1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan
pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerus
bangsanya. Selaku masyarakat, warga bangsa dan Negara, tiap warga Negara
diharapkan berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan yang
selalu mengalami perubahan sebagai dampak dinamika budaya dalam hubungan
internasional. Hakikat pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya sadar dan
terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan
menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan
kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa
dan negara. Sehingga dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu tentang
tata Negara, menumbuhkan kepercayaan terhadap jati diri bangsa serta moral bangsa,
maka takkan sulit untuk menjaga kelangsungan kehidupan dan kejayaan Indonesia.
Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
antara lain agar mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan
dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, agar mahasiswa mampu
berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan
dengan cara cerdas dan damai, agar mahasiswa memilik kepedulian dan mampu
berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dengan dilandasi
nilai-nilai moral, agama, dan nilai-nilai universal, agar mahasiwa mampu berpikir
kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM, dan demokrasi, agar
mahasiswa mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai persoalan
kebijakan publik, agar mahasiswa mampu meletakkan nilai-nilai dasar secara bijak
(berkeadaban). Sehubungan dengan itu, maka Pendidikan Tinggi di Indonesia tidak

2
dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarkan sebagai
perubahan kehidupan yang penuh tantangan. Karena itu setiap PErguruan Tinggi di
Indonesia, haruslah dikembangkan menjadi lingkungan ilmiah yang dinamik,
berwawasan budaya bangsa, bermoral keagamaan dan berkepribadian Indonesia.
Sebagai upaya konkrit untuk membekali mahasiswa di Indonesia berkenaan dengan
pengembangan nilai-nilai, sikap dan kepribadian Indonesia, telah diotetapkan Surat
Keputusan Dirjen Dikti DEpartemen Pendidikan Nasional No. 43/DIKTI/Kep/2006
tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah Kepribadian di PErguruan
Tinggi yang terdiri atas mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan
Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia yang dikelompokkan menjadi Mata kuliah
Pengembangan Kepribadian (MKP). Kemudian UU No. 12/2012 tentang Pendidikan
Tinggi menyebut secara eksplisit bahwa kuruikulum perguruan tinggi di Indonesia
wajib membuat mata kuliah di andalkan kepda Pendidikan Agama, wajib memuat
mata kuliah pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama serta
Bahasa Indonesia, yang dikelompokkan menjadi Matakuliah Pengembangan
Kepribadian (MPK).
Pendidikan Kewarganegaraan lah yang mengajarkan bagaimana seseorang
menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab. Karena kewarganegaraan itu
tidak dapat diwariskan begitu saja melainkan harus dipelajari dan di alami oleh
masing-masing orang. Apalagi negara kita sedang menuju menjadi negara yang
demokratis, maka secara tidak langsung warga negaranya harus lebih aktif dan
partisipatif. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa harus memepelajarinya, agar kita
bisa menjadi garda terdepan dalam melindungi negara. Garda kokoh yang akan terus
dan terus melindungi Negara walaupun akan banyak aral merintang di depan. Kita
semua tahu bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga
negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan
bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini
membuat setiap generasi baru memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian,
dan juga pengembangan karakter publik. Pengembangan komunikasi dengan

3
lingkungan yang lebih luas juga tecakup dalam Pendidikan Kewarganegaraan.
Meskipun pengembangan tersebut bisa dipelajari tanpa menempuh Pendidikan
Kewarganegaran, akan lebih baik lagi jika Pendidikan ini di manfaatkan untuk
pengambangan diri seluas-luasnya.
Dalam menghadapi globalisasi warga Negara Indonesia perlu memiliki
wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air serta
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela Negara demi
keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Pendidikan
Kewwraganegaraan mengingatkan setiap warga Negara Indonesia akan pentingnya
nilai-nilai, hak dan kewajiban, agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan
dan cita-cita bangsa. Karena dinilai sangat penting, maka Pendidikan
Kewarganegaraan di Indonesia sudah diterapkan sejak usia dini hingga pada
perguruan tinggi. Melalui pendidikan kewarganegaraan warga Negara Republik
Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa dan menjawab masalah-
masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negaranya secara konsisten dan
berkesinambungan dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagai diamanatkan
dalam pembukaan UUD 1945. Kaena itu, sebagai generasi penerus bangsa, setiap
warga Negara Indonesia haruslah menadari arti pentingnya pancasila sebagai dasar
dan ideology Negara, persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan
dalam berbangs adan bernegara, pengakuan dan pentingnya Hak dan Asasi Manusia,
konstitusi Negara yang mengatur hubungan pemerintah dengan rajkyat dan kekuasaan
dalam Negara. Selain itu, warga Negara juga diharapkan dapat memahami
kebutuhan-kebutuhan warga negra dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta
mengenal dengan baik sistem kekuasaan dan politik yang diterapkan dalam Negara
Republik Indonesia.
Rasa kewarganegaraan yang tinggi, akan membuat kita tidak akan mudah
goyah dengan iming-iming kejayaan yang sifatnya hanya sementara. Selain itu kita
tidak akan mudah terpengaruh secara langsung budaya yang bukan berasal dari
Indonesia dan juga menghargai segala budaya serta nilai-nilai yang berlaku di negara

4
kita. Memiliki sikap tersebut tentu tidak bisa kita peroleh begitu saja tanpa belajar.
Oleh karena itu mengapa Pendidikan Kewarganegaraan masih sangat penting untuk
kita pelajari. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting
manfaatnya, maka di masa depan harus segera dilakukan perubahan secara mendasar
konsep, orientasi, materi, metode dan evaluasi pembelajarannya. Tujuannya adalah
agar membangun kesadaran para pelajar akan hak dan kewajibannya sebagai warga
negara dan mampu menggunakan sebaik-baiknya dengan cara demokratis dan juga
terdidik.

