Kebijakan Puskesmas
Mampu PONED
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
Dinas Kesehatan Prov. Sumsel
1

2
Puskesmas yang mempunyai fasilitas atau kemampuan
untuk melakukan penanganan kegawat daruratan obstetri
dan neonatal dasar
Puskesmas PONED merupakan Puskesmas yang siap 24
jam, 7 hari seminggu
Sebagai tempat rujukan atau rujukan antara kasus
kegawat daruratan obstetri & neonatal dari Polindes dan
Puskesmas
Memiliki tenaga kesehatan / tim PONED yang terdiri dari
Dokter, Bidan, Perawat terlatih.
Pengertian Puskesmas PONED
2

3
3
Kebijakan PONED
1. Kriteria Pengembangan Puskesmas PONED
Puskesmas sudah berfungsi baik
1/4
Gedung Baik Ada Dokter
Melaksanakan Minilokakarya
Merupakan Puskesmas Perawatan
Dapat dijangkau dengan waktu tempuh paling lama 2 jam
dengan transportasi umum setempat
Tenaga sekurang-kurangnya: 1 orang dokter dan 1 orang
Bidan/Perawat yang tinggal disekitar lokasi Puskesmas
PONED
Tenaga minimal Tim PONED: 1 orang dokter, 1 orang bidan
terlatih PPGDON, 1 perawat wanita yang tinggal disekitar lokasi
Puskesmas PONED
Puskesmas sudah berfungsi menolong persalinan
Sudah dipercaya oleh masyarakat Kesinambungan pelayanan
3

4
4
Kebijakan PONED
2. Distribusi Puskesmas mampu PONED
Minimal 4 Puskesmas mampu PONED untuk setiap
Kabupaten/Kota (didahului dengan pemetaan sesuai
kebutuhan)
Puskesmas PONED yang berada diperbatasan dengan
Kabupaten/Kota tetangga, perlu melakukan koordinasi
dengan RS di kedua Kabupaten/Kota
2/4
3. Prasarana
Ruangan tempat persalinan minimal berukuran 3x3 m,
tempat tidur minimal 2 buah, ventilasi baik, suasana
aseptik
Tersedia WC & Kamar mandi
Tersedia air bersih
4

5
Kebijakan PONED 3/4
4. Sarana
5. Jenis Pelayanan
Disesuaikan dengan penyebab langsung Kematian Ibu
dan Neonatal setempat
Kit Puskesmas PONED
Obat Emergensi Obstetri & Neonatal
5
6. Tenaga
Penanggung jawab: Dokter
Pemberi pelayanan: Dokter, Bidan, Perawat
5

6
Kebijakan PONED 4/4
7. Waktu pelayanan
8. Dukungan pihak terkait
Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
RS Kabupaten/ Kota
Organisasi Profesi: IDI, POGI, IDAI, IBI, PPNI
Lembaga swadaya masyarakat
24 jam sehari, 7 hari seminggu
6
6

7
Pelayanan
Obstetri
Emergensi
Persalinan
oleh Nakes
Asuhan
Antenatal
Kontrasepsi
Jalan menuju kematian ibu

Jangka Pendek
 Peningkatan jejaring rujukan mulai dari Pra-Puskesmas,
Puskesmas PONED dan RS PONEK
 Gerakan Nasional Sayang Ibu untuk lebih menggalang
komitmen Pemda
8
Strategi percepatan penurunan AKI dan AKB
melalui Pelayanan Obstetri dan Neonatal
Emergensi
2
1

Jangka Panjang

 Peningkatan mutu SDM (preservice training)
perbaikan mutu pendidikan kesehatan
Standarisasi alat

Standarisasi obat

Standarisasi prosedur operasional
9
Strategi percepatan penurunan AKI dan AKB
melalui Pelayanan Obstetri dan Neonatal
Emergensi
1
2
3
4

