
Konstitusi amerika PKN kelas XKonstitusi amerika PKN kelas X
Konstitusi amerika PKN kelas XEltari
 
Upaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Upaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi BangsaUpaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Upaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi BangsaBeast12A3
 
Lembaga Legislatif
Lembaga LegislatifLembaga Legislatif
Lembaga LegislatifSoya Odut
 
UU no 17 tahunn 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)
UU no 17 tahunn 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)UU no 17 tahunn 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)
UU no 17 tahunn 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)Suprijanto Rijadi
 
Lembaga negara legislatif
Lembaga negara legislatifLembaga negara legislatif
Lembaga negara legislatifrizqialfadly
 
Makalah Astronomi tentang Planet dalam Tata surya
Makalah Astronomi tentang Planet dalam Tata suryaMakalah Astronomi tentang Planet dalam Tata surya
Makalah Astronomi tentang Planet dalam Tata suryaState University of Padang
 

Viewers also liked (14)

Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
 
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presidenTugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
 
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, kyBpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenFungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
 
Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-d...
Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-d...Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-d...
Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-d...
 
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...
Presentasi-Perbedaan MPR Sebelum & Setelah Amandemen 1945 secara langsung dan...
 
Konstitusi amerika PKN kelas X
Konstitusi amerika PKN kelas XKonstitusi amerika PKN kelas X
Konstitusi amerika PKN kelas X
 
KNIP
KNIPKNIP
KNIP
 
Upaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Upaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi BangsaUpaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Upaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa
 
Lembaga Legislatif
Lembaga LegislatifLembaga Legislatif
Lembaga Legislatif
 
UU no 17 tahunn 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)
UU no 17 tahunn 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)UU no 17 tahunn 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)
UU no 17 tahunn 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)
 
Lembaga negara legislatif
Lembaga negara legislatifLembaga negara legislatif
Lembaga negara legislatif
 
Makalah Astronomi tentang Planet dalam Tata surya
Makalah Astronomi tentang Planet dalam Tata suryaMakalah Astronomi tentang Planet dalam Tata surya
Makalah Astronomi tentang Planet dalam Tata surya
 

Similar to Tugas MPR, DPR dan DPD

LEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxLEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxDzakyWiratmoko
 
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknPpt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknIrfanHakim54
 
Pebedaan dpd, dprd, dan dpr ri
Pebedaan dpd, dprd, dan dpr riPebedaan dpd, dprd, dan dpr ri
Pebedaan dpd, dprd, dan dpr riMidway Writer
 
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan DaerahLembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan DaerahDhea Safitri
 
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxDewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxSecondWeb
 
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...Operator Warnet Vast Raha
 
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaLembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaOperator Warnet Vast Raha
 
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptx
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptxPPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptx
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptxjuliantomuhamamdrama
 
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1AlImamIslamicSchool
 
PERTEMUAN 13 SISTEM PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN NEGARA.pptx
PERTEMUAN 13 SISTEM PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN NEGARA.pptxPERTEMUAN 13 SISTEM PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN NEGARA.pptx
PERTEMUAN 13 SISTEM PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN NEGARA.pptxRyanFanuchi
 
POLITIC - Suprastructure
POLITIC - SuprastructurePOLITIC - Suprastructure
POLITIC - SuprastructureSoya Odut
 

Similar to Tugas MPR, DPR dan DPD (20)

LEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxLEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
 
Tugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negaraTugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negara
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan IndonesiaSistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknPpt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
 
Tugas dan wewenang
Tugas dan wewenangTugas dan wewenang
Tugas dan wewenang
 
Pembelajaran 1
Pembelajaran 1Pembelajaran 1
Pembelajaran 1
 
Pebedaan dpd, dprd, dan dpr ri
Pebedaan dpd, dprd, dan dpr riPebedaan dpd, dprd, dan dpr ri
Pebedaan dpd, dprd, dan dpr ri
 
Wewenang
WewenangWewenang
Wewenang
 
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan DaerahLembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptxDewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
Dewan_Perwakilan_Daerah_DPD_RI.pptx
 
Modul ppkn
Modul ppknModul ppkn
Modul ppkn
 
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
 
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaLembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
 
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptx
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptxPPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptx
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptx
 
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
 
PERTEMUAN 13 SISTEM PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN NEGARA.pptx
PERTEMUAN 13 SISTEM PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN NEGARA.pptxPERTEMUAN 13 SISTEM PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN NEGARA.pptx
PERTEMUAN 13 SISTEM PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN NEGARA.pptx
 
Rpp sm 2
Rpp sm 2Rpp sm 2
Rpp sm 2
 
POLITIC - Suprastructure
POLITIC - SuprastructurePOLITIC - Suprastructure
POLITIC - Suprastructure
 
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesiaStruktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
 

Recently uploaded

HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxmuhammadrezza14
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumekahariansyah96
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Sumardi Arahbani
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 

Recently uploaded (9)

HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 

Tugas MPR, DPR dan DPD

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4. - Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar - Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum - Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya - Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden - Memilih Presiden dan wakil Presiden
  • 5.
  • 6. DPR mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Legislasi Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden. Anggaran Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
  • 7. Pengawasan Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
  • 8.
  • 9. DPD memiliki fungsi: Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah seharusnya 136 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.