5
BAB II
ISI
2.1 Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan pada awalnya diperkenalkan di Amerika Serikat
pada tahun 1790 dengan tujuan untuk meng-Amerika-kan bangsa Amerika dengan
nama “Civics”. Henry Randall Waite yang pada saat itu merumuskan
pengertian Civicsdengan “The science of citizenship, the relation of man, the
individual, to man in organized collection, the individual in his relation to the state”.
Pengertian tersebut menyatakan bahwa ilmu Kewarganegaraan membicarakan
hubungan antara manusia dengan manusia dalam perkumpulan perkumpulan yang
terorganisasi (organisasi social ekonomi, politik) dengan individu-individu dan
dengan negara.
Sedangkan di Indonesia, istilah civics dan civics education telah muncul pada
tahun 1957, dengan istilah Kewarganegaraan,Civics pada tahun 1961 dan pendidikan
Kewargaan negara pada tahun 1968. (Bunyamin dan Sapriya dalam Civicus,
2005:320). Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan masuk dalam kurikulum
sekolah pada tahun 1968, namun pada tahun 1975 nama pendidikan kewarganegaraan
berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Pada tahun 1994, PMP berubah
kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
Sejarah lahirnya Pendidikan Kewarganegaraan berawal dari pelajaran sejarah
panjang bangsa Indonesia yang dimulai sejak dari perebutan dan mempertahankan
kemerdekaan samapai pada pengisian kemerdekaan, bahkan terus berlangsung hingga
jaman reformasi. Kondisi perebutan dan mempertahankan kemerdekaan itu
ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai tersebut dilandasi
oleh jiwa, tekad dan semangat kebangsaan, kesemuaanya itu tumbuh dan berkembang
menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujud Negara Kesatuan

6
Republik Indonesia. Apresiasi menimbulkan rasa senang, sayang cinta, keinginan
untuk memelihara melindungi atau membela.
Pendidikan Kewarganegaraan diselenggarakan untuk membekali para peserta
didik selaku calon pemimpin di masa depan dengan kesadaran bela Negara serta
kemampuan berpikir secara komprehensif integral dalam rangka ketahanan nasional
kesadaran bela Negara ini terwujud sebagai kerelaan dan kesadaran melangsungkan
hidup bangsa dan Negara melalui bidang profesinya kesadaran bela Negara, dengan
demikian kesadaran bela Negara mengandung arti : 1. Kecintaan kepada tanah air. 2.
Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Keyakinan akan Pancasila dan UUD 1945. 4.
Kerelaan Berkorban bagi bangsa dan Negara. 5. Sikap dan prilaku awal bela Negara.
Memahami juga tentang empat pilar kebangsaan sesuai dengan Amademen 1998-
2001 UUD 1945 yaitu: 1. Pancasila. 2. UUD 1945. 3. Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta sekarang yang terlupakan 4. Bhineka Tunggal Ika.
Kemampuan berpikir komprehensif intergral adalah kemampuan untuk
berpikir tentang sesuatu dalam kaitannya dengan keseluruhannya jika kita melihat
suatu peristiwa di masyarakat kita tidak memandang peristiwa itu menurut pandangan
individu/golongan, melainkan berdasarkan pandangan/kepentingan bersama yaitu
kepentingan masyarakat/bangsa dari berbagai aspek kehidupan. Perjalanan panjang
sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan
kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan
samapai hingga era kemerdekaan menimbulkan kondisi dan menuntut yang berbeda
sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut dianggapi oleh
bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang
senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai tersebut dilandasi oleh jiwa
tekad dan semangat kebangsaan. Kesamaan itu tumbuh menjadi kekuatan yang
mampu mendorong proses terwujudnya Negara kesatuan Republik Indonesia dalam
wadah nusantara.

7
Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan fisik merebut,
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai
dengan dinamika kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Semangat
perjuangan bangsa tidak mengalami penurunan pada titik yang kritis hal ini
disebabkan antara lain oleh globalisasi. Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh
lembaga-lembaga kemasyrakatan internasional Negara-negara maju yang ikut
mengatur peraturan perpolitikan perekonomian social budaya serta pertahanan
keamanan global kondisi ini menimbulkan berbagai konflik kepentingan antara
Negara berkembang dan lembaga Internasional maupun antara Negara berkembang.
Perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing tersebut
memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga Negara Indonesia pada
umumnya dan peserta didik sebagai calon cendikiawan pada khususnya melalui
pendidikan Kewarganegaraan. Semangat perjuangan bangsa yang tak kenal menyerah
telah terbukti dalam perang kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat tersebut
dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan di
iklaskan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilainilai
perjuangan bangsa Indonesia. Semanagt perjuangan bangsa merupakan kekuatan
mental spiritual yang dapat melahirkan sikap patriot dan kekuatan kebangsaan inilah
harus dimiliki oleh setiap orang bangsa Indonesia.
Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut, mempertahankan dan
mengisi kemerdekaan, telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semanagat perjuangan bangsa
yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang amat
menajubkan dalam masa perjuangan fisik. Dalam menghadapi globalisasi dan mantap
masa depan untuk mengisi kemerdekaan, bangsa Indonesia memerlukan pejuang non
fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Perjuangan non fisik tersebut
memerlukan sarana kegiatan Pendidikan bagi 3 setiap Warga Negara Indonesia pada
umumnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang duhulu lebih dikenal dengan
sebutan “ Kewiraan ”.