 RS PONEK 24 jam berkewajiban membina Puskesmas
wilayah kerjanya melalui pelatihan perbaikan kinerja
petugas kesehatan agar mampu menangani dan merujuk
secara optimal dan tepat waktu berbagai kasus gawat
darurat obstetri dan neonatal di tingkat pelayanan dasar
diperkuat oleh Undang-Undang Rumah Sakit no.44 Tahun
2009.
 Puskesmas PONED dibawah kewenangan dan koordinasi
Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota sedangkan
pengelolaan kasus gawat darurat obstetri dan neonatal di
Rumah Sakit dibawah kewenangan dan koordinasi Direktur
Rumah Sakit.
10
KOLABORASI PONED-PONEK

PROGRAM PONEK
Di RS
PEMDA
Prop / Kab Termasuk
Regulasi dana
RS Swasta, RB
Dr / Bidan prakarsa swasta
termasuk Hospital By Law
POKJA
Satgas GSI
KEMENTERIAN KESEHATAN
Profesi terkait
(JNPK-KR,POGI, IDAI, IBI, PPNI, lain-
lain)
PUSKESMAS PONED
DUKUNGAN UNIT-UNIT TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN
PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
11

Optimalisasi Puskesmas PONED
12
Puskesmas
PONED
Peningkatan teknis
medis
Peningkatan
manajemen
Pembinaan
Komunikasi dan
Koordinasi
•Pemantauan Pasca
Perlatihan
•OJT  Kolaborasi
PONED-PONEK
•Alat
•Perencanaan
Pembiyaan
• Dinkes – RS
•Dukungan LS
(BKD,Bapeda ) 
POKJA PONED

Masyarakat
Yankes Tk.1
Yankes Tk.2
Yankes Tk. 3
UK Masyarakat UK Perorangan
Perawatan mandiri
Puskesmas
Pustu, Poskesdes
Praktik swasta
Dokter, Bidan
RS Kab/ Kota
BKPM, BKMM, BKOM
Praktik Spesialis
Klinik
RSUP/ RS Propinsi
Praktik Spesialis Konsultan
UK Bersumberdaya Masyarakat
Puskesmas
Pustu, Poskesdes
Dinkes Kab/ Kota
BKPM, BKMM, BKOM, Labkesda
Kemkes/ Dinkes Propinsi
Posyandu, Dasawisma
PONED
PONEK
PONEK
SISTEM RUJUKAN UPAYA
KESEHATAN

Pusat Rujukan kabupaten
/kota
Pusat
Rujukan
Puskesmas
Puskes
mas
Puskes
mas
Puskesm
as
RS di
Kabupaten/kota,
balai
Puskes
mas
DPM
Klinik
BPM
RS di
Kabupaten/kota,
balai
Pusat
Rujuka
n
Provinsi
Rujukan
Regional
4
Rujukan
Regional
1
Rujukan
Regional
2
Rujukan
Regional
3
Rujukan
Regional
5
Primer (GK)
Rujukan Sekunder
Rujukan Tersier (tidak berlaku
pada daerah dengan kondisi
Keterangan:
PONED
PONEK
PONEK
PONEK
Alur Rujukan Regional
REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN
TERSTRUKTUR & BERJENJANG

Strategi
Sistem
Rujukan
Monitoring dan
evaluasi
Perbaikan
manajemen
Dinkes Prov,
Kab,Kota
Perbaikan
manajemen RS
Kab, Kota, Prov
Perbaikan
manajemen
PKM
Perbaikan
koordinasi
lintas sektor
Perbaikan
sistem jaringan
informasi
manajemen
rujukan
Pelatihan
STRATEGI SISTEM RUJUKAN

16
Klasifikasi Jenjang Rujukan
KLASIFIKASI SISTEM RUJUKAN

NO KRITERIA RS RUJUKAN Tk
PROP
RS RUJUKAN
REGIONAL
RS RUJUKAN Tk
KAB/KOTA
1. KELAS RS A / B B / C C / D
2. LOKASI MUDAH DIJANGKAU MUDAH DIJANGKAU MUDAH DIJANGKAU
3. KEPEMILIKAN BLU/BLUD BLUD BLUD
4. TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR SESUAI STANDAR SESUAI STANDAR
5. ALAT KESEHATAN SESUAI STANDAR SESUAI STANDAR SESUAI STANDAR
6. AMBULANS AMBULAN SPGDT AMBULAN SPGDT AMBULAN SPGDT
7. JEJARING KOMUNIKASI SDH ADA CALL
CENTRE
SDH ADA CALL
CENTRE
SDH ADA CALL CENTRE
8. SIMRS ADA ADA ADA
Kriteria rs rujukan

