Permasalahan pbj Pemerintah

•

4 j'aime•449 vues

National Public Procurement Agency (LKPP RI)

Pemerintah Indonesia berencana memperluas program vaksinasi COVID-19 ke seluruh provinsi. Targetnya, vaksinasi bisa mencakup seluruh warga Indonesia hingga akhir 2022. Hal ini penting untuk mencapai kekebalan komunitas dan memutus mata rantai penyebaran virus.

Gouvernement et associations à but non lucratif

Contenu connexe

Tendances

Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah

Achmad Wahid

Jogja Istimewa City Branding

Tri Damayantho

Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila

Tri Widodo W. UTOMO

Sosialisasi pencegahan korupsi

Ahmad Abdul Haq

Penganggaran dana kelurahan ii

hoyin rizmu

Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Khalid Mustafa

-Penjelasan studi lapangan pkp--

temanna #LABEDDU

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi : 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi; 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...

Muh Saleh

PENGELOLAAN KINERJA ASN.ppt

EstyRokhyani1

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU 25/2004

Dadang Solihin

Tata naskah dinas kemendagri

Ilham Ismail

Modul teknik komunikasi efektif polisi

Naneth A. Ekopriyono

Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto

FatihElluqmani

CV & PORTOFOLIO ARIE ARDININGRUM (1)

Arie Ardiningrum

Ijazah S1.compressed

Sepri Haryadi

PERAN KEPEMIMPINAN DALAM INOVASI PELAYANAN PUBLIK: Sebuah Aktualisasi Revolus...

Tri Widodo W. UTOMO

Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola

Sujatmiko Wibowo

KPPPA bekerjasama dengan ECPAT Indonesia sejak tahun 2018, telah berhasil menyusun Pedoman Desa/Kelurahan Bebas dari Pornografi. Pedoman tersebut disusun berdasarkan hasil assesmen ditingkat kelurahan/desa, yang melibatkan stakeholder desa/kelurahan, organisasi masyarakat dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hingga ditahun 2019 KPPPA dengan ECPAT Indonesia telah membentuk dan mendampingi 9 Desa/Kelurahan yang telah mendeklarasikan menjadi Desa bebas dari pornografi anak. Dimana Desa-Desa tersebut bersama masyarakat bahu membahu membangun sistem pencegahan dan penanganan serta perlindungan anak dari pornografi. Berdasarkan pada keberhasilan tersebut KPPPA dengan ECPAT Indonesia kembali akan melanjutkan program kerjasama di tahun 2021 dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Pornografi anak di Indonesia, dengan membangun sistem perlindungan anak dari bahaya pornografi berbasis Desa/Kelurahan.

Materi 8 - Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa

ECPAT Indonesia

Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah

Dadang Solihin

Hubungan kelembagaan

hoyin rizmu

Tendances (20)

Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah

Jogja Istimewa City Branding

Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila

Sosialisasi pencegahan korupsi

Penganggaran dana kelurahan ii

Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

-Penjelasan studi lapangan pkp--

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...

PENGELOLAAN KINERJA ASN.ppt

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU 25/2004

Tata naskah dinas kemendagri

Modul teknik komunikasi efektif polisi

Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto

CV & PORTOFOLIO ARIE ARDININGRUM (1)

Ijazah S1.compressed

PERAN KEPEMIMPINAN DALAM INOVASI PELAYANAN PUBLIK: Sebuah Aktualisasi Revolus...

Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola

Materi 8 - Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa

Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah

Hubungan kelembagaan

En vedette

TERRI MAZUR CV December 2015

Terri Mazur

Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

National Public Procurement Agency (LKPP RI)

Pengadaan langsung

Abdul Aziz

Ekspose ke Bappeda 17 Maret 2011

Heru Priyanto

4. sdp jasa konsultansi badan usaha pengadaan langsung menggunakan spk

Rini Cahyanti

Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung

bh4ja

Standar dokumen pengadaan metoda pengadaan langsung

Arihta Zamarinda

Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

safana, production

Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi

National Standardization Agency of Indonesia

13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)

harry_novie2012

Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015

Khalid Mustafa

Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah

Khalid Mustafa

Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Zainul Ulum

Perjanjian Usaha Bersama

Legal Akses

En vedette (14)

TERRI MAZUR CV December 2015

Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan langsung

Ekspose ke Bappeda 17 Maret 2011

4. sdp jasa konsultansi badan usaha pengadaan langsung menggunakan spk

Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung

Standar dokumen pengadaan metoda pengadaan langsung

Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi

13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)

Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015

Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah

Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Perjanjian Usaha Bersama

Dernier

RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf

NezaPurna

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx

wansyahrahman77

PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx

Zainul Ulum

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf

Heru Syah Putra

MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...

ngrecopemdes

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator

Di Prihantony

Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt

pikipardede1

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx

hartonohajar

Dernier (8)

RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx

PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf

MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator

Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx

Permasalahan pbj Pemerintah

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (14)

Dernier

Dernier (8)