8
Agar lebih jelasnya, berikut ini akan disebutkan secara kronologis sejarah
timbulnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam tatanan kurikulum
pendidikan nasional terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengembanisasi
demokrasi di Indonesia,yakni :
1. Pendidikan kemasyarakatan yang merupakan integrasi negara , ilmu bumi,
dan kewarganegaraan ( 1954 )
2. Civics ( 1957/1962 )
3. Ditingkat perguruan tingi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK,
Pancasila dan UUD 1945 ( 1960-an)
4. Filsapat Pancasila ( 1970- sampai sekarang )
5. Pendidikan kewarganegaraan civics dan hukum ( 1973 )
6. Pendidikan moral atau PMP ( 1975 /1984 )
7. Pendidikan kewiraan ( 1989-1990-an)
8. Dan pendidikan kewarganegaraan ( 2000-sekarang )
2.1.1.Civic Menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, Kewiraan Dan Nama Civic
Education Di Beberapa Negara.
Civic mula-mula dipelajari di AS tahun 1790. Civic digunakan bangsa
America Sericat untuk menyatukan bangsa America Sericat yang terdiri dari
berbagai suku bangsa imigran Asia, Eropah, Africa, Australia dan lain-lain yang
datang, hidup dan menetap di America Sericat. Istilah menyatukan bangsa
America Sericat di kenal dengan istilah : Theory of Americanization. Civic
diajarkan di Indonesia secara resmi tahun 1948 setelah Indonesia Merdeka.
Tujuan pengajaran Civics untuk menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari
berbagai suku bangsa, etnis, agama, kebudayaan, dan bahasa yang berbeda-beda.
Tahun 1954 Civic diganti dengan kewarganegaraan tahun 1961 kewarganegaraan
diganti dengan kewargaan negara atas usul Prof. Dr. Sahardjo, SH sesuai pasal
26 UUD 1945 sebelum di amandemen. Karena civic diganti dengan
kewarganegaraan, maka materi kewarganegaraan tidak berlaku lagi sehingga

9
materi Civic diganti dengan materi Pancasila, UUD 1945, TAP MPRS, dan PBB,
hingga Rezim ORDE BARU. Sejarah Indonesia dan ilmu Bumi berdasarkan
instruksi Mendikbud/Dirjendikdas No. 13 Tanggal 28 Juni 1967. Tahun 1972
Civic diganti dengan Ilmu Kewargaan Negara sedangkan Civic Education di
gantikan Pendidikan Kewarganegaraan disingkat dengan PKn Kurikulum tahun
1975 PKn diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila Kurikulum Tahun 1984
PMP tetap. Kurikulum Tahun 1994 PMP dikanti dengan Pendidikan Pancasila
Dan Kewarganegaraan, Kurikulum Tahun 2004, istilah PPKn diganti dengan
Pendidikan Kewarganegaraan samapai dengan Kurikulum 2006.
2.2.2 Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Pendidikan Nasional (UU II
20/2003)
Pendidikan Nasional Berfungsi : Pasal 3 UU RI No 20 Tahun 2003 “
Mengembangkan Kemampuan dan Membentuk Watak Serta Peradaban Bangsa
Yang Bermartabat Dalam Rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa “.
Pendidikan Nasional Bertujuan : Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 :…Untuk
Perkembangan Potensi Peserta Didik Agar Menjadi Manusia Yang Beriman Dan
Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sehat, Berilmu, Cakap, Kreaktif,
mandiri Dan Menjadi Warganegara Yang Demokratis Dan Bertanggung Jawab.
Pasal 37 (1) UU RI no. 20 Tahun 2003 : Dalam penjelasan “ Pendidikan
Kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta Didik menjadi Manusia
yang memiliki rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air”. Visi : Pendidikan
Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Surat Keputusan Dirjen Dikti No.
38/Dikti/Kep/2002 : Sumber Nilai Dan Pedoman Penyelenggaraan Program
Studi Dalam Mengantarkan Mahasiswa Untuk; “ Mengembangkan
Kepribadiannya selaku Warganegara yang Berperan Aktif”. “ Menegakkan
Demokrasi Menuju Masyarakat Madani” Misi : Pendidikan Kewarganegaraan Di
Perguruan Tinggi Surat Keputusan Dirjen Dikti No.38/Dikti/Kep./2002 :

10
Membentu mahasiswa selaku warga Negara, agar mampu: - Mewujudkan Nilai-
Nilai Dasar Perjuangan Bangsa Indonesia. - Mewujudkan Kesadaran Berbangsa
Dan Bernegara. - Menerapkan Ilmunya Secara Bertanggung Jawab Terhadap
Kemanusiaan.
Empat Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Surat
Keputusan Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 Bertujuan Untuk Menguasai : -
Kemampuan Berfikir. - Bersikap Rasional, Dan Dinamis. - Berpandangan Luas
Sebagai manusia Intelektual. Mengantarkan Mahasiswa Selaku Warganegara,
Memiliki : a. Wawasan Kesadaran Bernegara, untuk : Bela Negara Dan Cinta
Tanah Air. b. Wawasan Kebangsaan, Untuk : Kesadaran Berbangsa Dan
mempunyai Ketahanan Nasional. c. Pola Pikir, Sikap yang Komprehensif-
Integral pada seluruh Aspek Kehidupan Nasional. Tujuan Pendidikan
Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen
Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 agar mahasiswa : a. Memiliki Motivasi
menguasai materi Pendidikan Kewarganegaraan. b. Mampu mengkaitkan dan
mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya,
sebagai individu, anggota keluarga/masyarakat dan warganegara yang terdidik. c.
Memiliki tekad dan kesedian dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa
dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani.
2.2.3 Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia Sejak 1960 Sampai
Saat Ini :
- Civic/Kewargaan Negara : SMA/SMP 1962, SD 1968, SMP 1969, SMA 1969.
- Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) SD 1968, PPSP 1973.
- Pendidikan Moral Pancasila (PMP) SD, SMP, SMA 1975, 1984. - Pendidikan
Pancasila : PT 1970-an-2000-an.
- Pendidikan Kewiraan : PT 1960-an-2001.