NO KRITERIA PKM RUJUKAN Tk KECAMATAN
1. JENIS RAWAT INAP
2. SPESIFIKASI PELAYANAN MAMPU PONED
3. LOKASI MUDAH DIJANGKAU/STRATEGIS
4. TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR
5. ALAT KESEHATAN SESUAI STANDAR
6. AMBULANS ADA & BERFUNGSI
7. JEJARING KOMUNIKASI SDH ADA
‘CALL CENTRE‘
8. SIMPUS ADA
KRITERIA PUSKESMAS RUJUKAN

1.Regionalisasi Pelayanan Obstetri dan
Neonatal.
2.RS mampu PONEK 24 jam di masing –
masing kab / kota.
3.Pembinaan Puskesmas PONED oleh RS
kab / kota yang berkoordinasi dengan
Dinas Kesehatan kab / kota setempat.
KEBIJAKAN PONEK DI RS
Rumah Sakit mampu PONEK 24 jam
adalah Rumah Sakit yang mampu
menyelenggarakan pelayanan
kedaruratan maternal dan neonatal
secara komprehensif dan terintegrasi
24 jam dalam sehari, 7 hari dalam
seminggu.
PROGRAM PONEK DI RS
Peningkatan
kemampuan layanan
kesehatan PONEK di RS
Kab/Kota
AKB menjadi 24/1000
KH dan
AKI menjadi
118/100.000 kh
TUJUAN
TARGET/
SASARAN
2014
19

Unit Gawat Darurat
(UGD)
Kamar Operasi /
Ruang Tindakan
Ruang Perawatan
RUANG LINGKUP PELAYANAN PONEK DI
RS
Secara singkat dapat dideskripsikan sebagai berikut:
• Terbentuknya TIM PONEK TERPADU 24 Jam/ 7hari/minggu
• Stabilisasi di UGD dan persiapan untuk pengobatan definitif.
• Penanganan kasus gawat darurat oleh tim PONEK RS di ruang tindakan.
• Penanganan operatif cepat dan tepat meliputi laparatomi dan seksio saesaria.
• Perawatan intermediate dan intensif ibu dan bayi.
• Pelayanan Asuhan Ante Natal Risiko Tinggi.
Disesuaikan
dengan kelas
masing-
masing RS

RS kelas A seharusnya mampu
memberikan Pelayanan
Kesehatan Maternal Risiko
tinggi dan Neonatal Risiko
tinggi pada level IIIA, sehingga
dapat disebut juga RS MAMPU
PONEK PLUS
Untuk RS tipe B, C dan D yang
sudah MAMPU PONEK
Untuk RS tipe A, B, C dan D yang
belum mencapai standar minimal
kriteria RS PONEK berdasarkan
Standar Kinerja Klinis, maka RS
tersebut menyandang kriteria RS
BELUM MAMPU PONEK yang
memerlukan perhatian khusus dan
bimbingan serta didorong untuk
segera memperbaiki sistem
pelayanan kesehatan di RS nya
sehingga mampu memperoleh
kriteria RS MAMPU PONEK.
STANDAR MINIMAL KRITERIA RS MAMPU
PONEK

22

 Standar operasional rujukan disusun berdasarkan proses
ibu melahirkan dan perjalanan bayi.
 Penulisan standar operasi pelayanan klinik untuk rujukan
dipimpin oleh spesialis berdasarkan standar nasional.
 Para dokter dan bidan diberi regulasi untuk merujuk.
 Ada regulasi penanganan pada ibu-ibu yang sudah di beri
predikat risiko tinggi.
 Rujukan Ibu hamil yang diprediksi di ANC mempunyai
masalah dapat dilakukan 1-2 minggu/beberapa hari
sebelum HPL.
 Di sebuah Kabupaten/kota harus ada peta rujukan dengan
satu atau lebih RS PONEK 24 jam
23
Kebijakan Penguatan Sistem Rujukan
Sistem
Rujukan
harus terkait
dengan
pendanaan.
Dana program
menggunakan
Jamkesmas/J
ampersal+ber
bagai sumber
lain