11
- Pendidikan kewarganegaraan: PT 2002-sekarang
- Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn) SD, SMP, SMA 1994-
Sekarang. - Pendidikan Kewargaan : IAIN/STAIN 2002-sekarang (rintisan).
- Pendidikan Kewarganegaraan (PKn): SD, SMP, SMA, PT UU No.20 Thn 2003
Tentang SISDIKNAS.
- Kalau jadi nantinya ada peninjauan kembali tentang PKn / Kurikulum Baru
kembali kepada Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai pelajaran Etika,
Moral, Estetika (Ideologi Negara) dan UUD 1945, Norma-norma kehidupan
Masyarakat berbangsa dan bernegara.
2.2.4 Masa Pendidikan Kewiraan Di Perguruan Tinggi Era 1960 – 2000
Ada istila dengan Walawa yaitu wajib latihan mahasiswa, dimasukkan
kedalam Ektrakurikuler anatar Universitas di beberapa Perguruan Tinggi Negeri
ini pada tahun 1970-an ada menjadi Resimen Mahasiswa Berdasarkan territorial
ABRI dengan dibentuknya Yon Resimen Mahasiswa di beberapa perguruan
Tinggi seperti Yon Maha Jaya, Maha Surya Dan Seterusnya, dan di jadikan
Tamtama Cadangan Nasional (Tentara Cadangan ), Memiliki sertifikat berlatih di
pusat Militer selama lebih kurang 3 Bulan. Diberikan Pendidikan perwira
cadangan kalau sudah menjalani Tugas Akhir. Berdasarkan Surat Keputusan
bersama MendikbudMenhankam/Pangab Untuk Perguruan Tinggi Nasional
no.0228/U/73 dan Keputusan Bersama No. 43/XII/1973 pada tanggal 08
Desember 1973.atau diberi Pendidikan Wajib Militer pada program tertentu
seperti Sarjana Muda ( Diploma III) setelah selesai dengan pengabdian selama
satu tahun di TNI dengan Pangkat Letnan Dua. Atau tamatan pendidikan Istitut
Agama 5 Islam Nasional program sarjana strata satu dengan pangkat Letnan Satu
bertugas dengan bimbingan Mental bagi anggota TNI.
2.2.5 Konseptual Pendidikan Kewarganegaraan Di Dunia

12
a. Civics, Civic Education ini di USA
b. Citizenship Education ini di Ukraina
c. Ta’limatul Muwwatanah, Tarbiyatul Al Watoniyah ini di Timur Tenggah.
d. Educacion Civicas ini diajarkan di Mexico.
e. Sachunternicht ini di ajarkan di Jerman.
f. Civics, Social Studies ini diajarkan di Australia.
g. Cocial Studies di ajarkan Negara USA New Zealand.
h. Life Orientation di ajarkan Negara Afrika Selatan.
i. People And Society di ajarkan Negara Hongaria. Civics And Moral Education
diajarkan Negara Singapore
j. Obscesvovedine diajarkan Negara Rusia.
Pendidikan Kewarga Negaraan sebagai salah satu mata pelajaran tidak bisa
berdiri sendiri, tetapi perlu dibantu oleh mata pelajaran lain, salah satunya adalah
Pendidikan IPS. Maka pada tahun 1969 Prof. Dr. Sabardjo, SH dengan menerapkan
konsep social Studies di AS memasukan unsur Pendidikan IPS di Indonesia. Karena
Pendidikan IPS masuk dalam kurikulum tahun 1975. Konsep Tri Social Studies
Tradition adalah sebagai berikut : Social Studies AS Citizenship Transmission untuk
menanamkan nilai, sikap budi pekerti yang baik atau good Citizenship. Social Studies
As Social Science untuk menanamkan Pengetahuan, kecakapan berpikir, peka
terhadap perubahan, Inovatif sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu social. Social Studies
As Reflective Inquiry untuk membentuk ketrampilan hidup (Life Skills), Tepo Saliro,
Tenggangrasa, Empaty dan Simpaty.
Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan adalah menyangkut hubungan
antara warga Negara dan Negara serta pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)
dalam pelaksanaanya selama ini pada jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan
menengah, Pendidikan Kewarganegaraan digabung dengan Pendidikan Pancasila
menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sedangkan di perguruan Tinggi
pendidikan kewiraan dikenal dengan pendidikan Kewiraan yang lebih menekan pada
pendidikan pendahuluna Bela Negara (PPBN).

13
Berdasarkan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 056/U/1994 tentang
penyusunan kurikulum Perguruan Tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
menetapkan bahwa, “ Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan
Kewarganegaraan termasuk dalam mata kuliah umum(MKU) dan wajib diberikan
dalam kurikulum setiap program studi.” Dengan demikian Pendidikan Kewiraan tidak
hanya berisi PPBN tetapi juga berisikan Pendidikan Kewarganegaraan”. Sebutan
mata kuliah umum kemudian diganti dengan sebutan Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian (MKPK). Dengan penyempurnaan kurikulum tahun 2000, materi
pendidikan Kewiraan di samping membahas tentang PPBN juga di tambah dengan
pembahasan tentang hubungan antara warganegara dengan Negara. Sebutan
Pendidikan “ Kewiraaan “ kemudian diganti dengan sebutaan “ Pendidikan
KewargaNegaraan “ berdasarkan surat keputusan Dirjen Dikti Nomor
267/DIKTI/2000, Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta pendidikan
Pendahuluan Bela Negara (PPBN) merupakan satu komponen yang tidak dapat di
pisahkan dari kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam
susunan Kurikulum inti Perguruan Tinggi di Indonesia. Selanjutnya bagi Dosen
pengampu mata kulih ini harus di perhatikan rambu-rambu tersebut agar dapat
menyusun bahan ajaran pendidikan Kewarganegaraan selanjutnya dan juga
diperhatikan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang” Sistem Pendidikan
Nasional” tentang dasar fungsi dan tujuan pendidikan sesuai pasal 2 di katakana “
Pendidikan Nasional 6 Berdasarkan Pancasila Dan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “ Selanjutnya Pasal 3 dikatakan “ Pendidikan Nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreaktif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.”

14
2.2 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Dalam kehidupn berbangsa dan bernegara dewasa ini, Indonesia setidaknya
dihadapkan pada tiga permasalahan utama, yaitu tantangan dan mainstream
globlisasi, permassalahan-permasalahan internal seperti korupsi, destabilisasi,
separatism, disintegrasi dan terorisme serta permasalahan agar ‘roh’ dan semangat
refoormasi tetap berjalan pada relnya (on the right track).
Pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses atau strategi
pendidikan yang melibatkan lebih dari satu budaya, yang ditunjukkan melalui
kebangsaan, bahasa, etnik, atau kriteria rasial. Pendidikan multikultural dapat
berlangsung dalam setting pendidikan formal atau informal, langsung atau tidak
langsung. Pendidikan multikultural diarahkan untuk mewujudkan kesadaran,
toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural,
dan juga perbedaan dan persamaan antar budaya dan kaitannya dengan pandangan
dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap (Lawrence J. Saha dan Aly, 2005).
Sementara itu menurut James A. Bank (2001) pendidikan multikultural adalah
konsep atau ide sebagai suatu rangkaian kepercayaan (set of believe) dan penjelasan
yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam
membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi dan kesempatan-
kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Pendidikan itu
sangat diperlukan terutama oleh negara demokrasi baru seperti Indonesia, untuk
melakukan rekontruksi sosial dengan mengembangkan civic skill, yakni keterampilan
menjadi warga dari masyarakat demokratis yang di antaranya mampu bersikap
toleran dan mengakomodasi berbagai jenis perbedaan untuk kesejahteraan bersama.
Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di
seluruh dunia, meskipun dengan berbagai istilah atau nama. Mata kuliah tersebut
sering disebut sebagai civic education, Citizenship Education, dan bahkan ada yang
menyebutnya sebagai democrcy education. Tetapi pada umumnya pendapat para
pakar tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama.

15
Beberapa pandangan para pakar tentang pendidikan kewarganegaraan adalah
sebagai berikut:
1. Henry Randall Waite dalam penerbitan majalah The Citizendan Civics, pada
tahun 1886, merumuskan pengertian Civics dengan The sciens of
citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized
collections, the individual in his relation to the state. Dari definisi tersebut,
Civics dirumuskan dengan Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan
hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang
terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik) dan antara individu-
individu dengan negara.
2. Stanley E. Dimond berpendapat bahwa civics adalahcitizenship mempunyai
dua makna dalam aktivitas sekolah. Yang pertama, kewarganegaraan
termasuk kedudukan yang berkaitan dengan hukum yang sah. Yang kedua,
aktivitas politik dan pemilihan dengan suara terbanyak, organisasi
pemerintahan, badan pemerintahan, hukum, dan tanggung jawab
3. Edmonson (1958) mengemukakan bahwa civics adalah kajian yang
berkaitan dengan pemerintahan dan yang menyangkut hak dan kewajiban
warga negara.
4. Menurut Merphin Panjaitan, Pendidikan Kewarganegaraan adalah
pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda
menjadi warga negara yang demokrasi dan partisipatif melalui suatu
pendidikan yang dialogial. Sementara Soedijarto mengartikanPendidikan
Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk
membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik
dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis
5. Menurut Muhammad Numan Soemantri, ditandai oleh ciri-ciri sebagai
berikut :
a. Civic Education adalah kegiatan yang meliputi seluruh program
sekolah;

16
b. Civic Education meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang
dapat menumbuhkan hidup dan prilaku yang lebih baik dalam
masyarakat demokrasi;
c. dalam Civic Education termasuk pula hal-hal yang menyangkut
pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi dan syarat- syarat
objektif untuk hidup bernegara
6. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan kewarganegaraan, civics education
dikembangkan menjadi pendidikan kewargaan yang secara substantif tidak
saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar
akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, tetapi juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga
dunia, global society.
7. Soedijarto mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan
politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga
negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik
yang demokratis.
Dari definisi tersebut, semakin mempertegas pengertiancivic
education (Pendidikan Kewarganegaraan) karena bahannya meliputi pengaruh positif
dari pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di luar sekolah.
Unsur-unsur ini harus dipertimbangkan dalam menyusun program Civic
Education yang diharapkan akan menolong para peserta didik (mahasiswa) untuk:
a. Mengetahui, memahami dan mengapresiasi cita-cita nasional.
b. Dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab
dalam berbagai macam masalah seperti masalah pribadi, masyarakat dan
negara.
Jadi, pendidikan kewarganegaraan (civic education) adalah program pendidikan
yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam
hubungan Hakekat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana

17
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati
diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela
negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Pendidikan
Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk menjadikan siswa
sebagai warga negara yang baik atau sering disebut to be good citizenship, yakni
warga yang memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional,sosial maupun spiritual,
memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta
tanah air.
Secara istilah Civics Education oleh sebagian pakar diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Istilah Pendidikan Kewargaan diwakili oleh Azyumardi Azra dan Tim ICCE
(Indonesian Center for Civic Education) UIN Jakarta sebagai Pengembang Civics
Education di Perguruan Tinggi yang pertama. Sedangkan istilah Pendidikan
Kewarganegaraan diwakili oleh Zemroni, Muhammad Numan Soemantri, Udin S.
Winataputra dan Tim CICED ( Center Indonesian for Civics Education), Merphin
Panjaitan, Soedijarto dan pakar lainnya.
Pendidikan Kewargaan semakin menemukan momentumnya pada dekade
1990-an dengan pemahaman yang berbeda- beda. Bagi sebagian ahli, Pendidikan
Kewargaan diidentikkan dengan Pendidikan Demokrasi ( democracy Education),
Pendidikan HAM ( human rights education ) dan Pendidikan Kewargaan ( citizenship
education ). Menurut Azra, Pendidikan Demokrasi (democracy Education) secara
subtantif menyangkut sosialisai, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai,
budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Masih menurut Azra, Pendidikan
Kewargaan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi
dan pendidikan HAM. Karena, Pendidikan Kewargaan mencakup kajian dan
pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga- lembaga demokrasi, rule of
law , hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan
keterlibatan warga negara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga-