Pelayanan berkesinambungan (Continuum of Care) untuk
menyelamatkan ibu
24
Ibu
Selamat
Kehamilan
III. Kualitas
pelayanan di RS
Akses ke RS tepat
waktu
15% perkiraan
komplikasi, tak dpt
diprediksi tp dapat
dicegah
Kualitas pelayanan
Pencegahan komplikasi
Identifikasi komplikasi
Pertolongan pertama thd
Komplikasi & penstabilan
sebelum rujukan
I. Pemanfaatan penolong
persalinan terampil di
fasilitas kesehatan
II.Rujukan Efektif
85% normal ?

• Sebisa mungkin dilakukan rujukan dini terencana
• Dilakukan secara berjenjang sesuai dengan
kemampuan dan kewenangan penanganan
• Harus didukung dengan sistem komunikasi yang
mantap
• Dibuat berdasarkan penilaian ke fasilitas pelayanan
kesehatan di wilayah itu
• Ditindaklanjuti dengan rujukan balik dan
pembinaan ke fasilitas kesehatan perujuk
25
PRINSIP PENGUATAN RUJUKAN MATERNAL - NEONATAL

INDIKATOR MENGUKUR KINERJA
PUSKESMAS MAMPU PONED
1. Cakupan pasien yang dirujuk dari masing-masing wilayah kerja
PKM yang tercakup dalam kluster regional sistem rujukan
2. Cakupan pasien yang dapat ditangani di PKM mampu PONED
sesuai kewenangannya
3. Cakupan pasien yang dirujuk ke RS PONEK, melalui PKM
mampu PONED
4. Jumlah rujukan balik pasien emergensi/komplikasi dari RS
PONEK ke Puskesmas (Puskesmas mampu PONED dan atau
Puskesmas jejaring)
5. Jumlah kasus yang dirujuk balik dari PKM mampu PONEK

 9 PKM : Pakjo, Albar, Sukarame, Basuki Rahmat,
Makrayu, Gandus, Pembina, Sei Selincah, Semabor
 Yang aktif : Semabor, Pembina, Gandus, Sei
Selincah
 Permasalahan PKM :
- Peralatan tidak lengkap
- Ruangan tidak sesuai standar PONED / tidak ada
 PKM Albar masalah keamanan
- Petugas pindah (Pakjo, Makrayu : dokter TUBEL)
KONDISI PUSKESMAS MAMPU PONED
KOTA PALEMBANG

PERATURAN TERKAIT
PELAYANAN DARAH
28

UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN
Bab VI : UPAYA KESEHATAN, Bagian
Kesebelas, Pasal 86-92
Pasal 87
1. Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah.
2. Unit Transfusi Darah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalang merahan.
Pasal 86
1. Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan dengan tujuan kemanusiaan
dan tidak untuk tujuan komersial.
2. Darah diperoleh dari pendonor darah sukarela yang memenuhi kriteria seleksi
pendonor.
3. Darah sebelum digunakan harus dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mencegah
penularan penyakit
29

PP NO. 7/2011 TENTANG PELAYANAN DARAH
BAB I : TUJUAN
30
 Mengatur/membina, mengawasi
/ menyelenggarakn yan darah
aman, mudah diakses, sesuai
kebutuhan masyarakat
 Mendorong litbang kegiatan
Pelayanan Darah
 Pendanaan Pelayanan Darah

LATAR BELAKANG:
AKI di Indonesia masih tinggi.
Tiga penyebab utama yaitu perdarahan, Hipertensi Dalam
Kehamilan (HDK) dan infeksi
Perdarahan sebesar 29,8% (data rutin Kes Ibu thn 2015) 
menjadi perhatian Pemerintah
Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015–2019:
Reformasi di bidang kesehatan dengan fokus utama
peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan
darah adalah salah satu dari pelayanan kesehatan dasar
31
PERMENKES NO. 92 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA
ANTARA PUSKESMAS, UTD DAN RUMAH SAKIT DALAM
PELAYANAN DARAH UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN
IBU