18
lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, warisan politik, administrasi
publik dan sistem hukum, pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif,
refleksi kritis, penyelidikan dan kerjasama, keadilan sosial, pengertian antarbudaya
dan kelestarian lingkungan hidup dan hak asasi manusia.
Sedangkan Zamroni berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah
pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat
berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran
kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang
paling menjamin hak-hak warga masyarakat.
2.3 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan aspek sikap
(attitudinal goals) adalah untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural,
toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsive terhadap
budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik.
Tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan aspek pengetahuan
(cognitive goals) adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya
orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku
kultural, dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Sedangkan tujuan
pendidikan multikultural yang berkaitan dengan pembelajaran (instructional goals)
adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotipe, dan kesalahpahaman tentang
kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran; memberikan berbagai
strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alatalat
konseptual untuk komunikasi antar budaya; mengembangkan keterampilan
interpersonal; memberikan teknikteknik evaluasi; membantu klarifikasi nilai; dan
menjelaskan dinamika kultural. Pendidikan kewarganegaraan sebagai Pendidikan
multikultural dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

19
Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan kewarganegaraan merupakan nama
mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata
kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37). Ketentuan ini lebih jelas
dan diperkuat lagi pada Pasal 37 bagian Penjelasan dari UndangUndang tersebut
bahwa Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik
menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan adanya
ketentuan UU tersebut maka kedudukan pendidikan kewarganegaraan sebagai basis
pengembangan masyarakat multikultural dalam sistem pendidikan di Indonesia
semakin jelas dan mantap.
Pendidikan Pancasila dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),
terutama meliputi PKn bagi pendidikan dasar dan menengah; dan Pendidikan
Pancasila bagi PT. Semuanya bertujuan membina kesadaran dan kebanggaan nasional
SDM warga negara, sebagai subyek penegak budaya dan moral politik NKRI
sekaligus sebagai bhayangkari integritas NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila.
Tema ini diklarifikasi dalam pendekatan filosofis-ideologis dan konstitusional,
berdasarkan asas imperatif. Artinya, setiap bangsa dan negara secara niscaya (a
priori) mutlak melaksanakan visi-misi nilai filsafat negara (dasar negara, dan atau
ideologi negara) sebagai fungsi bangsa dan negaranya. Maknanya, demi integritas
bangsa dan Negaranya maka mendidik kader bangsa semua warga negaranya untuk
menegakkan sistem nilai kebangsaan dan kenegaraannya; seperti: sistem kapitalisme-
liberalisme, zionisme, marxisme-komunisme, theokratisme, sosialisme. Tujuan ini
hanya terwujud, berkat pendidikan yang dimaksud. Berdasarkan asas normatif
filosofis-ideologis dan konstitusional sebagai diamanatkan dalam UUD Proklamasi
seutuhnya, dan demi integritas wawasan nasional dan SDM Indonesia yang adil dan
beradab (bermartabat) maka ditetapkanlah program Pendidikan Pancasila di
perguruan tinggi. Sebagai amanat nilai dasar Negara dan UUD Negara, maka sistem
pendidikan nasional berkewajiban (imperatif) melaksanakan visi-misi pembudayaan
nilai dasar negara Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai ideologi
negara (ideologi nasional). Visi-misi demikian tersurat dan tersirat dalam UUD

20
Proklamasi seutuhnya. Untuk pelaksanaannya secara melembaga, sebagai kurikulum
dasar (core curriculum, kurikulum inti) semua jenjang dan jenis pendidikan
melaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku. Inilah visi-misi Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi khususnya, dan
pendidikan kewarganegaraan (PKn) untuk semua tingkat dan jenis pendidikan
umumnya. Dengan berpedoman kepada pasal-pasal UUD, Proklamasi ini, dapat
dikembangkan tujuan, isi dan program pembinaan SDM unggulkompetitif-terpercaya
sebagai subyek dalam NKRI. Mereka wajib dikembangkan sesuai kaidah
fundamental Pancasila dan UUD Proklamasi; terutama, dalam hal: 1. Pembudayaan
dasar negara Pancasila, khususnya sila I (Pasal 29) sebagai landasan moral watak dan
kepribadian SDM Indonesia; 2. Dalam bidang HAM mulai nilai sila I – II – IV dan V,
dan jabarannya dalam UUD (Pasal 28, 34) perlu pembudayaan dan pengamalan yang
nyata. 3. Khusus kondisi sosial ekonomi, karena cukup menyimpang dari nilai dasar
Pancasila dan UUD (terutama sila V dan Pasal 33, 34) maka realitas aktual berupa
ekonomi liberal dan penguasaan berbagai sumber daya alam yang vital dan potensial
oleh investor, maka pendidikan kita kepada generasi penerus menjadi sekedar
propaganda dan kebohongan publik (yang mungkin ditertawakan mereka).
Tujuan Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan ( Civic Education)
berdasarkan keputusan Dirjen Dikti No. 43 /DIKTI/Kep/2006, tujuan pendidikan
kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi dan misi dalam kompetensi sebagai
berikut :
1. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan
sumber nilai dan pedoman dalam pengembanan dan penyelenggaraan program studi,
guna mengantarkan mahasiswa menetapkan kepribadiannya sebagai manusia
seutuhnya. Hal ini berdasarkan suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah
sebagai generasi bangsa yang harus memililki visi intelektual, religius, berkeadaban,
berkemanusiaan dan cinta yanah air dan bangsanya.

21
2. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu
mahasiwa memantapkan kepribadiannya , agar secara konsisten mampu mewujudkan
nilai nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai,
menerapkan dan mengenbankan ilmub pengetahuan , teknologi dan seni dengan rasa
tanggung jawab dan bermoral..
Dengan menguasai Pendidikan Kewarganegaraan warga negara dapat
mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut:
a) Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menghadapi berbagai
masalah kewarganegaraan
b) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab, serta bertindak secara
cerdas dan Kegiatan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara
c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan
pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup secara
berdampingan dengan sesarna
d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi.
2.4 Landasan Pendidikan Kewarganegaraan
Pencapaian cita-cita nasional harus didukung oleh kemampuan manusia Indonesia
yang professional dan berkualitas moral kebangsaanyang mewujud dalam sikap dan
perilaku cinta tanah air daan yakin akan perjuangan menuju citta-cita nasional. “Dwi
warna purwa, cendekia wasana” demikian Ki Hajar Dewantara mencerminkan
kehendak untuk membangun manusia indonesi yang memiliki sikap perilaku moral
kebangsaan yang cinta tanah air, sadar akan hak, kewajiban serta professional. Sikap
ini dapat menjadi pengarah, penjamin upaya pembangunan agar tetap berada dalam
rel yan benar, yakni rel kebangsaan Indonesia. Sikap perilaku warga Negara yang

22
cinta tanah air dan sadar hak dan kewajiban, salah satunya diupayakan dalam
pendidikan kewarganegaraan yang merupakan bagian integral upaya membangun
SDM.
a. Landasan Filosofi
Salah satu tujuan nassiional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas
dalam arti luas, bukan hanya intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan
spiritual yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara yang yang dilandasi oleh Pancasila. Sebagai ideology nasional,
Pancasila merupakan kekuatan pemersatu dalam pembangunan karakter bangsa
yang salah sarunya ialah semangat kebangsaan atau semangat persatuan yng
multicultural dalam Bhineka Tunggal Ika.
Membangun semangat kebangsaan dalam mengisi kermerdekaan dalam segala
asek tidak mudah, ia memerlukan penyadaran sikap hidup warga Negara yang
menghargai nilai-nilai demokrasi, kemanusian, keadilan social, cinta tanah air,
memiliki kesadaran hokum, dan kemampuan bela Negara. Nilai-nilai tersebuat
harus disemai, ditanam, dipupuk dan dibesarkan secara terencana, teratur, dan
terarah pada seluruh lapisan masyarakat agar tumbuh warga Negara yang cerdas
menghadapi zamannya.
b. Landasan Historis
Setiap Negara mempunyai perjalanan hidup yang membentuk eksistensi
Negara dan warganya, tak terkecuali Indonesia. Bangsa Indonesia telah
mengalami berbagai tantangan untuk menjai sebuah Negara yang diakui oleh
dunia. Kolonialisme yang menyebabkan bangsa Indonesia, yang mendiami
wilayah nusantara menjadi bodoh, hidan, dan miskin. Di balik itu, penjajahan juga
telah menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia tentang demokrasi, ilmu dan
teknologi, serta ekonomi.

23
Pada masa itu muncul keberanian bangsa Indonesia untuk melawan colonial
yang penuh semangat walupun dengan teknologi yang sanagt sederhada dan
bersahaja. Perjuangan bangsa Indonesia dimulai pada masa Kerajaan Sriwijaya
(abad ke-7) dan Kerajaan Majapahit (abad XIII) sebagai upaya menyatukan
wilayah nusantara.
Keberhasilan bangsa Indonesia, memunculkan sikap pemuda Indonesia yang
gagah berani dan dengn tegas mengikrarkan Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928)
yang mengakui bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa
Indonesia, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Keberanian pemuda Indonesia
berjuang yang tak kenal lelah dan penuh semangat ini akhirnya membawa bangsa
Indonesia pada kemerdekaan bangsanya, sebagai penentu eksistensi bangsa
Indonesia yang mengikrarkan dan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal
17 Agustus 1945.
Pada saat itu bangsa indonesiaa resmi menjadi sebuah negara bangsa, yaitu
Negara yang dipimpin oleh bangsanya sendiri. Sebagai syarat sebuah negara,
Negara Indonseia memiliki:
 Wilayah, yaitu wilayah bekas jajahan Belanda,
 Rakyat, yaitu semua warga/pendudukyang mendiami pulau-pulau di
nusantara, dan
 Hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
Sejak saat itulah bangsa Indonesia mempunyai tugas untuk mencapaai cita-
cita Proklamasi, yang tertuang dalam Mukadimah/Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, berupa cita-cita nasional dan tujuan nasional.

24
Cita-Cita Nasional: membentuk Negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan
makmur.
Tujuan Nasional:
 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia.
 Memajukan kesejahteraan umum
 Mencerdaskan kehidupan bangsa
 Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mengalami periodesasi yang berkaitan
dengan kepentingan sejarah perjuangan bangsa. Periodisasi tersebut ialah;
 1945, NKRI diproklamasikan sampai 1965: periode lama/orde lama,
 1965 sampai 1998: periode baru/orde baru, dan
 1998 ampai sekarang periode reformasi.
c. Landasan Yuridis
Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi
manusia yang memilki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Rasa ini diwujudkan
dalam bentuk bela negara, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 hasil
Amandemen, yaitu pasal 27 ayat 3, Setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam upaya pembelaan negara. Dan ditegakan kembali pad pasal 30 ayat
1, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalan usaha
perthanan keamanan negara. (Rahayu,2007)
1. Pendidikan Kewiraan berdasarkan SK Bersama Menteri Pertahanan dan
Keamanan, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1973 merupakan
realisasi negara memlalui jalur pengajaran di PT sebagai Pendidkan Kewiraan
dan Pendidikan Perwira Cadangan.