32
UTD :
1. Menjamin ketersediaan darah yang aman dan
berkualitas
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan teknis
kepada Puskesmas untuk rekrutmen DDS
3. Melakukan seleksi donor, pengambilan dan pengolahan
darah donor dari donor pendamping
4. Pendistribusian darah ke BDRS
RS :
1. Melakukan koordinasi dengan UTD untuk
menjamin ketersediaan ibu hamil yang akan
melahirkan
2. Merawat dan memberikan tranfusi darah kepada
pasien
3. Melakukan koordinasi dengan Dinkes dlm
peningkatan kapasitas nakes Pusksmas untuk
pemeriksaan dan deteksi kehamilan dengan Risti
1. Sosialisasi mengenai donor darah sukarela di wilayah
kerjanya
2. Mendata semua ibu hamil, mengidentifikasi ibu hamil
dengan risti atau mempunyai gol. Darah langka
3. Mengedukasi ibu hamil dan keluarganya agar menyiapkan
minimal 4 calon donor pendamping siaga per ibu hamil
4. Memberikan informasi tentang persyaratan donor
5. Melakukan pemeriksaan Hb dan gol darah ibu hamil dan
kesesuaian gol darah calon donor dengan ibu hamil
6. Melakukan seleksi awal donor
7. Menginformasikan daftar ibu hamil dan Taksiran Partus
kepada UTD serta calon donor siaga yang telah disiapkan
8. Mengirimkan donor siaga ke UTD untuk pengambilan
darah (7-10 hari sebelum taksiran waktu melahirkan)
9. Merujuk Ibu Hamil Risiko tinggi yang akan melahirkan ke
RS
PUSKESMAS
NOTA KESEPAHAMAN DI DINAS KESEHATAN
KAB/KOTA
PMK NO. 92 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA PUSKESMAS, UTD
DAN RS DALAM PELAYANAN DARAH UNTUK MENURUNKAN AKI
AZAS PORTABILITAS DAN DISESUIKAN DENGAN
KONDISI DAERAH MASING-MASING
24

2015
2016
2017
2018
2019
200 Puskesmas yang telah
bekerjasama melalui
Dinkes dengan UTD dan
RS
1600 Puskesmas yang
telah bekerjasama melalui
Dinkes dengan UTD dan
RS
3000 Puskesmas yang telah
bekerjasama melalui
Dinkes dengan UTD dan RS
4400 Puskesmas yang
telah bekerjasama melalui
Dinkes dengan UTD dan
RS
5600 Puskesmas yang telah
bekerjasama melalui Dinkes
dengan UTD dan RS
ROADMAP SESUAI TARGET RPJMN 2015 - 2019
PUSKESMAS YANG BEKERJASAMA MELALUI DINKES DENGAN UTD dan RS
TAHUN 2015 -2019
2015
212 Puskesmas yang
telah bekerjasama
melalui Dinkes
dengan UTD dan RS Tahapan pelaksanaan program:
1. Identifikasi PKM, UTD, dan RS yang akan
kerja sama oleh Dinkes
2. Penandatanganan MOU oleh para pihak
3. Pelatihan pengelolaan program
4. Pelaksanaan program
5. Pencatatan dan pelaporan
6. Monitoring dan evaluasi
Sumber : Perpres 2/2015 ttg RPJMN 2015-2019
21

Dalam membangun sistim rujukan harus spesifik sesuai kondisi
Kabupaten /Kota,
diperlukan adanya :
 Kesinambungan pelayanan dari Poskesdes -Puskesmas  Pusk
PONED- RS PONEK
 Assesment dan mapping kemampuan pelayanan kesehatan di
suatu wilayah (kab/kota dan provinsi)
 Regionalisasi pelayanan kesehatan maternal & neonatal
 Integrasi dengan :
• Collaborative Improvment PONED-PONEK
• Sistim Penanganan Gawat Darurat Terpadu
34
Penutup

Terima kasih
35