25
2. Undang-Undang Nomor 20/1982 tentang Pokok-Pokok Penyelengaraan
Pertahanan Kewiraan adalah Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) di
PT yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional dan wajib diikuti
oleh setiap warga negara (mahasiswa).
3. Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas) menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan termasuk Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan kurikulum wajib pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.
4. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi (SK Dirjen Dikti) 1993
menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan termasuk Mata Kuliah Dasar Umum
bersama-sama dengan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Ilmu Sosial
Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Alamiah Dasar bersifat wajib di PT.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1994; menyatakan bahwa
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah umum bersam dengan
Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila.
6. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 19/1997 menyatakan bahwa Pendidikan
Kewiraan termasuk muatan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan
komponen mata kuliah umum di PT yang wajib ditempuh oleh mahasiswa.
7. SK Dirjen Dikti Nomor 151/2000 menyatakan bahwa pendidikan kewiraan
bermuatan Pendidikan Kewarganegaraan termasuk Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian (MPK).
8. SK Dirjen Nomor 267/200 menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan
dan PPBN termasuk MPK yang merupakan kurikulum inti di PT serta wajib
diikuti oleh setiap mahasiswa.
d. Landasan Teori/Ilmiah
Konferensi 9 menteri pendidikan dari Negara-negara berpenduduk terbesar di
dunia (termasuk Indonesia) di New Delhi, India 1996 menyepakati bahwa
pendidikan adalah

26
 Mempersiapkan pribadi sebagai warga Negara dan anggota masyarakat
yang bertanggung jawab,
 Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan
manusia dan kelestarian lingkungan hidup, dan
 Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan,
pengembangan, dan penyebaran iptek dan seni demi kepentingan
kemanusiaan.
Selanjutnya konferensi duni tentang pendidikan tinggu yang diselenggarakan
UNESCO di Paris 1998, yang dihadiri oleh 140 negara menetapkan tanggung
jawab pendidikan tinggi antara lain:
 Tidak hanya meneruskan nilai-nilai, mentransfer iptek dan seni, tetapi juga
melahirkan warga Negara yang berkesadaran tiggi tentang bangsa dan
kemanusiaan;
 Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks
yang dinamis;
 Mengubah cara berpikir, sikap hidup, dan perilaku berkatya individu
maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan
social yang diperlukan serta mendorongg perubahan kea rah kemajuan
yang adil dan bebas.
Tabel: Terminologi Pendidikan Kewarganegaraan di Dunia
No. NEGARA TERMINOLOGI
1. Amerika Serikat Civics, civic, education
2. Inggris Citizenship Education
3. Timur Tengah
Ta’limatul Muwwatanah, Tarbiyatul
Watoniyah
4. Meksiko Eduction Civicas
5. Jerman Sachunterricht

27
6. Australia Civics Social Studies
7. USA, Selandia Baru Social Studies
8. Afrika Selatan Life Orientation
9. Hongaria People and Society
10. Singaura Civics and Mral Education
11. Rusia Obscesvovedinie
12. Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan
2.5 Objek Pembahasan Pendiikan Kewarganegaraan
Selain metode, sistem dan sifatnya yang universal setiap ilmu harus memiliki
objek pembahasan yang jels baik secara material maupun formal. Objek material
yang dimaksud adalah bidang sasarn yang dibahas dan dikaji ulang oleh suatu bidang
atau cabang ilmu. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih
untuk membahas objek material tersebut. Sehubungan dengan tujuan utamanya,objek
material dari pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan
warga negara baik yang bersifat empirik maupun yang non-empirik., yaitu meliputi
wawasan , sikap, dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara.
Sebagai objek formalnya mencakup dua segi, yaitu segi hubungan antar warga negara
dan negara , termasuk hubungan antar warga dan segi pembelaan negara (Kaelan dan
Zubaidi,2007)
Secara umum pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia lebih
diarahkan pada warga Negara Indonesia dalam hubungannya dengan Negara
Republik Indonesia dan pada upaya pembelaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada hakekatnya focus pembahsan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia lebih
diarahkan kepada persoalan bagaimana seorang warga Negara Indonesia harus
bersikap, berperilaku dan bertindak dalam rangka eksistensi Negara kesatuan republic
Indonesia. Sehubungan dengan itu keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi

28
No.43/DIKTI/Kep/2006, menetapkan objek pembahasan pendidikan
kewarganegaraan meliputi pokok-pokok pembahsan yang mengkaji: 1) Filsafat
Pancasila, 2) Identitas Nasional, 3) Negara dan Konstitusi yang mencakup Hak dan
Kewajiban Warga Negara, 4)Demokrasi Indonesia, 5) Rule of Law dan Hak Azasi
Manusia, 6) Hak dan Kewajiban Warga Negara, 7) Geopolitik Indonesia/Wawasan
Nusantara, dan 8) Geostrategi Indonesia/Ketahanan Nasional.
Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dapat disejajarkan dengan Civic
Education yang dikenal di berbagai Negara. Sebagai bidang studi ilmiah, Pendidikan
Kewarganegaraan bersifat anatardispliner (anat bidang) bukan monodisipliner, karena
materi pengetahuan yang membangun ilmu Kewarganegaraan ini diambil dari
berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, upaya pembahasan dan pengembangannya
memerlukan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi politik, hokum,
filsafat, sosiologi, administrasi Negara, ekonomi pembangunansecara perjuagan
bangsa dan ilmu budaya.

29
DAFTAR PUSTAKA
Aly, A. (2005). “Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik”. Makalah
dipresentasikan pada Seminar Pendidikan Multikultural sebagai Seni Mengelola
Keragaman, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan
Sosial (PSB-PS) Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu, 8 Januari 2005.
Banks, J.A & Banks, C.A.M. (Eds). (2001). Handbook of Research on Multicultural
Education. New York: MacMillan.
Budiman, Arief. 1997. Teori Negara (Negara, Kekuasaan dan Ideologi). Jakarta:PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Kaelan, dkk. 2007. Pendidikan Kewarganearaan. Yogyakarta: Paradigma.
Karsono, Dedi. 1996. Kewiraan Tinjauan Strategis Dalam Berbangsa dan
Bernegara. Jakarta:Grasindo.
Koerniatmanto Soetoprawira, B. 1996. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian
Indonesia. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Indonesia.
Pasaribu, Payerli.2016. Pendidikan Kewarganegaraan. Medan: UNMED PRESS.
Rahayu, Minto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati
Bangsa. Depok: Grasindo.
Sumarsono, dkk. 2001. Pendidikan Kewarganearaan. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.